<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/29/R7Tae4wyAxKfHogUGdS4YulpaHlaMWg0IjxUOCgq-2763981795.jpg" alt="Posko SPMB SMP Surabaya 2025, Dispendik Surabaya tegaskan calon murid yang sudah mendaftar dan memilih sekolah, bekas pendaftarannya tidak bisa dicabut. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Posko SPMB SMP Surabaya 2025, Dispendik Surabaya tegaskan calon murid yang sudah mendaftar dan memilih sekolah, bekas pendaftarannya tidak bisa dicabut. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;SPMB SMP swasta di Surabaya masih terbuka. Sekolah memanfaatkan laman https://smp.spmbsurabaya.net/pendaftaran/,&nbsp;juga membuka pendaftaran secara mandiri. Pemenuhan ini terus berjalan hingga penutupan Dapodik akhir Agustus mendatang. Kepala SMP Baitussalam Choirur Rozi mengatakan, masih perlu mengisi sekitar 20 persen dari kuota. &ldquo;Tahun ini memang ada penurunan jumlah pendaftar dari tahun lalu,&rdquo; kata&nbsp;Choirur Rozi, Selasa (15/7). Dia menjelaskan, penurunan yang terjadi sekitar 10 persen dari tahun sebelumnya. Tahun ini, pihaknya menargetkan membuka dua rombel dengan masing-masing kelas berisi 25 anak. &ldquo;Sementara baru 40 kursi kami yang terisi lewat banyak jalur,&rdquo; imbuh Choirur Rozi. Pihaknya sudah berupaya berpartisipasi melalui SPMB SMP swasta melalui kanal Pemkot Surabaya. Namun, jalur yang mereka buka di sana belum termanfaatkan dengan baik. Sebanyak 20 kursi kategori pramiskin, tidak diincar pendaftar. Sedangkan, jalur reguler hanya menyumbang tak sampai 10 persen dari kuota. &ldquo;Kebanyakan dari jalur reguler kami sendiri,&rdquo; tutur Choirur Rozi. Pihaknya juga berupaya memenuhi kuota hingga pertengahan Agustus. Choirur Rozi menyatakan, berusaha mempromosikan sekolah pada warga di sekitar Ketintang Madya tersebut. Dia menjelaskan, ada potongan biaya pendidikan jika orang tua langsung melakukan pelunasan. Harapannya, hal itu bisa menarik calon siswa. &ldquo;Memang kami batasi kuota juga,&rdquo; tandas Choirur Rozi. Kepala SMP Labschool Unesa 2 Supriani menyatakan masih menunggu pemenuhan pagu melalui SPMB mandiri maupun gabungan dengan laman milik Dispendik. Pihaknya mencatat penurunan jumlah pendaftar tahun ini. Dia siap menyediakan kursi untuk tiga rombel. Saat ini, kuota yang dibuka di laman pramiskin hanya 2 kursi. Itu sudah terisi penuh. Sedangkan, jalur reguler hanya dimanfaatkan 7 orang. &ldquo;Kebanyakan pendaftar kami juga via reguler, sudah lebih dari 70 persen terisi,&rdquo; kata Supriani. Pihaknya tetap berupaya mempercepat pengisian kursi sebelum penutupan dapodik akhir Agustus. Kepala SMP PGRI 17 Kanti Meiastutik mengatakan, berupaya memperkenalkan sekolahnya pada masyarakat yang lebih luas. &ldquo;Kalau di sekitar sini, kami sudah lakukan rutin setiap tahun,&rdquo; tutur Kanti Meiastutik. Dia berupaya agar makin banyak siswa yang mau mendaftar. &ldquo;Kami tonjolkan bahwa tidak menarik biaya SPP, jadi murni gratis selama tiga tahun,&rdquo; terang Kanti Meiastutik. Dia berharap hal tersebut bisa menarik bagi masyarakat sekitar. Bagi yang mendaftar lebih cepat, sekolah juga berupaya memberikan gratis seragam. &ldquo;Semoga makin menarik,&rdquo; tegas Kanti Meiastutik.&nbsp;

endaftaran SMP swasta di Surabaya masih berlangsung hingga akhir Agustus. Beberapa sekolah mengalami penurunan jumlah pendaftar

