<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/22/1000213856-390722666.jpg" alt="Kasatreskrim Polres Blitar AKP Momon Suwito Pratomo di Blitar. (Polres Blitar/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kasatreskrim Polres Blitar AKP Momon Suwito Pratomo di Blitar. (Polres Blitar/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Aparat Kepolisian Resor Blitar masih mendalami kasus perundungan yang terjadi pada seorang pelajar di sebuah sekolah menengah pertama negeri (SMPN) di Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Kasatreskrim Polres Blitar AKP Momon Suwito Pratomo menyatakan, telah mengidentifikasi sedikitnya 14 nama siswa yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan itu. &rdquo;Kami terus mendalami kasus ini dan telah mengidentifikasi sedikitnya 14 nama siswa yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan tersebut. Seluruh terduga pelaku merupakan siswa aktif dari sekolah itu, dari kelas tujuh hingga kelas sembilan,&rdquo; kata Momon Suwito Pratomo seperti dilansir dari Antara di Blitar. Dia menambahkan, dari hasil pemeriksaan sementara motif awal diduga karena adanya tindakan saling melakukan perundungan di antara sesama siswa. Kemudian berujung pada aksi balas dendam secara brutal. Pihak kepolisian juga melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), Dinas Pendidikan, serta Dinas Sosial Kabupaten Blitar, dalam penanganan kasus ini. Sebab pelaku dan korban masih berstatus anak di bawah umur. Polisi juga secepatnya melakukan gelar perkara masalah ini untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Pihaknya menambahkan, dari sekolah juga telah berupaya melakukan mediasi antara kedua belah pihak yang dilaksanakan pada Sabtu (19/7), dengan melibatkan wali siswa, perangkat desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa. Namun, mediasi belum membuahkan kesepakatan damai. Mediasi lanjutan kemudian dilakukan lagi. Dia menegaskan, kasus ini menjadi peringatan keras terhadap pentingnya pengawasan terhadap interaksi siswa di lingkungan sekolah. Terutama pada masa-masa krusial seperti masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS). &rdquo;Kami bersama pemangku kebijakan terkait akan mengawal kasus ini secara transparan demi menjamin keadilan dan perlindungan terhadap anak,&rdquo; tandas Momon Suwito Pratomo. Peristiwa perundungan itu viral di media sosial dan terjadi pada Jumat (18/7) sekitar pukul 08.00 WIB di area belakang kamar mandi sekolah sebuah SMPN di Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Korban merupakan siswa kelas tujuh berinisial WV, 12. Yang bersangkutan mengaku menjadi korban perundungan dan kekerasan fisik yang dilakukan sekelompok siswa dari kelas 7-9. Insiden bermula saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah berlangsung. Korban dipanggil kakak kelas dan diajak menuju ke belakang kamar mandi sekolah. Di lokasi tersebut, korban mendapati sekitar 20 siswa lain telah berkumpul dan mulai melontarkan olok-olokan secara verbal. Tak berselang lama, seorang siswa kelas delapan berinisial NTN memulai aksi kekerasan dengan memukul pipi kiri korban dan menendang perutnya.

