<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/14/antrean-teuk-3382340714.jpg" alt="Puluhan kendaraan roda empat dan enam antrean panjang di SPBU Keudai Paya Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Kamis (13/2). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Puluhan kendaraan roda empat dan enam antrean panjang di SPBU Keudai Paya Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Kamis (13/2). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Puluhan kendaraan roda empat dan enam antrean panjang di SPBU Keudai Paya Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Kamis (13/2), untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi. Pantauan Antara, antrean panjang kendaraan itu tidak hanya di jalan nasional tetapi juga telah mendekati kantor Bupati Abdya, tepatnya di kawasan jalan dua jalur Desa Keudai Paya. Salah seorang sopir truk, Maimun, mengatakan bahwa setiap sore dirinya harus antre panjang untuk mendapatkan BBM solar untuk kebutuhan kendaraan. "Tiap hari kami antre di sore hari. Sebab BBM masuknya sore. Kalau pagi sampai siang solar enggak ada di SPBU," kata Maimun, dikutip Jumat (14/2). Begitu juga dengan puluhan sopir truk lainnya, sejak pukul 15.00 WIB sore mereka sudah parkir kendaraan untuk antre di SPBU Keudai Paya itu. "Terkadang kami terpaksa bawa nasi saat antrean. Sebab banyak sekali mobil yang antre. Terkadang tengah malam nanti baru dapat giliran kita. Jadi, kan harus bawa bekal," kata sopir lainnya, Nasruddin. Nasruddin mengaku tidak terganggu dengan aturan sistem barcode (QR code) yang diwacanakan penghapusan oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. "Kalau soal barcode itu tidak masalah. Yang jadi masalah sekarang, BBM sering kosong di SPBU. Ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah bagaimana cara untuk menambahkan kuota lebih banyak," katanya. Selain itu, Nasruddin juga menekankan bahwa pemerintah harus mencari cara untuk menghilangkan praktek pelansiran solar bersubsidi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab agar ketersediaan solar selalu ada di SPBU. "Pemerintah juga harus mencari cara menghilangkan pelansir solar BBM bersubsidi agar ketersediaan solar selalu ada di SPBU," ujarnya. Sebelumnya Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mewacanakan penghapusan sistem barcode pengisian BBM di seluruh SPBU di Aceh yang selama ini berlaku di Tanah Rencong tersebut. "PR hari ini adalah, semua SPBU yang ada di Aceh tidak istilah lagi ada barcode (saat isi BBM)," kata Mualem. Untuk diketahui, Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang ditunjuk Pertamina untuk menerapkan kebijakan penggunaan barcode pengisian BBM bersubsidi di SPBU, dan kebijakan ini sudah berlaku di Aceh sejak 2022 lalu. Dirinya menggarisbawahi, bahwa sesuai dengan sumpah jabatan yang dibacakan, mereka ingin menyejahterakan dan menyenangkan rakyat Aceh. Karena itu, kebijakan awal yang ingin dilakukan adalah menghapus sistem barcode pengisian BBM. Sehingga masyarakat bisa langsung mendapatkannya meski tanpa QR barcode. "Mohon digarisbawahi semua, siapa saja yang isi minyak tetap terus, karena tidak jadi masalah lagi kepada masyarakat (tanpa harus barcode)," ujarnya. PT Pertamina Area Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menyebutkan pihaknya menghormati pernyataan Gubernur Aceh Muzakir Manaf terkait pembelian BBM subsidi biosolar dan pertalite menggunakan barcode. &ldquo;Tujuan utama dalam program ini adalah agar BBM subsidi tepat sasaran sesuai ketentuan aturan dan kuota yang ditetapkan, mencegah serta meminimalisir penyelewengan BBM subsidi,&rdquo; kata Area Manager Comm, Rel, CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria. Pembelian BBM subsidi melalui barcode dalam Program Subsidi Tepat merupakan program yang dijalankan secara nasional di Indonesia.