Pendaftaran SMP Swasta di Surabaya Masih Dibuka hingga Agustus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/08/B8tc4fg5R1kqYru8cob1cqkdAveeT4J4oVQoddHu-2403615373.jpg" alt="Ilustrasi posko SPMB Surabaya. (Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi posko SPMB Surabaya. (Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Negeri Kota Surabaya 2025 telah berakhir. Sebanyak 18.720 calon murid baru telah diterima di masing-masing sekolah incaran.&nbsp; Namun, buat calon murid yang belum diterima jangan khawatir. Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya memfasilitasi pendaftaran SPMB SMP Swasta melalui laman yang sama dengan seleksi negeri. Yakni smp.spmbsurabaya.net. Melansir dari laman tersebut, SMPB SMP Swasta Kota Surabaya dibuka sejak Jumat (4/7) hingga kuota terpenuhi. Ada dua jalur yang dibuka, yakni jalur afirmasi kategori keluarga miskin atau pra miskin (gamis) dan jalur reguler.&nbsp; Per Selasa (8/7) pukul 03.30 WIB, jumlah calon murid baru yang berhasil mendaftar sebanyak 12.86 orang. Sebanyak 478 orang mendaftar jalur gamis dan 808 orang mendaftar jalur reguler. Sekretaris Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Putri Aisyah Mahanani mengimbau orang tua murid untuk tidak ragu mendaftar sekolah swasta. Sebab, kualitas pendidikan di negeri dan swasta sama. &nbsp; Terkait mahalnya biaya sekolah swasta yang jadi momok di masyarakat, masyarakat kategori gamis tak perlu khawatir. Putri menyebut Pemkot Surabaya akan melakukan intervensi, dalam hal ini bantuan pendidikan.&nbsp; "Baik siswa yang sekolah di negeri maupun sekolah di swasta. Jangan khawatir pasti dapat intervensi yang sama (dari Pemkot Surabaya)," tutur Sekretaris Dispendik Surabaya Putri di Surabaya, Selasa (8/7).&nbsp; Putri memastikan dalam proses penyaluran bantuan, Pemkot Surabaya tidak sembarangan. Melainkan berdasar data untuk menentukan calon penerima manfaat, sehingga bisa tepat sasaran dan akurat. "Iya data gamis ini akan konek dengan data yang ada di Pemkot. Jadi semisal si A daftar jalur selain afirmasi. Kalau dia ada di data penerima manfaat seperti DTKS itu, dia tetap akan dapat intervensi dari pemerintah," imbuh Putri Aisyah Mahanani.&nbsp; Lebih lanjut terkait teknis pendaftaran SPMB swasta Kota Surabaya, Putri menyebut teknisnya tidak jauh berbeda dari negeri. Semua proses pendafataran dilakukan melalui website smp.spmbsurabaya.net. Apabila bingung atau mengalami kendala teknis, orang tua murid dapat mendatangi posko konsultasi SPMB di sekolah-sekolah. Bisa juga menghubungi hotline Dinas Pendidikan Kota Surabaya 081-259-896-163.

SPMB Surabaya 2025 telah berakhir, namun pendaftaran untuk sekolah swasta masih dibuka. Pemkot pastikan siswa kurang mampu dapat bantuan

SPMB SMP Swasta Dibuka, Pemkot Surabaya Pastikan Siswa Miskin Tetap Dapat Bantuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/22/JKT-1-MAKAN-BERGIZI-MENU-IKAN-FED-4215909148.jpg" alt="Ilustrasi siswa Sekolah Dasar. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa Sekolah Dasar. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai mencatat sejarah baru dalam dunia pendidikan nasional dengan mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Selasa (27/5). Putusan tersebut menegaskan bahwa pendidikan dasar, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah (sekolah negeri) maupun oleh masyarakat (sekolah swasta), wajib diselenggarakan tanpa pungutan biaya. Putusan MK ini menyatakan bahwa Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali jika dimaknai bahwa pendidikan dasar gratis juga berlaku untuk sekolah swasta.&nbsp; Kornas JPPI, Ubaid Matraji, menyambut keputusan tersebut dengan penuh syukur dan semangat. Menurutnya, selama ini sistem pembiayaan pendidikan kerap menimbulkan ketimpangan yang membebani keluarga, terutama yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta karena keterbatasan akses ke sekolah negeri. &ldquo;Hari ini adalah hari bersejarah bagi pendidikan Indonesia! MK telah menunjukkan keberanian dan kebijaksanaan dalam menafsirkan konstitusi untuk keadilan pendidikan,&rdquo; kata Ubaid kepada wartawan, Selasa (27/5). &ldquo;Putusan ini membuka jalan bagi berakhirnya diskriminasi pembiayaan pendidikan yang selama ini membebani jutaan keluarga. Ini adalah pengakuan bahwa anggaran 20% pendidikan dari APBN dan APBD harus benar-benar dialokasikan secara adil untuk pendidikan dasar tanpa dipungut biaya di semua jenis sekolah, baik negeri maupun swasta,&rdquo; tambah Ubaid. JPPI juga menyerukan langkah-langkah strategis kepada pemerintah untuk memastikan implementasi putusan MK berjalan efektif. Salah satu langkah penting adalah mengintegrasikan sekolah swasta ke dalam sistem penerimaan murid baru (SPMB) online.&nbsp; Ubaid menekankan, penting untuk menjamin transparansi dan kesetaraan akses pendidikan. Selain itu, perlunya realokasi dan optimalisasi anggaran pendidikan.&nbsp; &ldquo;Anggaran 20 persen untuk pendidikan tidak boleh lagi dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak relevan. Prioritas utama adalah pembiayaan operasional sekolah, tunjangan guru, dan fasilitas penunjang pendidikan dasar gratis. Ini termasuk sekolah swasta,&rdquo; tegasnya. Pengawasan terhadap pungutan liar di sekolah, lanjut Ubaid, juga harus diperketat. Ia menekankan perlunya sanksi tegas terhadap lembaga pendidikan yang masih memungut biaya dari siswa setelah diberlakukannya putusan ini.&nbsp; &ldquo;Tidak boleh ada lagi kasus anak putus sekolah karena tak mampu membayar iuran. Negara harus hadir!&rdquo; paparnya. JPPI juga mendesak pemerintah untuk segera melakukan sosialisasi massif kepada publik, terutama kepada orang tua siswa dan pihak sekolah. &ldquo;Pemahaman menyeluruh atas hak dan kewajiban baru ini sangat penting agar tidak terjadi kebingungan di lapangan,&rdquo; papar Ubaid. Lebih lanjut, Ubaid menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi alat pemersatu dan penjamin keadilan sosial. JPPI juga berharap paradigma pendidikan nasional benar-benar berubah menuju sistem yang adil, inklusif, dan berpihak pada hak-hak anak bangsa. Momentum ini dinilai sebagai peluang emas untuk mewujudkan cita-cita pendidikan sebagai alat pemutus rantai kemiskinan dan ketimpangan. &nbsp;&ldquo;Transformasi sistem pembiayaan pendidikan harus segera dilakukan demi menjamin tidak ada lagi anak yang putus sekolah atau ijazahnya ditahan karena masalah biaya. Pendidikan bukan lagi beban, melainkan hak yang terjamin sepenuhnya oleh negara,&rdquo; pungkasnya.

