<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/10/WhatsApp-Image-2025-11-10-at-180928-2566049072.jpeg" alt="Jajaran direksi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) saat media gathering di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. (Bintang Pradew0/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jajaran direksi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) saat media gathering di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. (Bintang Pradew0/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) memberikan pembiayaan untuk proyek pembangunan jalan di Kabupaten Badung, Bali. Perseroan menggelontorkan dana dengan jumlah masif, senilai Rp 2,83 triliun. Kesepakatan pembiayaan ditandai dengan penandatanganan perjanjian, yang ditandatangani oleh Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Faaris Pranawa dan Bupati Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa. Acara penandatanganan perjanjian dilakukan di Kantor Bupati Badung, pada Kamis, 30 Oktober 2025. "Kami berikan pembiayaan ke Pemda Badung sebesar Rp 2,8 triliun yang dipakai untuk membangun jalan di Kabupaten Badung," kata Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Reynaldi Hermansjah saat media gathering di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Senin (10/11). Menurutnya, Kabupaten Badung dikenal sebagai jantung pariwisata Bali. Di wilayah ini terdapat berbagai destinasi terkenal yang mendunia, seperti Kuta, Seminyak, Canggu, dan Nusa Dua. Selain keindahan alamnya, Badung juga memancarkan pesona budaya Bali dengan adanya upacara adat, tarian tradisional, dan arsitektur pura yang megah berpadu harmonis dengan kemajuan pariwisata modern. Sebagai gerbang utama pulau Bali melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung bukan hanya menjadi tempat singgah, tetapi juga destinasi yang mempertemukan keindahan alam, budaya, dan keramahan khas Bali. "Jalanan kan macet, jadi kita bantu membangun jalanan. Karena banyak tempat wisata seperti di Seminyak, Canggu, dan Kuta," tuturnya. Melalui skema pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), proyek pembangunan 9 ruas jalan strategis dengan total panjang 11,8 kilometer di Kuta Utara dan Kuta Selatan dapat segera dimulai. Dengan demikian, Pemkab Badung juga memiliki ruang fiskal lebih fleksibel untuk membiayai program prioritas lainnya. Dengan terwujudnya proyek jalan tersebut, nantinya akan menghasilkan beberapa dampak sosial dan ekonomi, seperti Kenaikan pendapatan pajak hotel dan restoran. Penurunan waktu tempuh dan biaya transportasi wisata, yang berdampak pada produktivitas sektor pariwisata dan jasa. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja, peningkatan mobilitas, dan pengurangan kemacetan. Hingga Agustus 2025, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) telah menyalurkan pembiayaan daerah senilai Rp 36,16 triliun dalam bentuk komitmen, dengan outstanding senilai Rp 18,02 triliun. Sebanyak 75,2% dari pembiayaan tersebut, ditujukan untuk pembangunan di sektor jalan dan jembatan.

T Sarana Multi Infrastruktur (Persero) memberikan pembiayaan untuk proyek pembangunan jalan di Kabupaten Badung, Bali sebesar Rp 2,8 triliun

