<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Presiden-PKS-Mohamad-Sohibul-Iman-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sampai dengan saat ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih menjomblo lantaran tidak memiliki wakil dalam memimpin DKI Jakarta. Anies tampaknya masih harus mengurus Jakarta seorang diri lebih lama lantaran belum adanya kesepakatan antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengenai pendampingnya di ibu kota.  Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan pihaknya resmi mencabut satu nama dalam bursa calon pendamping Anies Baswedan, yakni Ahmad Syaikhu. Syaikhu dicabut karena sudah menjadi anggota dewan.  "Dia sudah dilantik di DPT. Dia yang kita cabut," ujar Sohibul di DPP PKS Jalan Simatupan, Jakarta, Senin (6/1).  Namun demikian, PKS tetap mengirimkan nama untuk bisa menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Salah satunya adalah Agung Yulianto yang merupakan kader PKS. "Ya nanti kita lihat apakah tetap Pak Agung atau kita ambil yang lain. Yang jelas tetap ada kader PKS," katanya.  Sohibul kembali menegaskan bahwa sampai saat ini pihaknya dan Gerindra belum menemui kesepakatan soal nama yang bakal mendampingi Anies Baswedan, termasuk kader partai Gerindra Ahmad Riza Patria. "Belum (belum ada kesepakatan). Jadi Gerindra harus menerima apapun pilihan PKS," ungkapnya.

PKS Cabut Ahmad Syaikhu Dari Bursa Wagub DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/NASDEM-DAN-PKS_MIFTAHULHAYAT-9.jpg" alt="Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bersama dengan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman memberikan keterangan usai melakukan pertemuan di Kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Pertemuan tersebut dalam rangka silahturahmi kebangsaan dan saling menjajak" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bersama dengan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman memberikan keterangan usai melakukan pertemuan di Kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Pertemuan tersebut dalam rangka silahturahmi kebangsaan dan saling menjajak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan baru Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi, menimbulkan pro dan kontra. Bahkan DPR menyoroti tentang aturan yang mewajibkan majelis taklim terdaftar di Kementerian Agama.  Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengatakan, kebijakan yang‎ dilakukan pemerintah terlalu berlebihan. Sehingga dia menyebut seperti kembali ke era Orde Baru terkait adanya intervensi pemerintah terhadap majelis taklim.  "Yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, ada sebuah kebijakan yang terlalu berlebihan. Ini mengingatkan kita pada zaman Orde Baru, fenomenanya seperti itu," ujar Sohibul dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Kamis (5/12).  Sohibul menjelaskan pemerintah seakan telah mengembalikan seperti di era Orde Baru. Sebab telah mengintervensi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat.  "Bolak-balik apa yang dulu pernah kita lakukan kesalahan, masa balik lagi ke situ. Apa yang diputuskan pemerintah hari ini, kami kritisi karena itu menjadi sesuatu yang tidak proporsional," imbuh Sohibul.  Menurut Sohibul, pemerintah dalam membuat peraturan perlu adanya kehati-hatian. "Terlalu mengintervensi kepada aktivitas-aktivitas sosial keagamaan masyarakat. Kami berharap pemerintah melihat kembali ke masalah ini," tegas eks rektor Universitas Paramadina itu.  Sementara itu, Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa'adi menjelaskan masyarakat untuk tidak perlu resah dengan adanya peraturan menteri tersebut yang mengharuskan majelis taklim terdaftar. Karena semangat dari peraturan tersebut adalah untuk memfasilitasi layanan publik dan pengaturan data base registrasi Kemenag. Hal itu agar masyarakat mengetahui tata cara untuk membentuk majelis taklim dan Kemenag memiliki data majelis taklim dengan baik.  Zainut mengatakan, ‎terdaftarnya majelis taklim akan memudahkan Kementerian Agama dalam melakukan koordinasi dan pembinaan. Pembinaan yang dimaksudkan adalah memberikan penyuluhan dan pembekalan materi dakwah, penguatan manajemen dan organisasi, peningkatan kompetensi pengurus, dan pemberdayaan jamaah, dan lain sebagainya.  Termasuk juga pemberian bantuan pemerintah, baik melalui APBN maupun APBD. Untuk keperluan tersebut peraturan ini bisa dijadikan dasar atau payung hukumnya. Hal ini tentu perlu ada data base bagi Kemenag untuk mengetahui majelis taklim yang sudah terdaftar dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.  Sekadar informasi, Menteri Agama Fachrul Razi mengharuskan majelis taklim untuk terdaftar di Kementerian Agama. Hal itu tercantum dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29/2019 tentang Majelis Taklim.