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pendidikan dasar harus gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta, demi keadilan pendidikan.

MK Putuskan SD-SMP Negeri dan Swasta Gratis, JPPI Sebut Beri Keadilan Bagi Dunia Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/07/IMG-20250207-WA0045-2270415238.jpg" alt="Peserta lomba bidang seni modern dance dari salah satu SMP Swasta di Surabaya saat unjuk bakat di Porsega 2025. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Peserta lomba bidang seni modern dance dari salah satu SMP Swasta di Surabaya saat unjuk bakat di Porsega 2025. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com &ndash; Pekan Olahraga dan Seni Garute (Porsega) 2025 resmi berakhir dengan penyerahan trofi kepada para pemenang, Jumat (7/2). Kegiatan yang berlangsung selama sepekan ini diikuti oleh 18 SMP swasta dari tiga kecamatan di Surabaya Timur, yakni Gunung Anyar, Rungkut, dan Tenggilis (Garute). Ajang ini digelar di SMP Chung Chung Christian School, Jalan Gunung Anyar Sawah No. 18, Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Koordinator Kecamatan (Korcam) Garute, Mudzakkir, menyampaikan bahwa Porsega bukan sekadar kompetisi, tetapi juga ajang untuk menyalurkan bakat siswa dalam bidang olahraga dan seni.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Biasanya, kegiatan sekolah lebih banyak melibatkan kepala sekolah. Dengan adanya Porsega, siswa juga punya kesempatan untuk berkompetisi sekaligus menjalin hubungan dengan teman-teman dari sekolah lain," ujarnya di Surabaya, Jumat (7/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada Porsega tahun ini, ada beberapa cabang yang dipertandingkan, di antaranya basket dan futsal untuk kategori putra dan putri. Sementara itu, di bidang seni, siswa berkompetisi dalam storytelling dan modern dance. Sebelum berlaga di ajang ini, setiap sekolah telah melakukan seleksi internal untuk memilih wakil terbaik mereka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mudzakkir menambahkan bahwa Porsega juga menjadi langkah untuk mengalihkan perhatian siswa dari pengaruh negatif, seperti geng motor, tawuran, atau perundungan di lingkungan sekolah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami ingin menanamkan rasa kebersamaan di antara siswa. Mereka berasal dari satu komunitas yang sama, jadi seharusnya saling mengenal dan menjalin hubungan positif, bukan malah terlibat dalam hal-hal negatif," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015619169/pecah-ban-truk-box-tergelincir-dan-naik-ke-pembatas-jalan-di-merr-surabaya">Pecah Ban, Truk Box Tergelincir dan Naik ke Pembatas Jalan di MERR Surabaya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua MKKS SMP Swasta Wilayah Timur, Wiwik Wahyuningsih, turut mengapresiasi kegiatan ini. Ia berharap Porsega bisa menjadi inspirasi bagi kecamatan lain untuk mengadakan acara serupa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebelumnya, Tambaksari juga mengadakan kompetisi seperti ini. Kami ingin memperluas jangkauannya agar semakin banyak siswa yang bisa ikut serta," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih dari sekadar ajang olahraga dan seni, Porsega juga menjadi platform untuk mencari bibit-bibit atlet berbakat dari sekolah swasta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selama ini, seleksi atlet lebih sering dilakukan di sekolah negeri. Dengan adanya Porsega, kita bisa melihat potensi siswa dari sekolah swasta, baik di bidang olahraga maupun seni. Jika mereka memiliki kemampuan yang menonjol, kami bisa dorong mereka untuk berkompetisi di tingkat kota atau bahkan provinsi," papar Wiwik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ke depan, Porsega direncanakan menjadi kegiatan tahunan dengan sistem piala bergilir, agar semakin banyak sekolah yang termotivasi untuk meningkatkan kualitas para pesertanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan adanya kompetisi ini, kami ingin membentuk karakter siswa yang lebih sportif, memiliki semangat kebersamaan, serta menjunjung tinggi nilai toleransi. Harapannya, mereka bisa menjauh dari pergaulan negatif dan fokus pada pengembangan diri yang lebih baik," pungkasnya.</div>

Pekan Olahraga dan Seni Garute (Porsega) 2025 resmi berakhir dengan penyerahan trofi kepada para pemenang, Jumat (7/2).

