<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Sofyan-Basir-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Mantan Dirut PLN Sofyan Basir disambut para koleganya saat keluar rumah tahanan K4 KPK, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim berpendapat" width="100%">
<figcaption>Mantan Dirut PLN Sofyan Basir disambut para koleganya saat keluar rumah tahanan K4 KPK, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim berpendapat</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kasasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas putusan bebas eks Direktur Utama (Dirut) PT PLN Sofyan Basir kandas. Majelis hakim kasasi Mahkamah Agung (MA) tidak menemukan adanya kesalahan pengadilan dalam menerapkan hukum sehingga menolak permohonan kasasi tersebut.  ”Sudah benar dalam pertimbangan penerapan hukumnya bahwa terdakwa tidak terbukti terlibat membantu melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan (jaksa KPK, Red),” jelas Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro melalui keterangan tertulis saat dimintai konfirmasi kemarin (17/6).  Putusan judex facti yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta, papar dia, sudah tepat. Majelis hakim tidak menemukan adanya kesalahan dalam penerapan hukum.  Andi menambahkan, majelis hakim menemukan adanya pengulangan dalam kasasi yang diajukan oleh penuntut umum. Fakta-fakta yang dibeberkan sebagai alasan kasasi pernah muncul dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama. Majelis hakim pengadilan tipikor sudah menilai hasil pembuktian tersebut. Hasilnya, Sofyan Basir tidak bersalah dalam perkara suap yang terkait dengan pembangunan proyek PLTU Riau-1 itu.  ”Atas dasar dan alasan tersebut, majelis hakim kasasi dengan suara bulat menyatakan permohonan kasasi penuntut umum harus ditolak,” tegasnya. Perkara tersebut diputus MA Selasa (16/6).  Sebagaimana diketahui, Sofyan divonis tidak bersalah atas tuntutan jaksa KPK. Pangadilan Tipikor Jakarta juga memerintahkan Sofyan dibebaskan dari tahanan pada 4 November 2019.  Sementara itu, KPK masih akan mempelajari pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan kasasi tersebut. KPK menghormati putusan MA. ”Meskipun, dari sejumlah pihak lain yang diproses dalam kasus korupsi terkait PLTU Riau-1 ini, semuanya divonis bersalah oleh pengadilan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/17/06/2020/tolak-kasasi-jpu-ma-kuatkan-vonis-bebas-mantan-dirut-pln-sofyan-basir/">Tolak Kasasi JPU, MA Kuatkan Vonis Bebas Mantan Dirut PLN Sofyan Basir</a>  Sejak awal penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, papar Ali, KPK yakin bahwa bukti-bukti dalam perkara tersebut sangat kuat. Fakta-fakta hukum hasil persidangan tiga terdakwa dalam perkara itu, yakni Eni Maulani S., Johanes Budi S., dan Idrus Marham, menunjukkan bahwa mereka terbukti bersalah dan putusan sudah berkekuatan hukum tetap. ”Seluruh rangkaian perbuatan terdakwa Sofyan Basyir tersebut telah terurai jelas di dalam surat dakwaan JPU,” terang Ali.  Di bagian lain, KPK menyoroti keputusan Ditjenpas yang memberikan fasilitas cuti menjelang bebas (CMB) kepada terpidana kasus korupsi M. Nazaruddin. Pemberian hak integrasi kepada mantan bendahara umum Partai Demokrat itu dinilai tidak memperhatikan dampak besar dari korupsi yang dilakukan Nazaruddin.  Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menerangkan, pihaknya sudah mendapatkan informasi terkait bebasnya Nazaruddin dari Lapas Sukamiskin, Bandung. Nazar –sapaan Nazaruddin– mendapat CMB atas dasar Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor PAS-738.PK.01.04.06 Tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang CMB. Terpidana kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang itu keluar sel pada Minggu (14/6).

