<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/20/SMF-1085241708.jpg" alt="Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo (dua dari kiri) dan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti (dua dari kanan), Kamis (20/11). (Dokumentasi Humas SMF)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo (dua dari kiri) dan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti (dua dari kanan), Kamis (20/11). (Dokumentasi Humas SMF)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pasar keuangan nasional mencatat tonggak baru setelah Bank Indonesia (BI) resmi menetapkan surat utang PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF sebagai underlying transaksi repurchase agreement (repo) mulai 10 November 2025. Penetapan ini menjadikan surat utang SMF sebagai surat utang korporasi pertama yang dapat direpo-kan kepada BI, sekaligus memperluas instrumen moneter BI di luar Surat Berharga Negara (SBN) dan SRBI. Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menyebut, kebijakan tersebut sebagai momen bersejarah bagi industri pembiayaan perumahan nasional. Menurutnya, penetapan surat utang SMF sebagai underlying repo menunjukkan sinergi konkret antara kebijakan fiskal dan moneter untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.&nbsp; Sebagai special mission vehicle Kementerian Keuangan, SMF selama ini menjalankan peran fiskal dalam memperluas akses pembiayaan perumahan, dan kini instrumennya turut digunakan dalam operasi moneter BI. Ananta menegaskan, dukungan BI dan Kementerian Keuangan sangat penting dalam memperkuat pendanaan jangka panjang sektor perumahan, termasuk program pembangunan 3 juta rumah. "Melalui sinergi perluasan underlying repo ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis yang menciptakan pendalaman pasar keuangan dengan meningkatnya likuiditas perbankan dan pemanfaatan instrumen SMF sehingga penyaluran pembiayaan jangka panjang untuk sektor perumahan dapat semakin diperkuat," kata Ananta dalam agenda Pengenalan Surat Utang SMF Sebagai Underlying Transaksi Repo Bank Indonesia di Jakarta, Kamis (20/11). Dia menuturkan, sektor perumahan memiliki multiplier effect besar dengan keterkaitan ke 185 sektor ekonomi dan nilai tambah PDB sebesar Rp 1,9 triliun per setiap investasi Rp 1 triliun. Outstanding surat utang SMF per 31 Oktober 2025 tercatat sebesar Rp 25,3 triliun atau sekitar 6 persen dari total outstanding surat berharga korporasi nasional yang mencapai Rp 413 triliun.&nbsp; "Dengan rating idAAA secara nasional dan BBB secara global, surat utang SMF merupakan salah satu surat utang korporasi terbesar yang dimiliki perbankan," ungkapnya.Sebelum ditetapkan sebagai underlying repo, BI melakukan assessment selama beberapa bulan dengan menguji likuiditas, outstanding, credit rating, status entitas hingga kategori high quality liquid asset (HQLA). Sementara itu, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyatakan, ada 9 bank yang sudah melakukan transaksi repo SMF dengan BI, dan sudah masuk Rp299 miliar dengan tenor satu minggu. Dia menegaskan bahwa keputusan menerima surat utang korporasi berkualitas sebagai underlying repo merupakan terobosan strategis untuk memperluas transmisi kebijakan moneter ke pasar uang dan memperkuat stabilitas sistem keuangan. "Ini sangat spesial, Karena ini adalah pertama kalinya bank Indonesia itu mau menerima repo dari surat berharga, yaitu dalam bentuk repo corporate bond ini SMF walaupun pasca government ya, tapi by nature dia adalah corporate bonds," terangnya. BI menempatkan pengembangan transaksi repo sebagai prioritas dalam Blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025-2030. BI menilai pasar uang akan semakin efisien apabila transaksi repo yang berbasis kolateral mendominasi aktivitas pasar. Dalam lima tahun terakhir, nilai transaksi repo meningkat tajam dari Rp 509 miliar menjadi Rp 17,8 triliun per hari. Dengan masuknya surat utang SMF sebagai underlying repo, BI optimistis pasar uang akan semakin dalam, likuid, dan mendorong pembiayaan sektor perumahan sehingga memberikan kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Bank Indonesia menetapkan surat utang SMF sebagai underlying transaksi repo, memperkuat sektor perumahan.