Porsega 2025: Wadah Pengembangan Bakat dan Sportivitas Pelajar SMP Swasta Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/ppdb3-1580367964.jpg" alt="Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta. Kerjasama antar lembaga dan unsur masyarakat jadi kunci dari kesuksesan pelaksanaannya." width="100%">
<figcaption>Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta. Kerjasama antar lembaga dan unsur masyarakat jadi kunci dari kesuksesan pelaksanaannya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2024 memang masih jauh. Namun, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Kota Surabaya, khususnya Surabaya Timur sudah titip pesan untuk Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Apa itu pesannya? Ketua MKKS Surabaya Timur Wiwik Wahyuningsih mengatakan, PPDB 2024 seharusnya sudah dimulai sejak awal tahun depan. &rdquo;Iya, persiapannya seharusnya sejak Januari 2024. Itu seharusnya lho, ya. Apa saja persiapannya? Banyak,&rdquo; kata Wiwik yang juga menjabat sebagai Kepala SMPTAG Surabaya itu. Wiwik menuturkan, awal 2024, Dinas Pendidikan Surabaya seharusnya sudah mulai memetakan jumlah sekolah setiap wilayah di Kota Pahlawan. &rdquo;Berapa jumlah siswa SD yang lulus dari wilayah A, lalu jumlah sekolah berapa. Itu seharusnya sudah diketahui sejak awal, jangan kedandapan (tiba-tiba) jelang PPDB,&rdquo; tutur Wiwik. Selain itu, masih kata Wiwik, penyampaian terkait mekanisme jalur zonasi hingga prestasi juga harus sudah disosialisasikan jauh-jauh hari. Supaya masyarakat itu tahu dan mempersiapkan sejak awal. &rdquo;Oh anak saya punya potensi masuk pakai jalur prestasi dengan prestasi ini,&rdquo; papar Wiwik. Dia berharap, sistem PPDB Surabaya tak terus menuai citra buruk. Wiwik menilai, banyak PR tentang pendidikan di Surabaya sebagai kota kedua terbesar setelah Jakarta. &rdquo;Untuk memiliki pendidikan yang berkualitas dan adil. Bagaimana dengan rapor mutu pendidikan di Surabaya, apa kabar itu, itu juga menjadi PR kita bersama,&rdquo; ucap Wiwik. Pada Juli, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) sepakat meminta kepada pemerintah pusat agar Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) pada sistem zonasi dilakukan evaluasi. Hal itu sebagaimana terungkap dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Apeksi di Kota Makassar pada 10-14 Juli. &rdquo;Jadi semua kepala daerah pada waktu Apeksi mengatakan termasuk zonasi ini agar dapat dievaluasi. Karena apa? zonasi ini kan ada yang jaraknya dekat, karena kita (pemerintah daerah) belum siap untuk semua kecamatan ada sekolah SD, SMP, SMA,&rdquo; kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Selasa (18/7). Aturan terkait sistem zonasi sebagaimana tercantum dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Wali Kota Eri juga menyatakan, tidak semua dalam wilayah kelurahan terdapat SD, SMP, maupun SMA negeri. Nah, jika berpedoman sistem zonasi, anak di dalam kelurahan ini akan sulit masuk ke sekolah negeri di wilayah lain. Sebab, anak itu akan tergeser dengan calon peserta didik lain yang domisili lebih dekat dengan sekolah negeri.

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Kota Surabaya titip pesan untuk Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk PPDB 2024