MA Tolak Kasasi KPK, Sofyan Basir Tetap Bebas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Juru-Bicara-Kpk-Febri-Diansyah-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Juru Bicara Kpk Febri Diansyah - Dery Ridwansah (3)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Kpk Febri Diansyah - Dery Ridwansah (3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta belum mempertimbangkan poin-poin krusial dalam menjatuhkan vonis bebas untuk mantan Dirut PT PLN, Sofyan Basir. Poin tersebut yakni pengetahuan Sofyan Basir soal dugaan suap kesepakatan kontrak kerjasama proyek PLTU Riau-1.  "Kami, KPK juga sudah mulai mengidentifikasi ada beberapa poin yang cukup krusial yang belum dipertimbangkan oleh majelis hakim di tingkat pertama ini. Misalnya, yang cukup krusial adalah terkait dengan pertanyaan apakah terdakwa Sofyan Basir mengetahui atau tidak mengetahui adanya peran suap yang diterima oleh Eni sejumlah sekitar Rp 4,7 miliar bersama dengan pihak lain dari Johannes Kotjo," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (6/11).  Febri membeberkan bahwa majelis hakim belum mempertimbangkan kesaksian Sofyan Basir pada persidangan sebelumnya untuk terdakwa Eni Maulani Saragih. Dalam persidangan itu, Sofyan Basir mengetahui bahwa Eni diutus oleh partainya mencari dana untuk kegiatan Munaslub.  "Ada bukti-bukti yang kami pandang, kami lihat itu belum dipertimbangkan oleh hakim karena sebenarnya pada persidangan sebelumnya dengan terdakwa Eni, Sofyan Basir pernah menyampaikan keterangan sebagai saksi sebelumnya yang bersangkutan pernah diinformasikan atau mengetahui terkait dengan adanya kepentingan Eni yang diutus oleh partainya untuk mencari pendanaan kegiatan parpol," ucap Febri.  Tak hanya itu, kata Febri, KPK menilai majelis hakim tidak mempertimbangkan pengakuan dari Eni Maulani Saragih yang menyatakan bahwa Sofyan Basir mengetahui adanya dugaan suap kesepakatan kontrak kerjasama proyek PLTU Riau-1. Oleh karenanya, sejumlah poin tersebut nanti akan dijadikan bahan untuk KPK mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).  "Poin ini akan kami jelaskan lebih lanjut pada rumusan memberi kasasi ke MA, kami harap nanti di MA akan ada pertimbangan yang jauh lebih komprehensif dan substansial agar kita benar-benar bisa menemukan kebenaran materiil dalam perkara ini," tegas mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini.  Sebelumnya, majelis hakim pemlngadilan tipikor memvonis bebas mantan Dirut PT PLN, Sofyan Basir dari segala dakwaan Jaksa terkait perkara dugaan suap kesepakatan kontrak kerjasama proyek PLTU Riau-1.  Dalam amar putusannya, Hakim menyatakan bahwa Sofyan Basir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan pertama dan kedua. Hakim pun membebaskan Sofyan dari segala dakwaan Jaksa.  Menurut Hakim, Sofyan Basir tidak terbukti memfasilitas atau membantu dalam perkara kesepakatan kontrak kerjasama proyek pembangunan PLTU Riau-1 yang menyeret mantan Mensos, Idrus Marham, mantan anggota DPR, Eni Maulani Saragih, ‎pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johanes Kotjo.  Hakim juga menyatakan bahwa Sofyan Basir tidak terbukti melanggar Pasal 12 a atau Pasal 11 juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.