Polres Blitar masih dalami kasus perundungan yang terjadi pada seorang pelajar di sebuah SMPN di Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar

Polisi Blitar Identifikasi 14 Pelajar Diduga Terlibat Perundungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/17/Nielma-Palamba-darwin-fatir-3500588442.jpg" alt="Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Makassar Nielma Palamba. (Darwin Fatir/Antara)" width="100%">
<figcaption>Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Makassar Nielma Palamba. (Darwin Fatir/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ribuan siswa sekolah menegah pertama negeri (SMPN) di 16 sekolah negeri diduga tidak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dispendik melaporkan masalah itu ke Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek). &rdquo;Kami sudah melaporkan dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar siswa yang belum terdata dapat segera di input ke dalam sistem Dapodik sebelum batas waktu 31 Januari 2025,&rdquo; ujar Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dispendik Makassar Nielma Palamba seperti dilansir dari Antara di Makassar, Jumat (17/1). Dari data yang diterima, sebanyak 1.323 siswa yang tidak terdaftar pada sistem Dapodik Dispendik Makassar, baik yang akan lulus tahun ini terancam tidak menerima ijazah resmi maupun siswa yang diterima tahun ajaran 2023/2024 dianggap ilegal. Meski demikian, lanjut dia, pihaknya sedang mengurus masalah tersebut untuk cepat diselesaikan. Sebab jika hal ini terus dibiarkan, para siswa terancam tidak menerima rapor maupun ijazah resmi. &rdquo;Solusi kedua, kami akan memindahkan siswa ke sekolah lain tapi masih dalam satu zonasi di wilayah itu. Tetapi ini perlu persetujuan wali siswa ataupun orang tua siswa,&rdquo; ujar Nielma Palamba. Nielma mengatakan, kondisi itu diduga karena kelebihan kapasitas rombongan belajar (rombel) di beberapa sekolah negeri yang dimasukkan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sehingga berdampak pada kuota siswa melebihi dari jumlah data di Dapodik. &rdquo;Kita berupaya mengakomodir ini, meskipun seharusnya tidak diperbolehkan karena melebihi kapasitas rombel. Kalau idealnya, satu rombel untuk SMP negeri diisi maksimal 32 orang siswa. Tetapi yang ada saat ini sampai 50 siswa per rombel,&rdquo; ungkap Nielma Palamba. Selain itu pihaknya telah melaporkan perkembangan kepada Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto untuk mencari jalan keluar. Sebelumnya Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengungkapkan persoalan itu baru diketahui setelah salah seorang kepala sekolah melaporkan adanya permasalahan tersebut. &rdquo;Awalnya ini ada kepala sekolah melapor ke saya mengungkap masalah, ada dua ribuan siswa (tak terdaftar) ilegal. Setelah kita cek, yang tidak terdaftar dalam Dapodik itu sekitar seribu-an lebih siswa,&rdquo; ucap Moh Ramdhan Pomanto. Dia menyebutkan data yang tidak masuk Dopodik mayoritas dari jalur solusi, dari tiga jalur yang disiapkan masing-masing Prestasi, Zonasi, dan Solusi. &rdquo;Saya kaget, tiba-tiba banyak begitu (siswa tidak terdaftar). Pelapor itu orang yang mau pensiun, dia bilang ada masalah besar ini Pak Wali. Ini pun saya tidak pernah dapat laporan resmi, itu yang saya suruh usut,&rdquo; papar Moh Ramdhan Pomanto. Praktik ilegal tersebut diduga terjadi sejak tahun ajaran 2021 hingga 2024, saat Kepala Disdik Kota Makassar kala itu dijabat Muhyiddin Mustakim. Dia telah dinonaktifkan pada 30 Desember 2024 karena diduga melanggar netralitas Aparatur Negeri Sipil (ASN) saat Pilkada 27 November 2024. Selain itu, terjadi musibah kebakaran Kantor Dispendik Makassar di Jalan Anggrek Raya pada Sabtu (11/1) dini hari. Sejumlah ruangan seperti ruangan keuangan, ruangan data, hingga aula pada gedung tersebut hangus terbakar. &rdquo;Saya sudah laporkan masalah ini ke Kemdiktisaintek dan dia (Muhyiddin) harus tanda tangan dalam surat pernyataan bertanggung jawab pada persoalan itu. Kurang ajar ini, dia tidak pernah lapor kita ada begini. Ini saya temukan sendiri masalahnya,&rdquo; ungkap Moh Ramdhan Pomanto.

