<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/02/WhatsApp-Image-2023-10-02-at-131622-3364567890.jpg" alt="Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 28 Kota Surabaya Jawa Timur menjadi pilot project atau proyek percontohan dalam penerapan sekolah inklusi atau mengakomodasi dan mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/013311579/daftar-tim-yang-dipastikan-lolos-ke-euro-2024-jerman-otomatis-lolos-menyisakan-tiga-tempat">Daftar Tim yang Dipastikan Lolos ke Euro 2024, Jerman Otomatis Lolos Menyisakan Tiga Tempat</a> "Sekolah harus menjadi ruang aman bagi anak, salah satunya dengan meminimalisasi perundungan atau bullying untuk mewujudkan sekolah ramah anak," kata Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya&nbsp;Yusuf Masruh dalam keterangannya di Surabaya, Rabu. Atas dasar itu, kata dia, SMPN 28 Surabaya meraih penghargaan dengan nilai tertinggi satuan pendidikan ramah anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen&nbsp;PPPA) belum lama ini. Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari berbagai program yang dijalankan oleh Pemkot Surabaya bersama seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) di Kota Pahlawan guna mewujudkan Kota Layak Anak Tingkat Dunia. Hasilnya, SMPN 28 Surabaya berhasil memenuhi standardisasi satuan pendidikan ramah anak dengan nilai tertinggi. "Alhamdulillah SMPN 28 mendapatkan nilai yang sempurna, nilainya 100. Karenanya, sekolah harus menjadi ruang aman bagi anak, salah satunya dengan meminimalisasi perundungan atau bullying untuk mewujudkan sekolah ramah anak," kata Yusuf. Ia menjelaskan, indikator penilaian yang dilakukan oleh Kemen&nbsp;PPPA RI meliputi komitmen antar warga sekolah, orang tua, masyarakat, camat, lurah, stakeholder, hingga kepolisian di wilayah setempat, terkait sikap dalam pelaksanaan anti bullying dan kekerasan seksual. Serta, toleransi kepada anak-anak inklusi karena mereka memiliki hak yang sama dalam mengakses pendidikan. Hal ini juga dikuatkan melalui kurikulum Merdeka yang tersambung dengan program Sekolahe Arek (Aman, Rekreatif, Edukatif, dan Kolaboratif) Suroboyo (SAS). "SAS ini terkait dengan pemberian tugas-tugas yang tidak sembarang44⁴an dan terorganisasi&nbsp;agar tuntas di sekolah. SAS ini juga menjadi ruang aman untuk mewujudkan sekolah ramah anak," katanya. Yusuf mengatakan, di Kota Surabaya, SMPN 28 menjadi sekolah pertama yang berhasil memenuhi standardisasi satuan pendidikan ramah anak dengan nilai tertinggi pada jenjang SMP pada tahun 2023. "Terkait penghargaan sekolah ramah anak ini pertama penghargaan tertinggi. Jadi tidak hanya komitmen, tetapi semuanya disediakan. Termasuk aturan yang dibuat sekolah dan pelaksanaan sekolah ramah anak," katanya. Oleh sebab itu, Pemkot Surabaya terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan guna memenuhi hak pendidikan sesuai kebutuhan dan model cara belajar anak. Selain itu, melalui kurikulum Merdeka, para guru akan terus mengedepankan pendidikan karakter anak. "Ini menjadi motivasi dan inspirasi untuk semua sekolah, bukan untuk meraih penghargaan tetapi agar melaksanakan kebiasaan positif dengan diupayakan terus-menerus. Harapannya bisa menjadi budaya positif di sekolah, lalu menjadi budaya kota bahkan budaya bangsa kita," katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Kota Surabaya Ida Widayanti mengatakan, SMPN 28 Kota Surabaya berhasil mendapat sertifikasi sekolah ramah anak. Tentunya hal ini turut mendukung Surabaya menjadi Kota Layak Anak Tingkat Dunia. "Bahkan Kota Surabaya melalui Forum Anak Surabaya (FAS) beberapa hari yang lalu telah meraih Atmaja Award untuk Forum Anak Kota/Kabupaten Terbaik se-Jawa Timur. Ke depan, kita akan terus mewadahi potensi mereka," kata Ida. Karena itu, kata dia, FAS turut membantu Pemkot Surabaya dalam menyosialisasikan dan mengedukasi pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak hingga di tingkat Balai RW. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013311588/bikin-bangga-pandawara-group-diundang-untuk-belajar-pengelolaan-sampah-dari-negara-terbersih-di-dunia">Bikin Bangga! Pandawara Group Diundang untuk Belajar Pengelolaan Sampah dari Negara Terbersih di Dunia</a> "Mereka turun di sekolah hingga Balai RW, dan terus bergerak melakukan itu. Jadi kolaborasi bersama FAS dan stakeholder terus dilakukan untuk mendorong Surabaya Kota Layak Anak Tingkat Dunia," katanya. (*)

Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 28 Kota Surabaya Jawa Timur menjadi pilot project atau proyek percontohan penerapan sekolah inklusi

SMP Negeri 28 Surabaya Jadi Pilot Project  Sekolah Inklusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/ptm-100-persen-surabaya.jpg" alt="BELAJAR DI KELAS: Murid SMPN 3 Surabaya mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM), Rabu (16/3). Pemkot Surabaya akan memberlakukan PTM 100 persen hari ini. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BELAJAR DI KELAS: Murid SMPN 3 Surabaya mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM), Rabu (16/3). Pemkot Surabaya akan memberlakukan PTM 100 persen hari ini. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – <a href="https://www.jawapos.com/tag/pembelajaran-tatap-muka/">Pembelajaran tatap muka</a> (PTM) di <a href="https://www.jawapos.com/tag/surabaya/">Surabaya</a> benar-benar digelar dengan kuota penuh hari ini (28/3). Sebab, jumlah siswa yang hadir dihitung 100 persen dari kapasitas ruang kelas. Teknis pembelajaran pun berlangsung sekaligus atau tanpa sesi.  Wali Kota Surabaya <a href="https://www.jawapos.com/tag/eri-cahyadi/">Eri Cahyadi</a> mengatakan, format PTM 100 persen diterapkan untuk semua jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya. Mulai PAUD, TK, SD, hingga SMP. Semua lembaga wajib mengantongi izin orang tua siswa. Kebijakan itu ditempuh setelah Kota Pahlawan berstatus PPKM level 1.  ”Bismillah, besok (hari ini, Red) kita akan gelar <a href="https://www.jawapos.com/tag/pembelajaran-tatap-muka/">PTM</a> 100 persen. Tentu harus dengan persetujuan wali murid,’’ kata Eri Minggu (27/3).  Dia berharap PTM 100 persen bisa berjalan dengan menyenangkan. Dengan begitu, siswa dapat kembali berinteraksi dengan teman-temannya.  Dengan sekolah tatap muka, transfer ilmu dari guru kepada siswa juga akan lebih maksimal. Tentu saja sambil mematuhi <a href="https://www.jawapos.com/tag/protokol-kesehatan/">protokol kesehatan</a> (prokes) secara ketat dan disiplin.  Kepala <a href="https://www.jawapos.com/tag/dinas-pendidikan-surabaya/">Dinas Pendidikan</a> (Kadispendik) Surabaya <a href="https://www.jawapos.com/tag/yusuf-masruh/">Yusuf Masruh</a> memastikan semua satuan pendidikan siap menyongsong PTM secara normal mulai hari ini. Sosialisasi sudah disampaikan ke seluruh lembaga. Yakni, 2648 PAUD dan TK, 634 SD, dan 325 jenjang SMP. Sejauh ini tidak ada keberatan dari sekolah untuk menggelar PTM secara normal. ”Insya Allah, semua sekolah siap,’’ kata Yusuf.  Ada beberapa poin yang ditekankan dalam surat edaran itu. Di antaranya, sekolah harus mendapatkan izin dari orang tua siswa. Jika tidak, siswa boleh mengikuti pembelajaran secara daring. Berikutnya, durasi belajar di sekolah paling banyak enam jam pelajaran per hari.  Untuk jenjang SMP, misalnya, setiap materi mata pelajaran berlangsung selama 30 menit. Dengan demikian, total waktu PTM yang dihabiskan dalam sehari adalah 180 menit atau 3 jam. Dengan relaksasi pergantian pelajaran selama 10 menit per mapel.  