<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/10/VjQUjxwpO7BvjPOJJeZSAWMyxdWIbmG0ynfPOMwA-1098362171.jpg" alt="Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menjamin seluruh karyawan di Smelter Tembaga Freeport di Kawasan Java Integrated and Industrial Estate Pulau Jawa (JIIPE) Gresik, Jawa Timur, tetap bekerja. Meskipun operasional secara penuh dan pengiriman konsentrat baru akan dilakukan pada Kuartal I-2026.&nbsp; Tony menyebut, saat ini Smelter Manyar di Kawasan Ekonomi Khusus JIIPE belum beroperasi. Dia memastikan selama pasokan konsentrat belum masuk ke Smelter Manyar, seluruh karyawannya akan fokus pada pemeliharaan rutin. &rdquo;Tidak ada PHK. Karyawan tetap bekerja, namun jadwal kami sesuaikan,&rdquo; kata Tony Wenas di Smelter Manyar, Gresik, Jawa Timur, seperti dikutip dari Padek Jawa Pos Grup, Rabu (10/12).&nbsp; Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa operasional Smelter Tembaga yang berhenti disebabkan oleh berhentinya suplai konsentrat dari tambang bawah tanah Grasberg Block Cave di Tembagapura, Papua.&nbsp; Imbasnya, kata Tony, produksi Freeport mendadak turun menjadi sekitar 30 persen atau setara 65 hingga 70 ribu ton per hari. Angka tersebut jauh lebih rendah dari biasanya yang mencapai 200 ribu ton per hari.&nbsp; "Kita mengutamakan PT Smelting dulu. Volume konsentrat masih terbatas karena operasi di Tembagapura belum normal," jelasnya.&nbsp; Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) milik PT Freeport Indonesia (PTFI), yang longsor pada awal September 2025, mulai beroperasi secara terbatas pada April 2026.&nbsp; "Di titik yang bermasalah, yang bencana itu, tim kami lagi evaluasi. Kami targetkan mungkin bulan 3, bulan 4 tahun depan beroperasi," ucap Bahlil ketika dijumpai di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (14/11).&nbsp; Fokus pemerintah saat ini adalah mencari tahu penyebab longsor lumpur bijih basah di GBC Freeport, melakukan audit tambang bersama tim ahli, menyusun rekomendasi, dan melakukan perbaikan berdasarkan rekomendasi yang diberikan.&nbsp; Bahlil menegaskan bahwa Kementerian ESDM tidak ingin evaluasi tambang Freeport berlangsung dengan tergesa-gesa, sebab keamanan situs pertambangan tersebut menyangkut keselamatan pekerja. Ia tak menginginkan ada korban jiwa yang diakibatkan oleh kesalahan atau evaluasi yang kurang mendalam.&nbsp; "Nanti, siapa yang bertanggung jawab? Ini nyawa orang, bukan persoalan bisnis, nyawa orang," kata dia.

Presiden Direktur Freeport Indonesia menjamin karyawan di Smelter Tembaga tetap bekerja meski ada penurunan produksi.

Pastikan Tak Ada PHK Karyawan di Smelter Tembaga Gresik, Bos Freeport Bilang Hanya Penyesuaian Jadwal 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/22/1000511237-3680233166.jpg" alt="Pabrik pemurnian (smelter) tembaga dan logam mulia PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Pabrik pemurnian (smelter) tembaga dan logam mulia PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merestui relaksasi ekspor konsentrat tembaga PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang mengalami kondisi kahar sebab kebakaran&nbsp;smelter&nbsp;tembaga. "Aturan menyatakan bagi perusahaan yang sudah membangun&nbsp;smelter&nbsp;namun belum selesai atau akibat kahar, maka diberikan opsi untuk melakukan ekspor, namun dengan batas waktu tertentu," ucap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (25/10). Bahlil memperkirakan relaksasi ekspor konsentrat tembaga yang diberikan ke Amman Mineral berdurasi enam bulan. Akan tetapi, relaksasi ekspor konsentrat tembaga itu akan dikenakan pajak tertinggi agar Amman Mineral mempercepat penyelesaian perbaikan pabrik dan segera melakukan hilirisasi. "Nanti dikenakan pajak itu agak tinggi agar mereka cepat menyelesaikan pabrik dan segera hilirisasi," ucap dia. Ia mengungkapkan bahwa saat ini Amman sudah mengajukan relaksasi ekspor konsentrat tembaga dengan alasan kahar, dibuktikan oleh aparat penegak hukum, asuransi dan lain-lain.&nbsp;"Semuanya samalah dengan Freeport. Kemarin kami juga kasih (Freeport) perpanjangan waktu dengan batas waktu tertentu," ucapnya. PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), anak usaha dari AMMN sebelumnya memperoleh izin ekspor konsentrat tembaga sejumlah 587.330 wet metric ton (wmt) atau setara 534.000 dry metric ton (dmt) berlaku hingga 31 Desember 2024. Izin ekspor tersebut diperoleh melalui Kementerian Perdagangan berdasarkan rekomendasi Surat Persetujuan Ekspor (SPE) yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Izin ekspor konsentrat tembaga telah berakhir sejak 31 Desember 2024, selaras dengan pemerintah yang menggalakkan hilirisasi komoditas mineral, termasuk tembaga. Smelter yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat, NTB itu memiliki kapasitas pengolahan 900 ribu ton konsentrat tembaga per tahun, dengan target produksi 220 ribu ton katoda tembaga.

