<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/17/Screenshot_20250917_114048_Instagram-1-2620615745.jpg" alt="Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih Sumatra Selatan Roni Ardiansyah berpamitan pada guru dan siswa di sekolahnya. Kini, ia tak jadi dicopot dan bisa kembali bekerja. (Instagram @smpn1prabumulih)" width="100%">
<figcaption>Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih Sumatra Selatan Roni Ardiansyah berpamitan pada guru dan siswa di sekolahnya. Kini, ia tak jadi dicopot dan bisa kembali bekerja. (Instagram @smpn1prabumulih)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dunia pendidikan di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, diguncang isu pencopotan Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah. Keputusan yang diumumkan pada Senin (15/9) itu memicu kehebohan publik lantaran dilakukan tanpa alasan yang jelas, padahal Roni dikenal sebagai kepala sekolah berprestasi dengan banyak terobosan kreatif. Kasus ini dengan cepat berubah menjadi sorotan nasional setelah muncul spekulasi bahwa pencopotan Roni berhubungan dengan insiden tegurannya terhadap anak seorang pejabat daerah yang memarkir mobil di lapangan sekolah.&nbsp;Lapangan itu biasanya dipakai murid untuk kegiatan ekstrakurikuler. Berikut fakta-fakta yang sudah JawaPos.com rangkum terkait pencopotan Kepala SMPN 1 Prabumulih yang viral di media sosial: <h3>1. Video Perpisahan yang Viral</h3> Kabar pencopotan Roni pertama kali meledak di media sosial lewat video perpisahan yang diunggah akun Instagram @awreceh.id. Dalam video tersebut, Roni tampak menitikkan air mata saat berpamitan dengan siswa-siswanya. Momen haru itu segera memantik simpati publik. Banyak warganet menilai keputusan mutasi ini tidak masuk akal mengingat Roni telah membawa SMPN 1 Prabumulih menorehkan banyak prestasi. <h3>2. Klarifikasi yang Kontradiktif</h3> Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prabumulih mencoba menenangkan publik. Kepala Dinas, Darmadi, menyebut mutasi kepala sekolah merupakan hal wajar demi penyegaran organisasi.&nbsp; Ia menegaskan pencopotan Roni tidak ada kaitannya dengan kasus teguran terhadap anak pejabat. Namun, penjelasan berbeda justru datang dari Wali Kota Prabumulih, H. Arlan. Dalam konferensi pers, ia menegaskan kabar pemecatan Roni adalah hoaks.&nbsp; Arlan bahkan menyebut hanya menegur Roni terkait masalah lain di sekolah, yakni dugaan pesan tidak pantas dari seorang guru kepada murid. Guru itulah yang dipindahkan, bukan Roni. Alih-alih meredakan situasi, pernyataan Arlan malah menambah kebingungan. Publik menilai ada kontradiksi antara fakta lapangan, klarifikasi dinas, dan bantahan wali kota.&nbsp; Akibatnya, kecurigaan bahwa pencopotan ini bermuatan intervensi pejabat daerah semakin menguat. <h3>3. Roni Kembali ke Jabatan Asal, tak jadi Dicopot</h3> Dramanya berakhir cepat. Ajudan Presiden Prabowo Subianto, Rizky Irmansyah, mengumumkan lewat akun Instagram bahwa pencopotan Roni dibatalkan.&nbsp; Roni akan kembali menjabat sebagai kepala SMPN 1 Prabumulih, begitu pula seorang satpam yang sempat diberhentikan dari sekolah tersebut. &ldquo;Sudah selesai ya, kepala sekolahnya akan kembali bertugas ke sekolah asal, dan satpamnya juga akan kembali bertugas di sekolah asal,&rdquo; tulis Rizky, Selasa (16/9) malam. Keputusan ini disambut lega oleh para siswa dan orang tua murid. Banyak yang menganggapnya sebagai kemenangan moral atas praktik kekuasaan yang tidak transparan. <h3>4. Cermin Buram Tata Kelola Pendidikan</h3> Kasus Roni Ardiansyah membuka diskusi lebih luas tentang problem tata kelola pendidikan di daerah. Pencopotan mendadak tanpa dasar yang jelas menimbulkan pertanyaan: sejauh mana pejabat daerah bisa mengintervensi sekolah demi kepentingan pribadi? Polemik ini bukan hanya soal jabatan seorang kepala sekolah, tetapi juga menyangkut integritas birokrasi dan kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan.&nbsp; Publik kini menunggu apakah kasus ini menjadi titik balik bagi pemerintah daerah untuk lebih transparan, atau sekadar episode viral yang akan cepat dilupakan.