Atasi Macet di Bali, PT SMI Kemenkeu Gelontorkan  Pembiayaan Rp 2,83 triliun ke Pemkab Badung buat Bangun Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/29/20250121_134829-1185860133.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni menyambut baik perpanjangan libur Lebaran 1446 H/2025 M bagi sekolah. (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni menyambut baik perpanjangan libur Lebaran 1446 H/2025 M bagi sekolah. (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Arif Fathoni menyambut baik rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terkait pengajuan pinjaman Rp 5,6 triliun. Fathoni tidak mempermasalahkan rencana tersebut. Dengan catatan, uang hasil pinjaman digunakan untuk mendukung percepatan pembangunan di Kota Surabaya selama lima tahun ke depan. &rdquo;Apalagi kota Surabaya ini dianggap memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membayar, karena tidak semua daerah yang ngajukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) itu disetujui,&rdquo; tutur Arif Fathoni, Selasa (28/1). Setelah dilakukan pengkajian oleh PT SMI, lanjut Fathoni, kemampuan fiskal Kota Surabaya dianggap dapat membayar. Besar kemungkinan pinjaman yang diajukan Pemkot Surabaya akan disetujui. &rdquo;Alhamdulillah Surabaya ini kan dianggap mampu. Nah makanya menurut kami, meskipun itu akadnya itu utang (Rp 5,6 triliun) tetapi manfaatnya kepada masyarakat itu luar biasa,&rdquo; imbuh Fathoni. Politikus Partai Golkar itu menegaskan, utang akan digunakan pemkot untuk membiayai proyek pembangunan prioritas, seperti JLLB, JLLT, Underpass Dolog, hingga proyek penanganan banjir dan sistem drainase. &rdquo;Artinya infrastruktur yang dibiayai utang itu fungsinya untuk meminimalisir angka kemacetan dan genangan air. Paling tidak, bisa mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur di Surabaya,&rdquo; tutur Fathoni. Sebelumnya, Kepala Bappedalitbang Kota Surabaya Irvan Wahyudradjad mengakui bahwa Pemkot memerlukan dana besar untuk mendukung percepatan pembangunan lima tahun ke depan. &rdquo;Kami butuh pinjaman Rp 5,6 triliun. Saat ini sedang menjajaki kemungkinan terbaik dari lembaga keuangan bukan bank maupun dari perbankan. Memilih opsi dengan bunga paling rendah dan persyaratan ringan,&rdquo; ucap Irvan. Pemkot Surabaya juga menjalin komunikasi dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun Kemenko Perekonomian, terkait rencana pembiayaan tersebut. &rdquo;Semua kita ajak komunikasi, kita ajukan proposal dan mereka sangat mendukung. Targetnya, beberapa proyek strategis sudah bisa dikerjakan 2024 melalui pendanaan APBD dan pembiayaan alternatif ini,&rdquo; tandas Irvan Wahyudradjad.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni menyambut baik rencana Pemkot Surabaya terkait pengajuan pinjaman Rp 5,6 triliun

DPRD Surabaya Dukung Pemkot Ajukan Pinjaman Rp 5,6 Triliun: Demi Infrastruktur!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/27/PLN-SMI-44428039.jpg" alt="Penandatanganan kerja sama PLN, Bank Investasi Infrastruktur Asia atau Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan PT SMI (Persero) guna mendukinh transisi energi di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Penandatanganan kerja sama PLN, Bank Investasi Infrastruktur Asia atau Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan PT SMI (Persero) guna mendukinh transisi energi di Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT PLN (Persero) menandatangani dokumen kemitraan pembiayaan dengan Bank Investasi Infrastruktur Asia atau Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan PT SMI (Persero) guna mendukung transisi energi di Indonesia. Penandatanganan ini dilakukan ketiganya di sela-sela acara 2023 AIIB Annual Meeting di Sharm El-Sheikh, Mesir, untuk bekerja sama membahas rencana mengurangi emisi gas rumah kaca di Indonesia, Selasa, (26/9). Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, kolaborasi dan kemitraan menjadi kunci penting untuk mempercepat transisi energi di Indonesia. Karena itu, PLN akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak demi mewujudkan peralihan energi dari berbasis fosil ke energi baru terbarukan dan berkelanjutan. "Dukungan pembiayaan tentu sangat penting untuk mendukung percepatan transisi energi di Indonesia. Kemitraan ini tentu dapat mewujudkan komitmen PLN dalam upaya meningkatkan porsi energi terbarukan ke bauran energi di Indonesia," kata Darmawan dalam keterangan resmi. Darmawan mengatakan, selama 3,5 tahun terakhir ini PLN telah bertranformasi dalam membangun kelistrikan lebih hijau yang berbasis pada energi baru terbarukan (EBT). Hal ini dimulai dengan perusahaan merancang Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) lebih hijau dan membatalkan rencana 13,3 Gigawatt (GW) PLTU berbasis batu bara. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013021598/kurangi-pemakaian-fosil-di-operasionalnya-freeport-klaim-berhasil-tekan-produksi-karbon-hingga-24-persen">Kurangi Pemakaian Fosil di Operasionalnya, Freeport Klaim Berhasil Tekan Produksi Karbon hingga 24 Persen</a> Selain itu, komitmen penuh PLN dalam transisi energi juga diwujudkan dengan perencanaan RUPTL kelistrikan nasional dengan penambahan 51,6 persen pembangkit dari EBT. PLN terus berinovasi dalam melakukan akselerasi pengembangan EBT di tanah air sampai dengan 75 persen atau sebesar 60 GW di tahun 2040 dari total kapasitas kelistrikan keseluruhan. "Upaya ini sejalan dengan target Net Zero Emissions di tahun 2060. PLN sekarang tidak hanya berfokus menyediakan energi listrik tetapi juga fokus pada lingkungan," jelas Darmawan. Sementara itu Presiden AIIB Jin Liqun mengatakan, kemitraan ini untuk memfasilitasi transisi Indonesia demi pembangunan berkelanjutan dan mengatasi tantangan perubahan iklim. Jin Liqun berharap, melalui kemitraan ini dapat mendorong Indonesia menjadi negara terdepan dalam memimpin transisi energi dari berbasis fosil ke energi baru terbarukan di kawasan.&nbsp; "Ini adalah dekade yang penting untuk aksi perubahan iklim. Melalui kerja sama dengan para pemain energi utama di Indonesia, AIIB berencana untuk membuka dan memobilisasi modal tambahan untuk meningkatkan akses energi ramah lingkungan ke negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara ini," ujar Jin Liqun. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013014092/pln-kolaborasi-pay-later-bri-beli-listrik-sekarang-bisa-bayar-nanti">PLN Kolaborasi Pay Later BRI, Beli Listrik Sekarang Bisa Bayar Nanti</a> Dia mengatakan, AIIB berencana memberikan pendanaan jangka panjang untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mengoperasionalkan transisi menuju energi dengan rendah karbon. Pembiayaan ini dinilai akan melengkapi upaya nasional dan multilateral yang sudah ada, seperti kemitraan dengan JETP sekaligus mendorong pendekatan transisi energi yang komprehensif dan terintegrasi di Indonesia. Selanjutnya usai penandatangan kemitraan, AIIB, PLN dan SMI akan menjajaki peluang untuk persiapan proyek, berbagi pengetahuan, peningkatan kapasitas, dan bantuan teknis di bidang transisi energi. "Dengan saling memanfaatkan keahlian teknis dan sumber daya keuangan, ketiga lembaga tersebut berkomitmen untuk mempercepat penerapan teknologi energi ramah lingkungan dan berkontribusi terhadap masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan bagi Indonesia dan dunia," tandas Jin Liqun.

