<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Vonis-Sofyan-Basir-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Suka Cita Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang juga mantan Dirut PLN Sofyan Basir usai menjalani dengan agenda putusan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh m" width="100%">
<figcaption>Suka Cita Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang juga mantan Dirut PLN Sofyan Basir usai menjalani dengan agenda putusan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh m</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati putusan majelis hakim di Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan eks dirut PLN Sofyan Basir bebas.  Putusan bebas tersebut keluar setelah pihak KPK mengajukan kasasi atas vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menyatakan Sofyan Basir bebas dari hukuman.  Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, berdasar putusan Mahkamah Konstitusi (MK), PK merupakan hak terpidana atau ahli waris. Maka, aparat penegak hukum, termasuk KPK tidak memiliki hak untuk mengajukan PK.  "Kalau kita kembalikan ke situ, mestinya aparat penegak hukum KPK, Kejaksaan, itu tidak punya melakukan untuk ajukan atau tidak punya hak melakukan PK,"  Alex pun mengamini bahwa langkah hukum untuk Sofyan Basir selesai di putusan MA.  Meski sudah mendengar bahwa kasasi pihak KPK ditolak, namun kata Alex, pihak KPK belum menerima salinan putusan tersebut. Jika putusan itu sudah didapat, pihak KPK mempelajari putusan itu dan menganalisis kenapa kasasi KPK ditolak MA.  "Nanti kita lihat. Karena apa? Putusan dari MA sendiri kan sampai saat ini belum kita terima. Pertimbangannya apa dan sebagainya," beber Alex.  Sebelumnya, MA menolak permohonan kasasi jaksa KPK terkait putusan bebas eks dirut PLN Sofyan Basir.  "Permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak, karena menurut majelis hakim kasasi, putusan judex facti/Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum," kata juru bicara MA, Andi Samsan Nganro dalam keterangannya, Rabu (17/6).  Perkara tersebut diketuai oleh Majelis Hakim Kasasi dengan Ketua Majelis Hakim Suhadi dan anggota Sofyan Sitompul, Krisna Harahap, Abdul Latief dan LL Hutagalung. Perkara tersebut diputus pada Selasa (16/6) kemarin.  Dalam pertimbangannya, majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinilai sudah tepat dan benar dalam pertimbangan mengenai penerapan hukumnya. Terdakwa tidak terbukti terlibat membantu melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.  "Lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum sudah merupakan fakta dan penilaian hasil pembuktian," ucap Andi.  Andi menegaskan, dasar dan alasan tersebut majelis hakim kasasi dengan suara bulat menyatakan permohonan kasasi Penuntut Umum harus ditolak.  Ditolaknya kasasi kaksa KPK, maka menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada 4 November 2019, Sofyan Basir dinyatakan bebas dari semua dakwaan.  Sofyan terlepas dari jeratan tuntutan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Padahal Sofyan didakwa terlibat praktik suap dalam proyek PLTU Riau-1.  Sofyan juga lepas dari dari ancaman Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=c7tOLiu3ubI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=OTaHIWuglec  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=JGd7SkVogN4

MA Putus Bebas Eks Dirut PLN Sofyan Basir, KPK Tidak Ajukan PK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ali-fikri.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, terhadap mantan Direktur Utama PT Pembangkit Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir. Putusan kasasi MA menguatkan vonis bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.  "KPK tentu wajib menghormati putusan pengadilan. Meskipun dari sejumlah pihak lain yang diproses dalam kasus korupsi terkait PLTU Riau-1 ini semuanya divonis bersalah oleh Pengadilan, tapi KPK tetap hormati independensi peradilan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (17/6).  Kendati demikian, Ali berujar, KPK hingga saat ini belum menerima putusan lengkap kasasi MA terkait Sofyan Basir. Tentunya, KPK akan mempelajari pertimbangan putusan kasasi dan menganalisanya untuk menentukan langkah hukum.  "Jika sudah ada putusan lengkap, kami akan mempelajari pertimbangan putusan kasasi tersebut, sehingga dapat dianalisa lebih lanjut apa langkah hukum berikutnya yang dapat dilakukan KPK," ujar Ali.  KPK menegaskan, perkara tindak pidana suap terkait kesepakatan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 (PLTU MT Riau-1) dari awal proses penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan meyakini bukti-bukti dalam perkara tersebut kuat. Karena, mantan pemegang saham Blackgold Natural Resources Johanes Budisutrisno Kotjo, mantan anggota DPR RI Eni Maulani Saragih dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham telah divonis dan berkekuatan hukum tetap terjerat perkara tersebut.  "KPK juga meyakini, ada bukti permulaan cukup yang kemudian di perdalam pada proses penyidikan dan seluruh rangkaian perbuatan terdakwa Sofyan Basyir tersebut telah terurai jelas di dalam surat dakwaan JPU," tegas Ali.  Sebelumnya, MA menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait putusan bebas mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir. Vonis terhadap Sofyan pada putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dikuatkan atas vonis kasasi MA.  "Permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak, karena menurut majelis hakim kasasi, putusan judex facti/Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum," kata juru bicara MA, Andi Samsan Nganro dalam keterangannya, Rabu (17/6).  Perkara tersebut diketuai oleh Majelis Hakim Kasasi dengan Ketua Majelis Hakim Suhadi dan anggota Sofyan Sitompul, Krisna Harahap, Abdul Latief dan LL Hutagalung. Perkara tersebut diputus pada Selasa (16/6) kemarin.  Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinilai sudah tepat dan benar dalam pertimbangan mengenai penerapan hukumnya. Terdakwa tidak terbukti terlibat membantu melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.   "Lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum sudah merupakan fakta dan penilaian hasil pembuktian," ucap Andi.  Andi menegaskan, dasar dan alasan tersebut Majelis Hakim Kasasi dengan suara bulat menyatakan permohonan kasasi Penuntut Umum harus ditolak.   Ditolaknya kasasi Jaksa KPK, maka menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada 4 November 2019, Sofyan Basir dinyatakan bebas dari semua dakwaan.  Sofyan terlepas dari jeratan tuntutan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Padahal Sofyan didakwa terlibat praktik suap dalam proyek PLTU Riau-1.  Sofyan juga lepas dari dari ancaman Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.

KPK Hormati Putusan MA yang Kuatkan Putusan Bebas Sofyan Basir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Sofyan-Basir-Bebas.jpg" alt="Mantan Dirut PLN Sofyan Basir disambut para koleganya saat keluar rumah tahanan K4 KPK, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim berpendapat" width="100%">
<figcaption>Mantan Dirut PLN Sofyan Basir disambut para koleganya saat keluar rumah tahanan K4 KPK, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim berpendapat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait putusan bebas mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir. Dengan demikian, MA sudah menguatkan vonis terhadap Sofyan pada putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.  "Permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak, karena menurut majelis hakim kasasi, putusan judex facti/Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum," kata juru bicara MA, Andi Samsan Nganro dalam keterangannya, Rabu (17/6).  Putusan perkara tersebut diketuai oleh Majelis Hakim Kasasi dengan Ketua Majelis Hakim Suhadi dan anggota Sofyan Sitompul, Krisna Harahap, Abdul Latief dan LL Hutagalung. Perkara tersebut diputus pada Selasa (16/6) kemarin.  Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinilai sudah tepat dan benar dalam pertimbangan mengenai penerapan hukumnya. Terdakwa tidak terbukti terlibat membantu melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.  "Lagipula, alasan kasasi Penuntut Umum sudah merupakan fakta dan penilaian hasil pembuktian," ucap Andi.  Andi menegaskan, dasar dan alasan tersebut Majelis Hakim Kasasi dengan suara bulat menyatakan permohonan kasasi Penuntut Umum harus ditolak.  Ditolaknya kasasi Jaksa KPK, maka menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada 4 November 2019, Sofyan Basir dinyatakan bebas dari semua dakwaan.  Sofyan dinyatakan tidak terbukti memfasilitasi pemberian suap dari pengusaha atau pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd, Johanes Budisutrisno Kotjo kepada mantan anggota DPR Eni Maulani Saragih dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham.  Sofyan juga tidak terlibat dalam kasus dugaan suap berkaitan dengan proses kesepakatan proyek pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang (PLTU) Riau-1 antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dan Blackgold Natural Resources (BNR) Ltd dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC) Ltd.  Lebih lanjut, Sofyan juga diyakini tidak berperan membantu Eni dalam menerima suap. Bahkan, dia juga diyakini tidak mengetahui pemberian suap Kotjo kepada Eni. Sofyan terlepas dari jeratan tuntutan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Padahal Sofyan didakwa terlibat praktik suap dalam proyek PLTU Riau-1.  Artinya, Sofyan tidak terbukti melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 Ke-2 KUHP dan Pasal 11 juncto Pasal 15 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.  Mendengar putusan ini, tim kuasa hukum Sofyan Basir Soesilo Aribowo mengaku belum menerima salinan putusan kasasi dari MA. "Saya dari MA belum menerima (salinan putusan). Saya belum membaca putusannya," tukasnya.

