<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/07/1000572879-1-1790088502.jpg" alt="Foto: Ilustrasi Ujian Nasional. (Dokumentasi Jawa Pos)." width="100%">
<figcaption>Foto: Ilustrasi Ujian Nasional. (Dokumentasi Jawa Pos).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mulai menyelenggarakan Tes Kemampuan Akademik (TKA) secara nasional bagi siswa kelas 12 jenjang SMA dan kelas akhir SMK mulai tahun ini. Ujian ini menjadi bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 yang resmi diundangkan pada 3 Juni lalu. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Toni Toharudin menyatakan bahwa TKA merupakan wujud konkret komitmen pemerintah untuk menjamin hak murid dalam memperoleh penilaian akademik yang adil dan kredibel. Tentu tanpa memandang jalur pendidikan yang ditempuh. "Kami berkewajiban memastikan bahwa seluruh murid Indonesia, tanpa memandang jalur pendidikannya baik formal, nonformal, maupun informal, mendapat kesempatan yang setara untuk menunjukkan capaian akademiknya melalui sistem penilaian yang kredibel dan adil," ujar Toni kemarin (8/6). &ldquo;TKA dirancang untuk mengukur capaian akademik siswa secara objektif dengan standar nasional,&rdquo; katanya. Menurut Toni, hasil TKA akan diberikan dalam bentuk nilai dan kategori capaian, serta dilengkapi dengan sertifikat resmi bagi peserta dari jalur formal dan nonformal. Sertifikat tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dasar seleksi prestasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di jenjang SMA dan SMK. Selain itu juga bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk perguruan tinggi. Selain itu, hasil TKA juga berfungsi mendukung penyetaraan hasil belajar bagi peserta dari jalur nonformal dan informal, menjadi referensi dalam proses seleksi akademik lainnya. Bisa juga digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai acuan dalam pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan. Meski baru dilaksanakan untuk kelas akhir SMA dan SMK pada tahun ini, pemerintah menargetkan perluasan cakupan TKA ke jenjang SD dan SMP mulai tahun 2026. "TKA hadir sebagai bentuk komitmen kami untuk menjamin mutu pendidikan secara menyeluruh dan transparan," ucap Toni. (lyn)

Pemerintah menyelenggarakan Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk siswa kelas 12 SMA dan SMK sebagai bagian dari penjaminan mutu pendidikan.

TKA Dimulai untuk Kelas 12 SMA/SMK, Pemerintah Uji Capaian Akademik Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/20/siswa-gresik-1827419703-2007994486.jpg" alt="Ilustrasi Siswa SMA. (dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Siswa SMA. (dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Kebijakan larangan wisuda dan purnawiyata SMA/SMK sederajat yang dibuat oleh Dinas Pendidikan (Dispendik) Provinsi Jawa Timur mendapat berbagai respons. Termasuk dari para akademisi. Salah satunya adalah dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya), Elmi Tri Yuliandari. Ia menyambut positif kebijakan ini. "Menurut saya, mengganti istilah 'wisuda' dengan 'kelulusan' ini tepat, mengingat prosesi wisuda itu sakral dan formal, lebih identik dengan jenjang perguruan tinggi" tutur Elmi di Surabaya, Kamis (20/3). Lain halnya jika wisuda digelar di setiap jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA, maka dimungkinkan mengurangi makna dan kesan mendalam dari prosesi wisuda. "Karena sudah terlalu sering melaksanakan seremonial wisuda, jadi pas wisuda di perguruan tinggi jadi biasa saja. Lalu biaya wisuda yang tinggi juga terkadang membebani orang tua atau wali murid," lanjutnya. Fenomena di lapangan, banyak sekolah yang mengadakan wisuda di tempat mewah, seperti hotel berbintang, dengan para siswa mengenakan pakaian formal (kemeja atau kebaya) dan riasan. "Alangkah baiknya anggaran wisuda sekolah (jenjang PAUD hingga SMA sederajat) dialokasikan oleh orang tua untuk persiapan pendidikan anak-anaknya ke jenjang perguruan tinggi," seru Elmi. Sebelumnya, Dispendik Jatim menerbitkan surat edaran nomor 000.1.5/1506/101.5/2025. Surat tersebut berisi ketentuan peniadaan wisuda atau purnawiyata bagi siswa SMA/SMK sederajat, baik negeri maupun swasta. Kadispendik Jatim Aries Agung Paewai menyatakan, kebijakan ini diambil sebagai respons atas keluhan masyarakat mengenai tingginya biaya yang seringkali menyertai acara wisuda atau purnawiyata. "Kami menyadari bahwa kelulusan seharusnya menjadi momen yang membahagiakan bagi seluruh siswa tanpa memberatkan pihak manapun, terutama bagi keluarga prasejahtera," ujar Aries, dikutip dari Antara, Kamis (20/3). Dalam surat edaran tersebut, acara kelulusan siswa hanya boleh diadakan di lingkungan sekolah, serta tidak boleh ada paksaan bagi siswa untuk mengenakan pakaian khusus, seperti jas atau kebaya. Pihak sekolah juga dilarang untuk melakukan pungutan dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan acara kelulusan siswa. Sebagai gantinya, kelulusan dilakukan secara sederhana, tanpa membebani orang tua atau wali siswa.&nbsp;