"Terkadang kami terpaksa bawa nasi saat antrean. Sebab banyak sekali mobil yang antre. Terkadang tengah malam nanti baru dapat giliran kita"

Antre Dapat Solar Bersubsidi, Perjalanan Puluhan Truk di Aceh Barat Daya Terhambat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/WhatsApp-Image-2024-08-14-at-151944-4140582986.jpeg" alt="Ilustrasi konsumen membeli BBM subsidi Pertalite. (ANTARA/HO-Pertamina Patra Niaga)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi konsumen membeli BBM subsidi Pertalite. (ANTARA/HO-Pertamina Patra Niaga)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Tak hanya LPG 3 kg yang menerapkan subsidi untuk kalangan masyarakat tertentu. Beberapa jenis bahan bakar minyak (BBM) seperti biosolar dan pertalite juga menerapkan ketentuan yang serupa. Melansir dari laman&nbsp;mypertamina, BBM bersubsidi adalah&nbsp;BBM yang diberikan subsidi oleh Pemerintah menggunakan dana APBN, yang dijual dengan lebih murah dan diperuntukkan bagi konsumen tertentu.&nbsp; Salah satu contohnya adalah rumah tangga yang menggunakan roda dua atau roda empat dengan konsumsi bahan bakar terbatas, dan tidak termasuk ke dalam kategori kendaraan mewah, atau yang menggunakan BBM nonsubsidi seperti pertamax. Selain itu, usaha mikro yang menggunakan biosolar atau pertalite dalam kegiatan operasionalnya seperti, pedagang kecil, tukang ojek online, atau pengusaha transportasi mikro seperti supir angkot, bajaj, bemo dan ragam kendaaan lainnya. Berdasarkan Perpres No.191 Tahun 2014, konsumen yang berhak menerima BBM bersubsidi antara lain ambulans, mobil jenazah, truk sampah dan pemadam kebakaran, dan usaha mikro/home industry dengan verifikasi dan rekomendasi SKPD. Juga krematorium dan tempat ibadah untuk kegiatan penerangan, Panti asuhan dan Panti Jompo, Rumah sakit tipe C &amp; D, dan petani/kelompok tani/usaha pelayanan jasa alat mesin pertanian dengan luas tanah maksimum &le; 2 hektare. Berikutnya ada nelayan dengan kapal &le; 30 GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, pembudidaya ikan skala kecil, transportasi air dengan motor tempel, ASDP, transportasi laut, Kapal pelayaran rakyat/perintis, serta kendaraan pribadi, umum, dan angkutan barang (kecuali untuk pengangkut hasil pertambangan dan perkebunan dengan roda &gt; 6). Mulai tahun ini, pembelian biosolar dan pertalite akan diawasi melalui sistem MyPertamina. Apabila anda tidak terdaftar, meskipun berhak mendapat subsidi, misalnya sebagai supir angkot, maka SPBU akan menolak transaksi anda, dan anda tidak bisa mendapatkan bahan bakar tersebut. Anda harus membeli BBM non subsidi seperti dexlite, pertamina dex yang lebih mahal. Hal ini bisa berdampak signifikan pada tarif angkutan. Karena itu, bila ingin dapat subsidi, anda harus mendaftar di my pertamina. Berikut panduan agar anda bisa lebih siap mendaftarkan akun.&nbsp; <ol> <li>Persiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan: foto KTP, foto STNK, dan foto kendaraan beserta nomor polisinya. Pastikan foto tampak jelas dan dapat dibaca.</li> <li>Buka situs <a href="https://subsiditepat.mypertamina.id/">https://subsiditepat.mypertamina.id/</a></li> <li>Klik &ldquo;Daftar Akun Baru&rdquo;. Kemudian baca dan setujui syarat dan ketentuan pengguna BBM bersubsidi. Lalu tekan tombol &ldquo;Daftar Sekarang&rdquo;.</li> <li>Isi form pendaftaran dengan menulis nama lengkap, NIK,nomor telepon, email, serta kata sandi.</li> <li>Periksa email untuk memastikan email anda terdaftar.</li> <li>Klik tombol &ldquo;Aktivasi Alamat Email&rdquo; untuk mengaktivasi email anda. setelah teraktivasi, klik tombol &ldquo;Masuk ke Akun&rdquo; untuk melengkapi data diri.</li> <li>Login ke subsidi tepat dengan menggunakan NIK dan kata sandi.</li> <li>Secara otomatis kode verifikasi dari subsidi tepat akan terkirim ke email anda.</li> <li>Cek alamat email untuk melihat kode verifikasi.</li> <li>Masukkan kode verifikasi yang dikirim lewat email untuk melanjutkan mengisi data diri.</li> <li>Lengkapi data diri Anda pada form data diri dan alamat. Pastikan juga foto KTP terlihat dengan jelas supaya dapat dibaca sistem.</li> <li>&nbsp;Kemudian klik &ldquo;Daftar Sekarang&rdquo; untuk melanjutkan mendaftarkan kendaraan anda.</li> <li>Data akan diverifikasi selama 14 hari. Cek email secara berkala untuk melihat hasil verifikasi anda.</li> <li>Apabila sudah diverifikasi, Anda harus kembali masuk ke <a href="http://subsiditepat.mypertamina.id/">subsiditepat.mypertamina.id</a>. Anda juga dapat mengunduh atau mencetak kode QR untuk transaksi BBM bersubsidi.</li> <li>Klik tombol &ldquo;Tambah unit subsidi&rdquo;, lalu siapkan file dokumen STNK asli, PKB asli, serta foto kendaraan. Pastikan ketiga dokumen tersebut tidak terpotong dan dapat dibaca dengan jelas.</li> <li>Unggah ketiga dokumen tersebut.</li> <li>Selanjutnya, anda diminta untuk mengisi data pengguna kendaraan lain jika kendaraan anda digunakan lebih dari 1 orang.</li> <li>Cek hasil verifikasi lewat email atau <a href="http://subsiditepat.mypertamina.id/">subsiditepat.mypertamina.id</a>, setelah 14 hari dicek oleh sistem.</li> <li>Setelah kendaraan terverifikasi, tahap terakhir unduh atau cetak kode QR untuk di-scan ketika Anda membeli bbm bersubsidi.</li> </ol>