Transaksi Repo Surat Utang SMF Tembus Rp 299 Miliar

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/01/SMF-1466108477.png" alt="Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo bersama para direksi dalam media gathering dan konferensi pers kinerja semester I di Pasawaran, Lampung. (Agus Wirawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo bersama para direksi dalam media gathering dan konferensi pers kinerja semester I di Pasawaran, Lampung. (Agus Wirawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) telah mengalirkan dana pembiayaan dan sekuritisasi perumahan sebesar Rp 113,59 triliun dari sejak awal berdiri pada 2005 hingga semester I 2024. Aliran dana tersebut menegaskan peran strategis perseroan sebagai BUMN yang bertugas menyediakan likuiditas bagi lembaga/perbankan penyalur pembiayaan perumahan di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">SMF terus berkomitmen menyediakan dana murah untuk pembiayaan perumahan melalui perbankan. Bahkan pada saat Covid-19 melanda, SMF tercatat menyalurkan dana sebesar Rp 7,1 triliun (2020), lalu Rp 8,8 triliun (2021), Rp 11,7 triliun (2022), Rp 14 triliun (2023), dan hingga semester pertama tahun ini telah menyalurkan Rp 9,8 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini merupakan upaya perseroan dalam berkontribusi terhadap pengurangan beban fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mendorong akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni yang terjangkau,&rdquo; ujar Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo dalam media gathering dan konferensi pers kinerja semester I di Pasawaran, Lampung, Minggu (29/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015148718/hadiri-pelantikan-atalia-sebagai-anggota-dpr-ridwan-kamil-berpesan-dahulukan-kepentingan-negara">Hadiri Pelantikan Atalia sebagai Anggota DPR, Ridwan Kamil Berpesan Dahulukan Kepentingan Negara</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perseroan mengoptimalkan ketersediaan dana melalui penerbitan obligasi untuk mendukung target penyaluran pembiayaan perumahan, memastikan pendanaan yang lebih efisien dengan bunga kompetitif, dan memperkuat sektor perumahan di Indonesia."SMF telah menyalurkan dana dengan multiplier 2,58 kali dari Penyertaan Modal Negara yang diterima khusus untuk FLPP yaitu sebesar Rp 9,33 triliun," sebutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aliran dana tersebut menegaskan peran strategis Perseroan sebagai penyedia likuiditas bagi lembaga penyalur pembiayaan perumahan sehingga proses penyaluran pembiayaan kepada masyarakat berjalan optimal. Langkah ini diharapkan dapat mengakselerasi pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami melihat kondisi pasar primer perumahan masih menghadapi tantangan, akan tetapi dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang masih terja peluang untuk pasar perumahan pada umumnya masih terbuka.&rdquo; jelas Heliantopo, direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain kontribusi signifikan terhadap pembiayaan dan pembangunan sektor perumahan, SMF juga mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan yang positif. Pada semester I 2024, SMF mencatatkan pertumbuhan aset menjadi Rp 51,82 triliun, meningkat 13 persen dari Rp 45,70 triliun pada akhir 2023.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Laba bersih juga mencatatkan pertumbuhan positif, mencapai Rp285 miliar, lebih tinggi 17 persen dibandingkan pencapaian Juni 2023 (year on year) yang sebesar Rp243 miliar. Peningkatan ini mencerminkan kinerja yang solid di tengah tantangan ekonomi," ungkap Direktur Keuangan dan Operasional SMF Bonai Subiakto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015148642/kelakar-komeng-usai-dilantik-jadi-anggota-dpd-ri-jangan-dorong-dorong-emang-gue-mobil-mogok">Kelakar Komeng Usai Dilantik Jadi Anggota DPD RI, Jangan Dorong-dorong Emang Gue Mobil Mogok?</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Kepala Divisi Riset Ekonomi dan Chief Economist PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF Martin Daniel Siyaranamual menyatakan tengah mempersiapkan pembiayaan rumah murah bagi pekerja informal melalui kolaborasi dengan Asian Development Bank (ADB).&ldquo;Apa yang kami kerja samakan dengan ADB itu produk keuangan yang masa cicilnya, proses mencicilnya itu fleksibel,&rdquo; kata Martin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan bahwa produk serupa sudah dikembangkan di sejumlah negara di Afrika dan Amerika Latin yang juga memiliki jumlah pekerja informal yang besar, seperti di Indonesia. Tidak hanya memberikan pembiayaan yang terjangkau, Martin mengatakan, upaya tersebut merupakan salah satu cara untuk menjaga agar jumlah masyarakat kelas menengah tidak semakin tergerus.</div>

PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) telah mengalirkan dana pembiayaan dan sekuritisasi perumahan sebesar Rp 113,59 triliun dari 2005.

