<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tanpa-pendaftar-16-kursi-cpns-padang-kosong_m_.jpg" alt="TES CPNS: Ekspresi peserta saat menunggu dimulainya Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, belum lama ini." width="100%">
<figcaption>TES CPNS: Ekspresi peserta saat menunggu dimulainya Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, belum lama ini.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) akan mengadopsi penerapan soal high order thinking skills (HOTS) untuk ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019. Selama ini HOTS diterapkan pada ujian nasional (UN) untuk tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK.  Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan, kini panselnas tengah mengevaluasi soal-soal seleksi tahun lalu. Bukan berarti soal seleksi tahun ini lebih sulit. Hanya menyesuaikan perkembangan dan tantangan masa kini.  Dalam menyiapkan soal tersebut panselnas pun melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Kedua kementerian itu pada CPNS 2019 juga anggota panselnas. Instansi tersebut mendapat tugas untuk membuat soal tes.  Menurut Ridwan, tingkat kesulitan tes CPNS tidak berubah. Hanya, soal tes tahun ini memiliki tantangan yang berbeda dari sebelumnya. "Istilahnya Kemendikbud dan Kemenristekdikti bentuknya soalnya itu HOTS," kata Ridwan. Soal HOTS nantinya ada pada tes karakteristik kepribadian (TKP). Jumlahnya 35 soal.  Soal-soal tes nantinya akan meminta peserta untuk menilai dan memilih jawaban yang benar dalam menghadapi suatu kasus di kehidupan sehari-hari.  "Lima atau 10 tahun yang lalu tidak ada penyebaran ujaran kebencian dan hoax yang luar biasa. Tapi sekarang itu ada. Itu yang membuat soal harus update. Makanya terkesan lebih sulit dari tes tahun sebelumnya" urai Ridwan. Harapannya, tentu ASN dapat menyesuaikan dengan berbagai tantangan yang ada dalam melayani masyarakat.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/komisi-ii-usul-cpns-2019-tidak-lagi-pakai-sistem-passing-grade_m_.jpg" alt="Ilustrasi seleksi CPNS. (Jawa Pos Radar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seleksi CPNS. (Jawa Pos Radar Surabaya)</figcaption>
</figure> Ilustrasi seleksi CPNS. (Jawa Pos Photo)  Ridwan memberikan kiat agar peserta bisa lolos tes kemampuan dasar (TKD). "Mindset-nya adalah sudah jadi pegawai negeri sipil," katanya. Dalam tes tersebut tidak ada jawaban salah. Semuanya benar semua. Namun, setiap pilihan jawaban memiliki bobot nilai yang berbeda. Mulai 4, 3, 2, dan yang terendah 1. Tidak ada 0.  Komposisi soal TKD masih sama seperti 2018. Jumlah 100 soal yang dikerjakan dalam waktu 90 menit. Terdiri dari 35 soal tes kewarganegaraan (TWK), 30 soal tes intelejensia umum(TIU), dan 35 TKP.  Sementara itu, Mendikbud Muhadjir membenarkan bahwa termasuk dalam anggota panselnas. "Kemendikbud hanya tukang jahit (soal) saja," canda kepada Jawa Pos Kamis (4/7). "Test seleksi ASN 2019 menggunakan platform UNBK (ujian nasional berbasis komputer). Tentu materinya beda," imbuhnya.