BBM bersubsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh Pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah bagi konsumen tertentu

Wajib Tahu, Inilah Panduan Terkini Pendaftaran Pelanggan Pertalite dan Solar Bersubsidi agar Tak Ditolak SPBU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/NELAYAN-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Setiap 23 September diperingati sebagai Hari Maritim Nasional (HMN). Bersamaan dengan momen itu, ratusan nelayan Campurejo, Kecamatan Panceng, Gresik, berunjuk rasa. Mereka menjerit. Sudah beberapa pekan, mereka kesulitan mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi.  Dalam aksinya, para nelayan itu juga membentangkan sejumlah poster yang antara lain berbunyi: Solar Langka, Nelayan Sengsara; Kami Butuh Solar, Tidak Butuh Janji; Hidup Kami Susah, Jangan Dipersusah; Pak Bupati Kapan SPBN Dibuka.  Kelangkaan solar subsidi tersebut membuat banyak nelayan menepikan perahu dan kapalnya. Tidak bisa melaut. Kabarnya, kelangkaan BBM itu sudah hampir tiga bulan terakhir. Kondisi disebut makin sulit sejak harga BBM bersubsidi dinaikkan.  Menurut M. Muzi, ketua Rukun Nelayan Campurejo, ada ratusan nelayan di wilayahnya yang menggantungkan hidup dari melaut. Karena itu, ketersediaan solar sangat dibutuhkan. Dikatakan, demi mendapatkan solar, kerap kali para nelayan harus antre berjam-jam. “Di saat BBM naik dan sulit mendapatkannya, harga ikan tangkapan menurun. Ini menjadi persoalan dihadapi para nelayan sekarang,” ungkapnya.  Para nelayan pun menagih keberadaan SPBU untuk nelayan (SPBN). Informasinya, SPBU di Campurejo sudah diambil alih Pemkab Gresik melalui BUMD Gresik Migas. Namun, hingga sekarang SPBN itu belum juga beroperasi. Padahal, sudah diresmikan bupati.  Saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Gresik pada April 2022 lalu, persoalan ketersediaan SPBN tersebut juga disampaikan para nelayan. Ribuan nelayan di pesisir Gresik selama ini sudah kerap mengeluhkan ketersediaan solar. Baik nelayan di wilayah Lumpur, Ujungpangkah, Mengare, hingga Panceng.  Sementara itu, Dewan Penasehat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jatim Bambang Haryo Sukartono menyebut, sejauh ini pemerintah tampaknya belum bisa memberikan perhatian dan melindungi para nelayan di Indonesia. Buktinya, mereka kesulitan mengoperasikan armadanya untuk melaut.  Anggota DPR RI periode 2014-2019 dari Partai Gerindra itu pun turut prihatin dengan kondisi yang sedang dialami nelayan. Padahal, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang ESDM, semestinya para nelayan berhak mendapatkan BBM bersubsidi secara prioritas. "Seharusnya, mereka mendapatkan jatah BBM bersubsidi tanpa dipersulit,’’ katanya dalam rilis yang diterima JawaPos.com.  Alumnus Teknik Perkapalan dan Kelautan ITS Surabaya itu berharap, jargon maritim yang dicanangkan pemerintahan Presiden Jokowi jangan hanya sekadar jargon. Namun, mesti benar-benar diwujudkan.  Sejauh ini, dia menilai kementerian terkait serta Pertamina belum mampu mengimplementasikan keinginan Presiden Jokowi. Hasil perikanan di Indonesia seharusnya melimpah.  Sebab, jumlah spesies ikan terbanyak nomor dua dunia.  ‘’Selain itu, lautan kita pusat terumbu karang terbesar yang merupakan rumah ikan. Lautan Indonesia memiliki luas 3.273.810 kilometer persegi atau tiga kali lipat dari daratan kita,’’ paparnya.  Bambang Haryo mengatakan, berdasarkan data, Indonesia hanya mempunyai hasil produk perikanan 6 juta ton setiap tahun. Masih jauh lebih rendah dari Tiongkok dengan produksi perikanan sebesar 55,8 juta ton per tahun. Padahal, Tiongkok adalah negara kontinental (daratan). ‘’Kita mesti sadar ikan hasil tangkapan nelayan dapat mewujudkan generasi cerdas, kuat, dan mempunyai produktivitas tinggi,’’ ujarnya.  Seharusnya, lanjut dia, produk ikan di Indonesia berlimpah dan murah. Dengan demikian, seluruh masyarakat dari semua golongan bisa mengkonsumsi ikan dengan maksimal.