Ribuan siswa SMP di 16 sekolah negeri diduga tak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Makassar

Ribuan Siswa SMP di 16 Sekolah Negeri Diduga Tak Terdaftar Dalam Dapodik, Dispendik Makassar Lapor ke Kemendiktisaintek  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/25/WhatsApp-Image-2024-04-24-at-205153-2920062392.jpeg" alt="Ilustrasi polisi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim&nbsp;Jatanras Polrestabes Makassar menangkap&nbsp;empat orang pelaku penganiayaan siswa SMPN 55 Barombong berinisial MFP, 14. Peristiwa itu terjadi di Jalan Taman Saul&nbsp;Tanah, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. &rdquo;Ada empat pelaku dan semua di bawah umur. Mereka diamankan di rumah masing-masing,&rdquo; ujar Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar Komisaris Polisi&nbsp;Devi Sudjana&nbsp;seperti dilansir dari Antara di Makassar. Dari keterangan pelapor MFP, kejadian berawal saat korban pulang dari sekolah pada Senin (22/4). Tiba-tiba didatangi para pelaku berjumlah enam orang. Mereka langsung menganiaya korban dengan cara menendang dan memukul. Dari hasil interogasi, empat pelaku itu mengakui telah menganiaya korban dengan cara menendang dan memukul. Hal tersebut dikuatkan berdasar dari rekaman kamera pengawas (CCTV) milik warga di lokasi kejadian. &rdquo;Rekaman CCTV aksi penganiayaan itu diamankan polisi sebagai&nbsp;barang bukti, juga&nbsp;seragam yang dikenakan korban. Kasus diserahkan ke Unit&nbsp;Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar,&rdquo; papar Sudjana. Kepala Sub-Unit 1 Lidik IV Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar Inspektur Polisi Dua&nbsp;Rahmatia mengatakan, para pelaku&nbsp;sudah berada di Polrestabes Makassar. Mereka sedang menjalani pemeriksaan khusus anak berkonflik dengan hukum. &rdquo;Kekerasan terhadap anak ini pelakunya ada empat orang, tetapi lima di sini. Satu itu saksi tidak melakukan (pemukulan), jadi dia sebagai saksi inisialnya F. Korban inisial MFP, kejadian pada pukul 10.00 wita, pada 22 April 2024,&rdquo; tutur Rahmatia. Dari empat orang pelaku tersebut, tiga orang berstatus pelajar dan satu orang lainnya tidak sekolah. Mereka masing-masing berinisial SW, 17; RN, 15; FT, 14; dan RZ, 14. Dia menjelaskan, motifnya adalah balas dendam. Sebab, salah satu terlapor diduga sering dipalak korban, kemudian mengadu ke temannya. Mereka berteman empat orang kemudian&nbsp;ingin balas dendam dan saat itulah waktu kejadiannya. &rdquo;Berawal dari situ karena memang dia sering dipajaki (dipalak) diejek-ejek sehingga itu yang membuat tambah marah ini temannya, kesal hingga terjadi penganiayaan secara bersama sama,&rdquo; terang Rahmatia. Sedangkan untuk kondisi korban, telah diambil keterangannya dan sudah bisa beraktivitas. Sedangkan untuk hasil visum dari rumah sakit belum diterima polisi. Kendati pelakunya masih berstatus anak, lanjut Rahmatia, tetap diproses sesuai aturan anak berhadapan hukum dan harus dikedepankan proses hukumnya. &rdquo;Tetap kita terapkan sama pelaku dewasa, pelaku anak tetap sama pasal yang diterapkan juga sama di Pasal 80 KUHP, kemudian ancaman hukuman tiga tahun enam bulan penjara. Cuma kalau anak berhadapan dengan hukum, kita terapkan peradilan anak, tetap kita kedepankan itu,&rdquo; ujar Rahmatia. &rdquo;Kemudian, ini untuk kepentingan terbaik buat anak, ada hak-hak anak tetap kita kedepankan. Kita tunggu hasilnya karena mereka pasti ada pendamping dari Bapas, itu yang kami belum menyurat lagi ke Bapas. Menunggu hasil semuanya itu, baru kami lakukan untuk RJ-nya (restorative&nbsp;justice),&rdquo; tambah dia.