Kepala SMPN 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, dicopot tanpa alasan jelas, memicu kontroversi di kalangan publik. Kini jabatannya dikembalikan.

Fakta-fakta Polemik Pencopotan Kepala SMPN 1 Prabumulih Sumatra Selatan: Dugaan Intervensi Pejabat, Viral, hingga Kembali Bekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/17/Screenshot_20250917_111422_Instagram-1-1834304178.jpg" alt="Sempat viral, Kepsek SMPN 1 Prabumulih nangis saat berpamitan dengan para siswa. (Instagram @smpn1prabumulih)" width="100%">
<figcaption>Sempat viral, Kepsek SMPN 1 Prabumulih nangis saat berpamitan dengan para siswa. (Instagram @smpn1prabumulih)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polemik pencopotan Roni Ardiansyah dari jabatan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabumulih, Sumatera Selatan, berakhir dengan keputusan pembatalan. Roni dipastikan kembali memimpin sekolah tersebut setelah kasus ini menuai perhatian publik. Kabar pembatalan pencopotan itu disampaikan langsung oleh Rizky Irmansyah, ajudan Presiden Prabowo Subianto, melalui unggahan di akun Instagramnya @rizky_irmansyah, Selasa (16/9). &ldquo;Sudah selesai ya. Kepala sekolahnya akan kembali bertugas ke sekolah asal. Dan satpam yang juga akan kembali bertugas di sekolah asal,&rdquo; tulis Rizky. <h2>Isu Pencopotan dan Viral di Media Sosial</h2> Kasus ini bermula ketika video Roni menangis usai dicopot dari jabatannya beredar luas di media sosial. Narasi yang menyertai video menyebut pencopotan terjadi karena Roni menegur anak Wali Kota Prabumulih, Arlan, yang membawa mobil ke sekolah. Isu ini segera menuai simpati publik, terutama karena menyangkut etika pendidikan dan dugaan intervensi kekuasaan. Netizen ramai-ramai menyoroti apakah jabatan kepala sekolah bisa dicabut hanya karena berani menegur anak pejabat. Roni kemudian meluruskan kabar tersebut. Ia menegaskan pencopotan dirinya tidak ada kaitan dengan anak Wali Kota, melainkan karena adanya kebijakan yang dianggap salah. Sementara itu, Wali Kota Arlan juga membantah keras tudingan bahwa dirinya mencopot kepala sekolah hanya karena persoalan anaknya. &ldquo;Tidak ada pencopotan, hanya teguran saja. Anak saya juga tidak pernah membawa mobil ke sekolah,&rdquo; tegas Arlan. Arlan sekaligus membantah kabar lain yang menyebut satpam sekolah ikut dikeluarkan karena menegur anaknya. Meski polemik sudah dinyatakan selesai, kasus ini menyingkap persoalan lebih besar dalam dunia pendidikan: campur tangan politik dan kekuasaan dalam urusan sekolah.&nbsp; Kasus Roni seolah menjadi contoh bagaimana isu kecil di lingkungan sekolah bisa berkembang menjadi kontroversi nasional ketika bersentuhan dengan elite lokal. Kini, Roni dan satpam sekolah kembali bertugas. Namun, jejak polemik ini masih menyisakan pertanyaan publik soal transparansi kebijakan pendidikan dan sejauh mana pejabat boleh mencampuri urusan sekolah. &nbsp;

Polemik pencopotan Roni Ardiansyah sebagai Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih berakhir dengan keputusan pembatalan, Roni kembali memimpin.

