<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/golkar-tetapkan-jaro-ade-calon-tunggal-bupati-bogor-2018_m_126271.jpeg" alt="Ade Ruhandi atau Jaro Ade" width="100%">
<figcaption>Ade Ruhandi atau Jaro Ade</figcaption>
</figure> JawaPos.com - DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor menggelar puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar di Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor. Acara ini menjadi&nbsp;komitmen&nbsp;partai terhadap gerakan kemanusiaan, penghormatan sejarah, serta penguatan arah pembangunan daerah. Puncak HUT ini dihadiri oleh&nbsp;500 pengurus, mulai dari jajaran DPD Partai Golkar, anggota Fraksi Golkar di tingkat DPRD Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat, Ketua PK se-Kabupaten Bogor, hingga Ketua Pimpinan Desa dan Kelurahan dari seluruh wilayah Kabupaten Bogor. Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi atau yang akrab disapa Jaro Ade mengatakan, Golkar Kabupaten Bogor dalam kegiatan ini berhasil mengumpulkan donasi sebanyak Rp 250 juta. Uang ini akan disumbangkan untuk korban banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. &ldquo;Golkar tidak boleh jauh dari rakyat. Solidaritas adalah napas perjuangan kita,&rdquo; ujar Jaro Ade, Sabtu (6/12). Selaing menggalang donasi, puncak HUT kali ini diisi dengan&nbsp;syukuran atas dianugerahkannya Gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Para kader merasa bangga karena jasa Soeharto akhrinya diakui oleh negara. &ldquo;Momentum ini juga sebagai pengingat bagi kader Golkar tentang pentingnya menjaga nilai pengabdian, keteguhan, dan konsistensi dalam pembangunan daerah maupun nasional,&rdquo;&nbsp;imbuhnya. Jaro Ade menegaskan, seluruh kader Golkar Kabupaten Bogor wajib mengawal Asta Cita, 8 arah kebijakan pembangunan Golkar serta mendukung penuh visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bogor. &ldquo;Kabupaten Bogor membutuhkan energi positif dari seluruh elemen. Golkar memiliki peran besar memastikan arah pembangunan berjalan berkesinambungan,&rdquo;&nbsp;jelasnya. Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD Partai Golkar, Wawan Hikal Kurdi menambahkan, stabilitas daerah menjadi pesan penting yang kembali ditegaskan dalam puncak peringatan HUT ini. Golkar berkomitmen menjaga Kabupaten Bogor tetap kondusif, aman, dan produktif dalam menghadapi agenda pembangunan daerah maupun dinamika politik mendatang. &ldquo;Kondusivitas wilayah adalah syarat utama tercapainya pembangunan yang efektif. Golkar harus menjadi peneduh, bukan pemecah. Kita jaga Bogor tetap kuat, tetap aman, dan tetap bergerak maju,&rdquo; kata Wawan.

DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor menggelar puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar.

Puncak HUT ke-61 Golkar, Wabup Bogor Gelar Donasi untuk Korban Bencana dan Syukuran Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/19/Mnxzh1HDOa0CHl3v2wYq3HfQZ2eXuifc8HHqSUAf-2631780257.jpg" alt="Keluarga besar Cendana menggelar acara syukuran atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto." width="100%">
<figcaption>Keluarga besar Cendana menggelar acara syukuran atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Keluarga besar Cendana menggelar acara syukuran atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Momen perayaan itu dibagikan Titiek Soeharto melalui akun Instagram pribadinya @titieksoeharto. &ldquo;Lengkap kami enam bersaudara bersama cucu-cucu almarhum Pak Harto dan Ibu Tien berkumpul dalam acara syukuran penganugerahan gelar Pahlawan Nasional untuk Ayahanda tercinta, Bapak Jenderal Besar HM Soeharto. Al-Fatihah,&rdquo; tulis Titiek. Dalam unggahan tersebut, putri keempat pasangan Soeharto itu menampilkan foto-foto seluruh keluarga Cendana. Para anggota keluarga tampak mengenakan busana batik dan kebaya. Titiek sendiri memakai kebaya berwarna hitam dan pink. Ruangan acara dihias dengan sebuah pelakat besar bergambar Soeharto, bertuliskan 'Jasamu tetap dikenang'. Acara syukuran tersebut tidak hanya dihadiri keluarga Cendana, tetapi juga sejumlah pejabat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa tokoh yang hadir di antaranya Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Kepala BIN Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra. Namun, Presiden Prabowo tidak tampak hadir dalam syukuran itu.