AIIB berencana memberikan pendanaan jangka panjang untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mengoperasionalkan transisi energi.

Di Sharm El-Sheikh, PLN Teken Kerja Sama Pendanaan Transisi Energi Bersama AIIB dan PT SMI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/MENKEU-SRI-MULYANI-MIFTAHUL-HAYAT-3.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (20/9/2021). Rapat kerja tersebut beragendakan penyerahan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Hubu" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (20/9/2021). Rapat kerja tersebut beragendakan penyerahan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Hubu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati (SMI) menyoroti pertumbuhan global yang tidak merata dan akses vaksin yang menjadi syarat utama pemulihan berkelanjutan. Hal tersebut dikatakan dalam pertemuan antara para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dalam masa Presidensi G20 Italia. ’’Kami menegaskan kembali dukungan kami terhadap pendekatan multilateral untuk memastikan vaksin yang cukup dan dapat diakses untuk seluruh dunia. Indonesia berkomitmen untuk mempercepat vaksinasi hingga mencapai 208 juta orang hingga akhir tahun ini,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (16/10). Selain itu, SMI juga menyampaikan bahwa pemerintah memanfaatkan momentum krisis saat ini dalam melanjutkan sejumlah reformasi struktural untuk memperkuat fondasi bagi pemulihan ekonomi, salah satunya melalui Omnibus Law Cipta Kerja pada tahun lalu dan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada tahun ini. SMI mengatakan lebih jauh, dari sekian tantangan global yang saat ini dihadapi, negara anggota G20 memandang perubahan iklim menjadi salah satu yang terberat. Perubahan iklim disebut dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan stabilitas keuangan global. Dengan demikian, Ia menekankan pentingnya transisi hijau dalam upaya penanganan perubahan iklim. Tidak hanya adil dan teratur, tetapi juga terjangkau (A Just, Orderly and Affordable) terutama bagi negara-negara berkembang dan negara miskin. Terkait dengan perubahan iklim, tercantum dalam bauran kebijakan yang harus dilakukan oleh suatu negara untuk meminimalisir konsekuensi yang timbul dari transisi hijau. Upaya penurunan emisi di sektor energi melalui transisi dari penggunaan bahan bakar fosil (fossil phased out) harus dipersiapkan dan dilaksanakan secara bertahap. ’’Dengan dukungan akses yang terjangkau dalam pembangunan infrastruktur dan teknologi rendah karbon yang berkelanjutan, meminimalisasi kerugian ekonomi dan sosial bagi berkembang dan negara rentan, termasuk memitigasi risiko hukumnya,” tuturnya. SMI menyebut, pendanaan menjadi salah satu tantangan besar bagi negara-negara yang memiliki komitmen untuk mengatasi perubahan iklim. Sehingga komitmen negara-negara maju sangat penting dalam mendukung pembiayaan untuk negara berkembang, serta mendorong kerja sama dengan investor publik dan swasta. Indonesia sendiri, kata dia, akan terus mendukung agenda iklim G20, salah satunya adalah mengadopsi reformasi fiskal untuk mempercepat transisi hijau. Saat ini, Indonesia dalam proses menerbitkan peraturan tentang penetapan harga karbon dan mengembangkan Kerangka Kerja Fiskal Perubahan Iklim. ’’Di sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyusun peta jalan Keuangan Berkelanjutan dalam dua tahap (mencakup periode 2015-2019 dan 2021-2025) sebagai panduan dalam menerapkan pembiayaan berkelanjutan dan memastikan penerapannya efektif,’’ tegasnya. (*)