Dukung Perbankan, SMF Alirkan Dana Rp 113,59 Triliun untuk Perumahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/30/DSCF70081-2677530327.jpg" alt="SMF dan ADB siapkan pembiayaan rumah untuk pekerja informal. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>SMF dan ADB siapkan pembiayaan rumah untuk pekerja informal. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Divisi Riset Ekonomi/Chief Economist PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF Martin Daniel Siyaranamual menyatakan bahwa pihaknya kini tengah mempersiapkan pembiayaan rumah murah bagi pekerja informal melalui kolaborasi dengan Asian Development Bank (ADB). "Apa yang kami kerja samakan dengan ADB itu produk keuangan dimana masa cicilnya, proses mencicilnya itu fleksibel," kata Martin Daniel Siyaranamual di Pesawaran, Lampung, Minggu malam (29/9). Ia mengatakan bahwa produk serupa sudah dikembangkan di sejumlah negara di Afrika dan Amerika Latin yang juga memiliki jumlah pekerja informal yang besar, seperti di Indonesia. Tidak hanya memberikan pembiayaan yang terjangkau, ia mengatakan bahwa upaya tersebut merupakan salah satu cara untuk menjaga agar jumlah masyarakat kelas menengah tidak semakin tergerus. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa jumlah masyarakat kelas menengah mengalami penurunan sejak pandemi Covid-19 pada 2019, dari 57,33 juta (21,45 persen) pada 2019 menjadi 47,85 juta (17,13 persen) pada 2024. Martin menyampaikan bahwa sebagian besar masyarakat kelas menengah adalah pekerja informal, sementara selama ini belum banyak produk pembiayaan yang dapat memfasilitasi kelompok pekerja tersebut. "Pekerja informal di Indonesia itu, yang mayoritas itu adalah kelas menengah ke bawah, itu mencapai hampir 60 persen dari total seluruh pekerja. Tapi pada saat yang sama produk-produk keuangan untuk pekerja informal itu relatif tidak ada," ujarnya. Selain produk pembiayaan yang tengah dikembangkan bersama ADB tersebut, ia mengatakan bahwa pihaknya juga telah memiliki dua produk lainnya yang ditunjukkan untuk kelompok pekerja informal, yakni&nbsp;microfinance&nbsp;dan&nbsp;rent to own. Martin menuturkan bahwa pihaknya mengembangkan kedua produk pembiayaan tersebut karena mempertimbangkan bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat yang masih sulit untuk mengakses pembiayaan formal, terutama pekerja informal yang seringkali terganjal persyaratan terkait bukti pendapatan. Untuk memastikan program pembiayaan tersebut berjalan dengan baik, pihaknya pun melakukan audiensi dengan para regulator agar terbentuk payung hukum bagi program-program tersebut.&nbsp;"Sebelum ada berita soal kelas menengah itu turun, kami sudah melihat bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik. Dan, itu besar jumlahnya. Dan, sekarang makin tambah besar. Nah, kami sudah menyiapkan program-program tersebut," imbuhnya.

Sebelum ada berita soal kelas menengah itu turun, kami sudah melihat bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik

SMF dan ADB Siapkan Pembiayaan Rumah untuk Pekerja Informal yang Fleksibel Masa Cicilan dan Prosesnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pameran-rumah-digelar-di-jcc-ada-rumah-ber-dp-cuma-rp13-juta-loh_m_.jpg" alt="Ilustrasi pembangunan rumah sederhana. (Istinewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangunan rumah sederhana. (Istinewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Keuangan dan Operasional PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), Bonai Subiakto memastikan bahwa kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate sebesar 6,25 persen pada April 2024, tidak mempengaruhi bunga Kredit Perumahan Rakyat (KPR) bersubsidi. Bonai menyebut KPR yang disalurkan PT SMF merupakan pembiayaan sekunder, sehingga dampak atas kenaikan suku bunga acuannya tidak langsung. Adapun yang biasanya terdampak adalah KPR yang bersifat primer. "Jadi kalau bicara impact atas kenaikan suku bunga, khususnya di pembiayaan perumahan KPR karena kami lembaga pembiayaan sekunder itu biasanya impact nggak langsung berdasarkan historis. Namun sebagaimana yang sudah pernah terjadi sebelumnya kenaikan suku bunga tidak langsung berdampak ke kami," kata Bonai dalam acara Press Tour Media di Gunungkidul, Yogyakarta, Kamis (2/5). Bonai menyebut meski ada kenaikan suku bunga BI Rate, suku bunga yang dibebankan kepada masyarakat pengguna program KPR subsidi masih tetap di angka 5 persen. Hal itu sebagaimana telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang saat ini masih berlaku. "Untuk suku bunga tetap di angka 5 persen untuk KPR subsidi jadi meski ada kenaikan suku bunga tetap KPR subsidi 5 persen FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), sehingga bagi masyarakat untuk bunga KPR program sebetulnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah saat ini berlaku," jelasnya. Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) atau suku bunga acuan sebesar 25 basis points (bps) menjadi 6,25 persen pada April 2024. Setelah bertahan sebesar 6 persen sejak Oktober 2023. Kenaikan suku bunga acuan ini sebagaimana telah diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 23-24 April 2024. Tak hanya itu, BI juga memutuskan untuk menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 5,50 persen dan suku bunga Lending Facility sebesar 7 persen. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014608287/995-juta-pedagang-kecil-terima-kredit-ultra-mikro-totalnya-hingga-april-2024-capai-rp-3731-triliun">9,95 Juta Pedagang Kecil Terima Kredit Ultra Mikro, Totalnya Hingga April 2024 Capai Rp 37,31 Triliun</a> "Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 23-24 April 2024 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6,25 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,50 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 7,00 persen," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers secara daring, Rabu (24/4). Perry memastikan, kenaikan suku bunga ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak memburuknya risiko global serta sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2,5&plusmn;1 persen pada 2024 dan 2025 sejalan dengan stance kebijakan moneter yang pro-stability. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga. "Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran," jelasnya. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Meski suku bunga BI Rate naik, tingkat bunga yang dibebankan kepada masyarakat pengguna program KPR subsidi masih tetap di angka 5 persen.