Keluarga Cendana menggelar syukuran atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, dihadiri oleh sejumlah pejabat.

Keluarga Besar Cendana Gelar Syukuran Usai Soeharto Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/04/alysa-3755938744.jpg" alt="Pegiat Pendidikan, Alissa Wahid saat ditemui JawaPos.com di acara Peresmian Center ke-100: Tiga Dekade Membentuk Generasi Kompeten oleh jaringan sekolah bahasa Inggris, EF Kids &amp; Teens di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Pegiat Pendidikan, Alissa Wahid saat ditemui JawaPos.com di acara Peresmian Center ke-100: Tiga Dekade Membentuk Generasi Kompeten oleh jaringan sekolah bahasa Inggris, EF Kids &amp; Teens di Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jaringan GUSDURian menolak pemberian gelar pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto. Hal ini karena mendiang Soeharto dinilai tak memenuhi kriteria sebagai pahlawan. Direktur jaringan GUSDURian Alissa Wahid, mengatakan pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan presiden Soeharto yang berkuasa secara otoriter sebagai Presiden RI selama 32 tahun patut dipertanyakan. Meski Soeharto dianggap memiliki jejak dalam perjuangan kemerdekaan, melakukan pembangunan dan swadaya pangan, hingga menjadi pemimpin yang membuat situasi politik dan ekonomi stabil, akan tetapi memori kolektif bangsa Indonesia menunjukkan hal sebaliknya. "Selama berkuasa, Soeharto terlibat dalam berbagai tindakan yang mencederai nilai-nilai kepahlawanan," kata Alissa Wahid dalam siaran pers yang dikirim ke JawaPos.com, Senin (10/11). Tak hanya itu, menurut Alissa Wahid, Rezim Orde Baru yang dikendalikannya selama lebih tiga dasawarsa juga melakukan berbagai dosa besar demokrasi. Mulai dari pelanggaran hak asasi manusia, praktik korupsi, represi politik, hingga kebebasan sipil politik. "Ini membuatnya tidak memenuhi syarat integritas moral dan keteladanan seperti yang dimaksud Pasal 25 UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan," Tegas Putri mantan Presiden Gusdur tersebut. Dengan adanya fakta-fakta itu, pemberian pahlawan kepada Soeharto menurut Alissa Wahid, merupakan sebuah pengkhianatan pada demokrasi, khususnya terhadap gerakan reformasi yang telah menumbangkan rezim otoritarianisme yang "Menolak secara tegas pemberian gelar pahlawan pada Soeharto dan menganggapnya sebagai sebuah pengkhianatan terhadap demokrasi dan reformasi," tegas Alissa Wahid. Alissa Wahid menyayangkan langkah Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintah, karena memberikan gelar bukan karena alasan yang arif, namun lebih karena relasi keluarga dan politik. Untuk mencegah agar perbuatan serupa tak terulang, Alissa pun mendesak pemerintah untuk selektif dalam memberikan gelar pahlawan di masa mendatang. Gelar tersebut kata Alissa Wahid, hanya pantas diberikan kepada tokoh yang tepat dan layak, yaitu mereka yang teguh memegang nilai moral, yang mengorbankan diri untuk kemaslahatan rakyat, dan bukan sebaliknya, mengorbankan rakyat atas nama kekuasaan. "Kami menegaskan bahwa bukan jabatan dan kekuasaan yang menentukan seseorang dapat disebut pahlawan, melainkan karakter moral etis, terutama berkait dengan tindakan yang mengangkat kemaslahatan masyarakat dan menjaga harkat martabat manusia," tukas putri pertama Gusdur ini. Untuk diketahui, hari pahlawan pada 10 November 2025 menghadirkan dilema tentang bagaimana bangsa Indonesia mengingatnya. Di satu sisi, masyarakat mendapat teladan dari nama-nama tokoh yang berperan dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Di sisi lain, momentum ini justru digunakan oleh penguasa untuk membuka luka lama dalam salah satu sejarah paling kelam negara Indonesia. Hal ini karena pemerintah ikut memberikan gelar Pahlawan terhadap Soeharto. &nbsp; &nbsp;

Selama berkuasa, Soeharto terlibat dalam berbagai tindakan yang mencederai nilai-nilai kepahlawanan," kata Alissa Wahid