MKKS Surabaya Timur Beri Pesan Penting untuk Pemkot Terkait PPDB 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/1668401316137.jpg" alt="Ilustrasi siswa SMP. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa SMP. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Siswa tidak mampu Surabaya yang sekolah di SMP swasta harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan seragam gratis. Itu disebabkan sekolah swasta baru memesan pakaian sekolah dua hari terakhir. Keterlambatan pemesanan tersebut dipicu keterlambatan Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya dalam mencairkan dana bantuan operasional pendidikan daerah (bopda). Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Negeri Tjipto Wardojo mengatakan, seluruh siswa miskin SMPN sudah menerima seragam gratis. Siswa ramai-ramai mengenakan seragam barunya untuk upacara 17 Agustus. &rdquo;Alhamdulillah, bantuan seragam sudah tersalurkan,&rdquo; kata Tjipto. Dia memastikan seluruh siswa tidak mampu di 63 SMP negeri sudah menerima bantuan perlengkapan sekolah. Distribusi mulai gencar sejak pekan lalu. Di SMPN 12, sekolah yang dipimpin Tjipto, dari 320 siswa baru, total ada 58 anak yang berhak menerima bantuan seragam. &rdquo;Sekarang saya kira semua siswa sudah terima,&rdquo; tuturnya. Lain halnya dengan SMP swasta. Hingga saat ini pengadaan seragam di 262 SMP swasta belum tuntas. Bahkan, sekolah baru saja melakukan pemesanan. Dibutuhkan waktu untuk menuntaskan pembuatan seragam itu. &rdquo;Baru pesan satu dua hari belakangan ini,&rdquo; kata Ketua MKKS SMP Swasta Erwin Darmogo. Menurut Erwin pemesanan seragam siswa miskin terkendala bopda. Nah, bopda yang dipakai untuk membeli seragam baru saja cair dari Dispendik Surabaya. Setelah bopda cair pekan ini, sekolah langsung memesan lewat UMKM di aplikasi SIPLah. &rdquo;Kalau barangnya ada tapi uangnya nggak ada kan nggak mungkin kami pesan. Sekolah berani pesan setelah ada uangnya,&rsquo;&rsquo; papar Erwin. Pihaknya berharap pengadaan seragam bisa segera tuntas. Erwin menargetkan akhir Agustus ini sudah dibagikan kepada semua siswa. Sebab, masih banyak siswa yang mengenakan seragam lama dari sekolah asalnya. &rdquo;Sekarang uang sudah cair. Tinggal bagaimana kesiapan penyedia seragam. Kami harap bisa akhir Agustus,&rdquo; ucapnya. Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah mengatakan, pihaknya akan memanggil Dispendik Surabaya pekan depan. Tujuannya, menjelaskan progres pengadaan seragam. &rdquo;Kami ingin tahu sampai mana progres pengadaan seragam,&rdquo; kata Khusnul. Berdasar data dispendik, jumlah penerima seragam siswa gamis sebanyak 11 ribu anak. Perinciannya, 4 ribu jenjang SD dan 7 ribu siswa SMP negeri serta swasta. Selain seragam, mereka juga berhak mendapatkan perlengkapan sekolah lainnya. Yakni, berupa sepatu, tas, dan kaus kaki. Terpisah, Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh optimistis pengadaan seragam segera tuntas. Pihaknya aktif melakukan koordinasi dengan UMKM yang memproduksi seragam siswa. &rdquo;Sebetulnya, saya target pekan depan (pengadaan seragam selesai, Red). Tapi, maksimal sampai akhir bulan ini (Agustus, Red) lah,&rdquo; jelas Yusuf.&nbsp;(mar/c6/aph) DIPICU KETERLAMBATAN PENCAIRAN BOPDA - Pemkot memberikan bantuan seragam gratis untuk siswa miskin. - Total siswa yang mendapatkan seragam gratis mencapai 11 ribu pelajar. - Perinciannya, 4 ribu jenjang SD dan 7 ribu jenjang SMP, baik negeri maupun swasta. - Distribusi seragam di SMPN tuntas, tapi di SMP swasta belum beres. - Penyebabnya, SMP swasta tidak punya dana. Dispendik baru mencairkan dana bopda. - Dewan akan memanggil dispendik untuk menjelaskan keterlambatan pencairan bopda. Sumber: Reportase Jawa Pos

Siswa tidak mampu Surabaya yang sekolah di SMP swasta harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan seragam gratis.

Distribusi Seragam SMPN di Surabaya Beres, Sekolah Swasta Baru Pesan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/07/ppdb-smp-64281066.png" alt="CEK PPDB: Seorang warga mengakses website PPDB. Jumlah wali murid yang menarik berkasnya di sekolah swasta terus bertambah." width="100%">
<figcaption>CEK PPDB: Seorang warga mengakses website PPDB. Jumlah wali murid yang menarik berkasnya di sekolah swasta terus bertambah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua MKKS SMP Swasta Surabaya Timur Wiwik Wahyuningsih angkat bicara terkait jumlah siswa di SMP swasta di Surabaya yang minim. Bahkan, hingga hari belajar di sekolah sudah dimulai, masih ada SMP yang masih mengharapkan siswa bisa bertambah. &rdquo;Di Surabaya bagian timur ini, ada SMP Jiwa Nala dan SMP Tenggilis Jaya yang masih kurang siswa, bahkan hanya satu siswa saja,&rdquo; kata Wiwik saat dikonfirmasi JawaPos.com. Wiwik mempertanyakan kepada Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya mengapa ketika jadwal daftar ulang yang seharusnya sudah ditutup tapi masih saja dibuka hingga menjelang ajaran baru dimulai. &rdquo;Permasalahan di PPDB terus saja berulang. Tahun ini lebih parah. Seharusnya, SMP negeri tutup pintu 25 Juni malah buka sampai 17 Juli,&rdquo; papar Wiwik. Dia menyayangkan sikap-sikap sekolah yang demikian. Dia memerinci, berdasar data dari Dispendik Surabaya bahwa tahun ini ada sekitar 38 ribu siswa jenjang SD lulus dan melanjutkan ke SMP. Nah, lanjut Wiwik, dari angka itu 17 ribu untuk SMP negeri. Itu artinya, ada 21 ribu siswa yang siap ditampung SMP swasta di Surabaya. Sayangnya, Wiwik menuturkan, hingga 14 Juli, SMP swasta baru menerima 15 ribu siswa saja. &rdquo;Berarti, ada sekitar 6 ribu siswa Surabaya yang nggak tahu ke mana. Angka gaib. Ada yang sudah daftar dan diterima di SMP swasta tiba-tiba berkas dicabut dan pindah untuk pondok. Masa 6 ribu siswa Surabaya pondok semua,&rdquo; terang Wiwik. Hingga berita ini ditulis, Kepala Dispendik Yusuf Masruf masih belum menjawab konfirmasi. JawaPos.com berusaha menghubungi tapi sayangnya tidak mendapatkan respons.

