<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Ilustrasi-tren-pembelian-mobil-tidak-terhenti-karena-kenaikan-bbm.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Keuangan dan Corporate Secretary PT BFI Finance Indonesia, Sudjono mengatakan, kenaikan harga BBM atau bahan bakar minyak tidak membuat tren pembelian kendaraan bermotor terhenti. Menurutnya, permintaan atas kendaraan bermotor saat ini justru lebih meningkat sebesar 20 persen sejak akhir 2021.  Sudjono menyebut, pihaknya sekarang sudah cukup kebal terhadap perubahan ekonomi lantaran pernah dihantam pandemi Covid-19 secara mendadak.  "Sektor kami cukup kebal terhadap perubahan ekonomi. BFI Finance bahkan pernah mengalami kondisi 10 kali lebih berat yakni saat dihantam pandemi tiba-tiba," kata Sudjono di Senayan City, Jakarta, Selasa (6/9).  Ia mengatakan, sepanjang pandemi pasar sangat lesu, tidak ada permintaan. Sementara saat ini, BFI Finance mencatat tingginya pembelian kendaraan bekas. Bahkan ia menilai harga jual mobil bekas saat ini menjadi lebih tinggi daripada saat beli karena permintaan besar, tapi supply-nya terbatas.  Sudjono optimistis, kenaikan harga BBM tidak akan membuat tren pembelian kendaraan terhenti. Kecuali, jika pengaruh kenaikan membuat stabilitas sosial politik terganggu dan terjadi huru-hara. Hal itulah yang baginya perlu dijaga.  "Kenaikan BBM tidak serta merta membuat tren (pembelian kendaraan) ini terhenti. Sebab salah satunya yang perlu dijaga adalah stabilitas sosial politik. Kalau kenaikan ini memicu terjadinya huru-hara. Maka hal itu yang akan membuat permintaan dan daya beli menurun. Karena orang akan berhemat dan menyimpan uangnya," jelasnya.  Sudjono menjelaskan bahwa secara makro, Bank Indonesia sudah proaktif menaikkan suku bunga acuan pada Agustus 2022, meskipun neraca perdagangan masih sehat. Tapi karena melihat inflasi akan naik akibat kenaikan BBM, BI telah proaktif demi mempertahankan Rupiah agar tidak terpuruk.  Selanjutnya ia mengatakan kenaikan harga BBM ini sebagai pengalihan pos subsidi ke penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Diantaranya dengan Bantuan Langsung Tunai atau BLT yang diharapkan dapat membendung dampak negatif dari kenaikan harga BBM.  "Sejauh ini kami melihat pertumbuhan dan antuasiasme permintaan di bidang otomotif ini masih sangat tinggi," kata dia.  Soal kenaikan BBM, ia mengatakan bahwa kondisi tersebut bahkan sudah lebih dulu di negara lain. Bahkan pemerintah Indonesia terlalu baik, karena sudah membuat harga rendah terlalu lama. "Sehingga orang tidak tahu berapa triliun uang yang dibakar untuk mensubsidi bahan bakar," katanya.  Ia mengatakan sejauh ini permintaan pembiayaan tetap positif dan sisi kualitas aset tetap terjaga. Kami tidak melihat pemburukan di sektor ini. "Directly tidak ada masalah kecuali jika terjadi huru-hara," pungkasnya.  Sebelumnya, PT BFI Finance Indonesia Tbk bersama dengan anak perusahaannya PT Finansial Integrasi Teknologi, yakni Pinjam Modal mencatatkan kinerja positif dalam semester I 2022. Salah satunya peningkatan total piutang sebesar 23,3 persen dibanding semester I 2021 atau year-on-year (YoY).  Adapun rincian portofolio pembiayaannya didominasi oleh pembiayaan mobil bekas dan baru sebesar 69,97 persen atau senilai Rp 11,75 triliun. Selanjutnya disusul oleh pembiayaan alat berat dan mesin sebesar 11,97 persen, motor bekas 10,76 persen, property-backed financing 2,67 persen, dan sisanya berasal dari pembiayaan syariah juga channeling dengan anak usaha, yakni Pinjam Modal.