Jumpa Para Bendahara Dunia, SMI Soroti Pertumbuhan Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/dewan-pengawas-LPI.jpg" alt="PENGELOLA INVESTASI: Presiden Joko Widodo memperkenalkan dewan pengawas dan dewan direktur LPI/INA di Istana Merdeka kemarin. (LUKAS/SETPRES)" width="100%">
<figcaption>PENGELOLA INVESTASI: Presiden Joko Widodo memperkenalkan dewan pengawas dan dewan direktur LPI/INA di Istana Merdeka kemarin. (LUKAS/SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah membentuk Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang baru dibentuk melalui Undang-undang Cipta Kerja. LPI sendiri berbeda dari lembaga sejenis seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) maupun Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).  Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata beberapa waktu lalu sempat menjelaskan perbedaan lembaga tersebut. LPI merupakan entitas lembaga yang dibentuk oleh undang-undang dan bertanggung jawab terhadap Presiden. Sehingga, LPI memiliki kredibilitas dan persepsi stabilitas tinggi secara internasional.  Perbedaan LPI dari PT SMI yaitu, PT SMI harus tunduk terhadap UU PT atau UU BUMN dengan bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN. Sehingga memiliki aturan yang cukup ketat.  "Tujuan PT SMI pembiayaan infrastruktur. Hanya untuk itu. dengan skema investasi terkait komersial dan nonkomersial (PSO) capital expenditure maupun perusahaan patungan dan investasi bentuk perusahaan baru di bawahnya atau dengan pemegang perusahaan lain atau Joint Venture," ujarnya seperti dikutip, Rabu (17/2).  Sementara, perbedaan antara LPI dan BKPM, yaitu BKPM merupakan lembaga perizinan dan regulator setingkat menteri. Kedua, skema investasi BKPM juga tidak ada, sebab BKPM tidak melakukan investasi.  "BKPM lembaga perizinan dan regulator, bukan pelaksana investasi. Dia nggak melakukan investasi, hanya berikan regulasi perizinan untuk investasi dari luar negeri dan dalam negeri," jelasnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/26/01/2021/swf-jalan-pemerintah-siapkan-rp-15-triliun-sebagai-modal-awal-lpi/">SWF Jalan, Pemerintah Siapkan Rp 15 Triliun sebagai Modal Awal LPI</a>  Ia melanjutkan, LPI memiliki skema investasi bersifat komersial, dapat bersifat aktif, meningkatkan nilai tambah secara langsung. Kemudian memiliki kewenangan dan fleksibilitas dalam keputusan investasi untuk dapat mengikuti standar internasional.  LPI berperan aktif dalam peningkatan nilai aset yang dikelolanya dan berfungsi sebagai mitra strategis investor asing maupun domestik. "Beda dari investasi swasta, investasi pemerintah tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga manfaat sosial ekonomi bagi kepentingan negara. Jadi, tidak hanya selalu laba, profit, dividen yang dilihat, tapi manfaat sosial ekonomi keuangan ya nggak bisa diganti dengan nilai rupiah," imbuhnya.  Sementara, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga memastikan kewenangan LPI tak akan tumpang tindih dengan lembaganya. Menurutnya, lembaga tersebut hanya mengelola dana dari investor yang akan ditempatkan di Indonesia. Salah satu contohnya adalah untuk keperluan proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.  "Mereka mengelola dana di mana investor akan melakukan investasi. Nanti mereka akan daftar di BKPM. BKPM akan mengelola izin-izinnya. Semua akan ada di BKPM dan kewenangan di BKPM tidak terambil sedikit pun," ucapnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/09/02/2021/modal-lpi-diambilkan-dari-cadangan-pembiayaan-investasi-2021/">Modal LPI Diambilkan dari Cadangan Pembiayaan Investasi 2021</a>  Selanjutnya, LPI yang akan mengatur kemana dana investasi tersebut akan diarahkan. Termasuk, kerja sama antara perusahaan-perusahaan yang akan mengeksekusi dana tersebut ke dalam sebuah proyek.  "Kalau dia dari luar negeri dananya kami akan catat sebagai PMA. Kalau dari dalam negeri kami catat sebagai PMDN," jelasnya.  https://youtu.be/5HXV0Lgmy5g