Berita Bagus Debitur KPR Bersubsidi, Bunga Tetap Meski BI Rate Naik

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/24/SMF-885297454.png" alt="PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) saat memberikan dukungan pembiayaan homestay untuk Desa Hargotirto, Jogjakarta." width="100%">
<figcaption>PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) saat memberikan dukungan pembiayaan homestay untuk Desa Hargotirto, Jogjakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memberikan dukungan pembiayaan homestay untuk Desa Hargotirto, Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Jogjakarta. Sekretaris Perusahaan SMF Primasari Setyaningrum menjelaskan, homestay tersebut merupakan homestay swakelola milik warga di desa yang telah dikukuhkan sebagai salah satu desa terbaik ADWI (Anugerah Desa Wisata Indonesia) tahun 2023. Lokasi homestay tersebut juga semakin berkembang dan lebih banyak memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi warga. &ldquo;Melalui kerja sama ini, SMF akan mengalirkan pembiayaan sebesar Rp 295 &nbsp;juta untuk membiayai 13 homestay yang tersebar di hamparan desa seluas 1.471,73 hektar tersebut,&rdquo; ujar Primasari di Segajih Live in &amp; Education, Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Jumat (24/11). Dalam kerja sama ini SMF berperan sebagai pemberi pembiayaan homestay milik masyarakat di desa atau lokasi wisata melalui PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dapat mengajukan permohonan kepada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) setempat untuk kemudian diteruskan kepadan PNM, untuk kemudian dianalisis dan direkomendasikan agar mendapatkan aliran dana. Primasari menjelaskan, Desa Hargotirto merupakan magnet wisata tersohor di Kulon Progo. Lokasinya tidak terlalu jauh dari Bandara Internasional Yogyakarta, yaitu 21 km setara 47 menit waktu tempuh dari bandara. Keindahan panorama alamnya menjadi magnet para wisatawan baik lokal maupun internasional. Beberapa diantaranya seperti Perbukitan Menoreh dan Waduk Sermo yang indah memesona dilihat dari atas puncak Pule Payung dan Gunung Gajah. Tak hanya wisata alam, desa yang dihuni oleh 7.302 orang penduduk yang bermata pencaharian bercocok tanam ini juga terkenal dengan wisata seni budayanya. Hargotirto memiliki destinasi wisata budaya berupa Segajih Live In &amp; Education yang memberikan kesempatan wisatawan untuk ikut dalam aktivitas keseharian warga, seperti membatik, bermain dan menyaksikan pertunjukan gamelan, menyusur Sungai, dan mengolah gula semut. Pengalaman berwisata tersebut merupakan pengalaman otentik bagi wisatawan Hargotirto, dimana pengalaman berwisata tidak hanya menyajikan panorama, melainkan juga dari pelayanan dan interaksi keseharian antara warga dan wisatawan. &ldquo;Melalui program pembiayaan homestay ini diharapkan dapat mengakselerasi pengembangan homestay di Desa Hargotirto agar dapat menaikkan kunjungan wisatawan, sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat,&rdquo; jelas Primasari. Kegiatan pembiayaan homestay ini dijalankan dengan menggunakan dana program kemitraan SMF. Secara keseluruhan, SMF sendiri mendapatkan dana operasionalnya salah satunya berasal dari APBN dimana salah satu sumbernya berasal dari pendapatan negara. &ldquo;Melalui program pembiayaan homestay ini, dana dari negara tersebut dikembalikan bagi kepentingan masyarakat agar terjadi perubahan baik secara sosial maupun ekonomi bagi masyarakat sekitar,&rdquo; imbuhnya. &nbsp; Program pembiayaan homestay merupakan salah satu inisiatif strategis SMF yang telah bergulir sejak tahun 2018. Hingga semester I tahun 2023 telah membiayai 161 homestay di 21 desa wisata dengan total nilai pembiayaan sebesar Rp 13,1 miliar.

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memberikan dukungan pembiayaan homestay untuk Desa Hargotirto, Kulon Progo, Jogjakarta

SMF Biayai Homestay Desa Wisata Hargotirto Jogjakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/20/BSI-SMF-2987923636.jpg" alt="Efek Beragun Aset Syariah (EBAS) hasil kerja sama antara PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI), kemarin Senin (19/6)" width="100%">
<figcaption>Efek Beragun Aset Syariah (EBAS) hasil kerja sama antara PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI), kemarin Senin (19/6)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Efek Beragun Aset Syariah (EBAS) hasil kerja sama antara PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI), kemarin Senin (19/6). Yakni, EBAS-SP SMF-BRIS01 yang merupakan efek hasil proses transaksi sekuritisasi aset pembiayaan rumah senilai Rp 325 miliar milik BSI yang diterbitkan oleh SMF. EBAS-SP SMF-BRIS01 mengantongi peringkat AAA dari Pefindo dengan imbal hasil 7 persen. Produk ini diterbitkan dalam 2 tranches. Yaitu kelas A yang ditawarkan melalui mekanisme penawaran umum dan kelas B sebagai kelas subordinasi yang berfungsi melindungi kelas A. Direktur Utama BSI Hery Gunardi Sekuritisasi mengatakan, aset pembiayaan rumah milik BSI yang diterbitkan SMF senilai Rp 325 miliar telah terserap dengan baik oleh investor ritel, korporasi dan berbagai yayasan dana pensiun. Bahkan oversubscribed sampai 126 persen. Artinya, animo investor dan para pelaku keuangan syariah sangat tinggi terhadap diversifikasi investasi syariah yang aman, cepat dan mudah. "Terlebih, imbal hasil yang ditawarkan mencapai 7 persen lebih tinggi di atas rata-rata investasi seperti deposito, sukuk maupun reksa dana," ungkapnya. Bagi BSI, sekuritisasi aset tersebut merupakan salah satu strategi recycle aset yang memiliki pertumbuhan cukup tinggi dan bertenor panjang. Salah satunya, pembiayaan perumahan atau Griya yang tumbuh 14,79 persen secara tahunan mencapai Rp 49 triliun pada kuartal I 2023. Dalam transaksi sekuritisasi aset ini, BSI sebagai originator (pemilik awal dari portofolio yang disekuritisasi) dan collecting alias servicing agent.&nbsp;"Ini memberikan beneﬁt tambahan bagi BSI, yaitu sebagai tambahan likuiditas, efisiensi CKPN (cadangan kerugian penurunan nilai), serta peningkatan fee based income," terang Hery. Dia berkomitmen untuk menjaga pertumbuhan pembiayaan perumahan double digit. "Sekitar 12 sampai 15 persen," imbuhnya. Hingga saat ini permintaan pembiayaan Griya paling banyak dengan ticket size Rp 400 jutaan. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin menuturkan, EBAS-SP SMF-BRIS01 dapat menjadi pilihan instrumen investasi syariah baru bagi masyarakat selain saham, sukuk, dan reksadana. Sehingga dapat memberikan multiplier effect yang positif terhadap perekonomian dan keuangan syariah di tanah air. Selain itu turut mendukung langkah pemerintah dalam pengembangan industri halal. "Dimana BSI diharapkan terus menjadi lokomotif yang mendorong kemajuan bagi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia," ucap Ma'ruf Amin.