Panselnas Bakal Adopsi Soal HOTS untuk Seleksi CPNS 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/hari-pertama-unbk-tingkat-smk_c_2_5334-scaled.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebentar  lagi rangkaian Ujian Nasional (UN) 2019 SMA dan sederajat selesai. Disusul UN 2019 untuk SMP dan sederajat pada akhir April ini. UN ini akan semakin berbasis komputer (UNBK). Di samping wacana Mendikbud yang akan memosisikan UN 2019 sebagai penentu kelulusan, lalu ada komponen ujian tambahan berupa higher order thinking skills (HOTS), muncul isu kebocoran soal UN matematika yang beredar melalui LINE Selasa lalu (Jawa Pos, 2 April 2019).  Perkembangan mutakhir ini membuat saya sedih dan prihatin. Ternyata, praktik pendidikan kita belum banyak berubah selama lima tahun terakhir ini. Wacana revolusi mental melalui pendidikan bagaikan menguap tak berbekas. Yang terjadi adalah devolusi (kemunduran) mental warga muda yang diharapkan menjadi pemanen bonus demografi.  UNBK bukanlah perkembangan substansial dari penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi supply ke orientasi demand. Ini membuat revolusi mental murid mustahil terjadi. Dibutuhkan revolusi mental penyelenggara pendidikan, terutama birokrat pendidikan dan guru, agar mentalitas murid pun berubah.  Revolusi mental hanya bisa dilakukan secara efektif melalui teladan mental baru para birokrat pendidikan dan guru sebagai <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/04/04/2019/pembocor-soal-dapat-nilai-0/">kurikulum yang tidak tertulis</a>. UNBK masih dipijakkan pada paradigma masyarakat industrial yang usang, merusak, dan segera berlalu.  Hemat saya, UN dengan desain dan praktiknya hingga saat ini merupakan hambatan utama perubahan mental dalam menyongsong masyarakat baru. Apalagi jika UN ikut menentukan kelulusan murid. Pertama, UN masih terobsesi dengan matematika dan sains. Miskin pilihan bagi murid dengan kompetensi dan minat seni dan olahraga. Padahal, hidup tanpa keduanya adalah kehidupan yang kering menjemukan.  Menyerahkan kelulusan murid pada komputer jelas merendahkan martabat murid sebagai manusia yang memiliki bukan saja potensi HOTS, tetapi juga keterampilan berpikir yang jauh lebih kompleks dan fuzzy daripada komputer yang crispy. Kelulusan murid hanya layak dilakukan melalui proses moderasi Dewan Guru Sekolah dengan mempertimbangkan seluruh kinerja belajar murid yang multi-ranah dan multi-cerdas.  Kedua, UN juga diselenggarakan pada waktu yang tidak luwes serta tidak memberikan pilihan mandiri bagi murid yang beragam. Semestinya, mata pelajaran yang di-UN-kan dipilih sendiri oleh murid dan dilaksanakan kapan pun murid yang bersangkutan menyatakan siap (bisa dilakukan 3-4 kali UN per tahun).  Himpunan mata pelajaran pilihan tersebut bisa disesuaikan dengan pendidikan lanjut yang dicita-citakan murid. Misalnya, murid yang bermaksud mengambil pendidikan tinggi seni tidak perlu mengambil UN matematika.  Untuk memantau mutu, pemerintah bisa melakukan quality assessment secara sampling pada waktu-waktu yang tepat, tidak harus pada tahun akhir belajar murid. Hasilnya untuk ditindaklanjuti oleh program yang sesuai. Bukan untuk menentukan kelulusan.  Ketiga, jika UN yang miskin ranah (terlalu kognitif) dan miskin kecerdasan (padahal kecerdasan manusia itu majemuk) tersebut ikut menentukan kelulusan, hasilnya akan menyesatkan murid dan orang lain karena tidak mencerminkan semua kompetensi nyata murid. Murid sangat dirugikan.  Pada saat manajemen sumber daya manusia semakin berbasis kompetensi terkuat (strength-based) seseorang, banyak kompetensi murid yang justru mengerdil selama proses pembelajaran. Proses belajar akan secara perlahan bergeser ke teaching for the test. Proses belajar akan kehilangan makna sehingga mentalitas baru yang sehat tidak terbangun.  