Kuatkan Bukti, KPK Akan Lakukan Kasasi Terkait Bebasnya Sofyan Basir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Vonis-Sofyan-Basir-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Suka Cita Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang juga mantan Dirut PLN Sofyan Basir usai menjalani dengan agenda putusan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh m" width="100%">
<figcaption>Suka Cita Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang juga mantan Dirut PLN Sofyan Basir usai menjalani dengan agenda putusan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh m</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sofyan Basir mendapat vonis yang berbeda dengan tiga terdakwa lain dalam perkara suap proyek PLTU Riau-1. Kemarin (4/11) majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta membebaskan mantan direktur utama (Dirut) PLN itu dari segala dakwaan jaksa.  Hakim menilai Sofyan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan penuntut umum.  Yakni, memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.  Kejahatan yang dimaksud adalah memfasilitasi pertemuan Eni Maulani Saragih, Johannes B. Kotjo, dan Idrus Marham (ketiganya merupakan terdakwa dalam perkara tersebut) dengan jajaran direksi PLN. Pertemuan itu bertujuan untuk mempercepat kesepakatan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau-1 antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI) dan Blackgold Natural Resources Ltd serta China Huadian Engineering Company Limited (CHEC Ltd).  Atas kesepakatan itu, Eni dan Idrus mendapat imbalan dari Kotjo. Jumlahnya Rp 4,75 miliar.  Nah, perkara yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Eni dan Kotjo pada Juli 2018 itu kemudian disidangkan secara terpisah di Pengadilan Tipikor Jakarta. Hakim memutus Eni, Kotjo, serta Idrus bersalah dan terbukti secara sah melakukan tipikor sebagaimana dakwaan jaksa KPK.  Berbeda dengan tiga terdakwa itu, jaksa KPK tidak mendakwa Sofyan menerima fee atau imbalan terkait dengan kesepakatan proyek PLTU Riau-1. Jaksa menjerat Sofyan dengan pasal 12 huruf a juncto pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor juncto pasal 56 ke-2 KUHP terkait dengan pembantuan tindak pidana. Dalam hal ini adalah membantu Eni, Idrus, dan Kotjo melakukan korupsi.  Dalam pembacaan putusan kemarin, hakim mengungkapkan beberapa alasan untuk menjatuhkan vonis bebas bagi Sofyan. Di antaranya, Sofyan dinilai tidak mengetahui adanya fee 2,5 persen dari China Huadian Engineering bagi Kotjo. Fee itulah yang dijanjikan Kotjo kepada Eni dan Idrus. Hakim menyebut Sofyan tidak tercantum sebagai penerima fee itu. ”Terdakwa Sofyan tak memahami dan tidak tahu fee yang akan diterima Johannes Kotjo,” kata hakim ad hoc Anwar dalam amar putusan.  Selain itu, hakim menganggap Sofyan tidak mengetahui pemberian uang Rp 4,75 miliar dari Kotjo untuk Eni yang kala itu menjabat anggota Komisi VII DPR dan Idrus, mantan Sekjen Partai Golkar.  Selain menyatakan Sofyan tidak bersalah, majelis hakim yang diketuai Hariono memerintahkan pembebasan terdakwa dari tahanan serta pemulihan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. KPK juga diperintah untuk membuka blokir rekening Sofyan dan atau keluarga atau pihak terkait lainnya.  Tinggalkan Rutan  Atas putusan tersebut, Sofyan langsung meninggalkan rumah tahanan negara (rutan) di gedung penunjang KPK kemarin petang. Pria kelahiran Bogor yang ditahan sejak Mei lalu itu keluar dari rutan sekitar pukul 17.50. Sejumlah kerabat dan tim kuasa hukum tampak menemani Sofyan.  ”Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih banyak,” ujar Sofyan kepada awak media.  Dia terus mengumbar senyum saat meninggalkan rutan. Namun, hanya sedikit pernyataan yang keluar dari mulutnya. Dia lantas bergegas masuk ke mobil pribadinya. ”Enggak ke mana-mana. Pulang ke rumah. Mau istirahat di rumah,” ujar Sofyan singkat tentang hal yang akan dilakukannya setelah bebas.  