Bahlil memperkirakan relaksasi ekspor konsentrat tembaga yang diberikan ke Amman Mineral berdurasi enam bulan.

Atas Restu Bahlil, Amman Dapat Relaksasi Ekspor Konsentrat selama 6 Bulan usai Kebakaran Smelter Tembaga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/30/bahlil-smelter-906942582.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia." width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mengatakan pemerintah telah meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk membangun smelter konsentrat tembaga atau pabrik pemurnian dan pengolahan mineral logam di Papua. Bahlil menegaskan, permintaan tersebut disampaikan kepada Freeport karena menyangkut dengan kedaulatan dan harga diri orang Papua. Ini juga disampaikan di tengah kemungkinan kontrak izin pertambangan PT Freeport yang akan diperpanjang. "Dengan perpanjangan (kontrak) kita minta bahwa harus smelter itu ada satu di Papua. Kenapa? itu menyangkut kedaulatan dan harga diri orang Papua juga, jangan kita ditipu-tipu terus," kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor BKPM, Jakarta, Jumat (30/6). "Jangan menterinya sebelum orang Papua, sampai menterinya Papua masih ditipu lagi. Mana mau kita ditipu-tipu," imbuhnya. Meski begitu, Bahlil mengatakan bahwa hingga hari ini soal kepastian tempat pembangunan smelter Freeport di Papua belum diputuskan. Terlebih studi kelayakan (FS) terkait itu yang juga belum rampung. Saat ditanya apakah lokasi smelter Freeport akan dibangun di kampung halaman Bahlil, yakni Fak-fak, Papua Barat. Dia pun enggan memastikan dan hanya menjawab bahwa lokasi smelter bisa di mana saja sesuai dengan keputusan FS. "Jadi tempatnya di mana, udahlah nanti kita lihat FS-nya. FS-nya kan belum. Boleh di Timika, boleh di mana saja. Boleh di Fak-fak, boleh di mana. Tapi kita belum diputuskan di mana," ujarnya. Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, bocorkan soal kemungkinan kontrak izin pertambangan PT Freeport Indonesia (PTFI) yang akan diperpanjang. Nantinya, pemerintah akan meminta tambah saham kepemilikan 10 persen. Bahlil mengatakan, saat ini pemerintah RI tercatat memiliki saham Freeport sebanyak 51 persen. Adapun kini, rencana perpanjangan pengelolaan perusahaan afiliasi Amerika Serikat (AS) masih dalam pembahasan dan akan kembali diumumkan jika sudah resmi diputuskan. Menurutnya, perpanjangan kontrak PTFI ini dilandasi dengan laporan yang diterima pemerintah bahwa potensi hutang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mengambil alih Freeport akan lunas pada tahun 2024. Kabar baik itulah kemudian yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah untuk memperpanjang kontrak PTFI di tanah air. Bahkan, selain penambahan saham, Pemerintah juga berencana untuk meminta PTFI untuk membangun smelter di Papua. "Kalau sudah selesai pembahasan akan kami umumkan dan kami juga akan meminta Freeport untuk membangun smelter di Papua, tidak hanya di Gresik," ujarnya. Doakan, semoga pembahasan ini bisa kita lalui bersama, dengan asas tentu negara harus bisa memperoleh pendapatan yang lebih banyak," tandasnya. (*)

Kepala BKPM mengatakan pemerintah telah meminta PT Freeport Indonesia untuk membangun smelter konsentrat tembaga di Papua.

Satu Smelter Freeport Harus Dibangun di Papua, Bahlil: Menyangkut Kedaulatan dan Harga Diri Orang Papua

Smelter Tembaga

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Smelter Tembaga

Berita Terkini

Pastikan Tak Ada PHK Karyawan di Smelter Tembaga Gresik, Bos Freeport Bilang Hanya Penyesuaian Jadwal

Atas Restu Bahlil, Amman Dapat Relaksasi Ekspor Konsentrat selama 6 Bulan usai Kebakaran Smelter Tembaga

Satu Smelter Freeport Harus Dibangun di Papua, Bahlil: Menyangkut Kedaulatan dan Harga Diri Orang Papua

Download Aplikasi JawaPos.com