Kenaikan Harga BBM Tidak Membuat Tren Pembelian Kendaraan Terhenti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Antrean-SPBU-Fedrik-Tarigan-7.jpg" alt="Suasana antrean mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU Senen,Jakarta, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, Solar subsidi dari Rp5.150 per liter jadi Rp6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi" width="100%">
<figcaption>Suasana antrean mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU Senen,Jakarta, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, Solar subsidi dari Rp5.150 per liter jadi Rp6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menilai pemerintah seharusnya sudah melakukan penyesuaian harga BBM sejak dahulu. Sebab, lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.  Mamit mengatakan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi menegaskan bahwa dana subsidi adalah untuk kelompok masyarakat tidak mampu. Namun, kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut.  “Harusnya (harga BBM) naik dari sejak dahulu. Jangan sampai masyarakat mampu terlena menikmati yang bukan haknya,” ungkap Mamit kepada wartawan, Selasa (6/9).  Tahun 2022, subsidi dan kompensasi energi, termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM) naik tiga kali lipat dari Rp 152 triliun menjadi Rp 502 triliun. Mamit meyakini pemerintah telah mengalkulasi dampak yang ditimbulkan dari kenaikan harga BBM, terutama terkait dengan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.  “Anggaran yang sebesar itu idealnya dapat digunakan untuk pembangunan di berbagai sektor yang dibutuhkan masyarakat kelas bawah,” tambahnya.  Pemerintah resmi menaikkan harga BBM, yaitu Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, Solar bersubsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.  Pemerintah juga mengumumkan pemberian bantuan langsung tunai, sebesar Rp 12,4 Triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu, sebesar Rp 150.000 per bulan dan mulai diberikan bulan September selama empat bulan.  Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan, dalam bentuk bantuan subsidi upah, yang diberikan sebesar Rp 600 ribu.  Pemerintah daerah juga diperintahkan untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum, sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan nelayan.

BBM Subsidi Harusnya Naik Sejak Dulu agar Masyarakat Mampu Tak Terlena

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/ariza-ROYYAN-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mewanti-wanti agar aksi demonstrasi yang akan dilangsungkan di Jakarta imbas dari BBM Pertalite dan Solar naik dapat berjalan dengan aman dan tidak ricuh. Ia menuturkan bahwa pemerintah provinsi hanya akan mengikuti arahan dari pemerintah pusat.  "Mari kita sikapi semua ini secara baik, secara bijak, kenaikan BBM ini. Jangan sampai ada unjuk rasa yang berujung ricuh," ujarnya kepada wartawan, Senin (5/9).  Menurutnya, DKI Jakarta sudah dibangun bersama-bersama selama ini. Oleh karena itu, ia meminta agar semua pihak menjaganya untuk jangan sampai dirusak oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab.  "Kota Jakarta yang sudah kita bangun selama ini jangan sampai dirusak oleh kelompok-kelompok, orang-orang yang membonceng," paparnya.  Ia berharap, aksi demonstrasi yang akan berlangsung di Jakarta tidak ditunggangi oleh pihak manapun.  "Nah jadi hati-hati semuanya dan kita berharap sikapi secara baik, secara bijak, kita hadapi semua bersama secara bijak secara baik. Jangan sampai ada nanti kelompok-kelompok, golongan, oknum, siapapun yang membonceng dalam setiap aksi," pungkasnya.  Sebelumnya, pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi dan subsidi, meliputi Pertalite, solar, dan Pertamax pada, Sabtu (3/9) dan mulai berlaku pukul 14.30 WIB. Kenaikan harga BBM tersebut diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam konferensi persnya disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube, Sekretariat Presiden pada Sabtu (3/9).

Imbas BBM Naik, Wagub DKI Imbau Warga yang Demonstrasi Tidak Ricuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/bus-damri-ANTARA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Damri Cabang Lampung akan menyesuaikan tarif bus antarkota antarprovinsi (AKAP) menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), dikutip dari ANTARA.  "Saat ini masih dilakukan pembaruan sistem tiket untuk menyesuaikan tarif bus AKAP," kata GM Damri Cabang Lampung, Fredrick Sakona saat dihubungi di Bandarlampung, Senin (5/9).  Ia mengatakan bahwa kenaikan tarif bus paling tidak 20 persen dari harga biasanya dan akan direalisasikan ketika pembaruan sistem tiket selesai.  "Harga terbaru kami akan informasikan ke masyarakat setelah pembaruan sistem selesai," ujarnya.  Sementara itu, lanjut dia, untuk tarif bus perintis, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) dan Organisasi Angkutan Darat (Organda).  "Tarif bus perintis terbaru belum diputuskan karena harus berkoordinasi dengan Dishub dan Organda," kata dia.  Tarif lama bus Damri dari Lampung rute Rajabasa, Bandarlampung – Gambir, Jakarta Kelas Bisnis adalah Rp 210 ribu, kelas eksekutif Rp 265 ribu, sementara royal class Rp 300 ribu.  Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo pada Sabtu (3/9) secara resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, Pertamax, dan Solar. Harga Pertalite yang sebelumnya Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, Pertamax dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter, Begitu pula dengan solar subsidi dari Rp 5.150 per liter liter menjadi Rp 6.800 per liter.