Tolak Kasasi JPU, MA Kuatkan Vonis Bebas Mantan Dirut PLN Sofyan Basir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Laporan-AKhir-Tahun-KPK-2019-Ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2016-2019 memaparkan kinerja dan capainnya selama menjabat empat tahun sebagai pimpinan KPK. Tak hanya prestasi, namun ujian serta 'tamparan' juga diungkapkan ketika memimpin lembaga antirasuah.   Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyampaikan, jajaran pimpinan jilid IV pernah mengalami ujian dalam perjalanannya. Cobaan itu, dikatakan Saut, terkait vonis bebas tersangka kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung dan kasus proyek PLTU Riau-1 Sofyan Basir.  "Tahun ini, kami menghadapi ujian dalam bentuk vonis kontroversial dalam kasus BLBI dan Direktur Utama PLN dalam dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama," kata Saut dalam konferensi Pers Kinerja KPK 2016-2019 di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (17/12).   Kendati demikian, Saut menyatakan pihaknya tidak tinggal diam menanggapi putusan hukum terhadap dua orang yang bebas dari jeratan lembaga antirasuah tersebut.  "Menanggapi putusan tersebut, kami telah mengajukan kasasi atas putusan untuk Dirut PLN dan tengah mempersiapkan pengajuan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung untuk putusan lepas untuk SAT dalam kasus BLBI," ucap Saut.  Untuk diketahui, putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) melepas semua jeratan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung.   Putusan kasasi MA menggugurkan putusan Pengadilan Tinggi DKI yang menambah hukuman Syafruddin menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.  Namun, putusan lepas terhadap Syafruddin diwarnai perbedaan pendapat (dissenting opinion) antar majelis hakim. Hakim Ketua Salman Luthan menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI yang menambah hukuman Syafruddin menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.  Sementara, Hakim Anggota Syamsul Rakan Chaniago berpendapat perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum perdata. Sedangkan Hakim Anggota M. Askin menyatakan perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum administrasi.   Kendati demikian, kasasi yang diajukan Syafruddin dikabulkan MA. Sehingga mantan Kepala BPPN itu dilepaskan dari masa kurungannya.  Sementara itu, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis bebas mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir. Sofyan terlepas dari jeratan tuntutan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Padahal Sofyan didakwa terlibat praktik suap dalam proyek PLTU Riau-1.  Sofyan juga lepas dari dari ancaman Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.