Soal PMA Tentang Majelis Taklim, PKS: Jangan Kembali ke Orde Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengakuan-anies-terkait-tawaran-maju-pilpres-2019_m_228007.jpg" alt="Anies Baswedan" width="100%">
<figcaption>Anies Baswedan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru melangsungkan pertemuan dengan Presiden PKS Sohibul Iman. Setelah pertemuan keduanya, kabar Anies akan maju pada Pilpres 2019 semakin menggaung. Namun, Anies mengaku hingga kini belum ada yang menawarkannya baik menjadi capres ataupun cawapres. Dia beberapa kali menghindar jika diminta tanggapan terkait isu Pilpres mendatang. &ldquo;Belum ada yang nawarin,&rdquo; ujarnya seusai menghadiri acara yang digelar KAHMI Jakarta di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (15/7). Terkait pembicaraannya bersama Sohibul kemarin, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu juga tidak merincikannya. Dia menegaskan, hal tersebut adalah wilayah internal. &ldquo;Nggak ada pembahasan khusus ya, update juga pembahasan di Jakarta, dan rencana rencana ke depan,&rdquo; terang dia. Ketika ditanya pilihannya untuk maju sebagai capres atau cawapres, lagi-lagi Anies mengelak dan menyerahkan segala pertanyaan kembali ke partai politik. &ldquo;Jawabannya bukan saya, tanya partai,&rdquo; tandas Anies. Sebelumnya, usai bertemu dengan Sohibul, Anies menegaskan bahwa soal dirinya diusulkan menjadi cawapres tidak ada hubungannya dengan tugasnya sebagai Gubernur. Sehingga dirinya hanya pasrah dan menyerahkan segala keputusannya kepada pemimpin partai. "Nggak ada dalam tupoksinya Gubernur jadi kalau Capres Cawapres tanya sama ketua partai mereka aja yang jawab. Saya sih urusin Jakarta saja," ujar Anies, Sabtu (14/7).

Pengakuan Anies Terkait Tawaran Maju Pilpres 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemeriksaan-kedua-presiden-pks-bawa-3-bundel-berkas_m_202796.jpeg" alt="Presiden PKS Sohibul Iman" width="100%">
<figcaption>Presiden PKS Sohibul Iman</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden PKS Sohibul Iman memenuhi panggilan polisi terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (9/4). Sohibul Iman mengatakan, kedatangannya pada hari ini guna melakukan beberapa pemeriksaan polisi. Dia mengaku datang sebagai warga negara yang patuh pada hukum. Tak sendirian, Sohibul ditemani oleh kuasa hukumnya, Indra. "Insya Allah saya jalani, sebagian dari warga negara dipanggil oleh aparat hukum ya kita datang," kata Sohibul Iman di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Senin (9/4). Sementara kuasa hukum <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/08/194408/begini-saran-novanto-untuk-fahri-hamzah-dan-sohibul-iman" target="_blank">Sohibul Iman</a>, Indra menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan beberapa barang bukti. Lanjut ditambahkannya, bukti tersebut berupa percakapan pihak-pihak terkait. "Ada 49 screenshot, ada 3 bundel berkas, ada 6 video. Banyak percakapan, banyak pihak yang dalam rangka membuat terang," ungkapnya. Bukti itu, kata Indra, akan mengungkap kebenaran atas tuduhan Fahri Hamzah yang tidak mendasar. "Insya Allah nanti kita akan berikan kepada tim polda yang akan mengungkap apa yang dituduhkan Fahri tidak berdasar," pungkasnya. Diwartakan sebelumnya, Fahri Hamzah melaporkan Sohibul atas dugaan Pasal Pasal 27 ayat (3) dan atau Pasal 45 ayat (3) UU ITE, Pasal 310, dan 311 KUHP tentang fitnah dan pencemaran nama baik pada Kamis (8/3) lalu.