Jaringan GUSDURian: Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto Penghianatan Terhadap Demokrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bestari-barus-maju-kotanya-bahagia-warganya-tidak-tercapai_m_183622.jpeg" alt="Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Bestari Barus" width="100%">
<figcaption>Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Bestari Barus</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus, menilai rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto, merupakan langkah yang tepat dan berani.&nbsp;Menurutnya, bangsa Indonesia perlu menilai Soeharto secara utuh - bukan hanya dari sisi kontroversinya, tapi juga dari kontribusinya yang besar bagi pembangunan nasional. &ldquo;Soeharto adalah bagian dari sejarah bangsa yang tidak bisa dihapus. Ia membawa Indonesia menuju stabilitas ekonomi, swasembada pangan, dan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Itu fakta sejarah yang tidak bisa disangkal,&rdquo; kata Bestari di Jakarta, Rabu (30/10). Bestari mengkritik sikap sebagian politisi PDIP yang menolak usulan tersebut. Menurutnya, penilaian subjektif satu-dua orang tidak sepatutnya mempengaruhi keputusan pemerintah dalam menentukan siapa yang layak menerima gelar pahlawan nasional. &ldquo;Pernyataan sikap satu atau dua orang dari PDIP tentu tidak akan mempengaruhi keputusan pemerintah. Saya yakin pemerintah memiliki mekanisme dan pendalaman yang komprehensif. Tim penilai gelar pahlawan sudah meneliti dengan matang, dan siapapun yang akan ditetapkan nantinya pasti telah memenuhi kriteria,&rdquo; tegasnya. Bestari juga menilai, komentar negatif yang disertai kalimat merendahkan terhadap Soeharto menunjukkan pandangan yang tidak objektif terhadap sejarah. &ldquo;Kalimat seperti &lsquo;apa hebatnya Soeharto?&rsquo; itu sangat tidak bijak. Justru kami melihat Soeharto sebagai sosok yang hebat karena berhasil menumpas gerakan 30 September yang menelan banyak korban jiwa dan mengancam keutuhan bangsa. Tanpa langkah tegas itu, mungkin arah sejarah Indonesia akan berbeda,&rdquo; ujarnya. Dia menambahkan, bangsa ini harus belajar menilai masa lalu secara proporsional, bukan dengan dendam politik. &ldquo;Kalau PDIP masih menilai Soeharto dari luka politik 1965 dan Orde Baru, berarti mereka belum siap berdamai dengan sejarah. Reformasi sudah dua dekade lebih berjalan, saatnya kita melihat sejarah dengan kepala dingin,&rdquo; tambahnya. Bestari menutup pernyataannya dengan harapan agar bangsa Indonesia tidak lagi terjebak pada kebencian lama dan tetap waspada terhadap ideologi yang pernah mengancam dasar negara.

Bestari Barus, menilai rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto, merupakan langkah yang tepat.

Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Politisi PSI Bestari Barus Singgung PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/23/JKT-1-DISKUSI-PUBLIK-SENI-MEDIUM-KRITIK-KEKUASAAN-FED-3JPG-3224090272.jpg" alt="Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid kritik kejangggalan revisi UU TNI yang dilakukan tertutup di hotel mewah saat hari libur. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid kritik kejangggalan revisi UU TNI yang dilakukan tertutup di hotel mewah saat hari libur. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai wacana menjadikan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi 1998. Ia menegaskan, usulan tersebut berpotensi mengakhiri cita-cita reformasi yang lahir setelah penjatuhan Soeharto. &ldquo;Upaya menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah suatu bentuk pengkhianatan terbesar atas mandat rakyat sejak 1998. Jika usulan ini terus dilanjutkan, reformasi berpotensi berakhir di tangan pemerintahan Prabowo,&rdquo; kata Usman dalam keterangannya, Jumat (24/10). Menurutnya, pengusulan itu merupakan langkah sistematis untuk mencuci dosa rezim Orde Baru yang sarat dengan korupsi, kolusi, nepotisme, serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM).&nbsp; &ldquo;Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto memimpin dengan otoriter melalui rezim Orde Baru yang mengekang kebebasan berekspresi, membungkam oposisi, dan menormalisasi praktik pelanggaran HAM secara sistematis,&rdquo; ujarnya. Usman menegaskan, mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan sama saja mengabaikan penderitaan para korban dan keluarga mereka yang hingga kini belum memperoleh keadilan.&nbsp; Ia menyebut berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat terjadi di bawah kekuasaan Soeharto, mulai dari pembantaian massal 1965&ndash;1966, penembakan misterius (Petrus) 1982&ndash;1985, tragedi Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, kekerasan di Aceh, Timor Timur, Papua, hingga penghilangan paksa aktivis 1997&ndash;1998. &ldquo;Negara telah mengakui peristiwa-peristiwa ini sebagai pelanggaran HAM berat, baik melalui Ketetapan MPR pada awal reformasi maupun pernyataan resmi Presiden Joko Widodo pada Januari 2023. Namun, hingga kini, tidak satu pun aktor utama termasuk Soeharto yang dimintai pertanggungjawaban,&rdquo; tuturnya. Amnesty juga mendesak pemerintah agar fokus pada penyelesaian yudisial dan non-yudisial atas pelanggaran HAM berat masa lalu, bukan memberikan penghargaan kepada pihak yang diduga bertanggung jawab.&nbsp; &ldquo;Kami mengecam dan menolak pengusulan Soeharto sebagai pahlawan. Pemerintah harus mengeluarkan Soeharto dari daftar nama-nama yang diusulkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Hentikan upaya pemutarbalikkan sejarah ini,&rdquo; tegas Usman. Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensow) Saifullah Yusuf telah menyerahkan dokumen berisi daftar 40 nama calon pahlawan nasional kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang juga Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), pada Selasa (21/10).&nbsp;Salah satu nama yang masuk dalam daftar tersebut adalah Presiden ke-2 RI Soeharto. Selain Soeharto, daftar itu juga memuat sejumlah tokoh lain seperti aktivis buruh Marsinah, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), mantan Menteri Pertahanan Keamanan M. Jusuf, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Sejumlah ulama juga diusulkan, antara lain Syaikhona Muhammad Kholil dari Bangkalan, KH Bisri Syansuri, dan KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang. &nbsp; Daftar 40 nama itu merupakan hasil sidang tim GTK dan akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk diputuskan lebih lanjut. Proses penetapan pahlawan nasional ditargetkan rampung sebelum peringatan Hari Pahlawan, 10 November mendatang.