Jika kinerja guru dan sekolah dipertaruhkan dan dikaitkan dengan kinerja UN murid, itu akan memberikan tekanan yang sangat besar bagi kecurangan pelaksanaan UN. Semua upaya revolusi mental justru mengarah pada penghancuran mental: sing jujur ajur. Padahal, kita tahu, ketidakjujuran adalah pangkal semua masalah mental.  Keempat, kebijakan UNBK saat ini masih terbelenggu oleh obsesi mutu berbasis standar yang berlebihan. Ini juga merupakan konsekuensi orientasi pasokan pada penyelenggaraan pendidikan. Di sekolah mungkin murid belajar banyak hal, kecuali menjadi dirinya sendiri. Banyak sekolah yang hanya menjadi tempat guru mengajar, tetapi bukan tempat murid belajar.  Untuk memastikan revolusi mental, orientasi pendidikan harus digeser lebih berorientasi kebutuhan (needs) dan relevansinya bagi murid sebagai subjek yang mandiri dan unik. Itu akan lebih cocok untuk menyambut masyarakat baru yang lebih inovatif dan kreatif serta lebih spiritual.  Karena itu, kita perlu merenungkan kembali nasihat Ki Hadjar Dewantara yang mengingatkan bahwa tujuan utama pendidikan adalah membangun jiwa merdeka sebagai syarat budaya bagi bangsa yang merdeka. Ini adalah esensi revolusi mental: dari mental terjajah menjadi mental merdeka. (*)

UNBK 2019 dan Devolusi Mental

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/meski-banyak-keluhan-muhadjir-ngotot-terapkan-hots_m_222741.jpeg" alt="Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengaku, dirinya mendapatkan aduan-aduan terkait sulitnya soal HOTS." width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengaku, dirinya mendapatkan aduan-aduan terkait sulitnya soal HOTS.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penerapan High Order Thingking Skill (HOTS) yang sempat menuai polemik tidak akan dihentikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pasalnya, sistem tersebut dinilai mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengaku, dirinya mendapatkan aduan-aduan terkait sulitnya soal sistem tersebut, namun menurutnya jumlah aduan itu berbanding terbalik jumlahnya dengan yang menerima soal HOTS. "Jumlah yang mengadu dengan yang enggak, ya banyak yang enggak lah. Yang ngadu nggak sampai 100 orang, sementara pesertanya 21 juta orang," tutur Muhadjir saat ditemui di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (25/6). Menurut Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu, soal ujian yang ada sudah sesuai standar dan telah disosialiasikan ke sekolah-sekolah walaupun belum semua. Bahkan, lanjut Muhadjir, ada beberapa guru ada yang masih belum memahami perubahan dalam materi HOTS. "Patokan Internasionalnya PISA ya kita harus bertetapan. Saya sangat paham mereka pasti kesulitan tapi harus diketahui juga yang berprestasi juga banyak, itu artinya kemampuan anak kita bisa dibandingkan bangsa lain ketika kita menerapkan PISA itu," terangnya. Oleh karena itu, Muhadjir akan terus berupaya mensosialisasikan penerapan Hots ke sekolah-sekolah. Sehingga, baik guru dan murid akan terbiasa dengan strateginya yang bertujuan mencapai pendidikan yang lebih baik di Indonesia. Untuk aduan-aduan yang masih ingin disampaikan, Muhadjir tetap membuka sistem hotline Kemendikbud. Sehingga, setiap kecurangan, penyimpangan, pelanggaran Ujian Nasional kemarin dapat ditindak tegas olehnya. "Terus dibuka, setiap saat ada tim pelayanan kita. Kalau ada penyimpangan juga bisa ketahuan, kita harus berterimakasih karena aduan jadi sadar sistem yang kita reserve belum tentu sempurna dan masih ada kemungkinan penyimpangan di lapangan," pungkasnya.