Jerit Pilu Nelayan, Masih Sering Kesulitan Dapat Solar Bersubsidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/D9EFC300-85FF-4C13-A958-DA5B996E9819.jpg" alt="Ditpolairud Polda Bali menunjukkan dua tersangka penimbun BBM jenis solar bersubsidi di Kantor Ditpolairud Pelabuhan Benoa, Denpasar, Kamis (2/6). Genta Tenri Mawangi/Antara" width="100%">
<figcaption>Ditpolairud Polda Bali menunjukkan dua tersangka penimbun BBM jenis solar bersubsidi di Kantor Ditpolairud Pelabuhan Benoa, Denpasar, Kamis (2/6). Genta Tenri Mawangi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Bali menyita lebih dari 11.000 liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi. BBM bersubsidi itu ditimbun dua pelaku berinisial SM dan AY di Desa Pengambengan, Jembrana.  Direktur Polairud Polda Bali Kombespol Soelistijono menyampaikan, kepolisian menyita total 57 drum yang masing-masing berisi kurang lebih 200 liter solar subsidi. Total BBM yang ditimbun mencapai 11.400 liter.  ”BBM bersubsidi ini seharusnya digunakan untuk kapal-kapal nelayan berbobot di bawah 30 gross ton (GT), tetapi pelaku menimbun solar itu dan kemudian dipergunakan untuk kapal di atas 30 GT. Kapal mereka di atas 30 GT. Dia akan gunakan untuk kapalnya dan sebagian dijual. Harusnya mereka (menggunakan BBM) nonsubsidi, (yang) harganya sekitar Rp 14.000,” kata Soelistijono seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Kamis (2/6).  Soelistijono menjelaskan, keuntungan yang diperoleh pelaku dari aksi penimbunan itu mencapai 2 kali lipat. Sebab, harga BBM jenis solar bersubsidi sekitar Rp 5.150 per liter.  Polairud Polda Bali dari hasil pemeriksaan awal menduga pelaku juga menjual BBM bersubsidi itu ke pihak lain. ”Ya mungkin dijual juga ke teman-temannya sesama kapal yang GT-nya besar,” kata Dirpolairud Polda Bali Soelistijono.  Dua pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka SM dan AY mengantongi izin untuk membeli BBM bersubsidi karena mereka awalnya mengaku bahan bakar itu diperuntukkan untuk kapal nelayan di bawah 30 GT. Namun, hasil pengintaian Polairud Bali menunjukkan pelaku menyalahgunakan BBM bersubsidi tersebut.  ”Kami lakukan penangkapan terhadap truk yang berisi 12 drum (isi solar bersubsidi) hasil pembelian dari SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) Pengambengan dan 45 drum solar bersubsidi di gudang penyimpanan milik AY, sementara SM bertindak selaku sopir truk yang membawa BBM solar ke gudang,” terang Soelistijono.  Dua tersangka itu dijerat pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. ”Ancaman hukumannya di atas 6 tahun,” kata Dirpolairud Bali Soelistijono.

Polairud Bali Sita Lebih Dari 11.000 Liter BBM Bersubsidi di Jembrana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/SPBU-AKR-Surabaya-Frizal.jpg" alt="BP Downstream yang bekerja sama dengan PT AKR Corporindo Tbk membuka SPBU di kawasan Gubeng, Kamis (2/5). Frizal/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>BP Downstream yang bekerja sama dengan PT AKR Corporindo Tbk membuka SPBU di kawasan Gubeng, Kamis (2/5). Frizal/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dinilai perlu melakukan evaluasi terhadap formula harga bahan bakar minyak yang menjadi dasar dalam penetapan harga BBM subsidi maupun dasar dalam penetapan batas atas dan bawah untuk BBM umum atau nonsubsidi.  Evaluasi penting dilakukan karena formula yang ada saat ini berpotensi membuat harga BBM rentan akan dampak dari permainan para trader BBM.  Demikian disampaikan oleh Muhammad Ibnu Fajar, Anggota Komite BPH Migas Periode 2017-2021. Menurutnya, seharusnya biaya perolehan atau impor BBM tidak hanya berdasarkan indeks harga yang ditetapkan oleh lembaga pengindeks seperti Platts yang menjadi dasar harga MOPS (Mean of Platts Singapore).  Kondisi itu sangat rentan dipermainkan oleh trader di Singapura, asal BBM yang dijual oleh Pertamina. "Sebaiknya juga harus dipertimbangkan International Crude Price (ICP) terendah sebagai variabel menghitung biaya perolehan," katanya dikutip dari Antara, Sabtu (30/4).  Ibnu menjelaskan perbaikan serta evaluasi terhadap mekanisme penyaluran BBM subsidi maupun penugasan harus dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menghindari masalah ketika terjadi kondisi seperti sekarang.  Saat harga minyak dunia melonjak tapi tidak banyak yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah kerugian badan usaha akibat ditahannya harga BBM. Menurut Ibnu, pemerintah sebaiknya harus rela dengan kondisi di lapangan saat harga minyak dunia naik harus konsisten mengikuti perubahan biaya perolehan.  "Ini penting untuk menghindari kerugian badan usaha yang menjalankan penugasan untuk menyalurkan BBM jenis tertentu dan BBM jenis penugasan," ujarnya.  