Pemeriksaan Kedua, Presiden PKS Bawa 3 Bundel Berkas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/presiden-pks-kembali-diperiksa-polisi_m_202794.jpeg" alt="Presiden PKS Sohibul" width="100%">
<figcaption>Presiden PKS Sohibul</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemeriksaan terhadap terlapor kasus dugaan ujaran kebencian, Sohibul Iman, kembali menjalani pemeriksaan. Ketua DPP PKS itu tiba di Gedung Ditreskrimsus, Polda Metro Jaya, sekitar pukul 09.55 WIB. Sohibul mengatakan, pemeriksaan tersebut merupakan wujud baktinya terhadap negara. "Saya jalani sebagai dari warga negara dipanggil oleh aparat hukum. Ya saya datang," ujarnya.&nbsp; Sohibul tampak buru-buru. Dia terlihat irit bicara. "Nanti saja dulu ya," tambahnya. Sementara itu, kuasa hukum Sohibul, Indra menyebutkan, pihaknya membawa 49 barang bukti (Barbuk) berupa screen shoot, tiga berkas google, dan 6 video ditunjukkan ke penyidik.&nbsp; Dia mengungkapkan, barbuk tersebut akan diberikan kepada penyidik. "Biar penyidik yang menilai nanti seperti apa begitu kan," paparnya.&nbsp; Seperti yang pernah diberitakan sebelumnya, Sohibul diseret oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah pada 8 Maret lalu di Polda Metro Jaya. Sohibul dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) dan atau Pasal 45 ayat (3) UU ITE, Pasal 310 dan 311 KUHP tentang fitnah dan pencemaran nama baik.&nbsp; Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Argo Yuwono menyatakan, pemeriksaan tersebut kelanjutan daripada pemeriksaan pertama. Sebab, saat pemeriksaan pertama, Sohibul diperiksa sebentar. "Kan waktu itu beliau ada agenda. Jadi sekarang diperiksa lagi," tambahnya.

Presiden PKS Kembali Diperiksa Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/presiden-pks-penuhi-panggilan-polisi-sohibul-saya-ada-agenda-lain_m_199852.jpeg" alt="Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman saat memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya" width="100%">
<figcaption>Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman saat memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, memenuhi panggilan untuk diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Fahri Hamzah. Namun, Sohibul hanya diperiksa sebentar oleh penyidik karena agenda yang cukup padat. Sohibul sendiri tiba di Mapolda Metro Jaya sekitar pukul 09.35 WIB. Dalam proses pemeriksaan itu kuasa hukumnya yakni Indra, tidak memaparkan secara rinci berapa pertanyaan yang diberikan kepada Sohibul. "Sebenarnya Presiden PKS sedang ada agenda yang padat di luar kota, tapi kedatangan beliau adalah bentuk penghormatannya sebagai warga negra yang baik maka beliau hadir. Nah kebutuhan waktu sekarang ya cuma 30 menit selesai," papar Indra di Ditkrimsus Polda Metro Jaya, Kamis (29/3). Indra juga mengatakan bahwa dirinya dan tim akan mengahadapinya dengan confident. Sebab menurut indra pasal yang dilaporkan Wakil Ketua DPR RI itu adalah pasal karet. "Pasal yang dituduhkan ke kita, saat dilihat ternyata miss leading. tidak berdasar dan pasal karet. Kita tau ya pasal 27 ayat 3, pasal 45 ayat 3, pasal 310 dan 311 KuHP itu pasal karet, yang selama ini kerap digunakan untuk menyerang kepentingan kekuasaan," tutur Indra. Sohibul yang mengenakan pakaian berwarna putih dan berkerah hitam dan kuning itu, terlihat terburu-buru dan hanya memberikan pernyataan yang singkat. "Saya sebagai warga negara wajib menghormati proses hukum juga institusi penegak hukum, walaupun saya punya agenda lain saya menyempati ke sini untum menghormati proses hukum. Sudah ya cukup cukup cukup," tutur Sohibul singkat. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, Sohibul akan diperiksa sebagai saksi terlapor dari laporan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. Sohibul dijadwalkan akan diperiksa sekira pukul 10.00 WIB. Argo mengatakan penyidik hendak melakukan klarifikasi pada Sohibul. Penyidik hendak mengklarifikasi soal apa yang dilaporkan Fahri ke polisi."Itu kan sifatnya undangan, klarifikasi tentang beliau berkaitan laporannya Pak Fahri. Ya nanti penyidik yang lebih tahu. Kita meminta keterangan toh," ujar Argo. Laporan itu bernomor LP/1265/III/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus per tanggal 8 Maret 2018. Atas laporan itu, Sohibul terancam dikenakan Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 43 Ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 311 KUHP dan atau 310 KUHP.