Meski Banyak Keluhan, Muhadjir Ngotot Terapkan HOTS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/logika-siswa-rendah-nilai-unas-smp-turun_m_216211.jpeg" alt="Siswa SMP Negeri 7 Kota Tegal mengerjakan soal Unas 2018 lalu." width="100%">
<figcaption>Siswa SMP Negeri 7 Kota Tegal mengerjakan soal Unas 2018 lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya merilis hasil ujian nasional (unas) SMP sederajat kemarin (28/5). Seperti disebutkan sebelumnya, terjadi penurunan nasional. Di antara empat mata pelajaran yang diujikan, mata pelajaran eksakta mengalami penurunan paling drastis. Penurunan paling besar ada di mata pelajaran matematika sebanyak 6,99 poin. Kemudian disusul IPA (turun 4,75 poin), bahasa Inggris (turun 0,61 poin), dan bahasa Indonesia (turun 0,32 poin). "Saya lebih sreg menyebutnya (penurunan nilai unas, Red) terkoreksi," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Totok Suprayitno kemarin. Nilai unas SMP tahun ini, sebut Totok, turun karena pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) semakin banyak. Dengan UNBK, kejujuran meningkat yang berimbas pada terkoreksinya nilai. Pengamat pendidikan Indra Charismiadji tidak sependapat dengan alasan meningkatnya kejujuran sebagai penyebab turunnya nilai. "Artinya, selama 70-an tahun Indonesia merdeka, proses pendidikan di sekolah menggiring anak-anak tidak jujur," kritiknya. Indra menilai jebloknya nilai matematika dan IPA sebagai cermin bahwa pendidikan kita masih tertinggal. Itu didasarkan pada pengukuran Programme for International Student Assessment (PISA) yang dilakukan pada 72 negara anggota OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). Pada 2012 Indonesia berada di urutan ke-71 dari 72 negara. Pada 2015 posisinya sudah membaik, naik ke peringkat ke-64. Dalam pengukuran PISA, ada tiga penilaian yang jadi acuan, yakni matematika, membaca, dan ilmu pengetahuan. Untuk matematika, skor PISA Indonesia adalah 386 poin. Jauh sekali jika dibandingkan dengan skor matematika Singapura, sebagai yang paling tinggi, dengan nilai 564 poin. Kemudian, skor ilmu pengetahuan Indonesia tercatat 403 poin dan untuk membaca tercatat 397 poin. Perbandingannya adalah skor ilmu pengetahuan Singapura 556 poin dan skor membacanya 535 poin. Nah, jebloknya nilai matematika dan IPA pada unas SMP tahun ini mengonfirmasi hal itu. "Sekarang sudah lebih jujur, tetapi nilainya masih rendah, berarti anak-anak kita tidak cerdas." Menurut Indra, salah satu penyebab rendahnya nilai matematika atau penilaian PISA secara umum adalah metode pendidikan yang tidak sesuai. Dia mengatakan, saat ini pembelajaran yang diajarkan di sekolah hanya berada di tingkat rendah, yakni memahami dan menghafal saja. Indra menjelaskan, kemampuan kognitif itu terbagi atas enam tingkat. Mulai yang paling rendah menghafal, lalu memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, dan yang tertinggi adalah mencipta atau creating. Nah, dari tingkat kognitif itu, terang Indra, pembelajaran masih berada di level menghafal dan memahami. Ketika tahun ini soal unas matematika disisipi soal ujian <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/19/213858/kemendikbud-tunda-pengumuman-nilai-unas-smp" target="_blank">HOTS</a>, siswa menjadi kelabakan. Sebab, soal ujian HOTS itu menuntut siswa tidak sekadar hafal dan memahami rumus matematika, tapi juga memiliki kemampuan tingkat tinggi. "Yakni berpikir kritis, kreatif, serta mampu berinovasi," ujarnya. Untuk bisa memiliki kemampuan tingkat tinggi tersebut, guru harus membangun kemampuan logika bernalar siswa dalam pembelajaran sehari-hari di kelas. Sependapat dengan Indra, guru matematika di SMP Nasima Semarang Abdul Karim menyatakan bahwa soal HOTS menjadi momok. Soal-soal HOTS itu tidak bisa langsung dikerjakan dengan rumus yang