BBM Naik, Damri Sesuaikan Tarif Bus AKAP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Antrean-SPBU-Fedrik-Tarigan-1.jpg" alt="Petugas mengubah papan harga BBM di SPBU Senen, Jakarta, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter jadi Rp 6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik d" width="100%">
<figcaption>Petugas mengubah papan harga BBM di SPBU Senen, Jakarta, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter jadi Rp 6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik d</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat transportasi Djoko Setijowarno dari Masyarakat Transportasi Indonesia mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi peluang untuk membenahi angkutan umum, dikutip dari ANTARA.  "Kenaikan harga BBM, sesungguhnya peluang bagi pemerintah untuk menata angkutan umum, baik penumpang maupun barang. Sebaiknya harga BBM bersubsidi untuk angkutan umum yang berbadan hukum tidak perlu naik," ujar Djoko saat dihubungi di Jakarta, Senin (5/9).  Hal itu, ujar dia, dilakukan dalam upaya untuk mempercepat seluruh angkutan umum berbadan hukum. Selama ini cukup banyak angkutan umum tidak berbadan hukum, baik penumpang maupun barang, sehingga negara tidak tahu secara pasti berapa jumlah angkutan barang dan penumpang.  Tentunya, masih menurut dia, untuk angkutan barang diberikan kepada yang sudah berbadan hukum dan tidak kelebihan dimensi dan muatan (over dimension over load/ODOL) serta dibolehkan memperoleh BBM bersubsidi.  Ia memaparkan bahwa angkutan umum penumpang dapat segera diperluas dan diberikan subsidi operasional. Berdasarkan catatan pemerintah, konsumsi BBM bersubsidi mobil 53 persen, sepeda motor 40 persen, truk 4 persen, dan angkutan umum 3 persen. Pilihan terbaik dengan subsidi transportasi umum.  Menjadi masuk akal, lanjutnya, jika paradigma yang berkembang ialah dalam 10 tahun ke depan kendaraan pribadi (mobil dan sepeda motor) akan terus bertambah. Di sisi lain, angkutan umum, tanpa kebijakan yang berpihak dan komprehensif, malah kian mendekati kepunahan.  Sebaiknya, masih menurut dia, pemerintah juga fokus menata dan mengembangkan angkutan umum penumpang. Tanpa menaikkan harga BBM bersubsidi, penyaluran kepada operator angkutan umum amat dimungkinkan.  Saat ini, pengawasan penyaluran BBM bersubsidi untuk angkutan umum bisa melalui aplikasi yang ditunjang dengan penataan operator, sehingga dapat menjadi momentum untuk penataan angkutan umum agar seluruhnya berbadan hukum dan menjamin keselamatan dan keamanan pengguna.  Pemerintah, kata dia, perlu memberikan subsidi untuk angkutan umum, baik angkutan penumpang maupun barang yang berbadan hukum. Subsidi angkutan barang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi yang selama ini kerap dilirik sebelah mata padahal pengemudi angkutan barang menjadi ujung tombak kelancaran arus barang.  Terkait subsidi pula, ujar Djoko, pemerintah hendaknya lebih memperhatikan subsidi bagi pengembangan program Buy The Service (BTS) Kementerian Perhubungan yang saat ini sudah beroperasi di 11 provinsi.