Selain dari sisi konsistensi penetapan harga, pemerintah juga sudah sewajarnya tidak pilih kasih dalam mengimplementasikan regulasi. Perlakuan yang equal atau sama rata untuk semua badan usaha terhadap penugasan penyaluran BBM oleh pemerintah, tidak hanya dibebankan kepada Pertamina.  "Volume penugasan penyaluran BBM diberikan secara proporsional kepada seluruh badan usaha berdasarkan volume penjualan mereka per tahun," ungkap Ibnu.  Selama ini, hanya dua badan usaha yang mengemban tugas menyalurkan BBM tertentu atau jenis solar yakni Pertamina dan PT AKR Corporindo Tbk. Namun volume BBM yang ditugaskan kepada kedua perusahaan tersebut gap-nya terlalu jauh.  Ibnu juga menyarankan agar jumlah pemberian subsidi sebaiknya tidak sama di seluruh Indonesia, melainkan diatur secara proporsional berdasarkan tingkat ekonomi masing-masing daerah. "Misalnya, daerah tertinggal tentu harus lebih mendapatkan subsidi dibandingkan Jakarta atau kota besar lainnya," kata dia.  Sebelumnya, BPH Migas mencatat penyaluran BBM jenis solar subsidi telah melebihi kuota. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yang di antaranya adalah adanya lonjakan permintaan karena gap harga antara solar subsidi dan nonsubsidi terlalu jauh.  Harga solar subsidi mencapai Rp 5.150 per liter, sedangkan harga solar nonsubsidi (Dexlite) mencapai Rp 12.950-an per liter dan Pertamina Dex Rp 13.700 per liter. Gap harga ini yang diduga membuat pembeli solar nonsubsidi beralih ke solar subsidi.  Belum lagi penyalahgunaan oleh kendaraan tambang dan perkebunan yang membeli solar subsidi. Namun, Polri dan BPH Migas bekerja sama dengan Pertamina bisa mengendalikan penyalahgunaan penggunaan BBM subsidi tersebut.

Badan Usaha Penyalur Solar Bersubsidi Perlu Diperbanyak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220413_151552.jpg" alt="Polda Jawa Barat ungkap kasus penimbunan BBM Solar subsidi yang dijual dengan harga nonsubsidi. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Polda Jawa Barat ungkap kasus penimbunan BBM Solar subsidi yang dijual dengan harga nonsubsidi. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat mengungkap kasus penimbunan 25 ribu liter bahan bakar minyak (BBM) berjenis Bio Solar bersubsidi. Penimbunan itu diduga dilakukan di Tasikmalaya dan Indramayu untuk dijual ke industri dengan harga nonsubsidi.  Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombespol Ibrahim Tompo mengatakan, ada tujuh tersangka yang ditangkap berinisial TS, DS, KS, ZX, dan SN dari TKP di Tasikmalaya. Selanjutnya SD dan WW dari TKP di Indramayu.  ”Jadi modus operandinya melakukan pembelian menggunakan truk tangki yang dimodifikasi ke sejumlah SPBU, dan tangki disuplai ke tempat penampungan dan dijual ke industri,” kata Ibrahim seperti dilansir dari Antara di Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (13/4).  Dalam satu hari, Ibrahim menyebut, sejumlah tersangka bisa mendapat 1.000 hingga 2.000 liter solar. Kemudian ditampung ke penampungan.  Dari pengakuan tersangka, lanjut Ibrahim, mereka telah menjalankan bisnis ilegal tersebut sejak empat bulan lalu. Harga solar yang telah disubsidi pemerintah yakni Rp 5.150 per liter. Lalu mereka diduga menjual ke sejumlah pihak dengan harga Rp 9.000 per liter.  ”Sehingga ada selisih Rp3.850 per liter yang menjadi keuntungan tersangka,” ujar Ibrahim.  Dengan barang bukti solar yang disita dan barang bukti transaksi penjualan, mereka diduga telah meraup keuntungan Rp 465 juta lebih dari dua TKP tersebut.  Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat Kombespol Arief Rahman mengatakan, aksi penimbunan dan penyalahgunaan BBM solar itu merupakan fenomena gunung es. Pasalnya, kata dia, diduga masih banyak pelaku serupa yang melancarkan aksi pidana tersebut.  ”Masih banyak sindikat yang belum kita tangkap, ini adalah puncak gunung es,” kata Arief.  Kasus itu, kata dia, terungkap bermula dari penemuan dua truk tangki bermuatan 8.000 liter yang berkamuflase serupa dengan truk tangki legal pada 7 April. ”Tapi dia berasal dari pangkalan yang bentuknya adalah bilik, diduga kuat ini adalah penyalahgunaan, ternyata betul,” papar Arief.  Kemudian pihaknya terus melakukan penelusuran dan penyelidikan ke tempat-tempat lain hingga dapat mengamankan tujuh tersangka tersebut. ”Jadi adanya keuntungan itu menjadi daya tarik para tersangka untuk melakukan tindakan ilegal ini,” ucap Arief.  Para tersangka dijerat dengan pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas sebagaimana diubah UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pasal 55 KUHP. Mereka terancam hukuman maksimal enam tahun penjara dan denda sebesar Rp 60 miliar.  ”Kita akan terus mengembangkan kasus ini mulai dari SPBU hingga ke end user (industri) yang diduga menerima solar ini,” kata Arief.