sudah dihafal siswa. Tetapi harus dengan penalaran terlebih dahulu, kemudian baru menentukan rumus yang akan digunakan. Nah, persoalannya, selama ini anak-anak di sekolah maupun di bimbingan belajar (bimbel), khususnya menjelang unas, berlatih soal ujian tahun-tahun sebelumnya. Padahal, pada soal-soal ujian tahun sebelumnya, masih belum ada jenis <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/26/215606/pengakuan-mendikbud-atas-turunnya-nilai-unas-smp" target="_blank">soal HOTS</a>. "Hampir semua soal yang intinya hafal rumus, angka tinggal masuk-masukin, kemudian keluar jawabannya," ungkap dia kemarin. Karim menambahkan, munculnya soal HOTS yang tidak hanya menuntut hafalan rumus dan angka itu membuat guru dan siswa kaget. Dia juga mengatakan, di buku pegangan guru sehari-hari pun masih kurang tersedia soal-soal kategori HOTS. Namun, Karim optimistis tahun depan nilai matematika bisa naik. Sebab, guru maupun siswa sudah mendapatkan contoh-contoh soal HOTS untuk dipelajari. "Tahun ini menjadi pelajaran. Sebentar lagi pasti banyak beredar buku-buku persiapan unas yang menyiapkan soal HOTS," kata ketua bidang peningkatan guru Ikatan Guru Indonesia (IGI) itu.&nbsp;

Logika Siswa Rendah, Nilai Unas SMP Turun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/siswa-diminta-cari-nacl-dalam-bola-salju-kpai-itu-buat-anak-eropa_m_213868.jpeg" alt="Komisioner Bidang Pendidikan KPAI, Retno Listyarti meminta pemerintah memperhatikan dengan cermat terkait soal HOTS." width="100%">
<figcaption>Komisioner Bidang Pendidikan KPAI, Retno Listyarti meminta pemerintah memperhatikan dengan cermat terkait soal HOTS.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti menduga soal HOTS diambil dari Soal Programme for International Students Assessment (PISA). Sebab, ada soal-soal yang konteksnya tidak sesuai dengan Indonesia. Dirinya berulangkali menegaskan soal Higher Order Thinking Skills (HOTS) pada Ujian Nasional (UN) tidaklah harus sulit. Bahkan menurutnya, Kemendikbud cenderung menghindari soal L1 (hafalan) dan L2 (pemahaman) yang banyak dilatih guru dan memberi soal L3 (penalaran atau analisa). "Di Indonesia, pembelajaran tidak HOTS, hanya L1 mentok-mentok di L2. Jadi, anak tidak bisa jawab soal UN bukan bodoh atau tidak kerja keras. Tapi alat ukurnya salah," tegasnya di Gedung LBH Jakarta, Jumat (18/5). Dirinya menjelaskan pihaknya mendukung adanya soal HOTS, tetapi KPAI tetap mendesak soal HOTS yang implementatif dan kontekstual, dapat lebih mengarah ke kehidupan sehari-hari. "Soal HOTS harus kontekstual, yaitu sehari-hari seperti belajar teori di sekolah jadi anak dikasih soal HOTS bisa kerjakan. Kalau soal kemarin, anak disuruh mencari NaCl dalam 1 ton bola salju padahal Indonesia negeri tropis, kalau itu soal untuk anak Eropa, terangnya. "Jadi kami duga ini soal di PISA, dinilai bagus lalu diambil jadi soal UN" tegasnya. Dirinya pu merespon kabar bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menaikkan level soal HOTS. Sehingga, UN tidak akan mungkin disingkirkan sebab itu dapat menjadi hasil uji proses pembelajaran. "Nggak ada UN, nggak akan kiamat. Biarlah kelulusan ditentukan oleh pendidik yang lebih tau kemampuan siswa. Maka dari itu, pendidik yakni guru dan sekolah perlu dipersiapkan," tutur Retno yang juga mantan Kepala Sekolah itu. KPAI menyayangkan tanggapan Kemendikbud yang ingin menjadikan hasil UN sebagai syarat kelulusan. KPAI melihat, Kemendikbud melakukan hal tersebut sebagai tanggapan dari nilai UN 2018 yang menurun akibat peserta didik yang tidak mau belajar serius. "KPAI akan terus menerima pengaduan. Mereka (peserta UN) belajar, tapi pas ujian soal berbeda dengan yang dilatih. Itu pelanggaran anak. Bukan anak tidak belajar dengan kerja keras, tetapi soal yang diberikan memang keliru," pungkasnya.