Ketua MKKS SMP Swasta Surabaya Timur Wiwik Wahyuningsih menyatakan jumlah siswa SMP swasta di Surabaya masih minim

MKKS SMP Swasta Surabaya Tanyakan Angka Gaib di PPDB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/ilustrasi-ppdb.jpg" alt="SISTEM ONLINE: PPDB SMP negeri dan SMP swasta memang telah berakhir. Namun, minimnya jumlah siswa yang mendaftar di sekolah swasta masih memicu polemik. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SISTEM ONLINE: PPDB SMP negeri dan SMP swasta memang telah berakhir. Namun, minimnya jumlah siswa yang mendaftar di sekolah swasta masih memicu polemik. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ratusan SMP swasta menilai pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini tidak berjalan maksimal. Pasalnya, banyak lembaga yang perolehan siswa baru tidak mencapai target. Faktornya beragam.  Salah satunya, calon siswa SMP swasta ’’direbut’’ SMP negeri. Mereka terpaksa mencabut berkas setelah dijanjikan mendapat slot di sekolah negeri. Ada beberapa lembaga yang mengalami hal itu.  Salah satunya terjadi di SMP Barunawati. Jumat (15/7) lalu, salah seorang calon siswa baru terpaksa membatalkan pendaftaran ke sekolah yang terletak di Jalan Perak Barat tersebut. Itu terjadi setelah orang tua siswa mendapat telepon bahwa anaknya diterima di salah satu SMP negeri yang terletak di Kecamatan Krembangan.  ’’Padahal, anak itu sudah daftar. Sudah diterima petugas sekolah,’’ kata Kepala SMP Barunawati Marina Kurniasari kemarin (17/7).  Marina mempertanyakan komitmen SMP negeri untuk mematuhi komitmen sesuai aturan dalam PPDB tahun ajaran 2022–2023 yang dikeluarkan dinas pendidikan (dispendik).  Seharusnya, kata dia, sekolah negeri sudah tidak boleh lagi menerima calon siswa. Sebab, PPDB SMP negeri berakhir sejak akhir Juni. Terakhir melalui jalur pemenuhan pagu pada 28 Juni. ’’Apa pun aturan ini harus dipatuhi. Kalau masih terima siswa, kan tidak komitmen,’’ tegas Marina.  Kejadian serupa dialami SMP Kawung 1. Kepala SMP Kawung 1 Mochamad Asif menceritakan, salah seorang pendaftar mencabut berkas pendaftaran pada 6 Juli. Alasan orang tua siswa saat itu, anaknya diterima di salah satu SMP negeri.  Yang bersangkutan mengaku diterima lewat jalur pemenuhan pagu. ’’Padahal, jalur pemenuhan pagu kan hanya sehari. Yaitu, 28 Juni,’’ ujar Asif.  Dia menilai janggal. Sebab, ada jeda waktu sembilan hari sejak PPDB negeri ditutup. SMP Kawung 1 meminta bukti si anak diterima di SMP negeri. Bukti itu diperlukan untuk menarik uang pendaftaran ke pihak yayasan. Sebab, calon siswa tersebut sudah membayar uang pangkal Rp 600 ribu ke SMP Kawung 1. ’’Kami minta surat tanda terima dari SMP negeri untuk menarik uang dari yayasan. Tapi, belum diberikan,’’ ujar Asif.  Koordinator Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Erwin Darmogo meminta SMP negeri berkomitmen. Waktu pendaftaran PPDB, jelas dia, sudah melalui kesepakatan bersama. Baik antara MKKS, dispendik, maupun DPRD Kota Surabaya. ’’PPDB ini sudah sesuai kesepakatan. Maka, komitmen ini harus kita jalankan,’’ imbuhnya.  Terpisah, Dispendik Surabaya menegaskan, tidak ada penerimaan siswa baru di luar jadwal yang sudah ditetapkan.  Kabid Sekolah Menengah (Sekmen) Dispendik Surabaya Tri Endang Kustiya mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan hal itu ke pengurus MKKS swasta. Bahkan, Sabtu (16/7) komitmen itu sudah disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam forum sambat warga. Para orang tua diarahkan untuk mendaftar ke sekolah swasta. ’’Bahwa PPDB SMP negeri sudah tutup dan siswa yang belum dapat sekolah juga difasilitasi pemerintah kota melalui SMP swasta,’’ jelas Endang.  Ketua Komisi D Khusnul Khotimah mengatakan bahwa pihaknya tetap memantau permasa-lahan tersebut hingga sekarang. Gelombang aduan dari masyarakat karena belum mendapatkan sekolah juga tak surut. ’’Ini maraton waktunya. PPDB berlangsung, terus masuk sekolah, kami tetap bakal panggil kok,’’ ucap politikus PDI Perjuangan itu.  Salah seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan, kali ini jalur belakang untuk memasukkan anak ke sekolah negeri melalui jalur perpindahan tugas orang tua. Praktik titip-menitip tak lagi dibayar dengan ucapan terima kasih. ’’Saya mendapatkan laporan langsung dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta. Tahun lalu itu, ada yang dijanjikan masuk sekolah negeri, tapi membayar jutaan,” jelas narasumber tersebut.  PPDB 2022–2023 SISAKAN PERSOALAN  - Dari 250 SMP swasta, mayoritas kekurangan siswa.  - Pagu tidak terpenuhi karena masyarakat enggan mendaftar ke SMP swasta.  - Masyarakat masih mengincar SMP negeri, padahal PPDB tutup sejak 28 Juni.  - Sejumlah SMP swasta mengakui calon siswanya mencabut berkas pendaftaran karena diterima di sekolah negeri.  Sumber: Reportase Jawa Pos