Kebijakan larangan wisuda dan purnawiyata SMA/SMK sederajat yang dibuat oleh Dispendik Jawa Timur mendapat berbagai respons positif.

Sambut Baik Larangan Wisuda SMA/SMK di Jatim, Akademisi UM Surabaya Elmi Tri Yuliandari: Keputusan Tepat!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/28/IMG-20240527-WA0001_4-1989694147.jpg" alt="Tangkapan layar tata cara pengambilan PIN untuk PPDB jenjang SMA/SMK negeri di Jawa Timur." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar tata cara pengambilan PIN untuk PPDB jenjang SMA/SMK negeri di Jawa Timur.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Pendidikan Jawa Timur membuka proses pengambilan PIN untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA/SMK dan SLB negeri mulai Senin (27/5) hingga 14 Juni. &rdquo;Tahun ini ada sebanyak 677.530 lulusan SMP sederajat tahun 2024 yang tercatat bakal mengikuti PPDB SMA/SMK negeri di Jawa Timur,&rdquo; kata Kepala UPT Teknologi Informasi Komunikasi dan Pendidikan (TIKP) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Mustakim seperti dilansir dari Antara. Rinciannya lulusan SMP sebanyak 394.844 siswa, MTs 198.942 siswa, lulusan PKBM 59.532 siswa, lulusan pondok pesantren 21.624 siswa, serta sanggar kegiatan belajar (SKB) 2.588 siswa. Jumlah tersebut belum termasuk lulusan tahun sebelumnya yang juga masih diberi kesempatan mengikuti PPDB dengan batas usia calon peserta didik (CPD) 21 tahun. Mustakim menjelaskan para lulusan SMP sederajat tersebut akan berebut kursi PPDB melalui berbagai jalur yang tersedia. Mulai dari jalur afirmasi dengan kuota 15 persen, pindah tugas orang tua 5 persen, prestasi jalur lomba 5 persen, zonasi SMA 50 persen, prestasi akademik SMA 25 persen. Kemudian zonasi SMK 10 persen dan prestasi akademik SMK 65 persen. Sedangkan total pagu yang tersedia untuk 417 SMAN di Jatim tercatat 122.736 kursi untuk 2024 dan 130.791 kursi untuk SMKN dengan jumlah lembaga sebanyak 297 lembaga dan 1.727 bidang keahlian. &rdquo;Tentu jumlah lembaga dan jumlah pagu yang ada tidak bisa mengakomodir seluruh lulusan SMP sederajat. Jadi, jangan berkecil hati karena sekolah SMA ataupun SMK swasta pun kualitasnya tidak kalah dengan negeri,&rdquo; ujar Mustakim. Dalam proses pengambilan PIN, langkah pertama yang calon peserta didik baru (CPDB) lakukan adalah mengakses ppdb.jatimprov.go.id dan login dengan menggunakan nomor induk siswa nasional (NISN), nomor pokok sekolah nasional (NPSN), sekolah asal, tanggal lahir, dan tanggal penerbitan KK/SKD/SKPD. Kemudian CPDB mengisi data kelengkapan di sistem dan menentukan titik lokasi domisili sesuai KK/SKD/SKPD. Serta mengunduh seluruh berkas persyaratan yang dibutuhkan secara daring sesuai dengan ketentuan. &rdquo;Setelah proses pengajuan PIN dilakukan melalui sistem PPDB, CPDB wajib datang ke SMA/SMK yang terdekat untuk dilakukan verifikasi dan validasi data serta titik lokasi domisili sesuai dengan domisili yang tercantum pada KK/SKD/SKPD oleh operator SMA/SMK. CPBD juga membawa berkas atau dokumen persyaratan lengkap sesuai yang diunggah saat pengajuan PIN melalui sistem untuk diverifikasi dan validasi,&rdquo; terang Mustakim. Setelah data dinyatakan valid oleh operator sekolah, PIN akan terbit secara daring tiga jam kemudian dan bisa diunduh. Bagi CPDB yang nilai rapornya belum diisi oleh SMP sederajat asal, dapat melakukan proses tersebut secara mandiri pada saat proses pengambilan PIN, yakni pada 27 Mei - 14 Juni. CPDB bisa login ke situs ppdb.jatimprov.go.id dengan menggunakan NISN, NPSN sekolah asal, tanggal lahir, dan tanggal penerbitan KK/SKD/SKPD. Baru setelah itu, mengisi kelengkapan data yang ada dalam sistem dan menentukan titik lokasi domisili sesuai KK/SKD/SKPD. Kemudian mengisi kelengkapan nilai rapor yang ada dalam sistem, dan wajib datang ke SMA/SMK yang terdekat untuk dilakukan verifikasi dan validasi data serta titik lokasi domisili sesuai dengan domisili yang tercantum pada KK/SKD/SKPD oleh operator SMA/SMK.