Siswa Diminta Cari NaCl dalam Bola Salju, KPAI: Itu buat Anak Eropa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-hots-tetap-ada-di-dalam-ujian-unas-susulan-smp_m_210259.jpeg" alt="Daftar siswa peserta Unas SMP beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Daftar siswa peserta Unas SMP beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pendaftaran ujian nasional (unas) susulan jenjang SMP ditutup kemarin pukul 18.00. Unas susulan akan dilaksanakan pada 8-9 Mei. Pada ujian susulan ini masih terdapat Soal dengan standar higher order thinking skills (HOTS). Kepala Pusat Penilaian dan Pendidikan (Kapuspendik) Kemendikbud Muhamad Abduh menyatakan, setelah <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/03/209414/nilai-unbk-jeblok-dispendik-riau-soroti-sistem-hots" target="_blank">ujian susulan</a> tuntas, selanjutnya dilakukan proses scoring hingga 18 Mei. Kemudian, seluruh siswa SMP yang mengikuti unas tahun ini bisa mengetahui nilainya pada 23 Mei. Hingga berita ini ditulis, Abduh belum bisa memastikan berapa jumlah peserta <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/04/209655/hots-bukan-hanya-berbicara-soal-ujian" target="_blank">unas SMP</a> susulan tersebut. "Masih menunggu informasi dari help desk kabupaten, kota, dan provinsi," katanya. Sementara itu, Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang Suryadi menjelaskan bahwa soal yang akan diujikan pada unas susulan nanti tidak sama dengan ujian utama. "Namun, kisi-kisi dan jumlah soal sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) Unas 2018 yang dikeluarkan BSNP," ujarnya. Jumlah soal yang akan diujikan 40 hingga 50 butir. Waktu ujian yang diberikan 120 menit. Misalnya, soal bahasa Indonesia akan berjumlah 50 butir, matematika 40 butir, bahasa Inggris 50 butir, dan ilmu pengetahuan alam (IPA) 40 butir. Soal dengan standar <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/05/209991/hots-banyak-dikeluhkan-mendikbud-bakal-evaluasi-sistem-pendidikan" target="_blank">HOTS</a>, kata Bambang, juga akan muncul. "Jumlahnya sekitar 10 hingga 15 persen," ucapnya.