Untuk jenjang SD, setiap materi mata pelajaran berlangsung 25 menit. Artinya, total waktu PTM berlangsung 150 menit atau 2,5 jam per hari. ”Kita juga sesuaikan dengan kondisi setiap sekolah,’’ tegasnya.  Yusuf optimistis PTM 100 persen dalam satu sesi bisa berjalan sesuai harapan. Menurut dia, sekolah sudah sangat terbiasa dengan pelaksanaan tatap muka. Saat ini hanya butuh penyesuaian dengan jumlah kapasitas siswa. Sebelumnya, sekolah-sekolah di Surabaya pernah menggelar PTM 100 persen dengan pola dua sesi.  Kapasitas siswa per sesi 50 persen. Itu dilakukan pada 10 Februari lalu. Namun, kemudian format PTM berubah karena terjadi kerumunan. ’’PTM sudah sering kita lakukan. Sekolah hanya menyesuaikan kapasitas anak,’’ papar <a href="https://www.jawapos.com/tag/yusuf-masruh/">Yusuf</a>.  Kepala <a href="https://www.jawapos.com/tag/smpn-28-surabaya/">SMPN 28</a> Triworo Parnoningrum mengatakan, pihaknya siap menggelar PTM 100 persen hari ini. Berbagai persiapan pun dilakukan. Sekolah, kata dia, sudah melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa. Sarana-prasarana juga dimatangkan. Termasuk penguatan siswa untuk lebih disiplin prokes. Pihaknya juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerumunan. ’’Kami menetapkan titik antar dan jemput. Dan jeda waktu datang dan pulang agar tak terjadi penumpukan,’’ ujar Triworo.  Sementara itu, pengamat pendidikan dan relawan <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a> Sita Pramesthi punya pandangan berbeda. Menurut dia, pelaksanaan PTM 100 persen sebaiknya dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri. Sembari mengamati kasus Covid-19. ”Bisa jadi setelah hari raya kasus kembali melonjak,’’ ujarnya.  Sita berharap pemerintah mempertimbangkan dengan matang serta tidak tergesa-gesa untuk melaksanakan PTM 100 persen. ”Dengan adanya kelonggaran saat ini jangan sampai terlena. Tidak semua pintu harus dibuka bersamaan,’’ tuturnya.  Dia turut menekankan perlunya disiplin prokes dan capaian vaksinasi minimal dosis kedua bagi murid. Peran guru dan orang tua untuk selalu mengingatkan prokes juga dinilai penting. ”Masih ditemui murid-murid yang abai dengan prokes. Melepas masker misalnya,’’ kata Sita.  MAKLUMAT DISPENDIK TENTANG PTM 100 PERSEN  - Jumlah peserta didik 100 persen dari kapasitas ruang kelas.  - Siswa yang ikut PTM mendapat izin orang tua.  - Lama belajar paling banyak enam jam pelajaran per hari.  - Setiap siswa mendapat pelayanan pembelajaran sesuai kondisi masing-masing.  Sekolah dalam Angka  - 2.648 PAUD, TK  - 285 SD negeri  - 349 SD swasta  - 63 SMP negeri  - 262 SMP swasta  Sumber: Reportase Jawa Pos

Hari Ini PTM 100 Persen di Surabaya, Wajib Dapat Persetujuan Orang Tua

SMPN 28 Surabaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#SMPN 28 Surabaya

Berita Terkini

SMP Negeri 28 Surabaya Jadi Pilot Project Sekolah Inklusi

Hari Ini PTM 100 Persen di Surabaya, Wajib Dapat Persetujuan Orang Tua

Download Aplikasi JawaPos.com