Kenaikan BBM jadi Peluang untuk Benahi Angkutan Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Antrean-SPBU-Fedrik-Tarigan-3.jpg" alt="Sejumlah pengendara sepeda motor antre mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU Senen,Jakarta, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, Solar subsidi dari Rp5.150 per liter jadi Rp6.800 per lit" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pengendara sepeda motor antre mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU Senen,Jakarta, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, Solar subsidi dari Rp5.150 per liter jadi Rp6.800 per lit</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan personel kepolisian dari Polres Sukabumi Kota masih disiagakan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU)​ yang ada di wilayah hukumnya pasca-pemerintah pusat menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada Sabtu (3/9), dikutip dari ANTARA.  "Pengerahan personel ini untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan serta mengatur kendaraan yang antre di sejumlah SPBU," kata Kapolres Sukabumi AKBP SY Zainal Abidin di Sukabumi pada Minggu,  Menurut, Zainal, selain melakukan penjagaan di SPBU yang ada di wilayah hukumnya, pihaknya juga melalukan patroli ke sejumlah ruas jalan dan lokasi yang dianggap rawan. selama penjagaan berlangsung tidak ditemukan aksi atau aktivitas yang bisa memicu terjadinya gangguan keamanan.  Sampai Minggu malam, aktivitas di sejumlah SPBU sudah kembali normal, hanya saja sempat terjadi lonjakan pembeli sebelum dan sesaat pemerintah pusat menetapkan kenaikan harga BBM subsidi dan non-subsidi.  "Dalam pengamanan ini, sedikitnya 200 personel Polres Sukabumi dikerahkan yang dibantu petugas keamanan lainnya seperti dari unsur TNI maupun Satuan Polisi Pamong Praja Kota dan Kabupaten Sukabumi," tambahnya.  Di sisi lain, Zainal mengimbau kepada masyarakat agar tidak terprovokasi dengan isu atau informasi yang belum tentu kebenarannya dan tidak jelas sumbernya. Antisipasi terjadinya gangguan keamanan lainnya, pihaknya bersama unsur TNI melakukan pemantauan terhadap objek-objek vital serta pusat perdagangan.  Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah menetapkan kenaikan harga BBM seperti harga Pertalite yang awalnya Rp 7.650/liter menjadi Rp10 ribu/liter, solar subsidi naik dari Rp 5.150/liter menjadi Rp 6.800/liter. Sementara Pertamax mengalami kenaikan dari yang sebelumnya Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

BBM Naik, Ratusan Polisi Masih Disiagakan di Sejumlah SPBU Sukabumi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Antrean-SPBU-Fedrik-Tarigan-1.jpg" alt="Petugas mengubah papan harga BBM di SPBU Senen, Jakarta, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter jadi Rp 6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik d" width="100%">
<figcaption>Petugas mengubah papan harga BBM di SPBU Senen, Jakarta, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter jadi Rp 6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik d</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yakni Pertalite dan Solar disebut akan menambah daftar masyarakat miskin baru di Indonesia. Padahal, prekonomian tanah air baru mulai bangkit dari dampak pandemi Covid-19.  “Kenaikan BBM Solar dan Pertalite akan (membuat, Red) muncul tambahan orang miskin. Jadi dengan kenaikan BBM ini akan menambah kemiskinan,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Abdul Wachid kepada wartawan, Senin (5/10).  Wachid menjelaskan, alasan jumlah masyarakat miskin bakal bertambah akibat kenaikan BBM salah satunya ialah dampak Covid-19 yang belum sepenuhnya pulih. “Dampak pandemi Covid-19 belum pulih, kemudian muncul adanya kenaikan BBM terutama Solar dan Pertalite. Sangat berpengaruh terhadap inflasi,” ujarnya.  Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah ini mengaku ragu bantuan sosial yang dipersiapkan oleh pemerintah guna mengalihkan dampak kenaikan harga BBM subsidi akan efektif. Meskipun, kata Wachid, pemerintah telah mempersiapkan anggaran sebesar Rp 24,17 triliun guna mengatasi dampak kenaikan harga BBM subsidi.  “Belum sebanding dengan dampak kenaikan angkutan dan barang. Terutama angkutan bahan pokok dan biaya produksi pertanian akan naik upah tenaga kerja angkutan jasa pasti minta naik,” tegasnya.  Lebih lanjut, ia menekankan, masyarakat yang paling terkena dampak dari kenaikan harga BBM ialah rakyat kecil seperti petani, buruh hingga pelaku usah menengah.  “Jadi pemerintah menaikkan BBM di siang bolong membuat resah wong cilik,” pungkas Wachid.  Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah memutuskan kenaikan harga BBM mulai berlaku Sabtu (3/9), pukul 14.30 WIB. Penyesuaian harga BBM subsidi antara lain, Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, kemudian Solar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.