Lepasnya Syafruddin dan Sofyan Basir Dianggap Ujian Bagi Pimpinan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Sofyan-Basir-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Mantan Dirut PLN Sofyan Basir disambut para koleganya saat keluar rumah tahanan K4 KPK, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim berpendapat" width="100%">
<figcaption>Mantan Dirut PLN Sofyan Basir disambut para koleganya saat keluar rumah tahanan K4 KPK, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim berpendapat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengajukan upaya hukum kasasi terkait vonis bebas mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir. Penyerahan memori kasasi itu, diserahkan pada hari ini, Kamis (28/11) ke Mahkamah Agung (MA).  "Saya dapat informasi dari tim JPU rencananya JPU KPK akan menyerahkan memori kasasi untuk vonis bebas dengan terdakwa Sofyan Basir," kata juru bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, Kamis (28/11).  Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini mengatakan, materi dalam memori kasasi sudah dirangkum secara keseluruhan, mulai dari pertimbangan dan aspek formil yang menyatakan secara tegas bahwa putusan terhadap Sofyan Basir tidak dapat dikategorikan sebagai putusan bebas murni.  Dalam memori kasasi itu, lanjut Febri, KPK juga menguraikan pertimbangan-pertimbangan atau fakta yang muncul di persidangan dengan terdakwa Sofyan Basir yang perlu dipertimbangkan oleh hakim kasasi. KPK juga akan melampirkan bukti berupa rekam sidang Sofyan Basir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.  "Untuk menunjukkan bukti bahwa pada proses persidangan memang ada fakta-fakta yang sudah muncul yang kami duga terdakwa Sofyan Basir mengetahui apa kepentingan dari Eni Saragih (mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR) untuk mengurus percepatan proyek PLTU Riau-1," ucap Febri.  Febri meyakini, bahwa tidak benar terdakwa Sofyan Basir hanya menolong tanpa mengetahui kepentingan Eni dalam proyek PLTU Riau-1 itu.   "Jadi, kami yakin sekali tidak benar kalau dikatakan terdakwa Sofyan Basir hanya menolong tanpa mengetahui kepentingan dari Eni Saragih yang sebelumnya sudah divonis bersalah menerima suap dari Kotjo (pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited (BNR) Johannes Budisutrisno Kotjo," tukasnya.  Untuk diketahui, Majelis Hakim Tipikor Jakarta memvonis bebas mantan Dirut PLN Sofyan Basir. Dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tak terbukti.  "Menyatakan terdakwa Sofyan Basir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan pertama dan kedua. Memerintahkan saudara Sofyan Basir untuk segera dibebaskan," kata Ketua Majelis Hakim Hariono di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/11) lalu.  Sofyan terlepas dari jeratan tuntutan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Padahal Sofyan didakwa terlibat praktik suap dalam proyek PLTU Riau-1.  Sofyan juga lepas dari dari ancaman Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.

KPK Resmi Layangkan Kasasi Terkait Bebasnya Sofyan Basir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Vonis-Sofyan-Basir-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Suka Cita Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang juga mantan Dirut PLN Sofyan Basir usai menjalani dengan agenda putusan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh m" width="100%">
<figcaption>Suka Cita Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang juga mantan Dirut PLN Sofyan Basir usai menjalani dengan agenda putusan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh m</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengajukan kasasi terkait vonis bebas terhadap mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir. Pasalnya, lembaga antirasuah itu menilai, bebasnya Sofyan pada pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, bukan bebas murni.  "Jaksa Penuntut Umum telah mengidentifikasi titik-titik lemah di putusan tersebut. KPK berpandangan putusan terhadap Sofyan Basir tersebut bukan bebas murni. Ini argumentasi awal yang akan kami sampaikan di memori kasasi nanti," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dikonfirmasi, Senin (18/11).  Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menyebut, masih terdapat fakta sidang yang belum dipertimbangkan oleh majelis hakim di tingkat pertama. Oleh karena itu, ia berharap Mahkamah Agung (MA) dapat mempertimbangkan sejumlah fakta yang ada dan mengabulkan kasasi yang dilayangkan KPK.  "Kami harap, MA bisa mempertimbangkan fakta-fakta secara detail untuk mencari kebenaran materil," harapnya.  Sebelumnya, KPK mengajukan kasasi ke MA terkait vonis bebas mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Langkah hukum itu telah diajukan pada Jumat (15/11) lalu.  "Teman kami sudah ajukan kasasi atas putusan tingkat pertama Pak SB (Sofyan Basir)," kata Jaksa KPK Lie Putra Setiawan dikonfirmasi, Minggu (17/11).  Hal ini pun telah dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Menurutnya, Jaksa KPK telah melakukan langkah hukum terkait vonis bebas Sofyan Basir.  "KPK sudah menyampaikan akan mengajukan kasasi. JPU telah menyusun memori kasasi," jelas Alex.  Majelis Hakim Tipikor memvonis bebas mantan Dirut PLN Sofyan Basir. Dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tak terbukti.  "Menyatakan terdakwa Sofyan Basir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan pertama dan kedua. Memerintahkan saudara Sofyan Basir untuk segera dibebaskan," kata Ketua Majelis Hakim Hariono di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/11) lalu.  Sofyan terlepas dari jeratan tuntutan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. Sebelumnya Sofyan didakwa terlibat praktik suap dalam proyek PLTU Riau-1.  Sofyan juga lepas dari dari ancaman Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.  &nbsp;