LPI Telah Dibentuk, Apa Bedanya dari BKPM dan SMI?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/dirut-SMI-dan-corsec.jpg" alt="Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) Edwin Syahruzad (kiri) dan Head of Corporate Secretary SMI Ramona Harimurti (kanan), dalam Media Meet Up 2019, di Kepulauan Seribu, Jakarta, Kamis (10/10). (Estu Suryowati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) Edwin Syahruzad (kiri) dan Head of Corporate Secretary SMI Ramona Harimurti (kanan), dalam Media Meet Up 2019, di Kepulauan Seribu, Jakarta, Kamis (10/10). (Estu Suryowati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI menyatakan kesiapan dalam memberikan dukungan pembangunan ibu kota baru. Sebagaimana diketahui, saat ini pemerintah tengah mengkaji pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke sebagian Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim).  Direktur Utama SMI Edwin Syahruzad menyampaikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan pesan yang jelas bahwa pembangunan ibu kota baru sebisa mungkin tidak membebani APBN. Maka dari itu, dibutuhkan skema pembiayaan yang kreatif (creative financing).  Edwin menambahkan, saat ini memang pemerintah sudah merencanakan sejumlah <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/10/10/2019/pemerintah-berencana-bangun-pelabuhan-baru-di-teluk-balikpapan/">proyek yang akan dibangun di ibu kota baru</a>. Namun, rencana tersebut belum dipaparkan secara definitif.  "Tentu kami menunggu. Ketika sudah didefinisikan lebih pasti, tentu kami lebih leluasa merancang skema pendanaan, khususnya dalam konteks creative financing," kata Edwin dalam acara Media Meet Up 2019, di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu, Jakarta, Kamis (10/10).  Lebih lanjut Edwin menuturkan, SMI akan memberikan dukungan dalam pembangunan ibu kota baru, khususnya untuk proyek-proyek yang menjadi fokus perseroan. Itu berarti yang akan didukung adalah proyek-proyek yang masuk dalam kewenangan pemerintah daerah.  Misalnya, untuk perkotaan, infrastruktur dasar yang dibutuhkan antara lain perumahan, transportasi publik, serta pengolahan air kotor dan sampah. "Itu basic yang bisa diskemakan secara lebih kreatif, sehingga mengurangi ketergantungan APBN," ucap Edwin.  Sementara itu, proyek-proyek yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti listrik, tidak akan diberikan dukungan. Edwin menambahkan, sebagai BUMN di bawah koordinasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), SMI berkomitmen menjadi pihak yang paling awal terlibat dalam proses pembangunan ibu kota baru.  Pasalnya, lanjut Edwin, pembangunan ibu kota baru yang memang dari green field membutuhkan persiapan matang dan cepat. "Agar bisa dihitung dari mana sumber pembiayaan proyek itu akan berasal, apakah badan usaha dan mana yang sejatinya butuh dukungan pemerintah lewat fiskal," ungkapnya.  Untuk diketahui, pada 2017 lalu, SMI telah mendatangani pembiayaan untuk pembangunan jalan dan rumah sakit di Penajam Paser Utara. Nilai pembiayaannya mencapai Rp 346 miliar.