Kenaikan Harga BBM Berpotensi Menambah Jumlah Masyarakat Miskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/isi-bbm-pakai-t-cash-di-spbu-pertamina-dapat-diskon-10-persen_m_217369-560x352-1.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax pada Sabtu (3/9) kemarin diumumkan mengalami kenaikan harga. Menteri Energi, Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Arifin Tasrif selanjutnya menjabarkan penyesuaian harga BBM terbaru.  Harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Lalu, harga Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter dan harga Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.  Untuk mobil bermesin bensin yang boleh menggunakan Pertalite kabarnya juga masih akan dibatasi dengan hanya yang bermesin dibawah 1.400 cc saja. Hal ini menyusul Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang mengungkap ada perubahan pada kriteria kendaraan yang bakal diizinkan diisi BBM subsidi Pertalite menjadi mobil bermesin di bawah 1.400 cc, berubah dari wacana sebelumnya di bawah 1.500 cc.  Jika benar akan berlaku, perubahan kriteria mobil yang boleh diisi Pertalite menjadi maksimal 1.400 cc bakal membuat banyak model mobil populer di dalam negeri tak mendapatkan fasilitas tersebut. Hanya beberapa jenis mobil saja yang bisa seperti Toyota Agya, Daihatsu Ayla atau Honda Brio.  Dengan harga Pertalite yang naik, maka pengguna mobil juga harus mengeluarkan dana ekstra untuk mengisi tanki bahan bakarnya sampai penuh. Tak terkecuali untuk mobil yang berada di segmen Low Cost Green Car (LCGC) alias mobil murah seperti Agya, Ayla dan Brio.  Ambil contoh Toyota Agya. Dengan kapasitas tangki 33 liter, jika sebelumnya hanya perlu mengeluarkam cost sebesar Rp 252 ribuan untuk mengisi bensin dari kondisi tanki kosong, pemilik Agya kini perlu merogoh kocek sebesar Rp 330 ribuan.  Hal yang sama juga berlaku untuk Daihatsu Ayla. Kembaran Toyota Agya ini juga memiliki kapasitas tanki BBM yang seukuran sehingga kalau diisi dari kosong sampai penuh, cost yang dikeluarkan juga sama.  Untuk Brio Satya dari Honda, hampir mirip. Mobil ini punya kapasitas tanki 35 liter. Jika sebelumnya harus mengeluarkan biaya Rp 267.750, maka dengan harga Pertalite yang kini sudah Rp 10.000, biaya full tank-nya menjadi Rp 350.000.  Jangan lupa, ada juga mobil under 1.400 cc lainnya yang masih bisa menenggak Pertalite misalnya Daihatsu Sigra dan Toyota Calya. Semuanya merupakan produk Low Cost Green Car (LCGC) yang menggunakan mesin maksimal 1.200 cc dengan konfigurasi tempat duduk tiga baris.  Secara konfigurasi tanki bahan bakar, keduanya memiliki kapasitas yang sama yakni 36 liter. Jika sebelum harga Pertalite naik hanya butuh Rp 275 ribuan saja, dengan harga baru Pertalite Rp 10.000 cost full tank mobil ini jadi membengkak di angka Rp 360 ribuan.  Masih ada lagi mobil under 1.400 cc lainnya yakni Daihatsu Sirion. Ambil contoh, Daihatsu Sirion facelift terbaru punya kapasitas tanki BBM di angka 36 liter. Sama seperti Sigra dan Calya, sebelum harga Pertalite naik hanya butuh Rp 275 ribuan saja, dengan harga baru Pertalite cost full tank mobil ini jadi membengkak di angka Rp 360 ribuan.

Biaya Bengkak Setelah Pertalite Naik, Segini Ongkos Full Tank LCGC

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Antrean-SPBU-Fedrik-Tarigan-1.jpg" alt="Petugas mengubah papan harga BBM di SPBU Senen, Jakarta, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter jadi Rp 6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik d" width="100%">
<figcaption>Petugas mengubah papan harga BBM di SPBU Senen, Jakarta, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter jadi Rp 6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik d</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto merasa kecewa dengan keputusan pemerintah yang tetap menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, pada Sabtu (3/9) kemarin. Menurut Mulyanto, pemerintah tidak mendengarkan suara-suara penolakan dari masyarakat.  “Kami kecewa dengan keputusan tersebut. Pemerintah tidak mendengar masukan dari masyarakat, dan tetap bergeming dengan sikapnya,” kata Mulyanto kepada wartawan, Minggu (4/9).  Mulyanto menilai, masyarakat ekonomi ke bawah akan menderita dengan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Sementara, pengguna mobil mewah terus akan menikmati BBM bersubsidi dan kasus-kasus subsidi tidak tepat sasaran akan berlanjut.  “Perkiraan saya harga-harga, khususnya pangan akan bergerak naik beserta multiflyer effect-nya,” ucap Mulyanto.  Mulyanto juga memberikan catatan terhadap bantuan sosial, berupa bantuan langsung tunai (BLT) yang disiapkan pemerintah sebagai kompensasi dari kenaikan BBM tersebut. Menurut dia, BLT yang diberikan tersebut untuk the bottom of pyramid (orang miskin terbawah).  “Sementara dengan bergesernya garis kemiskinan, karena kenaikan harga BBM bersubsidi maka akan muncul orang miskin baru, yang sebelumnya ada di garis kemiskinan. Belum lagi terkait akurasi data DTKS yang dipertanyakan BPK bahkan KPK. Termasuk kasus bocornya dana BLT karena fraud,” pungkas Mulyanto.  Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah memutuskan kenaikan harga BBM mulai berlaku Sabtu (3/9), pukul 14.30 WIB. Penyesuaian harga BBM subsidi antara lain, Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, kemudian Solar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.