Soal HOTS Tetap Ada di Dalam Ujian Unas Susulan SMP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dianggap-belum-sesuai-penerapan-hots-di-unbk-diprotes_m_206667.jpeg" alt="Siswa SMA ketika mengikuti UNBK di Kalimantan Barat beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Siswa SMA ketika mengikuti UNBK di Kalimantan Barat beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mulai tahun ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberlakukan soal yang membutuhkan daya nalar tingkat tinggi atau yang disebut dengan istilah higher order thinking skills (HOTS) pada ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Tujuannya, meningkatkan kualitas ujian itu. Sebagai langkah awal, baru 10 persen dari jumlah soal yang didesain memerlukan daya nalar tinggi. Berikutnya, berdasar evaluasi, porsi soal HOTS itu dinaikkan secara bertahap. Berikut salah satu contoh soal <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/23/206661/26-juta-siswa-ikuti-unbk-smp-kemendikbud-terapkan-soal-hots" target="_blank">HOTS</a> untuk mata pelajaran matematika di unas SMA dua pekan lalu. OSIS suatu sekolah mengadakan pentas seni... panitia memilih gedung yang tempat duduk penontonnya berbentuk lingkaran enam baris. Banyaknya kursi pada masing-masing baris membentuk pola barisan tertentu. Jika pada baris pertama terdapat 25 kursi, baris kedua 35 kursi, baris ketiga 50 kursi, baris keempat 70 kursi, dan seterusnya, tentukanlah banyaknya seluruh tempat duduk pada gedung pertunjukan itu. Apa tanggapan para siswa? Saat diterapkan di UNBK SMA pada 9 hingga 12 April lalu, langsung terjadi kehebohan. Melalui media sosial, para peserta UNBK SMA mengungkapkan keluh kesah mereka. Sebagian besar menilai soal UNBK, terutama untuk mata pelajaran matematika, fisika, dan kimia bagi peserta UNBK jurusan IPA, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Sedangkan untuk peserta ujian jurusan IPS, soal yang dinilai tak sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan adalah matematika dan ekonomi. "Parah, soal UN matematikanya susah banget. Percuma belajar siang malam pagi sore, nggak ada yang keluar," ungkap akun Twitter @_putrilee. Akun lainnya, @anon2585, malah meminta Mendikbud mengerjakan soal matematika agar tahu susahnya soal <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/23/206666/sinkronisasi-ngadat-unbk-smp-di-malang-molor" target="_blank">UNBK</a> matematika pada tahun ini. "Coba Pak, sekali kali kerjain UN matematika yang sekarang, biar bapak tau betapa susahnya kita mengerjakan soal soal yang bapak kasih," keluhnya. Pakar pendidikan sekaligus praktisi pembelajaran abad ke-21 Indra Charismiadji mengatakan, HOTS merupakan konsep reformasi pendidikan yang dimulai pada abad ke-21. Tujuannya, proses pendidikan dapat mencetak sumber daya manusia yang mampu menghadapi revolusi industri 4.0. Pada era revolusi industri 4.0, sumber daya manusia tidak sebatas menjadi pekerja yang mengikuti perintah. "Tetapi juga memiliki keterampilan abad XXI," ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (22/4). Keterampilan abad ke-21 itu adalah manusia yang memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, berkolaborasi, berpikir kritis, dan mampu menyelesaikan masalah, lalu kreatif serta mampu berinovasi. Indra menerangkan, HOTS dilandasi taksonomi pembelajaran yang dicetuskan psikolog pendidikan asal Amerika Serikat Benjamin S. Bloom pada 1956. Taksonomi itu kemudian direvisi murid Bloom sendiri, yakni Lorin Anderson, pada 2001. Lorin mengelompokkan keterampilan berpikir atau kognitif manusia dari tingkat paling rendah ke paling tinggi. "Terdapat enam tingkat kemampuan berpikir tersebut," kata Indra. Dimulai dari level paling rendah, yakni menghafal, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, dan tingkat yang paling tinggi adalah mencipta. Pakar pendidikan sekaligus Ketua Litbang (Penelitian dan Pengembangan) Pengurus Besar PGRI Mohammad Abduhzen mengkritik penerapan HOTS. Menurut dia, sebelum pemerintah menerapkan HOTS ke UN, sebaiknya konsep dan praktik pembelajaran dibenahi dulu. HOTS, tegas dia, bukan mata pelajaran dan juga bukan soal ujian. "HOTS adalah tujuan akhir yang dicapai melalui pendekatan, proses, dan metode pembelajaran," ucapnya.&nbsp;

Dianggap Belum Sesuai, Penerapan HOTS di UNBK Diprotes

soal hots

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#soal hots

Berita Terkini