Polrestabes Makassar tangkap empat pelaku penganiayaan siswa SMP di Jalan Taman Saul Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Polisi Tangkap Empat Pelaku Penganiayaan Siswa SMP di Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/SMPN-PRAMBON.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sidoarjo yerus berupaya membangun sekolah baru. Kali ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo menyiapkan lahan untuk pembangunan SMPN 2 Prambon berjalan mulus. Pemilik lahan seluas 1 hektare di Desa Kajartengguli, Kecamatan Prambon, sudah menyatakan kesediaan untuk menjualnya kepada pemkab. Saat ini dinas dikbud menyiapkan appraisal atau penghitungan nilai lahan tersebut.  Kepala Dinas Dikbud Pemkab Sidoarjo Tirto Adi menjelaskan, kemarin (23/9) pihaknya mengirimkan kerangka acuan kerja (KAK) dan harga perkiraan sendiri (HPS) kepada pejabat pengadaan untuk melelang konsultan appraisal.  Nanti pemenang lelang yang melakukan appraisal lahan di sana. Appraisal oleh konsultan appraisal itu bakal disesuaikan nilai jual objek pajak (NJOP) dan harga pasaran lahan di sana. Jadi, harganya tidak terlampau mahal maupun murah.  ”Setelah appraisal dilakukan, nanti hasilnya disampaikan kepada pemilik lahannya,” kata Tirto. Meski appraisal baru akan dilakukan, Tirto menjelaskan bahwa pihaknya sudah menemui pemilik lahan. Total, ada enam pemilik di lahan yang berada tepat di belakang kantor Koramil Prambon tersebut.  ”Sudah ada lampu hijau dari mereka. Mereka berkenan. Lahannya juga tidak bermasalah,” ungkap Tirto. Artinya, tidak ada tumpang-tindih kepemilikan atas lahan tersebut. ”Sertifikat hak miliknya juga ada,” lanjutnya.  Begitu harga hasil appraisal disepakati pemilik, lahan bisa langsung dibayar Pemkab Sidoarjo. Anggaran Rp 7,6 miliar sudah disiapkan untuk pembebasan lahan yang kini masih berupa lahan pertanian tebu tersebut. Karena itu, Tirto menilai prosesnya tidak akan lama. ”Karena targetnya tahun ini pengadaan lahannya tuntas sehingga tahun depan sudah mulai dibangun 10 kelas dulu di sana,” jelas Tirto.  Dia menyatakan, penentuan lahan di lokasi itu sudah sesuai dengan feasibility study (FS) atau studi kelayakan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo.

Dibangun SMPN 2 Prambon Sidoarjo, Pemilik Lahan Sudah Beri Lampu Hijau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/seragam-SD.jpg" alt="TAK PERLU BELI: Pemkot memberikan seragam kepada siswa SD dan SMP secara gratis. Seragam akan diserahkan dalam bentuk jadi. (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TAK PERLU BELI: Pemkot memberikan seragam kepada siswa SD dan SMP secara gratis. Seragam akan diserahkan dalam bentuk jadi. (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kegiatan belajar-mengajar (KBM) tahun ajaran 2022–2023 di Surabaya berjalan efektif mulai Kamis (21/7). Namun, siswa kelas VII yang masuk sekolah masih mengenakan pakaian yang tak seragam. Ada yang memakai pakaian sekolah bekas kakak kelas, ada pula yang masih mengenakan seragam SD.  Pemandangan itu terjadi di semua SMP negeri. Misalnya, di SMPN 3 Surabaya. Zeini Sirhidayat, salah seorang siswi, tampak mengenakan seragam lama. Yaitu, ketika masih jadi siswa di SD Muhammadiyah 2 Surabaya.  Pakaian yang dikenakan bocah itu tampak kekecilan. Tidak presisi dengan tubuhnya yang tinggi. ”Ini (seragam, Red) memang kekecilan,” kata Zeini.  Zeini mengatakan, orang tuanya sudah membeli seragam baru. Namun, belum tahu kapan seragam anyar itu akan dibagikan pihak sekolah. Dia berharap secepatnya. ”Pengin banget segera dapat seragam sekolah baru,” tutur pelajar 13 tahun itu.  Humas SMPN 3 Surabaya M. Lutfi menyampaikan, pihaknya memang belum memesan seragam untuk siswa baru. Baik siswa dari jalur reguler maupun kategori siswa masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).  Sekolah, kata dia, masih menunggu petunjuk dari Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya. Apakah pengadaan seragam boleh dilakukan melalui koperasi sekolah atau tidak. ”Prinsipnya, tidak ada paksaan untuk membeli seragam di sekolah. Silakan bisa beli di luar,” jelas Lutfi.  Hampir semua siswa memang masih memakai seragam SD. Tapi, ada juga beberapa siswa yang sudah mendapatkan seragam. Itu berasal dari seragam lama milik siswa kelas VIII dan kelas IX. ”Ada beberapa anak yang menyumbangkan seragam lamanya. Sebagian sudah diberi ke siswa baru,” tuturnya.  Koordinator Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Negeri Effendi Rantau menyampaikan, sejauh ini sekolah belum memesan seragam. Kendala utamanya adalah keterbatasan dana.  Sejauh ini anggaran pengadaan seragam MBR belum dicairkan oleh Dispendik Surabaya. Anggaran itu muncul dalam sistem informasi pengelolaan keuangan sekolah (SIPKS). ”Anggaran (pengadaan seragam, Red) di SIPKS belum muncul,” kata Effendi.  Pihak sekolah, sambung dia, masih menunggu pencairan anggaran. Dana tersebut berasal dari APBD Kota Surabaya melalui bosda. Biasanya, pencairan bosda dilakukan pada pertengahan triwulan ketiga. Sekitar Agustus atau September. Diperkirakan anggaran baru cair sebulan lagi. ”Kalau dana sudah cair, kita langsung bisa pesan di SIPLah,” ucap Effendi.  Jumlah anggaran pengadaan seragam berbeda-beda di setiap sekolah. Itu bergantung pada jumlah data MBR di setiap satuan pendidikan. Selain menanti pencairan dana, sekolah juga masih menunggu data profil siswa jalur mitra warga.