Harga BBM Naik, PKS: Pemerintah Tidak Dengar Penolakan Rakyat!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/MYPERTAMINA-BBM1.jpg" alt="Ilustrasi penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian BBM bersubsidi yang mulai ujicoba pada 1 Juli 2002 di sejumlah wilayah." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian BBM bersubsidi yang mulai ujicoba pada 1 Juli 2002 di sejumlah wilayah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Saleh Abdurrahman berpandangan sistem penyaluran BBM subsidi seperti Pertalite dan solar masih dilakukan secara terbuka. Alih-alih mengganti dengan sistem tertutup atau subsidi langsung ke konsumen, pemerintah memilih untuk mempersempit konsumen dengan pembatasan.  Caranya dengan melakukan pendataan yang saat ini tengah dilakukan melalui MyPertamina. Saleh Abdurrahman menilai, membatasi konsumen dengan cara tersebut bisa membuat penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.  "Subsidi masih terbuka belum menyasar orang-orang yang berhak atas subsidi tersebut. Ini memang yang jadi bahan pemikiran kita juga di Kementerian ESDM, di BPH, di Kemenkeu, bagaimana cara kita agar subsidi ini tepat sasaran, kita coba persempit konsumennya," kata Saleh dalam diskusi daring bertajuk 'Subsidi Energi BBM untuk Siapa?: Review Nota Keuangan 2023 &amp; Catatan Kritis' yang digelar oleh Transisi Energi Indonesia (TEI), Rabu (31/8).  Saleh meyakini pendataan ini menjadi satu poin penting untuk menjadikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Meski, implementasinya ke depan masih menunggu aturan yang jelas.  Merujuk beberapa upaya pembatasan ke belakang, Saleh mengklaim sistem MyPertamina sudah paling siap. Artinya, telah memiliki kemampuan sebagai platform penopang pembatasan penyaluran BBM Subsidi.  "Saya pikir MyPertamina lebih siap dan komprehensif dan bisa meminimalkan ketidaktepatan subsidi yang diberikan kepada masyarakat kita," terangnya.  Meski demikian, pihaknya mengakui sistem pendaftaran MyPertamina masih belum maksimal, baru sekitar 1 juta orang yang mendaftar. Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Hery Susanto berpendapat bahwa MyPertamina sebagai satu terobosan dalam digitalisasi.  Tetapi, pelaksanaan di lapangan masih belum optimal. Berdasarkan proses asesmen yang dilakukan oleh ORI, pelaksanaan MyPertamina ini masih terbatas di sebagian kecil SPBU di daerah-daerah besar.  "Dalam catatan kami sebarannya sudah di 10 provinsi, dan belum semua kabupaten kota, dan jauh dari basis perekonomian rakyat di level bawah. Paling banyak ditemukan pendaftaran MyPertamina itu sopir, ojek dan lain-lain. Nelayan kecil sekali. Petani gimana akses mereka supaya bisa masuk MyPertamina, ini belum terserap dalam aplikasi tersebut," bebernya.  Sementara itu, peneliti senior Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng mengatakan, sebetulnya ada 3 pijakan dasar untuk pengaturan masalah subsidi energi BBM secara keseluruhan. Pertama, UU APBN. Kedua, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Ketiga, institusi pengawasnya.  Terkait MyPertamina, menurutnya itu hanyalah tools untuk mendata. Pertamina tidak bisa berbuat apa-apa bila terjadi pelanggaran. “Kalau bisa presiden membuat satgasus untuk mengawasi ini,” tukasnya.

MyPertamina Bisa jadi 'Tool' Penyaluran BBM Bersubsidi Tepat Sasaran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#solar naik

Berita Terkini