Polda Jabar Bekuk Penimbun 25 Ribu Liter Solar Dijual ke Industri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/kapolri-solar.jpg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (tengah) bersama Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury (kiri) dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati (kanan) di Mabes Polri. (Mabes Polri untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (tengah) bersama Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury (kiri) dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati (kanan) di Mabes Polri. (Mabes Polri untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar rapat bersama dengan Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (8/4). Rapat tersebut membahas soal isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis solar bersubsidi. Menurut Sigit, dari data yang ada ketersediaan atau stok solar bersubsidi sebenarnya dalam keadaan aman dan terjamin untuk masyarakat.  Sigit mengatakan, dari pengecekan secara umum kebutuhan bahan bakar minyak khususnya solar dalam batas ketahanan yang terpenuhi. Namun, di lapangan terjadi kesulitan karena ada sesuatu. Keanehan itu, terlihat kebutuhan terhadap solar industri yang mengalami penurunan padahal produktivitas industri meningkat. Lantas, pembelian solar bersubsidi menjadi naik.  Kapolri mengatakan, pihaknya akan memastikan stok solar bersubsidi terjamin ketersediaannya. Serta, mengawal penyaluran serta penggunaannya tepat sasaran kepada masyarakat yang memang sangat membutuhkan. "Ini yang akan kita jaga. Sehingga solar subsidi di lapangan tetap tersedia dan solar industri dipenuhi dengan solar yang memang dipersiapkan untuk industri,'' tegas Sigit.  Jika itu bisa dikontrol, Sigit yakin keberadaan minyak, solar, BBM tercukupi. Mantan Kabareskrim Polri itu menjelaskan, dalam rapat tersebut memang ditemukan fakta adanya peningkatan terhadap kebutuhan solar bersubsidi. Menurutnya, hal itu diakibatkan karena fenomena kenaikan terhadap tren produktivitas komoditas industri jenis tertentu.  Tak hanya itu, perang yang melanda Ukraina dan Rusia juga menjadi salah satu faktor berkurangnya ketersediaan minyak dan gas di seluruh dunia. Termasuk Indonesia. "Sampai saat ini, khususnya di ASEAN, harga BBM masih ada di nomor dua terendah karena masih menahan harga. Sehingga harga tetap ada di kondisi yang sama, sebagai contoh adalah solar," terang Sigit.  Selain itu, Kapolri menekankan kalau saat ini masih ada disparitas yang tinggi antara harga solar bersubsidi dengan solar industri. Bedanya, sampau Rp 12.500. Dengan adanya gap tersebut, kata Sigit, penggunaan solar di lapangan terkadang disalahgunakan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.  "Yang kemudian memanfaatkan disparitas harga ini untuk mengambil kebutuhan minyak atau solar untuk industri. Mengambilnya dari SPBU yang bersubsidi. Sehingga tentunya ini menambah beban pemerintah dan akan menimbulkan permasalahan," tutur Sigit.  Seharusnya, BBM bersubsidi mutlak diberikan kepada kelompok masyarakat yang memang sangat memerlukan. Seperti moda transportasi umum, UMKM, sampai pedagang kaki lima (PKL). "Tapi, malah digunakan untuk kebutuhan industri. Sehingga yang terjadi adalah, kebutuhan industri menurun di tengah produktivitas yang meningkat untuk sektor perindustrian. Namun di satu sisi, kebutuhan terhadap minyak yang seharusnya disubsidi meningkat. Jadi ini yang akan kita tertibkan," tegas Sigit.  Di sisi lain, Sigit menyebut kepolisian telah menetapkan 21 orang tersangka di enam wilayah Polda jajaran terkait kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM. Ke enam Polda yang melakukan penyidikan terkait perkara itu adalah Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, dan Gorontalo.  Sigit menegaskan, kepolisian tidak akan ragu memberikan sanksi tegas kepada pihak siapapun yang menyalahgunakan BBM bersubsidi tersebut. "Kami sudah menangkap kurang lebih 21 tersangka di enam wilayah. Dan ini akan terus kita lakukan. Sehingga kemudian distribusi atau peruntukan BBM bersubsidi ini betul-betul bisa diberikan kepada masyarakat yang perlu disubsidi. Sedangkan kebutuhan industri tentunya akan disiapkan dari kuota yang disiapkan untuk industri," papar Sigit.