Dispendik Jatim buka proses pengambilan PIN untuk PPDB jenjang SMA/SMK dan SLB negeri mulai Senin (27/5) hingga 14 Juni

Dinas Pendidikan Jatim Mulai Buka Pengambilan PIN PPDB SMA/SMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/2503-aap.jpg" alt="Sekretaris Tim Pansel Sekdaprov Jatim Aries Agung Paewai. BPSDM Jatim/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Tim Pansel Sekdaprov Jatim Aries Agung Paewai. BPSDM Jatim/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Imbas kecelakaan bus SMK Lingga Kencana asal Depok, Jawa Barat, saat study tour, Dinas Pendidikan (Dispendik) Jawa Timur minta setiap sekolah untuk membuat Standar Operasional Procedure (SOP) terkait Study Tour untuk jenjang SMA/SMK di Jawa Timur.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kepala Dispendik Jatim Aries Agung Paewai menyatakan, tidak melarang kegiatan study tour. Momen study tour biasanya digunakan sekolah untuk mengenalkan perguruan tinggi negeri (PTN) dan jurusan yang akan diminati siswa.&nbsp; Kendati demikian, dia berharap supaya kegiatan study tour diutamakan di dalam wilayah Jawa Timur saja. Banyak perguruan tinggi di Jawa Timur yang maju dan berkembang serta sudah memiliki lulusan yang berhasil dan sukses termasuk memiliki ranking yang cukup tinggi baik di tingkat internasional maupun nasional. &rdquo;Jadi saya berharap sekolah-sekolah guru mempertimbangkan kembali jika melakukan study tour utamakan dahulu di wilayah Jawa Timur. Kan ada Unair, Unibraw, ada ITS, ada Universitas Jember, UINSA, dan berbagai universitas lainnya yang luar biasa hasil lulusannya,&rdquo; jelas Aries. Namun, lanjut dia, apabila memang tidak ada di Jawa Timur boleh study tour di luar Jawa Timur. Dengan catatan punya target sasaran dan manfaat yang jelas. Aries memberikan catatan jika sekolah harus membuat Standar Operasional Procedure (SOP). &rdquo;(Kami) tidak melarang tapi harus dibuat SOP yang jelas dan lengkap serta pengawasan yang melekat dari guru dan sekolah serta laporan berjenjang sampai ke dinas pendidikan,&rdquo; tegas Aries Agung Paewai yang juga Pj Wali Kota Batu itu. Pembuatan SOP meliputi rapat bersama orang tua siswa dan sekolah, penentuan lokasi studi tur yang menghasilkan outcome bagi siswa dan sekolah. Lalu mengenai pendanaan, transportasi wajib laik jalan dan driver berkompeten. Berikutnya, mengatur soal akomodasi selama perjalanan, pelaporan berjenjang dari cabang dinas hingga bidang SMA/SMK terkait dan terakhir kepada kepala dinas. &rdquo;Terakhir yang terpenting fokus study tour telah mendapatkan rekom untuk diterima,&rdquo; ucap Aries Agung Paewai.

