<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/01/Screenshot_20240801_215110_YouTube-2715930589.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah akan menanggung biaya hidup orang lanjut usia (lansia) telantar atau hidup sendiri dalam rangka memenuhi hak atas kesehatannya. Biaya tersebut bisa berupa bantuan sosial (bansos) dan yang lainnya. <div dir="auto">Hal itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU Kesehatan yang baru diteken Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.&nbsp;Tepatnya, aturan yang menyebut bahwa pemerintah akan menanggung biaya lansia terlantar atau sendiri itu ada di dalam Paragraf 6 tentang Kesehatan Lansia Pasal 64 ayat 3</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam hal lanjut usia sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) hidup sendiri atau telantar, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial untuk</div> <div dir="auto">mencukupi kebutuhan konsumsi gizi seimbang dan kebutuhan lainnya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis aturan tersebut, dikutip Minggu (4/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penanggungan biaya hidup lansia oleh pemerintah itu merupakan bagian dari upaya promotif kesehatan. Mulai dari menjaga kebersihan diri, mengonsumsi gizi seimbang, melakukan aktivitas fisik secara rutin, memiliki kehidupan sosial, memiliki kesempatan berkarya, dan memiliki lingkungan yang ramah lanjut usia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Fasilitasi lanjut usia untuk dapat menjaga kebersihan diri dan mengonsumsi gizi seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi yang mudah diakses kepada lanjut usia, keluarganya, pendamping, dan masyarakat," tulis Pasal 5 Ayat (3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun fasilitasi lanjut usia untuk dapat melakukan aktivitas fisik secara rutin adalah dilakukan melalui kegiatan yang ada di Puskesmas, Puskesmas pembantu, pos pelayanan terpadu, atau unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan fasilitasi lanjut usia untuk dapat memiliki kesempatan berkarya dilakukan melalui kebijakan afirmasi pemberian kesempatan kerja kepada lanjut usia sesuai kemampuannya dan fasilitas lingkungan kerja ramah lanjut usia.</div>

Penanggungan biaya hidup lansia oleh pemerintah, yang diatur dalam PP Kesehatan itu, merupakan bagian dari upaya promotif kesehatan.

Jokowi Teken Aturan Biaya Kesehatan Lansia Ditanggung Negara, dari Pemenuhan Gizi hingga Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/BPJS-2-DES-.jpg" alt="Fransisca, warga Kota Yogyakarta ketika dia bercerita tentang pengalamannya menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)" width="100%">
<figcaption>Fransisca, warga Kota Yogyakarta ketika dia bercerita tentang pengalamannya menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Komandan Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono menyebut beragam kartu kesejahteraan sosial di era Presiden Joko Widodo adalah warisan yang baik. Oleh karena itu, Prabowo-Gibran akan melanjutkan program tersebut bila berkuasa.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Prakerja, termasuk Program Keluarga Harapan, dan Kartu Sakti yang lain itu kan warisan yang baik dari Pak Jokowi. Semua yang baik itu pasti akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran," kata Budi kepada wartawan, Jumat (19/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak sekadar melanjutkan, pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya akan menambah kartu-kartu lain untuk program peningkatan kesejahteraan sosial. Program tersebut, lanjutnya, bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan absolut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti akan ditambah KIS Lansia untuk orang tua, Kartu Anak Sehat untuk pencegahan stunting, kartu start-up untuk milenial dan gen Z. Itu semua termasuk dalam 8 Program Hasil Terbaik Cepat yang akan dikawal langsung oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun di dalam dokumen Visi Misi Prabowo-Gibran dijelaskan bahwa pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 tersebut menargetkan angka kemiskinan hingga di bawah 5 persen dan Indeks Pembangunan Manusia dengan skor di atas 80. Untuk itu, kartu-kartu kesejahteraan nantinya akan ditopang dengan beragam subsidi, bantuan langsung tunai dan non tunai, serta program kredit usaha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Program kredit usaha untuk pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan sektor usaha rakyat lainnya. Insya Allah, jika Pak Prabowo dan Mas Gibran mendapat amanah, kita akan tingkatkan dan sempurnakan fondasi yang sudah dibangun Pak Jokowi dengan sangat baik," pungkas Budisatrio.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti diketahui, pada dua periode kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo mengeluarkan banyak kartu kesejahteraan. Di sektor pendidikan, ada Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang memberikan dukungan kepada 17,9 juta siswa, 2,2 juta siswa sekolah agama, 908 ribu mahasiswa, dan 67,8 ribu mahasiswa agama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, di sektor perlindungan sosial, ada Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang yang telah menjangkau 96,8 juta orang penerima manfaat layanan BPJS gratis, Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk 18,7 juta keluarga penerima manfaat, Kartu Prakerja untuk 529 ribu peserta, dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat.</div> </div>