SMI Siap Dukung Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/dirut-SMI-dan-corsec.jpg" alt="Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) Edwin Syahruzad (kiri) dan Head of Corporate Secretary SMI Ramona Harimurti (kanan), dalam Media Meet Up 2019, di Kepulauan Seribu, Jakarta, Kamis (10/10). (Estu Suryowati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) Edwin Syahruzad (kiri) dan Head of Corporate Secretary SMI Ramona Harimurti (kanan), dalam Media Meet Up 2019, di Kepulauan Seribu, Jakarta, Kamis (10/10). (Estu Suryowati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah sedang gencar untuk membangun proyek pembangkit listrik bersumber energi terbarukan. Salah satunya adalah proyek pembangkit panas bumi atau geothermal. Proyek pembangkit panas bumi tengah digenjot guna mencapai target bauran energi baru terbarukan.  PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) tengah mengajukan dana pinjaman sebesar USD 197,5 juta atau Rp 2,765 triliun (kurs 14.000) ke Bank Dunia untuk meningkatkan investasi panas bumi dengan mengurangi risiko eksplorasi tahap awal. Pinjaman ini disertai dana hibah senilai USD 122,7 juta atau Rp 1,71 triliun.  Direktur Utama PT SMI (Persero) Edwin Syahruzad mengatakan, nantinya dana tersebut bisa disalurkan ke badan usaha baik BUMN (Badan Usaha Milik Negara) maupun swasta yang memenangkan tender eksplorasi panas bumi.  "Belum tanda tangan tetapi sudah mengurus programnya itu namanya GREM ke Bank Dunia untuk pengembangan kegiatan eksplorasi geothermal. Nyari reserve panas bumi perlu dana mahal,” paparnya Kamis (10/10) malam.  Melalui proyek Geothermal Resource Risk Mitigation (GREM), pinjaman akan membantu pengembang baik sektor publik maupun swasta untuk mengurangi risiko eksplorasi panas bumi. Dia mengatakan, dana hibah tersebut tidak perlu dikembalikan jika memang eksplorasinya gagal.  Tetapi, jika berhasil menemukan cadangan yang memiliki nilai keekonomian maka korporasi yang mendapatkan dana hibah harus mengembalikannya ke Bank Dunia. Proyek ini juga akan membiayai bantuan teknis dan peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan utama sektor panas bumi.  "Nanti kami akan mencari dulu proyek mana yang potensial untuk disalurkan pembiayaan tersebut," ujarnya.  SMI sebelumnya juga pernah menggelontorkan pendanaan tahap pertama ke PT Geo Dipa Energy (Persero) untuk proyek PLTP Dieng small scale sebesar 10 megawatt (MW). Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) mencatat untuk mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025 akan memerlukan kontribusi dari pengembangan panas bumi sekitar 7 persen atau setara 7 ribu MW. Ini merupakan pembangunan skala besar dan ambisius dengan total nilai investasi sebesar USD 35 miliar.