Presiden PKS Penuhi Panggilan Polisi, Sohibul: Saya Ada Agenda Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tiga-jam-diperiksa-fahri-hamzah-ini-pelajaran-untuk-pimpinan-pks_m_197181.jpeg" alt="Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah diperiksa hampir selama tiga jam, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membeberkan pertanyaan dari penyidik Polda Metro Jaya. Dia menjelaskan duduk perkara tentang laporan polisinya terhadap Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Imam. Dikatakannya, penyidik melontarkan 12 pertanyaan kepada dirinya. Pertanyaan itu terkait penjelasan yang mendetail tentang duduk perkara yang dilaporkan pada pekan lalu. "Yang saya harus detailkan posisi perkaranya, alat buktinya, kemudian keterangan-keterangan lainnya untuk menguatkan bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Sohibul. Dengan membuat pernyataan di depan publik bahwa saya sebagai pembohong dan pembangkang," ungkap <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/19/197102/datangi-polda-fahri-hamzah-bawa-bukti-baru-untuk-sohibul-imam" target="_blank">Fahri</a> usai keluar dari ruangan penyidik di Polda Metro Jaya, Senin (19/3). Menurut pria yang pernah lama di <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/11/195019/syarat-besar-bagi-pks-jika-ingin-capai-target-di-pemilu-2019" target="_blank">PKS</a> itu, penyataan yang dilontarkan Sohibul telah merusak reputasi dirinya selaku politikus ataupun anggota DPR. Atas statement itu, dirinya terpaksa melaporkan Sohibul terkait ucapannya. Fahri berharap Presiden PKS itu ditetapkan sebagai tersangka. "Dan yang bersangkutan segera diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka," lanjutnya. Dia mengklaim bukti-bukti yang jelas sudah terlihat dan diperkuat dengan pernyataan yang diungkapkan Sohibul di media online dan televisi. Sehingga, alat bukti tersebut tidak perlu dibuktikan lagi dan tidak akan terlalu sulit jika diminta untuk membuktikan. "Ini adalah pelajaran bagi kita, terutama pimpinan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/05/193414/sindiran-fahri-hamzah-pasca-lolosnya-pbb-jadi-peserta-pemilu" target="_blank">PKS</a> menyadari bahwa kesalahan Sohibul ini adalah pelajaran penting agar PKS berbenah diri. Tidak boleh sembarang orang pimpin partai," tegas Fahri. Untuk pemeriksaan selanjutnya, pria yang dikenal vokal di Senayan itu akan menyodorkan dua orang saksi untuk memperkuat laporannya. "Besok saksi saya akan diselesaikan semua. Ada dua saksi dari saya dan diperiksa sekaligus. Dari staf saya yang laporkan itu kepada saya," pungkasnya.