Tak sekadar melanjutkan, pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya akan menambah kartu-kartu lain untuk program peningkatan kesejahteraan sosial.

Prabowo akan Lanjutkan Kartu Sakti Era Jokowi, TKN: Itu Warisan yang Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/SRI-MULYANI-ZAKI1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Zaki)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Zaki)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memperpanjang program bantuan sosial (bansos) khusus Covid-19 untuk sasaran di wilayah Jabodetabek dan non-Jabodetabek hingga akhir tahun. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan, bansos Jabodetabek berupa sembako dan bansos non-Jabodetabek dalam bentuk tunai akan diberikan hingga Desember 2020.  "Bansos sembako Jabodetabek dan bansos tunai non-Jabodetabek diperpanjang menjadi sembilan bulan hingga Desember," kata Sri Mulyani dalam paparannya dalam video conference, Jakarta, Senin (18/5).  Sebelumnya, pemerintah mendesain bansos Jabodetabek berupa sembako senilai Rp 600 ribu per bulan, dan diberikan selama tiga bulan, yakni April, Mei, dan Juni. Demikian juga dengan banuan tunai non-Jabodetabek juga diberikan Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan.  Sri Mulyani mengatakan, penyaluran bansos diperpanjang enam bulan, dari Juli hingga Desember. Namun, nilai bansosnya dikurangi setengahnya menjadi Rp 300 ribu per bulan.  "Juli-Desember menjadi hanya Rp 300.000 per bulan dari yang tadinya Rp 600.000 per bulan," ucapnya.

Salurkan Hingga Akhir Tahun, Pemerintah Tambah Anggaran Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Jokowi-ANT.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memberikan banyak stimulus ekonomi untuk masyarkat, seperti bantuan sosial (bansos), guna mengantisipasi dampak negatif dari penyebaran Covid-19 ke perekonomian. Misalnya, menggratiskan tagihan listrik untuk pelanggan rumah tangga 450VA dan diskon 50 persen bagi pelanggan rumah tangga subsidi 900VA selama tiga bulan.  Kemudian, pemerintah juga membagikan Kartu Sembako (program Bantuan Pangan Non-Tunai/BPNT) kepada 20 juta sasaran penerima. Target sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) juga ditambah menjadi 10 juta keluarga.  Selin itu ada Bansos Tunai (BST), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Presiden Jokowi secara khusus menyoroti dua jenis bantuan, yaitu BST dan BLT Desa, yang nominalnya Rp 600 ribu per bulan dan diberikan selama tiga bulan terturut-turut.  "Sampai saat ini saya melihat di masyarakat masih terjadi riuh rendah karena tidak mendapatkan BLT Desa dan Bansos Tunai. Perlu saya sampaikan bahwa sampai hari ini BLT Desa yang tersalurkan ke masyarakat baru 15 persen, artinya masih ada 85 persen yang belum diterima oleh masyarakat," ujar Jokowi dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (16/5).  Sementara itu, penyaluran Bansos Tunai ini juga baru terealisasi sekitar 25 persen dari sasaran penerima. "Sehingga masih ada 75 persen yang belum diterima," ‎tambahnya.  Oleh sebab itu, Presiden Jokowi langsung memerintahkan jajaran terkait, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Juliari P. Batubara, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar untuk mempercepat proses penyaluran BLT Desa maupun Bansos Tunai. Presiden ingin agar prosedur penyaluran bansos tersebut disederhanakan.  "Dengan cara menyederhanakan prosedurnya, memotong prosedurnya, sehingga masyarakat segera menerima bantuan sosial ini, baik itu BLT Desa maupun Bansos Tunai. Masyarakat saya harapkan juga menanyakan terus kepada RT, RW, atau kepala desa," pungkasnya.