Kasasi Sudah Diajukan, KPK Anggap Sofyan Basir Tidak Bebas Murni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/JKT_PENETAPAN-TERSANGKA-IMAM-NAHRAWI_MIFTAHULHAYAT-6.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat memberikan keterangan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/9/2019). KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi (IMR) sebagai tersangka kasus suap pemberian dana hibah KONI. Foto:Miftahulhayat/Jawa" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat memberikan keterangan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/9/2019). KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi (IMR) sebagai tersangka kasus suap pemberian dana hibah KONI. Foto:Miftahulhayat/Jawa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait vonis bebas mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Langkah hukum itu telah diajukan pada Jumat (15/11) kemarin.  "Kemarin teman kami sudah ajukan kasasi atas putusan tingkat pertama Pak SB," kata Jaksa KPK Lie Putra Setiawan saat dikonfirmasi, Minggu (17/11).  Hal ini pun telah dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Menurutnya, Jaksa KPK telah melakukan langkah hukum terkait vonis bebas Sofyan Basir. "KPK sudah menyampaikan akan mengajukan kasasi. JPU telah menyusun memori kasasi," jelas Alex.  Majelis Hakim Tipikor memvonis bebas mantan Dirut PLN Sofyan Basir. Dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tak terbukti.  "Menyatakan terdakwa Sofyan Basir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan pertama dan kedua. Memerintahkan saudara Sofyan Basir untuk segera dibebaskan," kata Ketua Majelis Hakim Hariono di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/11) lalu.  Sofyan terlepas dari jeratan tuntutan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. Sebelumnya Sofyan didakwa terlibat praktik suap dalam proyek PLTU Riau-1.  Sofyan juga lepas dari dari ancaman Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.

KPK Ajukan Kasasi Terkait Vonis Bebas Sofyan Basir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Juru-Bicara-Kpk-Febri-Diansyah-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Juru Bicara Kpk Febri Diansyah - Dery Ridwansah (3)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Kpk Febri Diansyah - Dery Ridwansah (3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini belum menerima salinan lengkap putusan mantan Direktur Utama PT PLN, Sofyan Basir dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Padahal, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang membebaskan Sofyan Basir dari segala tuntutan hukum atas perkara tindak pidana suap terkait kesepakatan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 (PLTU MT Riau-1) telah dibacakan pada Senin (4/11) atau lebih dari seminggu lalu.  "Tadi saya cek ke Jaksa Penuntut Umum, kami belum menerima salinan putusan secara lengkap," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/11) malam.  Salinan lengkap itu penting bagi KPK untuk mengambil langkah hukum atas putusan Pengadilan Tipikor. Lembaga antirasuah memastikan akan mengajukan kasasi. Sementara, berdasarkan KUHAP, permohonan kasasi diajukan paling lama 14 hari setelah putusan.  "Untuk pernyataan kasasi itu kan ada batas waktu 14 hari jadi paling lambat sebelum 18 November tentu kami akan menyampaikan sikap kasasi itu secara resmi sekaligus juga proses lebih lanjut adalah menyerahkan memori kasasinya," ucap Febri.  Febri menegaskan, pengajuan kasasi atas putusan bebas Sofyan Basir ini telah menjadi keputusan pimpinan KPK. Untuk itu, KPK memerlukan salinan lengkap putusan Sofyan Basir untuk mengkaji lebih dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim.  Salah satu pertimbangan hakim mengenai pengetahuan Sofyan Basir atas suap yang terjadi antara mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo untuk mempercepat proses kesepakatan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU MT Riau 1.  "Kami perlu mengidentifikasi lebih lanjut bahwa putusan bebas yang kemarin bukan bebas murni misalnya karena ada beberapa fakta yang tidak dipertimbangkan hakim dalam tahap pertama ini dan juga yang ditetapkan misalnya majelis hakim mengatakan Sofyan Basir sebagai terdakwa tidak mengetahui suap antara Eni dan Kotjo. Ini yang akan kami uraikan di memori kasasi," ucap Febri.  Selain soal pengetahuan Sofyan Basir mengenai suap antara Eni dan Kotjo, KPK menilai Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan mengenai motivasi Eni meminta bantuan dan berulang kali bertemu Sofyan Basir untuk mengurus proyek PLTU Riau-1.  "Ini bisa dilihat dari bukti yang kami hadirkan juga yaitu BAP keterangan Sofyan Basir sebelumnya, meskipun itu dicabut dan berkesesuaian kami nilai dengan keterangan Eni Saragih. Poin berikutnya adalah rapat-rapat tersebut kami duga ditujukan untuk mempercepat proses penanganan hingga penandatanganan proyek PLTU Riau-1. Inilah yang dituju sebenarnya," pungkasnya.  Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis bebas mantan Dirut PT PLN, Sofyan Basir dari segala dakwaan Jaksa terkait perkara dugaan suap kesepakatan kontrak kerjasama proyek PLTU Riau-1.  Dalam amar putusannya, hakim menyatakan bahwa Sofyan Basir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan pertama dan kedua. Hakim pun membebaskan Sofyan dari segala dakwaan jaksa.  Menurut majelis hakim, Sofyan Basir tidak terbukti memfasilitas atau membantu dalam perkara kesepakatan kontrak kerjasama proyek pembangunan PLTU Riau-1 yang menyeret mantan Mensos Idrus Marham, mantan anggota DPR Eni Maulani Saragih, ‎pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johanes Kotjo.  Hakim juga menyatakan bahwa Sofyan Basir tidak terbukti melanggar Pasal 12 a atau Pasal 11 juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.