Susilo Ari Wibowo, kuasa hukum Sofyan, menambahkan, secara umum, kliennya berterima kasih atas putusan hakim. Putusan tersebut menolak tuntutan jaksa yang menuntut hakim menjatuhkan pidana penjara lima tahun dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. ”Tuntutan KPK tidak terbukti sehingga amarnya (hakim) berbunyi membebaskan Pak Sofyan,” terangnya.  Tim kuasa hukum menyatakan siap apabila KPK mengajukan kasasi. Menurut Susilo, tidak ada pilihan selain menghadapi upaya hukum tersebut. ”Cuma, kan mesti diingat bahwa pengajuan kasasi itu bukan lagi berbicara soal fakta, tetapi soal penerapan hukumnya. Apakah kelengkapan pasal 56 ke-2 KUHP itu sudah sesuai atau belum,” paparnya.  Bagaimana tanggapan KPK atas putusan bebas pertama di Pengadilan Tipikor Jakarta itu? Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menjelaskan, pihaknya akan lebih dulu melakukan diskusi internal. KPK membutuhkan waktu untuk mengambil langkah hukum. ”Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuktikan itu,” tegasnya.  Di sisi lain, jaksa penuntut umum (JPU) KPK Ronald Ferdinand Worotikan menyatakan, putusan bebas Sofyan tidak berarti menunjukkan lemahnya dakwaan penuntut umum. Menurut dia, pihaknya sudah membuat surat dakwaan sesuai dengan hasil penyidikan. ”Kalau seperti itu (vonis bebas, Red), kan sepenuhnya hak majelis,” ujarnya.  Secara umum, jaksa mengaku kaget atas putusan bebas tersebut. Namun, mereka tetap menghormati putusan hakim. Jaksa akan mempelajari isi putusan guna menentukan langkah hukum kasasi. ”Secara psikologis, memang kami kaget dengan putusan ini,” terangnya. ”Yang jelas, kami pelajari dulu, baru menentukan sikap,” imbuh Ronald.  Pelemahan Pemberantasan Korupsi  Sofyan Basir bukan orang pertama yang divonis bebas oleh majelis hakim pengadilan tipikor. Selain mantan Dirut BRI itu, ada dua terdakwa KPK yang pernah diputus tidak bersalah oleh hakim tipikor. Mereka adalah Mochtar Mohammad (wali kota Bekasi) dan Suparman (bupati Rokan Hulu). Hanya, keduanya tidak disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta.  Putusan tersebut mendapat perhatian dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Kurnia Ramadhana, peneliti ICW, menyampaikan kekecewaannya atas vonis itu. Dia yakin bahwa bukti yang diajukan KPK sangat solid. Bahkan, bukti itu dikuatkan oleh fakta-fakta sidang yang kerap menyebut nama Sofyan terlibat dalam suap proyek PLTU Riau-1.  Dia berharap publik juga memperhatikan bahwa bebasnya Sofyan ini terjadi saat KPK berada di era pelemahan. Karena itu, vonis tersebut semestinya diletakkan dalam bingkai pelemahan terhadap pemberantasan korupsi. ”Setelah institusi KPK dilemahkan, saat ini para terdakwa kasus korupsi diberi keringanan hukuman di persidangan,” ungkapnya.  Sebelum bebasnya Sofyan, keringanan hukuman diterima terpidana kasus suap raperda reklamasi Jakarta Sanusi pada Jumat (1/11). Hakim Mahkamah Agung (MA) di tingkat peninjauan kembali (PK) mengurangi hukuman Sanusi dari 10 tahun penjara menjadi 7 tahun.  Saor Siagian dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menambahkan, vonis bebas Sofyan menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Tipikor Jakarta sudah tidak ”takut” kepada KPK. Karena itu, para hakim itu merasa nyaman memutus suatu kasus di zona fifty-fifty. ”Maksudnya, fifty-fifty antara terbukti atau tidak punya bukti,” jelasnya.  Dia juga menilai, berlakunya UU KPK yang baru mengurangi pengawasan dan pemantauan KPK terhadap aparatur pengadilan. Kondisi itu memberikan efek psikologis yang menguntungkan mafia peradilan. ”Sekarang ini, kalau UU KPK baru dilakukan, tinggal revolusi saja,” tegas advokat berkepala plontos itu.