Kepala SMPN 1 Prabumulih Sumatra Selatan Batal Dicopot Setelah Sempat Viral Berkonflik dengan Wali Kota Prabumulih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/17/70vcq8MsDxVJEIKDYb0HM6rED6bHZn3MtJ8FQ0YU-1-2386525182.jpg" alt="Wali Kota Prabumulih, Arlan, didampingi pegawai Pemkot Prabumulih mengklarifikasi viralnya pencopotan Kepala Sekolah SMPN 1 Prabumulih yang diduga akibat tegur anaknya. (Instagram @cak.arlan_official)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Prabumulih, Arlan, didampingi pegawai Pemkot Prabumulih mengklarifikasi viralnya pencopotan Kepala Sekolah SMPN 1 Prabumulih yang diduga akibat tegur anaknya. (Instagram @cak.arlan_official)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wali Kota Prabumulih, Arlan, akhirnya buka suara terkait isu pencopotan Kepala SMPN 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, yang ramai diperbincangkan di media sosial. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Roni dicopot lantaran menegur anak sang wali kota yang membawa mobil ke sekolah. Isu ini sontak memicu perhatian publik, bahkan pengacara kondang Hotman Paris ikut menyoroti kasus tersebut dan meminta pemerintah pusat turun tangan. Melalui unggahan di akun Instagram resminya, @cak.arlan_official, yang tak lagi bisa dikomentari, Arlan menegaskan kabar pencopotan Roni tidak benar. Ia mengaku memang memanggil Roni, namun bukan untuk mencopot jabatannya. &ldquo;Saya sebagai Wali Kota Prabumulih meminta maaf kepada Pak Roni dan seluruh masyarakat. Terkait kabar pencopotan itu hoaks. Pak Roni belum saya pindahkan,&rdquo; kata Arlan dalam unggahan, Selasa (16/9). Arlan menjelaskan, pemanggilan tersebut dilakukan karena adanya sejumlah masalah internal sekolah yang membuat kenyamanan siswa terganggu. Salah satunya terkait kasus seorang guru yang terlibat percakapan tak pantas dengan siswi. Guru tersebut, menurutnya, sudah dipindahkan sejak pekan lalu. &ldquo;Saya baru menegur Pak Roni agar lebih berbenah. Jangan sampai kasus serupa terjadi lagi. Jadi bukan soal anak saya,&rdquo; tegas Arlan. Arlan juga menepis isu bahwa anaknya kerap membawa mobil pribadi ke sekolah. Ia menegaskan, kabar tersebut sama sekali tidak benar. &ldquo;Anak saya selalu diantar, tidak pernah bawa mobil sendiri. Jadi isu itu murni hoaks. Tapi kalau isu ini dianggap kesalahan, saya sekali lagi minta maaf kepada Pak Roni dan masyarakat Prabumulih,&rdquo; ujarnya. Sebelumnya, kabar pencopotan Roni pertama kali viral setelah beredar video perpisahan di SMPN 1 Prabumulih. Narasi yang berkembang menyebutkan, peristiwa itu berkaitan dengan teguran kepada anak pejabat yang membawa mobil ke sekolah dan parkir di lapangan olahraga. Meski sudah dibantah, isu tersebut telanjur menyebar luas di media sosial. Sejumlah pengamat bahkan mendesak aparat kepolisian menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, Hotman Paris melalui akun Instagram pribadinya meminta Menteri Dalam Negeri hingga Gubernur Sumatera Selatan untuk menindaklanjuti kasus ini. Serta memastikan jabatan Kepala SMPN 1 Prabumulih tidak dicabut semena-mena. Di sisi lain, masyarakat menilai kejadian ini menjadi bukti betapa rentannya dunia pendidikan terhadap intervensi politik maupun kekuasaan. Mereka berharap polemik ini segera diselesaikan secara transparan agar tidak mengganggu iklim belajar di sekolah.