Belum Terima Salinan Putusan Sofyan Basir, Kendala KPK Ajukan Kasasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Sofyan-Basir-Bebas.jpg" alt="Mantan Dirut PLN Sofyan Basir disambut para koleganya saat keluar rumah tahanan K4 KPK, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim berpendapat" width="100%">
<figcaption>Mantan Dirut PLN Sofyan Basir disambut para koleganya saat keluar rumah tahanan K4 KPK, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim berpendapat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin (4/11). Sofyan dinyatakan tidak terbukti melanggar Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan yang diajukan.  Terkait hal tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan, dirinya telah mendengar kabar vonis bebas Sofyan Basir. Erick menegaskan, Kementerian BUMN senantiasa menghormati proses hukum yang menjadi ranah instansi lain.  "Dengan ini, tentu nama Pak Sofyan terehabilitasi dengan sendirinya," kata Erick, melalui keterangan tertulis, Senin (4/11).  Sementara itu, perihal kemungkinan Sofyan Basir kembali menduduki kursi nomor satu di perusahaan setrum pelat merah, Erick menyerahkannya kepada Tim Penilai Akhir (TPA). "Karena penentuan Direksi PLN kan harus melalui TPA," terangnya.  Cederai KPK  Terpisah, Deputi Direktur Indonesia Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar melihat putusan bebas Sofyan yang bertepatan dengan upaya pelemahan KPK ini menjadi preseden buruk. Ia memandang putusan ini sebagai bentuk meremehkan KPK.  "Saya melihat kasus ini berkaitan dengan suasana mendung yang meliputi KPK. Ketika KPK sedang tidak dalam kondisi yang baik, hakim Tipikor memandang KPK sebelah mata," kata Erwin kepada JawaPos.com, Senin (4/11).  Sementara itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyesalkan putusan bebas terhadap Sofyan Basir ini. ICW pun medorong agar Jaksa KPK dapat mengajukan kasasi atas vonis hakim PN Tipikor Jakarta.  "Kita kecewa dengan vonis bebas yang dijatuhkan terhadap Sofyan. Kenapa? Karena berkali-kali nama yang bersangkutan sudah disebut dalam beberapa persidangan dengan terdakwa sebelumnya," ujar Kurnia.  Kurnia mengatakan, bukti yang dibawa KPK ke persidangan sangat kuat. Maka dari itu, ia meyakini ada yang salah dengan putusan hakim di tingkat pertama.  Apalagi melihat terdakwa lain dalam kasus ini telah divonis bersalah. Misalnya, sebut saja mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham dan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni M Saragih.