Kapolri Pastikan Stok BBM Bersubsidi Terjamin dan Tepat Sasaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/kapolri-rapin.jpg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit di rapim Polri. (Mabes Polri untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit di rapim Polri. (Mabes Polri untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/tag/kapolri-listyo-sigit-prabowo/">Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo</a> mengatakan, pihaknya telah menangkap dan menetapkan 19 tersangka di enam wilayah di Indonesia terkait penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis <a href="https://www.jawapos.com/tag/ramadan/">Solar bersubsidi</a>.  "Kami sudah menangkap 19 tersangka di 6 wilayah," ujar <a href="https://www.jawapos.com/tag/kapolri-listyo-sigit-prabowo/">Sigit</a> dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (8/4).  Sigit mengungkapkan 19 tersangka tersebut terbukti menyalahgunakan BBM bersubsidi dengan diperuntukan untuk kebutuhan industri. Padahal sudah ada kuota <a href="https://www.jawapos.com/tag/ramadan/">Solar</a> untuk industri. "Karena di satu sisi subsidi yang seharusnya diberikan pada masyarakat yang memang perlu subsidi tadi sudah disampaikan transportasi umum, UMKM, kemudian masyarakat yang memang perlu disubsidi PKL kemudian ini digunakan untuk kebutuhan industri," katanya.  Oleh sebab itu, <a href="https://www.jawapos.com/tag/kapolri-listyo-sigit-prabowo/">Sigit</a> menuturkan yang dilakukan oleh 19 orang tersebut telah mengakibatkan diparitas harga antara <a href="https://www.jawapos.com/tag/ramadan/">Solar</a> bersubsidi dengan <a href="https://www.jawapos.com/tag/ramadan/">Solar</a> untuk Industri. "Sehingga yang terjadi kebutuhan industri menurun namun di satu sisi kebutuhan terhadap minyak yang bisa disubsidi meningkat, jadi ini yang kita tertibkan," ungkapnya.  <a href="https://www.jawapos.com/tag/kapolri-listyo-sigit-prabowo/">Sigit</a> menjelaskan, perbedaan antara <a href="https://www.jawapos.com/tag/ramadan/">Solar</a> bersubsidi dengan <a href="https://www.jawapos.com/tag/ramadan/">Solar</a> industri mencapai Rp 12.500 per liter. Sehingga para tersangka melakukan hal tersebut untuk menghemat ongkos industri. "Sehingga tentunya ini menambah beban bagi pemerintah dan tentunya ini juga akan menimbulkan permasalahan," tuturnya.  <a href="https://www.jawapos.com/tag/kapolri-listyo-sigit-prabowo/">Sigit</a> berjanji, jajaran Polri akan terus melakukan pengawasan terhadap BBM bersubsidi yang diperuntukan bagi masyarakat. Sebab sudah ada kuota BBM untuk industri.  "Ini akan terus kita lakukan sehingga kemudian distribusi atau peruntukan dari BBM bersubsidi betul-betul bisa diberikan pada masyarakat, sedangkan kebutuhan industri akan disiapkan dari kuota yang disiapkan untuk industri," pungkasnya. (*)  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Kapolri: Polisi Tangkap 19 Tersangka Penyalahgunaan Solar Bersubsidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/kelangkaan_solar_1.jpg" alt="HARUS SABAR: Petugas SPBU di Jalan Perak Barat, Surabaya, mengisi solar untuk truk yang telah lama mengantre kemarin (5/4). (ALFIAN RIZAL/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>HARUS SABAR: Petugas SPBU di Jalan Perak Barat, Surabaya, mengisi solar untuk truk yang telah lama mengantre kemarin (5/4). (ALFIAN RIZAL/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pertamina Patra Niaga yang membawahi wilayah Jatim, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) meminta konsumen di Jawa Timur tidak khawatir terhadap pasokan BBM RON 90 yaitu jenis Pertalite dan solar bersubsidi, menyusul adanya kelangkaan di sejumlah SPBU di wilayah itu dalam sepekan terakhir.  Area Manager Communication &amp; CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Deden Mochamad Idhani di Surabaya, Selasa mengatakan selain tidak perlu khawatir, diharapkan juga tidak terjadi kepanikan atau panic buying.  ’’Kami sangat mengapresiasi jika konsumen tidak panic buying, karena stok BBM di Terminal-terminal BBM sangat cukup, namun karena proses pendistribusian menggunakan mobil tangki, maka kami butuh waktu perjalanan atau proses penyaluran dari Terminal BBM ke seluruh SPBU," kata Deden, dalam siaran persnya.  