Eksplorasi Geothermal, SMI Ajukan Pinjaman Rp 2,76 T ke Bank Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/dirut-SMI-dan-corsec.jpg" alt="Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) Edwin Syahruzad (kiri) dan Head of Corporate Secretary SMI Ramona Harimurti (kanan), dalam Media Meet Up 2019, di Kepulauan Seribu, Jakarta, Kamis (10/10). (Estu Suryowati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) Edwin Syahruzad (kiri) dan Head of Corporate Secretary SMI Ramona Harimurti (kanan), dalam Media Meet Up 2019, di Kepulauan Seribu, Jakarta, Kamis (10/10). (Estu Suryowati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI membukukan pendapatan usaha sebesar Rp 3,88 triliun pada kuartal III 2019. Pendapatan usaha BUMN di bawah koordinasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ini tumbuh 43,53 persen secara year-on-year (YoY) dari yang sebesar Rp 2,71 triliun.  Sementara itu, pada periode sama total asetnya menyentuh Rp 73,03 triliun atau tumbuh 22,75 persen YoY dari yang sebesar Rp 59,49 triliun. Direktur Utama SMI Edwin Syahruzad menjelaskan, tingginya pertumbuhan pendapatan usaha ditopang oleh core business SMI, yakni pada pembiayaan infrastruktur.  "Sehingga 85 persen core income bersumber dari pendapatan intermediasi," katanya dalam acara Media Meet Up 2019, di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu, Jakarta, Kamis (10/10).  Selama Januari-September 2019, pilar bisnis Pembiayaan dan Investasi menghasilkan komitmen pembiayaan senilai Rp 98 triliun, atau naik 31,7 persen YoY dari yang sebesar Rp 91,8 triliun. Sedangkan outstanding atau yang sudah disalurkan senilai Rp 58,5 triliun, atau tumbuh 38,4 persen YoY dari yang sebesar.  Kemudian, dari pilar bisnis Jasa Konsultasi, Edwin memaparkan ada enam proyek yang dikerjakan SMI dari Januari-September 2019. Empat proyek di antaranya merupakan Proyek Startegis Nasional (PSN).  Keempat PSN itu antara lain proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Unsolicited Kereta Jalur Lingkar (New Jakarta Loopline), proyek LRT Jakarta Koridor 1 dan 2, dan Pekerjaan Lanjutan Pendampingan Transaksi dan Legal KPBU Satelit Multifungsi.  Sedangkan dari pilar bisnis Pengembangan Proyek, SMI masih memiliki sembilan penugasan, salah satunya yaitu pengembangan proyek SPAM Kamijoro di DI Jogjakarta. Dalam proyek ini, SMI akan berperan dalam pelaksanaan penugasan, fasilitas penyiapan proyek, serta pendampingan transaksi.  Dalam kesempatan tersebut, Edwin juga menyampaikan, SMI membukukan laba bersih senilai Rp 1,46 triliun atau tumbuh 16,74 persen YoY dari yang sebesar Rp 1,26 triliun. Jika dibandingkan RKAP 2019 yang sebesar Rp 1,63 triliun, maka realisasi laba bersih kuartal III tersebut sudah mencapai 89,74 persen.  "Jadi, di saat lingkungan global sekarang sedang menuju pelemahan ekonomi, kami bisa tumbuh baik, tumbuh sehat, plus kualitas aset juga terjaga baik. Itu menurut kami Alhamdulillah," ujar Edwin. Dia berharap sehatnya kinerja perseroan dapat meningkatkan kepercayaan investor sehingga SMI dapat mengemban mandat yang lebih besar.

Pendapatan Usaha SMI Tumbuh 43,53 Persen Sentuh Rp 3,88 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/puluhan-kali-rapat-sebelum-deal-freeport-smi-beberkan-peran-menteri_m_.jpg" alt="Pemerintah dan Freeport sepakat divestasi saham 51 persen." width="100%">
<figcaption>Pemerintah dan Freeport sepakat divestasi saham 51 persen.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan peran menteri-menteri Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam sebuah testimoni di akun Facebook miliknya. Testimoni tersebut mengisahkan perjalanan negosiasi Freeport hingga kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Ia mengungkapkan terhitung sejak pertengahan 2017 hingga Desember, lebih dari 34 kali pertemuan dan rapat diselenggarakan oleh internal Kemenkeu, antar Kementerian/Lembaga, serta Pemda Papua dan Mimika dengan pihak FCX dan Rio Tinto, Lembaga Rating dan lain-lain. Belum lagi rapat yang diadakan oleh internal ESDM, BUMN, KLHK, serta rapat koordinasi di tingkat Kemenko. Seperti apa peran para menteri terkait? Sri Mulyani menuturkan, pihak yang melakukan negosiasi salah satunya yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan jajarannya. Mereka melakukan negosiasi dari aspek pengalihan kontrak karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan kontrak pembangunan smelter. Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno dan jajarannya beserta Menteri Keuangan dan jajarannya, membahas soal transaksi divestasi 51 persen. Mulai dari pembentukan holding pertambangan Inalum, menunjuk Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin untuk meneliti kontrak FCX dengan Rio Tinto, melakukan valuasi yang adil dan transparan, serta dapat diterima oleh semua pihak di dalam dan luar negeri. "Menteri BUMN dan Inalum mengusulkan dan menyelesaikan struktur transaksi pengambilalihan antara Rio Tinto-FCX dan FCX-Inalum, juga pembagian porsi yang akan dimiliki oleh Pemerintah Derah (Propinsi Papua dan kabupaten Mimika)," kata dia melalui akun facebook pribadi miliknya, Kamis (27/12). Selanjutnya, Menteri BUMN dan Menkeu mengawal penerbitan obligasi Inalum untuk pembelian saham 51 persen. Keduanya juga mengupayakan agar memperoleh rating terbaik dari Fitch dan Moody's, sesuai dengan rating Sovereign RI. Menkeu beserta jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pun meneliti transaksi Rio Tinto -FCX dan Inalum untuk menetapkan status kewajiban perpajakannya. "Jajaran Kemenkeu (BKF, DJP, DJPK, DJBC, DJA bersama Sekjen dan DJKN) melakukan negosiasi aspek penerimaan negara yang harus mengonversi KK menjadi IUPK dengan jaminan penerimaan negara harus lebih baik di bawah rezim IUPK," terangnya. Dalam hal ini, tim meneliti laporan keuangan PTFI sejak 1991 hingga sekarang dan porsi penerimaan negara, terdiri untuk pusat dan daerah serta PNBP, dengan berbagai skenario harga emas,tembaga dan perak. "Kami berkoordinasi dengan Mendagri, Pemda Papua dan Kabupaten Mimika mengenai hak penerimaan daerah," jelasnya. Sementara itu, tim hukum BKF, DJP, Sekjen Kemenkeu, Menhukham dan BKPM juga mencari jalan bagaimana menjalankan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menetapkan pemakaian 'prevailing law', namun tetap memberikan kepastian invetasi dan penerimaan negara hingga 20 tahun mendatang. Adapun Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan jajarannya melakukan negosiasi aspek lingkungan, meneliti praktik dan persetujuan masa lalu. Sehingga, operasi Freeport ke depan tetap memberikan jaminan kelestarian lingkungan. "Saya sangat mengagumi dan menghargai tim negosiator teknis yang terdiri dari para eselon 1, eselon 2 dan jajaran staf di Kemenkeu, Kementrian ESDM, BUMN, KLHK dan Menhukham, Kejaksaan Agung, Kemendagri dan BPKP beserta direksi Inalum yang sangat ulet, teliti, cerdik dan profesional serta berintegritas dalam menghadapi tim keuangan dan tim hukum FCX yang merupakan tim profesional terbaik yang disewa mereka," tuturnya. Ia mengatakan, memang banyak pilihan tidak mudah. Banyak perdebatan panjang, bahkan kadang suasana tegang dan memanas. Namun, dia mengatakan, tim selalu mampu memberikan pilihan yang terbaik bagi Indonesia.