Dispendik Jawa Timur minta sekolah membuat Standar Operasional Procedure (SOP) terkait Study Tour untuk jenjang SMA/SMK di Jawa Timur

Dispendik Jawa Timur Minta Buat SOP Soal Study Tour, Imbas Laka Bus SMK Lingga Kencana Depok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/23/WhatsApp-Image-2023-12-23-at-065906-2290882906.jpg" alt="Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah (kiri)." width="100%">
<figcaption>Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah (kiri).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah bertandang di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) Bersama pelaku seni kreatif Bayu Skak. Ida mengingatkan kepada ratusan mahasiswa dan SMA/SMK sederajat tentang jumlah pengangguran di Indonesia. Ida menyebutkan, saat ini, jumlah pengangguran di Indonesia masih didominasi lulusan SMA/SMK sederajat. Berdasar catatan Kemenaker, saat ini, jumlah pengangguran di Indonesia 7,68 juta orang. Nah, dari angka itu, lebih kurang 17 persen lulusan SMA/SMK/sederajat. Nah, lantas, apakah lulusan sarjana atau diploma tidak ada dalam kelompok pengangguran? Ternyata, angkatan kerja dari lulusan sarjana atau diploma juga ikut menyesaki daftar pengangguran di Indonesia. &rdquo;Untuk lulusan sarjana atau diploma, persentase pengangguran sampai di angka 10 persen dari jumlah pengangguran di Indonesia,&rdquo; terang Ida saat ditemui di Menaker Talks di Surabaya, Unusa. Itu artinya, menurut dia, 10 persen dari 7 juta, angkatan kerja dari lulusan sarjana atau diploma yang menganggur lebih kurang 700 ribu orang. Pihaknya Bersama pihak terkait, termasuk dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Dia menambahkan, mayoritas penyebab pengangguran yakni tidak cocok ketersediaan lapangan pekerjaan dengan jurusan yang diambil angkatan kerja. Ida optimistis, tahun depan, angka pengangguran di Indonesia akan turun kembali. &rdquo;Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Perpres 69/2022 yang mengatur mengenai revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi,&rdquo; tambah Ida Fauziah, perempuan kelahiran Mojokerto, Jawa Timur, itu.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah menyebutkan, jumlah pengangguran di Indonesia masih didominasi lulusan SMA/SMK lebih kurang 17 persen

Di Surabaya, Menaker Ingatkan Pengangguran Terbuka Didominasi dari Lulusan SMA/SMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/25/IMG_20230625_205600-2365093566.jpg" alt="Pendaftaran online dalam PPDB SMK dan SMA." width="100%">
<figcaption>Pendaftaran online dalam PPDB SMK dan SMA.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Jawa Barat 2023 tahap kedua SMA dan SMK yang dimulai pada Senin (26/6). Tahap kedua itu hanya berlaku untuk jalur zonasi dan jalur rapor. &rdquo;Pada PPDB tahap kedua, untuk SMK ada jalur rapor umum dan SMA jalur zonasi,&rdquo; kata Naufal Ridwan, Staf Humas Kantor Cabang Dinas Wilayah IV Dinas Pendidikan Jawa Barat, seperti dilansir dari Antara, Minggu (25/6). Pelaksanaan PPDB tahap kedua di wilayah Jawa Barat berlangsung pada 26&ndash;27 Juni dan 3&ndash;4 Juli. Bagi calon peserta didik bisa mendaftarkan secara online atau datang langsung ke sekolah. Naufal menyampaikan, kalau selama proses PPDB, Dinas Pendidikan Jawa Barat terbuka untuk menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat. Sejak jauh hari pihaknya telah menyampaikan kepada pihak sekolah agar memberi pelayanan terbaik kepada para orang tua calon peserta didik. Dinas Pendidikan Jawa Barat juga membuka ruang bagi setiap pelaporan atau pengaduan mengenai adanya pungutan selama proses PPDB. &rdquo;Selama PPDB tidak ada kegiatan transaksional apapun, kalau memang ada, silakan laporkan,&rdquo; ujar Naufal Ridwan. Laporan atau pengaduan bisa disampaikan ke pihak sekolah langsung atau ke Kantor Cabang Dinas Wilayah IV Dinas Pendidikan Jawa Barat, di Kabupaten Purwakarta. Sementara itu, selama masa PPDB Jabar tahap pertama yang sudah terlewati, Kantor Cabang Dinas Wilayah IV Dinas Pendidikan Jawa Barat menerima sejumlah pengaduan. Disebutkan kalau kebanyakan pengaduan itu mengenai persoalan akun siswa yang digunakan untuk mendaftar secara online. Sedangkan sebelum digelar PPDB, Dinas Pendidikan Jawa Barat telah memberikan data akun siswa ke dinas pendidikan kabupaten/kota. Dengan begitu, persoalan akun bisa selesaikan di tingkat kabupaten/kota.