Sekolah di Surabaya Belum Terima Anggaran Seragam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/SMPN-49-Surabaya.jpg" alt="JADI PELAJARAN: Kasus kekerasan guru terhadap siswa di SMPN 49 Surabaya tidak boleh terulang lagi. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>JADI PELAJARAN: Kasus kekerasan guru terhadap siswa di SMPN 49 Surabaya tidak boleh terulang lagi. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Lewat selembar kertas, Komisi A DPRD Surabaya meminta seluruh lurah menuliskan persoalan yang mereka hadapi di wilayahnya. Sebanyak 25 lembar berisi belum memiliki sekolah negeri, terutama SMPN.  Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Camelia Habiba mengatakan, berdasar kertas yang diterima dari lurah, ada 25 kelurahan yang belum memiliki SMPN. ”Saya nggak terlalu hafal kelurahan mana saja, tapi saya ingat jumlah kelurahannya,” tuturnya.  Menurut Habiba, terbatasnya SMPN selalu dikeluhkan setiap kali penerimaan peserta didik baru (PPDB) dihelat. Warga khawatir anaknya tidak tertampung di sekolah negeri dan melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta. ”Bagi warga yang tidak mampu, mencukupi biaya pendidikan di sekolah swasta jelas berat,” terangnya.  Sejatinya, dewan berkali-kali meminta pemkot mencukupi jumlah sekolah negeri. Caranya, membangun SDN dan SMPN baru. Namun, masukan itu terkendala keterbatasan lahan dan besarnya kebutuhan anggaran.  Ketua Fatayat NU Surabaya Habina mendorong pemkot mencari solusi lain. Misalnya, merger atau menjalin kerja sama dengan sekolah swasta. ”Supaya PPDB tidak selalu menjadi permasalahan rutin di setiap tahun ajaran baru,” paparnya.  Keluhan warga yang anaknya tak bisa masuk sekolah negeri juga banyak diterima Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti. Dia meminta pemkot membenahi sistem PPDB zonasi serta menyamakan kualitas pendidikan. ”Sekolah negeri dan swasta tak ada yang berbeda. Kualitasnya sama,” tuturnya.  Selain itu, Reni meminta pemkot meringankan beban siswa MBR yang masuk ke sekolah swasta. Contohnya, dengan memberikan beasiswa. ”Sebab, salah satu tugas pemkot yaitu memastikan seluruh anak di Surabaya mengenyam pendidikan,” jelas politikus PKS itu.  Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono menyampaikan, sebenarnya pemkot mampu membangun sekolah negeri baru. Sebab, pemkot masih memiliki aset yang belum dimanfaatkan.  Beberapa hari yang lalu, Baktiono sempat melihat salah satu aset pemkot di kawasan Surabaya Timur. Lokasinya masuk di dalam gang. ”Akses tidak masalah. Yang penting, tambah dulu jumlah sekolah negeri,” paparnya.  Pembangunan sekolah juga tak perlu memakai APBD. Baktiono menyarankan pemkot menggandeng perusahaan atau pihak ketiga untuk penyediaan sarpras pendidikan itu. ”Bisa menggunakan CSR bantuan dari perusahaan,” ujarnya.