Amnesty International menilai usulan menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional sebagai pengkhianatan terhadap reformasi.

Amnesty International Tegaskan Usulan Soeharto jadi Pahlawan Nasional Pengkhianatan Terbesar atas Reformasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/62742_81803_khofifah.jpg" alt="Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menyambut Hari Pahlawan, pemerintah rutin memberikan penghargaan bagi pejuang bangsa dengan gelar pahlawan nasional. Begitu pula tahun ini, satu nama pejuang bangsa sudah mendapat persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dinobatkan sebagai pahlawan nasional.&nbsp; Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, keputusan itu diberikan Presiden Jokowi pada Jumat (4/11). Satu nama terkonfirmasi untuk bergabung bersama 168 pahlawan nasional lainnya. Keputusan presiden (keppres) atas penganugerahan tersebut sudah ditandatangani. &quot;Insya Allah akan diberikan anugerah kepahlawanannya sebelum 10 November,&quot; ucap Khofifah seusai acara doa bersama untuk keselamatan bangsa dalam rangka menyambut Hari Pahlawan di Jakarta kemarin (6/11). Satu nama itu muncul di antara empat yang lolos. Sebelumnya, pada Juni 2016, Khofifah sempat menyatakan, ada 13 nama yang masuk seleksi penerima gelar pahlawan nasional tahun ini. Namun, hanya empat yang memenuhi syarat administratif.&nbsp; Disinggung soal identitas sang calon penerima gelar, Khofifah masih bungkam. Dia meminta masyarakat melihat siapa kira-kira calon yang layak.&nbsp; Saat disodori dua nama yang sedang santer, yakni Presiden Kedua Soeharto dan Presiden Keempat KH Abdurrahman Wahid, Khofifah mengelak. Seperti diwartakan, nama Soeharto sempat santer muncul dan mendapat penolakan oleh sejumlah aktivis. &quot;Bukan (Soeharto), bukan, bukan. Nanti saja nunggu penganugerahan,&quot; tutur alumnus Unair Surabaya itu. Pengajuan gelar pahlawan tersebut sejatinya bisa dilakukan setiap orang ataupun lembaga. Caranya ialah melengkapi segala persyaratan, baik soal kriteria maupun administrasi.&nbsp; Bila dirasa memenuhi syarat, silakan diajukan ke pemerintah daerah, yang kemudian dikaji Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD). Jika lolos, diajukan kepada Kementerian Sosial (Kemensos).&nbsp; Di sini Kemensos akan kembali meneliti dan mengkaji bersama ke Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP). Setelah itu diajukan kepada presiden melalui Dewan Gelar. Hingga akhirnya diputuskan presiden apakah calon yang diajukan layak. (mia/c9/oki)

Bu Menteri: Bukan (Soeharto), Bukan, Bukan