Oleh karena itu, Deden mengharapkan agar konsumen dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135 jika menemukan kendala ketersediaan produk di SPBU. "Kami memohon maaf jika konsumen mengalami kendala ketersediaan produk BBM di SPBU, namun kami memastikan hal tersebut akan segera diantisipasi dengan optimalisasi armada mobil tangki kami dalam menyalurkan BBM ke seluruh SPBU," katanya.  Ia mencatat sejak 1 April 2022 telah terjadi peningkatan konsumsi produk BBM jenis Pertalite dan Biosolar masing-masing sebesar 15 persen dan 10 persen, dan untuk wilayah Jawa Timur penyaluran bulanan Pertalite sebesar 280.000 Kiloliter (KL) per bulan dan Solar sebanyak 182.000 KL per bulan.  "Untuk stok BBM di seluruh Terminal BBM dalam kondisi aman dan cukup, namun dikarenakan proses penyaluran dari terminal BBM ke SPBU menggunakan mobil tangki dan membutuhkan waktu maka apabila ada SPBU yang butuh suplai maka ada jeda waktu pengisian ke SPBU itu," katanya.  Ia menegaskan bahwa harga kedua produk itu tidak mengalami kenaikan yaitu Pertalite tetap dengan harga Rp7.650/liter dan Solar subsidi Rp5.150/liter. Mengenai dugaan peralihan konsumsi masyarakat dari Pertamax ke Pertalite, Deden menambahkan, hal tersebut dikembalikan kepada konsumen sebagai pemilik kendaraan.  "Tentunya pengisian jenis BBM merupakan hak konsumen yang disesuaikan dengan kemampuan dan spesifikasi kendaraan. Namun, jika konsumen yang sebelumnya telah menggunakan Pertamax dan terus menggunakan produk itu, kami sangat mengapresiasi karena dengan penggunaan Pertamax artinya mendukung terciptanya udara yang lebih bersih," katanya. (*)

Muncul Kelangkaan, Tapi Pertamina Jamin Pasokan BBM di Jatim Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/SPBU.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan menyerahkan masalah antrean kendaraan untuk mendapat BBM ke pemerintah pusat. Antrean panjang kendaraan itu terutama untuk mendapat BBM solar bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sumsel.  ”Ini kewenangan pemerintah pusat, tapi ketersediaan BBM ini akan berpengaruh dengan harga kebutuhan pokok,” kata Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Mawardi Yahya seperti dilansir dari Antara di Palembang.  Dia tak menyangkal adanya antrean truk-truk pengangkut kebutuhan pokok di SPBU berpotensi mempengaruhi alur distribusi barang. Jika terjadi ketidaklancaran secara otomatis akan mempengaruhi pasokan kebutuhan pokok masyarakat.  Untuk itu, dia meminta pihak terkait untuk memperhatikan persoalan tersebut. Apalagi saat ini, akan memasuki Ramadan dan Lebaran.  ”Kekurangan pasokan hingga ketidaklancaran distribusi dapat menyebabkan kenaikan harga barang,” ucap Mawardi Yahya.  Menurut dia, kondisi itu sebenarnya dapat disiasati asalkan masyarakat bijak dalam berbelanja kebutuhan pokok dengan membeli sesuai kebutuhan. ”Sebenarnya, jangan berlebihan belanja. Khususnya saya imbau ke ibu-ibu,” papar Mawardi yahya.  Area Manager Communication, Relation &amp; CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Tjahyo Nikho Indrawan mengatakan, pihaknya menjamin ketersediaan solar untuk masyarakat. Namun patut diketahui, adanya pertumbuhan positif ekonomi nasional yang mampu menembus angka di atas 5 persen telah berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan energi, salah satunya solar subsidi.  Dia menambahkan, Pertamina Patra Niaga berupaya memastikan stok dan menjamin proses distribusi berjalan dengan maksimal. ”Stok solar subsidi secara nasional di level 20 hari sehingga proses penyaluran ke SPBU terus kami monitor secara real time,” tutur Tjahyo Nikho Indrawan.  Sejauh ini, menurut dia, penyaluran solar subsidi telah melebihi kuota sekitar 10 persen per Februari untuk skala nasional. Sementara untuk wilayah Sumsel sudah melebihi kuota hingga 12 persen.  ”Atas dasar itu Pertamina Patra Niaga terus memonitor proses distribusi mulai dari terminal BBM hingga ke tingkat konsumen untuk memastikan BBM di SPBU selalu tersedia,” terang Tjahyo Nikho Indrawan.  Khusus solar subsidi, lanjut dia, Pertamina akan fokus memberikan pelayanan pada jalur logistik serta pengguna yang berhak menikmati subsidi. ”Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dan tidak perlu panic buying. Pembelian bahan bakar kami imbau untuk tetap sesuai dengan kebutuhan,” ujar Tjahyo Nikho Indrawan.

Pemprov Sumsel Serahkan Persoalan Antrean BBM ke Pemerintah Pusat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#solar bersubsidi

Berita Terkini