Mumet saat PPDB, 25 Kelurahan di Surabaya Belum Miliki SMPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/UJI-PETIK-PPDB-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pagu jalur prestasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Gresik, sejauh ini masih tersisa cukup banyak. Di antara total 2.281 pagu jalur prestasi yang tersedia, masih tersisa 410 kuota. Dinas pendidikan pun menyayangkan kesempatan jalur prestasi yang tidak dimanfaatkan secara maksimal itu.  Memang, pendaftaran untuk jalur prestasi baru akan ditutup pada Sabtu (25/6), akhir pekan nanti. Namun, dilihat dari banyaknya pagu yang belum terisi tersebut, pagu jalur prestasi diprediksi tidak maksimal.  Berdasar website gresik.siap-ppdb.com, terlihat ada 14 lembaga SMP negeri yang pagu prestasinya belum penuh. Malahan, sejumlah lembaga masih nol pendaftar. Di antaranya, SMPN 7, SMPN 13, SMPN 19, dan SMPN 23. Di empat sekolah yang berada di pinggiran tersebut, belum ada siswa yang mendaftar melalui jalur prestasi.  Berbeda dengan di sejumlah SMPN tersebut, beberapa sekolah justru banjir peminat. Di SMPN 33 Gresik, misalnya. Di sekolah yang baru berusia 4 tahun wilayah Driyorejo tersebut, sudah tidak ada pagu yang tersisa. Dari daya tampung 48 pagu jalur prestasi, sudah terisi sepenuhnya dengan nilai akhir tertinggi 86,81.  Demikian juga SMPN 34 yang baru membuka PPDB pada 2021 juga laris manis. Tahun ini ada 39 pagu prestasi SMPN 34 dengan nilai akhir tertinggi 67,51. Padahal, SMP di wilayah Manyar itu belum memiliki gedung untuk pembelajaran. Saat ini 128 siswa yang masuk pada 2021 menumpang belajar di SDN Suci, Manyar.  Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dispendik Pemkab Gresik Nur Maslichah menyatakan, pihaknya menyayangkan masih banyaknya pagu jalur prestasi yang belum terisi. Padahal, jalur prestasi itu cukup mudah untuk masuk ke sekolah negeri. Sebab, jalur prestasi menggunakan nilai rapor, tanpa memiliki piagam lomba pun bisa.  Menurut dia, jalur zonasi yang dibuka pada 28 Juni mendatang malah lebih sulit. Para siswa, ungkap dia, akan bersaing menggunakan jarak tempat tinggal dengan sekolah. ’’Kami harap pagu prestasi yang tersisa banyak ini bisa dimanfaatkan siswa. Dengan nilai rapor saja bisa,’’ ucapnya.  Ica, sapaan Nur Maslichah, menambahkan, untuk SMPN 34, memang saat ini pembelajarannya masih menumpang. Namun, sejak PPDB tahun lalu, pagu yang disediakan selalu penuh. Nah, pada 2022 ini rencananya SMP di Pondok Permata Suci itu dibangun.  ’’Insya Allah, tahun depan sudah bisa untuk pembelajaran,’’ terangnya.

410 Pagu Jalur Prestasi di 14 SMPN Gresik Masih Kosong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/PELAJAR-SMP-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Masih minimnya sekolah negeri di Kota Surabaya selalu dikeluhkan wali murid setiap kali penerimaan peserta didik baru (PPDB) berjalan. Dewan mendorong pemkot segera menambah lembaga pendidikan negeri, terutama SMPN.  Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono mengusulkan sekolah negeri dibangun di kawasan padat penduduk. Salah satunya di Kapas Madya, Tambaksari. Sebab, di wilayah itu belum ada SMPN. ”Kalau dilihat di peta, padat sekali, cobalah ke kawasan padat penduduk,” tuturnya.  Baktiono memahami bahwa membangun sekolah negeri tidak segampang membalikkan telapak tangan. Pemkot harus mencari aset terlebih dahulu. Lokasi serta luasannya pun harus ditelaah. Belum lagi ketersediaan anggaran.  Politikus PDIP itu mengungkapkan, apabila pemkot tidak memiliki aset di tanah padat penduduk, jalan satu-satunya adalah pembebasan lahan. Rumah-rumah warga dibeli. Setelah itu, lahan tersebut dibangun flat untuk warga yang dilengkapi dengan sekolah negeri. ”Ini win-win solution,” ujarnya.  Hunian idealnya berdampingan dengan sekolah. Itu menjadi solusi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). ”Dibangun flat, ada sekolah di situ. Pasti masyarakat lebih nyaman dan tenang juga,” terangnya.  Anggota badan anggaran (banggar) itu mengalkulasi jumlah SMPN yang harus dibangun mencapai 100 sekolah. Saat ini jumlah SMPN di Surabaya baru 63 sekolah. Lokasinya pun jauh dari hunian warga.  Berdasar catatan dari Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, sebanyak 45.283 siswa kelas VI SD bersaing masuk ke SMPN. Sementara itu, daya tampung 63 SMPN di Surabaya hanya 18.800 siswa.  ”Dari rasio itu, Surabaya butuh 100 sekolah. Guru-guru sekolah swasta bagaimana? Mari dipikirkan bersama, bisa diperankan ke sekolah negeri tambahan itu,” papar Baktiono.  Terpisah, Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Camelia Habiba mengimbau agar seluruh lurah bisa membantu masyarakat di wilayahnya yang tidak dapat menyelesaikan pembayaran sekolah.