EBAS-SP SMF-BRIS01 mengantongi peringkat AAA dari Pefindo dengan imbal hasil 7 persen. Produk ini diterbitkan dalam 2 tranches.

EBAS BSI-SMF Resmi Melantai di Bursa, Oversubsribed 126 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/5M1A0015.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV Tahun 2023 dengan jumlah pokok sebesar Rp 2 triliun. Penerbitan surat utang ini sebagai upaya mendukung Program Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).  "Dana yang diperoleh dari obligasi ini akan digunakan untuk mendukung program penurunan beban fiskal pemerintah melalui Program Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ujar Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo, dikutip Selasa (28/2).  Ananta menyampaikan obligasi ini telah mendapatkan rating idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), serta penerbitannya merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan VI dengan realisasi penerbitan obligasi sebesar Rp 9 triliun. Dia memaparkan obligasi ini terdiri dari satu seri dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,85 persen per tahun, dan berjangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi.  Adapun pembayaran pokok obligasi secara penuh (bullet payment) akan dilakukan pada tanggal pelunasan obligasi. Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai bukti utang untuk kepentingan pemegang obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100 persen dari jumlah pokok obligasi.  Ia menjelaskan, selama ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mendukung kepemilikan rumah bagi seluruh masyarakat melalui berbagai skema, salah satunya adalah kredit bersubsidi di antaranya KPR FLPP. Menurut dia, SMF sebagai SMV Kemenkeu dalam program ini berperan penting sebagai fiscal tools dalam meringankan beban fiskal pemerintah dengan membiayai porsi 25 persen pendanaan KPR FLPP.  Dengan demikian pemerintah hanya menyediakan 75 persen dari total pendanaan FLPP dari semula yang sebesar 90 persen. Dalam pelaksanaannya, perseroan bersinergi dengan BP Tapera dalam menyediakan dana KPR FLPP yang kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui bank penyalur.  "Ini merupakan wujud dari kehadiran negara untuk mendukung pemilikan rumah bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya nasyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ujar Ananta.  Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengapresiasi upaya SMF yang telah menerbitkan obligasi ini sebagai upaya memenuhi kebutuhan dukungan dana pendamping FLPP untuk keberlanjutan ketersediaan perumahan bagi masyarakat.  Ia berharap PT SMF dapat memperbesar jumlah penerbitan, memperbanyak frekuensi penerbitan obligasi sejenis, serta memperluas penggunaan dana obligasi di masa mendatang. "Oleh karena itu, pemerintah mengharapkan obligasi yang diterbitkan oleh SMF bisa mendapatkan rate yang lebih menarik sehingga dapat mengefisienkan dana yang disalurkan kepada MBR," ujar Herry dikutip dari Antara.  SMF telah menerbitkan obligasi sebesar Rp 3 triliun melalui penerbitan Obligasi PUB VI Tahap III selama tahun 2022, yang mana posisi (outstanding) surat utang SMF mencapai Rp 12,80 triliun dan (oustanding) pendanaan jangka panjang dari bank sebesar Rp 3,2 triliun hingga akhir 2022.