Puluhan Kali Rapat Sebelum 'Deal' Freeport, SMI Beberkan Peran Menteri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/fadli-zon-sesumbar-sri-mulyani-bakal-keok-lawan-rizal-ramli_m_208588.jpeg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani ‎mendapatkan pernghargaan di dalam acara World Government Summit sebagai menteri terbaik di dunia." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani ‎mendapatkan pernghargaan di dalam acara World Government Summit sebagai menteri terbaik di dunia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli terang-terangan menantang debat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, soal utang Indonesia. Menanggapi hal itu Wakil Ketua DPR Fadli Zon yakin, Rizal Ramli bakal memenangkan adu debat melawan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. "Sudah pasti kalah Sri Mulyani. Saya kira akan dikalahkan dengan mudah," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/4). &lrm;Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini juga mengaku berani berdebat dengan Sri Mulyani mengenai utang luar negeri Indonesia. Fadli sesumbar, dia juga mengerti tentang ekonomi walaupun hanya sedikit. "Saya juga berani melawan Sri Mulyani berdebat. Meskipun latar belakangnya (Sri Mulyani) ekonomi. Tapi saya juga pernah belajar ekonomi," tegasnya. Menurut Fadli, Sri Mulyani bukanlah salah satu menteri terbaik di dunia. Pasalnya saat ini perekonomian di Indonesia makin terpuruk. Sehingga tidak tepat mendapat predikat menteri terbaik. "Menteri terbaik versi siapa? Versi rakyat itu ekonomi makin memburuk. Mungkin bagi orang asing Sri Mulyani terbaik, karena dia memberi regulasi keleluasaan untuk menguasai Indonesia," pungkasnya. Sekadar informasi, mantan Menteri Bidang Kemaritiman Rizal Ramli sangat menginginkan ada debat terbuka dengan lawan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI). Adapun topiknya yaitu soal utang luar negeri. Keinginan Rizal Ramli ini berawal dari tanggapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang kritik masyarakat terkait utang. Presiden Jokowi berkata bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dipersilakan untuk beradu argumen dengan data dan angka yang jelas soal utang.

Fadli Zon Sesumbar Sri Mulyani Bakal 'Keok' Lawan Rizal Ramli

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#smi

Berita Terkini

Atasi Macet di Bali, PT SMI Kemenkeu Gelontorkan Pembiayaan Rp 2,83 triliun ke Pemkab Badung buat Bangun Jalan