Dewan: Kota Surabaya Butuh Seratus SMP Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/SMP-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Berdasarkan data Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik, jumlah lulusan SD/MI pada tahun ini mencapai 20.860 siswa. Jumlah lulusan itu dinilai masih belum sebanding dengan ketersediaan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Gresik. Sejauh ini, hanya ada 34 SMPN.  Karena itu, ke depan Pemkab Gresik akan terus berupaya menambah sesuai kebutuhan. Yang jelas, dari 34 SMPN itu hanya memiliki daya tampung sebanyak 7.552 siswa atau 236 rombongan belajar.  Mirisnya lagi, dengan sistem zonasi, tidak sedikit anak yang rumahnya cukup jauh dari SMPN, akhirnya gagal mendapatkan sekolah negeri itu. Kalaupun bisa, mesti memiliki prestasi. Apalagi, persentase pagu untuk jalur zonasi sebanyak 50 persen dari total siswa yang diterima.  Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dispendik Pemkab Gresik Nur Maslichah mengakui apabila PPDB memiliki persaingan cukup ketat. Sebab, jumlah lulusan SD sederajat, tidak mampu ditampung sepenuhnya SMPN di Gresik. ‘’Peminat cukup banyak, daya tampung sedikit,’’ ungkapnya.  Karena itu, sejak hari pertama pendaftaran PPDB di Gresik pada Kamis (16/6) lalu, sejumlah SMPN langsung diserbu siswa. Terutama sekolah-sekolah yang selama ini dikenal unggulan atau favorit. Pada hari kedua pendaftaran, sekolah itu sudah penuh pendaftar dari jalur prestasi.  Di SMPN 1 Gresik, misalnya. Berdasarkan website gresik.siap-ppdb.com, sekolah di Jalan Jaksa Agung Suprapto itu memiliki 96 pagu untuk jalur prestasi. Namun, pagu itu sudah penuh. ’’Memang sejak tahun sebelumnya banyak siswa yang tidak tertampung dari jalur zonasi. Kalau pun bisa, melalui jalur prestasi, afirmasi, dan perpindahan itu,” ujar Ica, panggilan akrab Nur Maslichah.  Sejak 2019 lalu, Pemkab berupaya menambah jumlah SMPN di Gresik. Yakni, SMPN 33 di wilayah Kecamatan Driyorejo. Saat ini, sekolah itu sudah memiliki siswa kelas IX. Terbaru, membuka SMPN 34 yang juga sudah membuka pendaftaran sejak tahun lalu.  Namun, SMPN 34 ini belum memiliki gedung. Untuk sementara 128 siswanya, numpang di SD setempat. Pada PPDB tahun ini, SMPN 34 juga ramai diburu pendaftar. Dari 39 pagu di jalur prestasi, sudah ada 15 pendaftar.  Kepala Dispendik Pemkab Gresik S. Hariyanto mengatakan, pada 2022 ini pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 9,5 miliar untuk pembangunan SMPN 34. Lokasinya, di Perumahan Pondok Permata Suci (PPS), Kecamatan Manyar. Jika sesuai rencana, pada 2023 nanti, gedung baru SMPN 34 sudah bisa digunakan untuk pembelajaran.  Meski sudah menambah dua SMPN baru, namun Hariyanto mengaku hal itu masih belum bisa memenuhi kebutuhan. ’’Ada sejumlah kendala untuk membangun sekolah negeri agar kebutuhan bisa sepenuhnya terpenuhi. Karena itu, kita akan terus melakukan evaluasi bersama,” ujarnya.

Lulusan SD Lebih dari 20 Ribu Siswa, Gresik Cuma Miliki 34 SMP Negeri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#SMPN

Berita Terkini