SMP Swasta Pertanyakan Sekolah Negeri yang Masih Terima Murid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/smp-yipi.jpg" alt="OFFLINE: Deretan stan sekolah menengah pertama (SMP) swasta yang membuka pendaftaran tatap muka di gedung Balai Pemuda. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>OFFLINE: Deretan stan sekolah menengah pertama (SMP) swasta yang membuka pendaftaran tatap muka di gedung Balai Pemuda. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP swasta ditutup hari ini (14/7). Hasilnya, masih banyak bangku yang kosong. Dari sekitar 250 lembaga, mayoritas lembaga kekurangan siswa. Hampir semua sekolah tidak memenuhi target.  Kondisi itu terlihat dari PPDB offline yang diadakan dinas pendidikan (dispendik) di selasar gedung Balai Pemuda Rabu (13/7). Dari 30-an sekolah yang mengikuti program tersebut, belum ada satu pun sekolah yang sudah mencapai daya tampung.  Salah satunya, SMP YPPI. Sekolah yang terletak di Sutorejo Utara, Mulyorejo, itu sudah mendapat 47 siswa baru. Awalnya, pihak sekolah memasang target tiga rombongan belajar (rombel) dengan masing-masing berisi 25 siswa. ”Sekarang dua rombel saja masih kurang,” kata petugas sekolah yang enggan namanya disebutkan.  Dia bilang, tahun ini lebih sulit merekrut calon siswa baru. Menurut dia, persaingan tidak hanya terjadi dengan SMP negeri. Penyebab lain, banyak sekolah baru yang buka di sekitar Mulyorejo.  SMP Yapita juga kekurangan siswa. Sekolah yang terletak di kawasan Keputih itu sudah mendapat 63 siswa. Padahal, pihak sekolah memasang target lebih dari 100 siswa. ”Rasanya sekarang agak susah dapat siswa baru,” ujar Maftufah Hanung dari bidang kesiswaan SMP Yapita.  Sekolah lain yang juga mengeluhkan minimnya siswa baru adalah SMP Kartika Nasional Plus. Sejauh ini sekolah itu baru mendapat 40 siswa. Padahal, tahun-tahun sebelumnya mereka bisa meraup lebih dari 100 siswa baru. ”Kami juga pertanyakan ke mana sisa lulusan SD yang tidak diterima di SMP negeri,” tegas Didit, humas SMP Kartika Nasional Plus.  Kekurangan siswa juga dirasakan SMP Barunawati. Di antara target 128 siswa, jumlah siswa baru mencapai separonya. Jauh dibandingkan pada tahun sebelumnya. Yakni, pada minggu terakhir menjelang dimulainya tahun ajaran baru, animo pendaftaran meningkat. Di antara target 128 orang, penerimaan mencapai 122 siswa. Hanya kurang enam siswa dari target.  ”Sampai saat ini baru dapat 64 siswa. Dan, 10 siswa berasal dari MBR. Sekarang animonya biasa saja. Seperti tidak ada momen ajaran baru,” kata Kepala SMP Barunawati Marina Kurniasari.  Siswa lebih banyak diterima di SMP Muhammadiyah 15. Di antara target 192 orang, jumlah siswa yang masuk telah mencapai 171 siswa. Sudah tercapai enam rombongan belajar. Hampir sama dengan tahun sebelumnya.  Kepala SMP Muhammadiyah 15 Sidotopo Banjar mengungkapkan, agar target tercapai, pihaknya memperbanyak penerimaan siswa dari MBR. ”Terkait dengan pembiayaan MBR dan siswa nggak mampu lewat jalur mandiri melalui SKTM, kami mendapatkan bantuan CSR dari Pemkot Surabaya. Jadi, untuk mencapai target, kami tambah siswa MBR,” ungkap Banjar.  Soal minimnya perolehan siswa baru, SMP swasta hanya bisa pasrah. Mereka pun pesimistis bisa menambah jumlah calon peserta didik. Sebab, tahun ajaran baru 2022–2023 sudah dimulai pekan depan. Kegiatan belajar-mengajar (KBM) berlangsung pada Senin depan (18/7). Pihak sekolah tetap akan melangsungkan KBM. ”KBM jalan terus. Mau gimana lagi,” ujar Humas SMP Margie Sagita Enggar.  Bagaimana dengan gaji guru? Sejauh ini, jelas dia, pihaknya mengandalkan biaya operasional dari yayasan. Apalagi, sekolah itu selama ini tidak menerima bopda dari Pemkot Surabaya. Salah satu penyebabnya, tidak ada siswa dari kalangan MBR. ”Operasional dari yayasan. Termasuk gaji para guru,” jelas Sagita.  Hal serupa disampaikan Koordinator Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Erwin Darmogo. PPDB di sekolah swasta akan tetap berjalan sesuai dengan kalender akademik.  DAMPAK BURUK SEKOLAH KEKURANGAN SISWA  - Gaji guru berkurang.  - Dana operasional berkurang.  - Penerimaan bopda dari APBD berkurang.  - Sulit menambah sarana-prasarana.  - Kegiatan ekstrakurikuler terancam akibat minimnya pendanaan.  Sumber: Reportase Jawa Pos