Tiga Jam Diperiksa, Fahri Hamzah: Ini Pelajaran untuk Pimpinan PKS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/dua-jam-bahas-pilgub-jatim-koalisi-kertanegara-masih-mentok_m_179158.jpeg" alt="Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bersama Ketua DPP PAN Yandri Susanto." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bersama Ketua DPP PAN Yandri Susanto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rapat dua jam di kediaman Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta untuk membahas Pilgub Jatim bersama PAN dan PKS masih tak menghasilkan kesimpulan. &nbsp; Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengatakan, malam ini belum ada satu keputusan di Pilgub Jawa Timur. Oleh sebab itu dirinya bersama dengan PKS dan PAN akan terus melakukan pembahasan. &ldquo;Tapi kita akan terus menerus membahas dan menyempurnakan seleksi gubernur dan wakil gubernur," ujar Prabowo. Menurut Prabowo, dalam mencapai satu kesepakatan tidaklah mudah. Karena perlu menyatukan semua perbedaan yang ada dari masing-masing partai politik. "Kan demokrasi ini tidag gampang, tapi PAN PKS Gerindra cari terbaik untuk rakyat," ungkapnya. &lrm;Sementera Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan mengatakan, dalam menentukan Pilgub Jawa Timur dan pilkada lainnya tidak bisa gegabah. Perlu ada perhitungan yang matang. Sehingga keputusan yang diambil tidak salah langkah. "Karena pilkada itu perlu kesabaran demi mencari yang terbaik," katanya. Di tempat yang sama, Presiden PKS Sohibul Iman juga mengatakan, tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan di Pilgub Jawa Timur, dan juga siapa pendamping Sudirman Said di Jawa Tengah.&nbsp; &ldquo;Kemungkinan keputusan akan ada hasilnya menjelang detik-detik ditutupnya pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yakni tanggal 10 Januari. Mepet di hari terakhir pendaftaran," tutur Sohibul. Sohibul juga mengungkapkan, dalam koalisi ini ada dua prinsip. Yang pertama adalah kebersamaan dan kedua prospek kemenangan. Sehingga perlu adanya langkah hati-hati. "Kalau sama-sama tapi enggak ada prospek menang buat apa," pungkas Sohibul.

Dua Jam Bahas Pilgub Jatim, Koalisi Kertanegara Masih Mentok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/pks-minta-ahok-minta-maaf-ke-umat-islam-atas-video-kontoversi_m_122531.jpeg" alt="Presiden PKS Sohibul Iman bersama Anies-Sandi" width="100%">
<figcaption>Presiden PKS Sohibul Iman bersama Anies-Sandi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman bereaksi terhadap munculnya video kampanye calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat yang menimbulkan kontroversi. Menurutnya, video tersebut telah mendeskritkan umat Islam yang tidak menerima adanya keberagaman. Sebab di video itu terlihat jelas sekelompok orang menggunakan serban dan peci melakukan unjuk rasa yang di belakangnya ada spanduk bertuliskan 'Ganyang Cina'. "PKS melihat ini suatu yang tidak wajar dan karena itu (Ahok) harus minta maaf kepada seluruh umat Islam," tegas Sohibul di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta, Senin (10/4). Pria kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat ini menambahkan, Ahok yang mengunggah video tersebut dalam akun Twitter resmi miliknya, juga dinilai tidak etis. Oleh karena itu, Sohibul menduga video tersebut menimbulkan kesan negatif terhadap umat Islam. "Saya kira itu tidak etis, bahkan cenderung provokatif karena di situ digambarkan seolah-olah ada beratribut&nbsp; muslim melakukan pengusiran keturunan Tiongkok," katanya. Sekadar informasi, lewat akun Twitter resmi Ahok @basuki_btp, dirinya merilis&nbsp; sebuah video kampanye bertema keberagaman. Video berdurasi 2 menit itu berisi suara pidato Djarot saat 'Konser Gue 2', dengan gambaran sekelompok orang yang sedang demonstrasi. Yang memunculkan kontroversi adalah, beberapa orang menggunakan serban dan peci karena dinilai menyudutkan Islam di Indonesia, seolah-olah mereka&nbsp; intoleran dan pro terhadap keberagaman. Pasalnya dalam video itu ada spanduk bertuliskan 'Ganyang Cina'. (cr2/JPG)

PKS Minta Ahok Minta Maaf ke Umat Islam Atas Video Kontoversi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sohibul imam

Berita Terkini