PPDB tahap kedua SMA dan SMK di Jawa Barat dimulai pada Senin (26/6) hanya berlaku untuk jalur zonasi (SMA) dan jalur rapor (SMK)

PPDB Tahap Kedua SMK/SMA di Jabar Hanya untuk Jalur Zonasi dan Rapor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/19/WhatsApp-Image-2023-06-19-at-104706-1205883959.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, PPDB tahap 1 meliputi jalur afirmasi 15 persen dari pagu sekolah. Yang terbagi atas keluarga tidak mampu dan program afirmasi pendidikan menengah (Adem) sebanyak 7 persen, anak buruh dari keluarga tidak mampu sebanyak 5 persen, dan penyandang disabilitas sebanyak 3 persen dari pagu sekolah. Untuk jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan memiliki kartu Indonesia pintar (KIP), kartu keluarga sejahtera (KKS), program keluarga harapan (PKH), kartu bantuan pangan non tunai (BPNT), kartu bantuan sosial tunai (BST) , kartu Indonesia sehat (KIS), dan program bantuan pemerintah daerah lain sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu. &rdquo;Setiap jalur ada persyaratan yang harus dipenuhi siswa seperti pendaftaran PPDB tahap 1. Baik wali murid dan calon peserta didik harus mempersiapkan diri agar saat pendaftaran tidak bingung,&rdquo; ujar Khofifah.&nbsp; Khofifah menambahkan, masih di jalur tahap 1, PPDB SMA/SMK Jawa Timur kuota tersebut terbagi dalam tugas orang tua/wali 5 persen dari pagu sekolah, yang terbagi atas pindah tugas orang tua/wali sebanyak 2 persen, anak guru/tenaga kependidikan sebanyak 2 persen, dan anak tenaga kesehatan sebanyak 1 persen dari pagu sekolah. Selanjutnya, jalur prestasi hasil lomba sebanyak 5 persen dari pagu sekolah, yang terbagi atas prestasi hasil lomba bidang akademik sebanyak 2 persen, prestasi hasil lomba bidang non akademik, ketua OSIS, dan hafiz Quran sebanyak 3 persen dari pagu sekolah. Pendaftaran PPDB tahap 2 jalur prestasi nilai akademik SMA dibuka pada 24-25 Juni dengan kuota yang disediakan sebanyak 25 persen. Proses seleksi pada tahap 2 dilakukan berdasar rata-rata nilai rapor semester 1-5 SMP/sederajat dengan bobot 70 persen ditambah nilai akreditasi sekolah asal dengan bobot 30 persen. Selanjutnya tahap 3, jalur zonasi SMK akan mulai dilaksanakan secara online pada 27-28 Juni dengan kuota 10 persen. Tahap ini diperuntukkan bagi siswa dari dalam/luar zona dan seleksi dilakukan berdasar jarak rumah ke sekolah. Tahap 4 PPDB jalur zonasi SMA dengan kuota 50 persen akan mulai dilaksanakan secara online pada tanggal 1-2 Juli. Tahap ini adalah untuk calon peserta didik dari dalam zona dan luar zona yang berbatasan dan seleksi dilakukan berdasar jarak rumah ke sekolah. Terakhir tahap 5 untuk jalur prestasi SMK dengan kuota yang disediakan 65 persen dari pagu sekolah akan mulai dilaksanakan secara online pada 4-5 Juli. &rdquo;Karena semuanya berbasis online, CPDB harus jeli betul setiap mengisikan data baik saat login maupun unggah berkas,&rdquo; pesan Gubernur Khofifah. Guna memperlancar pelaksanaan PPDB, Pemprov Jatim, telah menyiapkan 36 ribu operator yang ditempatkan di kantor Dispendik Jatim, kantor Cabang Dispendik Jatim, dan SMA/SMK negeri terdekat. &rdquo;Semoga PPDB online ini dapat mempermudah para peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB,&rdquo; ujar Khofifah.