Dukung Penyaluran KPR FLPP, SMF Terbitkan Obligasi Rp 2 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/thumb_76_18_smf.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mendorong rasio hunian rumah yang layak meningkat. PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) memberikan pembiayaan sekunder.  Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengungkapkan, banyak model pembiayaan yang bisa disediakan untuk menciptakan rumah layak. Salah satunya, pembiayaan sewa beli.  Dalam skema itu, BUMN di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut berstatus penyewa dengan margin untuk mencicil uang muka (UM). Setelah UM terkumpul, penyewa langsung mengakadkan rumah yang disewa menjadi KPR.  Selain itu, SMF sedang menggarap model bisnis pelepasan rumah alias reverse mortgage. Model pembiayaan itu justru kebalikan dari KPR biasa.  Pemilik rumah yang sudah berusia senja bisa melepas rumahnya dalam bentuk cicilan sebagai dana pensiun. Saat pemilik masih hidup, rumah tersebut bakal tetap ditinggali dengan dana bulanan yang diterima.  "Ada juga pembiayaan mikro untuk masyarakat di kategori penduduk miskin. Kita tahu program FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) sebenarnya tak bisa dinikmati kelompok masyarakat rentan dan miskin yang otomatis tak punya pendapatan tetap," jelasnya di Banyuwangi akhir pekan lalu.  Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF Heliantopo mengakui, layanan baru itu memang belum memasuki tahap komersialisasi. Beberapa sudah berjalan melalui pilot project atau sedang dirancang.  Dia mencontohkan, produk pembiayaan pelepasan rumah. Di negara maju seperti Amerika Serikat, produk itu banyak dicari karena lansia hidup sendiri. Konsep rumah warisan sangat kental di Indonesia.  "Kita juga coba pendekatan dulu ke perbankan. Sebab, penyalur terakhir ke konsumen kan perbankan. Kami sebagai penyedia pembiayaan sekunder bukan ujung tombaknya," terangnya.  Secara total, SMF sudah menyalurkan pinjaman Rp 6,8 triliun. Selain FLPP, dana Rp 3,6 triliun merupakan penyaluran komersial kepada mitra perbankan. Memang angka tersebut masih jauh jika dibandingkan dengan target penyaluran 2022 yang ditetapkan Rp 12,41 triliun.

SMF Kenalkan Skema Pembiayaan Baru, Agar Hunian Layak Semakin Banyak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/menkeu-eca.jpg" alt="Menkeu Sri Mulyani Indrawati (tengah) saat hadir dalam rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/11//19). Rapat membahas pelelangan Surat Utang Negara (SUN). FOTO: HENDRA EKA" width="100%">
<figcaption>Menkeu Sri Mulyani Indrawati (tengah) saat hadir dalam rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/11//19). Rapat membahas pelelangan Surat Utang Negara (SUN). FOTO: HENDRA EKA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelontorkan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tujuh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 17,73 triliun pada 2020. Ketujuh BUMN tersebut antara lain PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Hutama Karya (Persero), serta PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).  Kemudian, PT Geo Dipa Energi (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, suntikan dana ini dimaksudkan agar perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut bisa mendapatkan pendanaan lebih tinggi.  "Alokasi proyek bisa melebihi PMN tersebut. Ini menunjang proyek pembangunan prioritas presiden," tuturnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (2/12).  Perusahaan setrum negara, PLN, akan mendapat injeksi terbesar yakni Rp 5 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan beberapa proyek ketenagalistrikan.  Proyek tersebut antara lain pembangunan pembangkit listrik termasuk dari EBT, transmisi, gardu induk, dan sebagainya. Setelah PLN, penerima suntikan terbesar kedua yakni PT PANN, senilai Rp 3,76 triliun.  Sri Mulyani menjelaskan, suntikan tersebut merupakan konversi utang pokok dari Subsidiary Loan Sgreement (SLA) menjadi PMN. Setelah itu, ada Hutama Karya yang akan disuntik Rp 3,5 triliun untuk menyelesaikan proyek tol trans-Sumatera, yaitu Pekanbaru-Dumai dan Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung.  Adapun SMF akan mendapat Rp 2,5 triliun, yang akan digunakan salah satunya untuk dukungan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sementara PNM akan mendapatkan suntikan Rp 1 triliun untuk mendukung pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK).  "PT Geo Dipa Energi (Persero) akan mendapatkan Rp 700 miliar untuk pengembangan PLTP Dieng Unit 2 dan PLTP Patuha Unit 2 dalam rangka meningkatkan kapasitas terpasang dari 120 MW menjadi 270 MW," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.  Terakhir, PT BPUI (Persero) yang akan mendapatkan Rp 270 miliar dari konversi SLA. Dana ini rencananya digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM.