Jokowi Minta Masyarakat Aktif Ngecek BST dan BLT Desa ke RT/RW

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Penyaluran-Bansos-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Warga antre saat pemagian bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah Provinsi Banten di gedung sekolah SMP 2 PGRI Kota Tangerang, Sabtu (2/4/2020). Pemerintah Provinsi Banten membagikan uang tunai sebesar Rp600 ribu kepada 86.000 keluarga yang terdampak wab" width="100%">
<figcaption>Warga antre saat pemagian bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah Provinsi Banten di gedung sekolah SMP 2 PGRI Kota Tangerang, Sabtu (2/4/2020). Pemerintah Provinsi Banten membagikan uang tunai sebesar Rp600 ribu kepada 86.000 keluarga yang terdampak wab</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah menambah anggaran jaring pengaman sosial (social safety net) dalam rangka penanganan dampak wabah Covid-19 sebesar Rp 110 triliun. Salah satu jaring pengaman sosialnya adalah bantuan sosial (bansos), yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat yang turun akibat pandemi.  Beberapa bansos dirancang untuk diberikan selama tiga bulan, dan beberapa lainnya didesain untuk enam bulan. Meski begitu, hingga saat ini tidak ada yang tahu pasti kapan wabah Covid-19 akan berakhir.  Dengan asumsi wabah Covid-19 berlangsung hingga akhir tahun, pengamat dari Indef, Bhima Yudhistira memperkirakan anggaran yang disiapkan saat ini akan kurang. Pasalnya, jumlah penduduk rentan miskin terus bertambah akibat terbatasnya aktivitas perekonomian yang menimbulkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).  "Sangat kurang (jika untuk sampai akhir tahun)," katanya kepada JawaPos.com, Kamis (14/5).  Bhima menuturkan, target social safety net dari Rp 110 triliun itu merupakan keluarga miskin, yang selama ini mendapat bansos reguler dari pemerintah. Ditambah dengan target hasil perluasan sejumlah program seperti Kartu Sembako/BPNT, PKH, maupun Program Kartu Prakerja.  Sebagaimana diketahui, dengan adanya wabah Covid-19 ini, sasaran Kartu Sembako bertambah 4,8 juta KK, sasaran PKH bertambah 800 ribu KK, sedangkan sasaran Program Kartu Prakerja bertambah 3,6 juta orang.  "Sementara ada 115 juta orang kelas menengah yang rentan jatuh miskin. Akan banyak orang miskin baru ketika terjadi pandemi," lanjutnya.  Sehingga menurut Bhima, jika pandemi berlangsung hingga akhir tahun, maka harusnya pemerintah menyiapkan anggaran social safety net hingga Rp 500 triliun. Anggaran ini sudah termasuk perluasan subsidi energi seperti LPG 3 Kg, penambahan subsidi BBM, serta BLT untuk korban PHK.  Di sisi lain, Bhima melihat, dampak perluasan bansos dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi konsumsi rumah tangga, tidaklah besar. Apalagi struktur Produk Domestik Bruto (PDB) RI mayoritas masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga.  "Kalau yang sekarang tidak banyak membantu konsumsi, apalagi ada jeda bantuan sampai diterima seluruh masyarakat yang membutuhkan," tuturnya.  Dalam rapat kerja dengan Komisi XI, Rabu (6/5), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, sekitar 57 persen dari PDB RI adalah konsumsi rumah tangga. Artinya, sekitar Rp 9.000 triliun dari total PDB merupakan konsumsi rumah tangga.  Pulau Jawa berkontribusi terhadap lebih dari 50 persen ekonomi RI. Maka dari itu, kata Sri Mulyani, kalau PSBB di Jakarta dan Jawa meluas, sudah pasti konsumsi tidak tumbuh, bahkan mengalami kontraksi.  "Berapa dalam? Kalau konsumsi ada Rp 5.000 triliun di Jawa, dan itu mengalami kontraksi, maka kalaupun kemudian dilakukan bansos Rp 110 triliun, itu tidak akan menyubtitusi penurunan konsumsi yang Rp 5.000 triliun tersebut," ungkapnya.

Jika Covid-19 Sampai Akhir Tahun, Bansos Rp 110 Triliun Tak Akan Cukup