Setelah Hakim Bebaskan Sofyan Basir, KPK Pertimbangkan Kasasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Sofyan-Basir-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Mantan Dirut PLN Sofyan Basir disambut para koleganya saat keluar rumah tahanan K4 KPK, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim berpendapat" width="100%">
<figcaption>Mantan Dirut PLN Sofyan Basir disambut para koleganya saat keluar rumah tahanan K4 KPK, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim berpendapat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal ada upaya hukum lanjutan ‎terkait vonis bebas mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Sofyan Basir. Upaya hukum lanjutan itu terkait vonis bebas Sofyan Basir pada pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan Tipikor sudah dibahas oleh lima pimpinan KPK.  "Lima pimpinan sudah ketemu dan saya pikir kita akan lakukan upaya hukum. Kita firm kok di situ. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Secara umum kita harus menghargai putusan itu," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dikonfirmasi, Selasa (5/11).  Lembaga antirasuah menghargai keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang memutus bebas Sofyan Basir dari seluruh dakwaan jaksa. Sebab, mantan Dirut BRI itu divonis tidak bersalah dalam perkara dugaan suap kesepakatan kontrak kerja sama proyek PLTU Riau-1.  Menurut Saut, vonis bebas terhadap Sofyan menjadi salah satu contoh check and balances terhadap KPK. Meskipun, KPK meyakini Sofyan Basir terlibat memfasilitasi serta membantu kongkalikong kesepakatan suap kontrak kerja sama proyek PLTU Riau-1.  "Kita sudah ketemu tadi dan saya pikir jaksa penuntut umum juga ngertiin kok bahwa apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan prosesnya, dan saya pikir pembuktiannya juga. Tinggal nanti bagaimana kita menjelaskan ulang kembali. Itu kira-kira," terang Saut.  Kendati demikian, Saut enggan menjelaskan secara rinci upaya hukum lanjutan lainnya tersebut berupa kasasi. Ia hanya memastikan akan ada upaya hukum lanjutan terkait vonis Sofyan Basir karena memang KPK yakin terhadap sangkaan dan dakwaannya.  ‎"Jangan berandai-andai dulu. Bisa jadi malah jadi tambah putusannya. Kita tergantung kan. Jadi sudah sejauh mana kita meyakinkan, kan gitu. Sementara ini kan kita yakin. Kalau enggak yakin, kita tidak akan melakukan itu," tegasnya.  Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memutuskan vonis bebas terhadap mantan Dirut PLN Sofyan Basir. Majelis hakim menyatakan, Sofyan tak terbukti memfasilitasi pemberian suap dari pengusaha Johanes Kotjo kepada mantan anggota DPR RI Eni Maulani Saragih dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1.   Majelis hakim pun meminta Sofyan Basir dikeluarkan dari Rumah Tahanan KPK. "Memerintahkan terdakwa Sofyan Basir segera dikeluarkan dari tahanan," kata Ketua Majelis Hakim Hariono saat membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta, Senin (4/11).

Sofyan Basir Bebas, 5 Pimpinan KPK Sepakat Ajukan Upaya Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Sofyan-Basir-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Mantan Dirut PLN Sofyan Basir disambut para koleganya saat keluar rumah tahanan K4 KPK, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim berpendapat" width="100%">
<figcaption>Mantan Dirut PLN Sofyan Basir disambut para koleganya saat keluar rumah tahanan K4 KPK, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim berpendapat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Yudisial (KY) merespon terkait putusan bebas terhadap mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir. Lembaga yang mengawasi para hakim ini, menunggu laporan masyarakat untuk dapat menindaklanjuti dan memeriksa majelis hakim yang memegang perkara PLTU Riau-1 atas tuntutan terhadap mantan Direktur utama BRI itu.  "Kalau ada informasi, dapat diserahkan ke KY," kata Ketua KY Jaja Ahmad Jayus kepada JawaPos.com, Senin (4/11).  Jaja menuturkan, pihaknya belum bisa berbicara secara rinci terkait vonis Sofyan Basir tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan KY akan memeriksa tim mejelis hakim yang memegang perkara kasus PLTU Riau-1 yang disangkakan terhadap Sofyan.  Kendati demikian, kata Jaja, pihaknya menghormati putusan majelis hakim Pengadilan Negeri tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta yang memutus bebas Sofyan. Namun, jika terdapat keberatan atas vonis tersebut dapat melakukan upaya hukum lain seperti kasasi ke Mahkamah Agung (MA).  "Atas semua putusan harus dihormati, keberatan atas putusan dipersilahkan untuk melakukan upaya hukum," ujar Jaja.  Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memutuskan vonis bebas terhadap mantan Dirut PLN Sofyan Basir. Majelis hakim menyatakan, Sofyan tak terbukti memfasilitasi pemberian suap dari pengusaha Johanes Kotjo kepada mantan anggota DPR RI Eni Maulani Saragih dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1.  Majelis hakim pun meminta Sofyan Basir dikeluarkan dari Rumah Tahanan (Rutan) KPK.  "Memerintahkan terdakwa Sofyan Basir segera dikeluarkan dari tahanan," kata Ketua Majelis Hakim Hariono saat membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta, Senin (4/11).