Wali Kota Prabumulih, Arlan, menegaskan isu pencopotan Kepala SMPN 1, Roni Ardiansyah, adalah hoaks dan meminta maaf kepada masyarakat.

Wali Kota Prabumulih Arlan Bantah Copot Kepala SMPN 1 Prabumulih Gara-Gara Tegur Anaknya yang Bawa Mobil ke Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/17/New-Project-85-2681741639.jpg" alt="Kepala SMPN 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, berpamitan kepada para siswa usai dipastikan dimutasi dari jabatannya, diduga karena menegur anak wali kota Prabumulih. (Instagram @smpn1prabumulih)" width="100%">
<figcaption>Kepala SMPN 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, berpamitan kepada para siswa usai dipastikan dimutasi dari jabatannya, diduga karena menegur anak wali kota Prabumulih. (Instagram @smpn1prabumulih)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pencopotan Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih Sumatra Selatan Roni Ardiansyah, memicu kontroversi di tengah masyarakat. Mutasi mendadak itu dikaitkan dengan sikap tegas Roni yang menegur seorang siswa SMP membawa kendaraan bermotor ke sekolah, yang belakangan disebut-sebut sebagai anak Wali Kota Prabumulih. Isu ini menjadi sorotan publik setelah video kejadian tersebut beredar luas di media sosial. Warganet mempertanyakan apakah mutasi ini murni bagian dari rotasi jabatan atau justru bentuk tekanan karena keberanian kepala sekolah menegakkan aturan. Pengamat pendidikan Sumatera Selatan, Suherman, menilai teguran yang diberikan kepala sekolah adalah langkah tepat dan semestinya diapresiasi. &ldquo;Jika benar pencopotan ini karena menegur siswa yang melanggar aturan, maka sangat disayangkan. Kepala sekolah seharusnya mendapat dukungan, apalagi dari orang tua siswa yang notabene seorang pejabat publik,&rdquo; tegas Suherman, Selasa (16/9). Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya ketegasan aparat kepolisian. Menurut aturan, siswa SMP yang masih di bawah umur memang dilarang mengendarai kendaraan bermotor. &ldquo;Polisi, khususnya Polres Prabumulih, harus menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Jangan ada perlakuan istimewa hanya karena orang tuanya pejabat daerah,&rdquo; ujarnya. Kasus ini mempertebal perbincangan mengenai campur tangan kekuasaan dalam dunia pendidikan. Bagi sebagian masyarakat, pencopotan Roni dianggap sebagai sinyal buruk bagi para pendidik yang berusaha menegakkan disiplin di sekolah. Suherman menambahkan, publik patut mempertanyakan dan mengawasi alasan resmi mutasi ini. &ldquo;Kalau memang sekadar penyegaran jabatan, kenapa momennya bertepatan dengan insiden ini? Itu yang membuat publik bertanya-tanya,&rdquo; katanya. Sebelumnya, Roni diduga dicopot usai menegur seorang siswa yang kedapatan membawa mobil ke sekolah. Padahal aturan jelas melarang penggunaan kendaraan bermotor bagi pelajar SMP.&nbsp; Sialnya, siswa tersebut ternyata anak dari Wali Kota Prabumulih, Arlan. Sang murid disebut-sebut tidak terima dengan teguran itu, lalu mengadu kepada orang tuanya.&nbsp; Tidak lama berselang, Roni dipindahkan dari jabatannya. Bahkan satpam sekolah yang ikut berperan menegur pun mengalami nasib serupa. Momen haru perpisahan Roni dengan para siswa terekam dalam sebuah video yang beredar luas. Dalam tayangan itu, ia tampak menangis saat disalami satu per satu oleh muridnya.&nbsp;

Pencopotan Kepala SMP Prabumulih, Roni Ardiansyah, akibat menegur siswa pelanggar aturan, memicu kontroversi di masyarakat.

Kepala SMPN 1 Prabumulih Sumatra Selatan Dicopot Diduga Gara-Gara Tegur Anak Wali Kota, Ini Tanggapan Pengamat Pendidikan