SMP Swasta di Surabaya ”Kebanjiran” Bangku Kosong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/pendaftaran-sekolah-suwasta1.jpg" alt="Salah satu booth pameran SMP Swasta di Balai Pemuda Surabaya. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Salah satu booth pameran SMP Swasta di Balai Pemuda Surabaya. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya memfasilitasi SMP swasta menggelar pendaftaran peserta didik baru (PPDB) offline di Balai Pemuda, Selasa (12/7). Pelaksanaan PPDB offline itu memberikan kemudahan bagi orang tua calon siswa yang ingin mendaftarkan anaknya di SMP swasta.  Kepala Bidang Sekolah Menengah, Dinas Pendidikan Dispendik Surabaya Tri Endang Kustianingsih mengatakan, pelaksanaan PPDB swasta itu diikuti 30 stan sekolah se-Surabaya. Pendaftaran offline tersebut untuk memberi kesempatan orang tua memilih sekolah terbaik sesuai dengan keinginan.  ”Sebenarnya SMP swasta itu sudah kita fasilitasi PPDB Dispendik Surabaya secara online. Namun, masyarakat masih belum banyak yang tahu kalau SMP swasta juga membuka pendaftaran sampai 14 Juli,” kata Endang.  Pada pendaftaran PPDB SMP swasta, orang tua akan dipandu guru dari masing-masing sekolah. Setiap perwakilan dari sekolah akan menjelaskan berbagai fasilitas yang dimiliki.  ”Dari segi kualitas tidak ada bedanya, negeri maupun swasta. Karena kami juga memfasilitasi guru untuk meningkatkan kompetensi dalam hal meningkatkan proses pembelajaran sesuai kurikulum merdeka,” jelas Endang.  Dia menjelaskan, saat ini sudah ada 181 SMP swasta yang memenuhi kuota di pendaftaran online melalui website Dispendik Surabaya. Pendaftaran offline SMP swasta di Balai Pemuda, kuota dari 30 sekolah tersebut diharapkan bisa terpenuhi.  Koordinator Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Erwin Darmogo mengapresiasi Dispendik Surabaya. Sebab, telah memberikan fasilitas SMP swasta untuk memenuhi kuota siswa melalui pameran pendidikan di Balai Pemuda.  ”Kami harapkan orang tua yang anaknya belum mendaftar atau yang masih bingung mau sekolah di mana, bisa segera datang ke Balai Pemuda melihat langsung program unggulan di stan-stan SMP swasta,” kata Erwin.  Menurut dia, sekolah swasta di Kota Surabaya tidak kalah baiknya dengan negeri. Mulai dari fasilitas, program, dan kualitas tenaga pendidiknya.  Dia menambahkan, sekolah swasta punya berbagai latar belakang, mulai dari keagamaan, akademis, ekstrakurikuler dan lain sebagainya yang bisa disesuaikan dengan karakter calon siswa.  ”Kalau orang tua masih bingung dan kesulitan daftar online bisa memilih di sini, mana saja yang cocok untuk anaknya. Pada PPDB swasta ini ada dua jalur yang disiapkan sekolah. Ada jalur reguler dan mitra warga. Tetapi untuk jalur mitra warga sudah hampir penuh, sedangkan reguler masih banyak kuotanya,” terang Erwin.  Salah satu sekolah yang punya program unggulan adalah SMP Margie Surabaya. Kepala SMP Margie Surabaya Sagita Enggar mengatakan, ada berbagai program unggulan mulai dari pertukaran pelajar, sister school dengan Australia, dan masih banyak lainnya.  ”Program pertukaran pelajar itu bukan hanya murid saja, akan tetapi juga bersama guru, mereka berkumpul di sebuah homestay di Australia,” ujar Sagita.  Dalam masa pandemi seperti ini, lanjut dia, SMP Margie menerapkan sekolah online. Sehingga, orang tua tidak perlu khawatir akan kesehatan putra-putrinya.  ”SMP Margie Surabaya menyediakan dua rombongan belajar (rombel) dengan total 40 siswa. Setiap rombelnya ada 20 siswa. Orang tuanya ingin mendaftar bisa konsultasi di Balai Pemuda. Kami juga menerima siswa MBR sekitar 10 hingga 20 persen,” terang Sagita.

Warga Surabaya Bisa Daftar Sekolah Swasta di Balai Pemuda

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#SMP swasta

Berita Terkini