Sofyan Basir Divonis Bebas, KY Tunggu Laporan Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Sofyan-Basir-Bebas.jpg" alt="Mantan Dirut PLN Sofyan Basir disambut para koleganya saat keluar rumah tahanan K4 KPK, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim berpendapat" width="100%">
<figcaption>Mantan Dirut PLN Sofyan Basir disambut para koleganya saat keluar rumah tahanan K4 KPK, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim berpendapat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir bisa menghirup udara bebas. Ia keluar dari rumah tahanan (Rutan) K4 yang terletak di belakang Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 17.50 WIB.  Pantauan JawaPos.com, saat keluar dari Rutan K4, mantan Direktur utama (Dirut) BRI itu mengenakan kemeja biru lengan panjang. Tim kuasa hukum Sofyan pun turut mendampinginya.  Sofyan terlihat penuh senyum saat keluar dari rutan. Ia kini bebas dari jeratan hukum kasus korupsi PLTU Riau 1 yang membuatnya menjadi terdakwa. Ia mengaku, ingin segera bertemu dengan keluarganya yang kini tengah menunggu kepulangannya setelah selama enam bulan terkurung di rumah tahanan KPK.  "Alhamdulillah, terimakasih banyak ya. Saya enggak kemana-mana pulang ke rumah," kata Sofyan kepada awak media saat keluar dari Rutan K4, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/11).  Saat ditanya, soal dirinya akan kembali menjabat sebagai Dirut PLN, Sofyan menampik hal tersebut. Dirinya lebih memilih ingin beristirahat bersama keluarga. "Enggak lah, istirahat dulu," jelas Sofyan.  Sementara itu, kuasa hukum Sofyan, Soesilo Aribowo menyatakan, kliennya ingin menenangkan diri setelah enam bulan mendekam di rumah tahanan cabang KPK selama enam bulan sejak Mei 2019 lalu.  "Saya kira mesti menenangkan pikirkan dulu saya kira kembali ke rumah dulu, istirahat dulu, mungkin baru memikirkan hal-hal langkah selanjutnya," ucap Soesilo.  Soesilo menuturkan, keluarga dan sanak saudara Sofyan juga sudah menunggu kepulangan Sofyan dari tahanan. Soesilo menyebut kliennya telah mengikhlaskan jabatan Dirut PT PLN yang dilepas Sofyan setelah ditahan KPK.  "Itu bukan kewenangannya Pak Sofyan juga. Itu sepenuhnya diserahkan pada Pemerintah," jelas Soesilo.  Untuk diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis bebas mantan Dirut PT PLN Sofyan Basir atas perkara dugaan pembantuan kesepakatan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 (PLTU MT Riau-1).  Majelis Hakim menyatakan Sofyan Basir tidak terbukti memenuhi unsur perbantuan dengan memberi kesempatan, sarana dan keterangan kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo dalam mendapatkan keinginan mereka mempercepat proses kesepakatan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau 1.  Atas putusan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan Sofyan Basir dikeluarkan dari tahanan KPK. Majelis Hakim juga memerintahkan untuk memulihkan hak-hak Sofyan dalam kemampuan, harkat serta martabatnya.  Ditambah, Majelis Hakim juga memerintahkan Jaksa Penuntut KPK untuk membuka blokir rekening atas nama Sofyan Basir dan keluarga atau pihak lain yang terkait dengan perkara ini.