Sofyan Basir jadi Dirut Lagi Usai Divonis Bebas? Ini Kata Menteri BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Vonis-Sofyan-Basir-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Suka Cita Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang juga mantan Dirut PLN Sofyan Basir usai menjalani dengan agenda putusan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh m" width="100%">
<figcaption>Suka Cita Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang juga mantan Dirut PLN Sofyan Basir usai menjalani dengan agenda putusan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh m</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis bebas mantan Direktur Utama PT PLN, Sofyan Basir atas perkara dugaan pembantuan kesepakatan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1 (PLTU Riau-1). Sofyan menjadi terdakwa KPK ketiga yang divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor atau Pengadilan tingkat pertama.   Selain Sofyan, sebelumnya terdapat Mochtar Mohammad selaku Wali Kota Bekasi divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Bandung pada 11 Oktober 2011 dan perkara terkait mantan Bupati Rokan Hulu Suparman di Pengadilan Tipikor Pekanbaru pada 23 Februari 2017. Namun, KPK akhirnya memenangkan kedua perkara tersebut setelah mengajukan kasasi ke MA yang mengabulkan permohonan KPK dan menghukum kedua terdakwa.   "Prinsip dasarnya bukan pertama kali di tingkat pertama artinya di Pengadilan Negeri begitu, ada vonis bebas terhadap kasus yang kami ajukan. Dulu juga pernah ada vonis bebas di Pengadilan Bandung, kepala daerah di Bekasi, dan kemudian kami melakukan upaya hukum Kasasi pada saat itu dan di Mahkamah Agung kemudian putusan bebas itu dianulir," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (4/11).   Dengan fakta ini, Febri menyatakan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Sofyan bukan akhir dari perkara dugaan pembantuan terkait proyek PLTU Riau-1 yang menjerat mantan Dirut BRI tersebut. Untuk itu, lanjut Febri, KPK akan mengajukan Kasasi atau langkah hukum berikutnya atas putusan Majelis Hakim terhadap Sofyan.   Pengajuan Kasasi ini akan dilakukan KPK setelah mempelajari secara rinci putusan lengkap Majelis Hakim.  "Artinya apa? Dalam konteks kali ini selain mempelajari lebih lanjut kemudian Jaksa Penuntut Umum memberikan rekomendasi kepada pimpinan, alternatif langkah upaya hukum yang bisa dilakukan selain dari proses itu tentu ada Kasasi. Tapi apakah Kasasi-nya segera dilakukan atau kapan, ada batas waktu pikir pikir yang disediakan oleh Undang-Undang," terang Febri.  Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini pun memastikan, KPK tidak menyerah atas vonis bebas terhadap Sofyan Basir. Meski menghormati putusan tersebut, KPK akan melakukan upaya yang tersedia secara hukum.   "Upaya hukum yang tersedia itu yang kami bahas lebih lanjut penggunaannya agar kebenaran yang substansial dan proses pembuktian hukum yang kami yakini itu bisa dibuktikan nanti di proses persidangan," tegasnya.   Dalam salah satu pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan Sofyan Basir tidak terbukti memenuhi unsur perbantuan dengan memberi kesempatan, sarana dan keterangan kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo dalam mendapatkan keinginan mereka mempercepat proses kesepakatan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau 1. Febri menyatakan, poin pertimbangan Hakim ini menjadi salah satu yang didalami KPK untuk menentukan langkah selanjutnya.   "Kami berharap putusan lengkapnya bisa kami dapatkan segera untuk dipelajari lebih lanjut, lebih dalam, dan KPK akan menyiapkan langkah hukum berikutnya, tapi secara resmi nanti tentu pimpinan harus memutuskan terlebih dahulu berdasarkan usulan yang disampaikan JPU," harap Febri  Untuk diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis bebas mantan Dirut PT PLN Sofyan Basir atas perkara dugaan pembantuan kesepakatan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 (PLTU MT Riau-1). Majelis Hakim menyatakan Sofyan Basir tidak terbukti memenuhi unsur perbantuan dengan memberi kesempatan, sarana dan keterangan kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo dalam mendapatkan keinginan mereka mempercepat proses kesepakatan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau 1.   Atas putusan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan Sofyan Basir dikeluarkan dari tahanan KPK. Majelis Hakim juga memerintahkan untuk memulihkan hak-hak Sofyan dalam kemampuan, harkat serta martabatnya. Majelis Hakim pun memerintahkan Jaksa Penuntut KPK untuk membuka blokir rekening atas nama Sofyan Basir dan keluarga atau pihak lain yang terkait dengan perkara ini.

Sofyan Basir Terdakwa KPK ke-3 yang Diputus Bebas Hakim PN Tipikor

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sofyan basir

Berita Terkini