Pemerintah Siapkan Suntikan Rp 17,73 Triliun, Terbesar untuk PLN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/perumahan-rumah-sidoarjo-Boy.jpg" alt="KOTA PILIHAN: Kota Udang banyak diminati sebagai tempat tinggal warga yang bekerja di Sidoarjo maupun Surabaya. (Boy Slamet/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KOTA PILIHAN: Kota Udang banyak diminati sebagai tempat tinggal warga yang bekerja di Sidoarjo maupun Surabaya. (Boy Slamet/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) mendapat kucuran penyertaan modal negara (PMN) Rp 2,5 triliun dari APBN 2020. Dengan tambahan modal itu, SMF diharapkan bisa menyediakan pembiayaan lebih banyak untuk rumah bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah).  Direktur Utama PT SMF Ananta Wiyogo memerinci, PMN tersebut akan digunakan untuk pemenuhan perumahan melalui pembiayaan 102.500 unit rumah bagi MBR pada program KPR fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dengan porsi 25 persen.  "Sebelumnya, porsi pembiayaan hanya 10 persen," ujarnya di kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Jakarta, Jumat (4/10).  Dia melanjutkan, PMN untuk FLPP itu akan menghasilkan modal tambahan hingga Rp 3,7 triliun. Jumlah tersebut berasal dari penerbitan surat utang. Dengan peringkat AAA, Ananta optimistis pihaknya mudah untuk mendapatkan kucuran dana lewat surat utang.  Menurut dia, penambahan PNM kepada SMF bertujuan untuk mendukung program satu juta rumah. Kemudian, menurunkan porsi atau beban pemerintah dalam KPR FLPP, menambah jumlah rumah yang dibiayai melalui leveraging yang dilakukan perseroan, serta menyediakan dana jangka panjang bagi penyalur KPR yang menjalankan program pemerintah.  Di tempat yang sama, Dirjen Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata mengatakan, Kementerian PUPR meminta tambahan anggaran FLPP Rp 2 triliun. Namun, tambahan anggaran FLPP tidak bisa begitu saja diambilkan dari uang negara.  Sebab, jika dipenuhi melalui anggaran negara, pemerintah harus melakukan APBN perubahan. "Jadi, tentunya tidak bisa menambah seenak-enaknya. Perlu ada APBNP. Kalau melihat waktu, saya tidak yakin melakukan APBNP dengan segera," ujar dia.  Isa menceritakan, dari tambahan anggaran FLPP Rp 2 triliun, yang bisa dipenuhi PT SMF Rp 500 miliar saja. Untuk sisanya Rp 1,5 triliun, harus dicarikan solusi agar bisa dipenuhi.  Apalagi, menurut dia, pihak pengembang telah meminta agar pemerintah segera memenuhi tambahan anggaran FLPP untuk bisa membangun rumah hingga akhir 2019. Anggaran tambahan Rp 2 triliun itu bisa dimanfaatkan hingga akhir 2019 untuk 20.000 unit rumah.  "Ini sedang kita carikan jalan bagaimana bisa kita tambah," jelasnya.  ---  ALOKASI PEMBIAYAAN SMF 2020  Rp 1,7 triliun untuk FLPP  Rp 250 miliar untuk rumah pascabencana  Rp 500 miliar untuk rumah ASN/TNI/Polri  Progres SMF  Total modal disetor Rp 6,8 triliun, alirkan ke penyalur KPR sampai Juni 2019 Rp 52,85 triliun.  Skema:  Fasilitasi sekuritisasi Rp 10,15 triliun.  Penyaluran pinjaman (refinancing) Rp 42,69 triliun.

Dapat Suntikan Rp 2,5 Triliun, SMF Bangun 102 Ribu Rumah MBR

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#smf

Berita Terkini