Keluar dari Rutan KPK, Sofyan Kangen Rumah dan Ingin Menenangkan Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Vonis-Sofyan-Basir-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Suka Cita Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang juga mantan Dirut PLN Sofyan Basir usai menjalani dengan agenda putusan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh m" width="100%">
<figcaption>Suka Cita Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang juga mantan Dirut PLN Sofyan Basir usai menjalani dengan agenda putusan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh m</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis bebas mantan Direktur Utama PT PLN, Sofyan Basir atas perkara dugaan pembantuan kesepakatan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1 (PLTU Riau-1). Sofyan menjadi terdakwa KPK ketiga yang divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor atau Pengadilan tingkat pertama.   Selain Sofyan, sebelumnya terdapat Mochtar Mohammad selaku Wali Kota Bekasi divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Bandung pada 11 Oktober 2011 dan perkara terkait mantan Bupati Rokan Hulu Suparman di Pengadilan Tipikor Pekanbaru pada 23 Februari 2017. Namun, KPK akhirnya memenangkan kedua perkara tersebut setelah mengajukan kasasi ke MA yang mengabulkan permohonan KPK dan menghukum kedua terdakwa.   "Prinsip dasarnya bukan pertama kali di tingkat pertama artinya di Pengadilan Negeri begitu, ada vonis bebas terhadap kasus yang kami ajukan. Dulu juga pernah ada vonis bebas di Pengadilan Bandung, kepala daerah di Bekasi, dan kemudian kami melakukan upaya hukum Kasasi pada saat itu dan di Mahkamah Agung kemudian putusan bebas itu dianulir," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (4/11).   Dengan fakta ini, Febri menyatakan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Sofyan bukan akhir dari perkara dugaan pembantuan terkait proyek PLTU Riau-1 yang menjerat mantan Dirut BRI tersebut. Untuk itu, lanjut Febri, KPK akan mengajukan Kasasi atau langkah hukum berikutnya atas putusan Majelis Hakim terhadap Sofyan.   Pengajuan Kasasi ini akan dilakukan KPK setelah mempelajari secara rinci putusan lengkap Majelis Hakim.  "Artinya apa? Dalam konteks kali ini selain mempelajari lebih lanjut kemudian Jaksa Penuntut Umum memberikan rekomendasi kepada pimpinan, alternatif langkah upaya hukum yang bisa dilakukan selain dari proses itu tentu ada Kasasi. Tapi apakah Kasasi-nya segera dilakukan atau kapan, ada batas waktu pikir pikir yang disediakan oleh Undang-Undang," terang Febri.  Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini pun memastikan, KPK tidak menyerah atas vonis bebas terhadap Sofyan Basir. Meski menghormati putusan tersebut, KPK akan melakukan upaya yang tersedia secara hukum.   "Upaya hukum yang tersedia itu yang kami bahas lebih lanjut penggunaannya agar kebenaran yang substansial dan proses pembuktian hukum yang kami yakini itu bisa dibuktikan nanti di proses persidangan," tegasnya.   Dalam salah satu pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan Sofyan Basir tidak terbukti memenuhi unsur perbantuan dengan memberi kesempatan, sarana dan keterangan kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo dalam mendapatkan keinginan mereka mempercepat proses kesepakatan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau 1. Febri menyatakan, poin pertimbangan Hakim ini menjadi salah satu yang didalami KPK untuk menentukan langkah selanjutnya.   "Kami berharap putusan lengkapnya bisa kami dapatkan segera untuk dipelajari lebih lanjut, lebih dalam, dan KPK akan menyiapkan langkah hukum berikutnya, tapi secara resmi nanti tentu pimpinan harus memutuskan terlebih dahulu berdasarkan usulan yang disampaikan JPU," harap Febri  Untuk diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis bebas mantan Dirut PT PLN Sofyan Basir atas perkara dugaan pembantuan kesepakatan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 (PLTU MT Riau-1). Majelis Hakim menyatakan Sofyan Basir tidak terbukti memenuhi unsur perbantuan dengan memberi kesempatan, sarana dan keterangan kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo dalam mendapatkan keinginan mereka mempercepat proses kesepakatan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau 1.   Atas putusan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan Sofyan Basir dikeluarkan dari tahanan KPK. Majelis Hakim juga memerintahkan untuk memulihkan hak-hak Sofyan dalam kemampuan, harkat serta martabatnya. Majelis Hakim pun memerintahkan Jaksa Penuntut KPK untuk membuka blokir rekening atas nama Sofyan Basir dan keluarga atau pihak lain yang terkait dengan perkara ini.

Sofyan Basir Terdakwa KPK ke-3 yang Diputus Bebas Hakim PN Tipikor