Pemprov Jatim siapkan 36 ribu operator PPDB yang ditempatkan di kantor Dispendik Jatim, kantor Cabang Dispendik Jatim, dan SMA/SMK negeri

Persentase Setiap Tahap di PPDB SMA/SMK Jawa Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/23/ppdb-surabaya-2761400686.png" alt="Ilustrasi: Petugas dispendik memberikan informasi terkait dengan PPDB jenjang SD dan SMP kepada sejumlah wali murid di kantor Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Senin (22/5/2023)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Petugas dispendik memberikan informasi terkait dengan PPDB jenjang SD dan SMP kepada sejumlah wali murid di kantor Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Senin (22/5/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pendaftaran PPDB mulai dilaksanakan pada 19-20 Juni untuk tahap 1 yang meliputi jalur afirmasi 15 persen dari pagu sekolah. Itu terbagi atas keluarga tidak mampu dan ADEM sebanyak 7 persen, anak buruh dari keluarga tidak mampu sebanyak 5 persen, dan penyandang disabilitas sebanyak 3 persen dari pagu sekolah. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, untuk jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan memiliki kartu Indonesia pintar (KIP), kartu keluarga sejahtera (KKS), program keluarga harapan (PKH), kartu bantuan pangan non tunai (KBPNT), kartu bantuan sosial tunai (BST), kartu Indonesia sehat (KIS) dan program bantuan pemerintah daerah lain. Itu sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. &rdquo;Jika anak buruh dari keluarga tidak mampu dapat dibuktikan juga dengan surat atau tanda keanggotaan asosiasi buruh yang dimiliki orang tua siswa,&rdquo; tutur Khofifah. Masih dalam jalur afirmasi, kuota tersebut terbagi dalam tugas orang tua/wali 5 persen dari pagu sekolah. Yakni terbagi atas pindah tugas orang tua/wali sebanyak 2 persen, anak guru/tenaga kependidikan sebanyak 2 persen, dan anak tenaga kesehatan sebanyak 1 persen dari pagu sekolah. Kemudian, jalur prestasi hasil lomba sebanyak 5 persen dari pagu sekolah. Itu terbagi atas prestasi hasil lomba bidang akademik sebanyak 2 persen, prestasi hasil lomba bidang non akademik, ketua OSIS, dan hafiz Quran sebanyak 3 persen dari pagu sekolah. Pendaftaran PPDB tahap 2 jalur prestasi nilai akademik SMA dibuka pada 24-25 Juni dengan kuota yang disediakan sebanyak 25 persen. Selanjutnya tahap 3, jalur zonasi SMK akan mulai dilaksanakan pada 27-28 Juni dengan kuota 10 persen.&nbsp; Tahap 4 PPDB jalur zonasi SMA dengan kuota 50 persen akan mulai dilaksanakan pada 1-2 Juli. Terakhir tahap 5 untuk jalur prestasi SMK dengan kuota yang disediakan 65 persen dari pagu sekolah akan mulai dilaksanakan pada 4-5 Juli. Sebelum tahap itu dimulai, Gubernur Khofifah mengungkapkan, pihaknya memberikan kesempatan untuk CPDB dalam latihan pendaftaran PPDB. Hal itu untuk mengenalkan kepada siswa, tentang cara dan menu untuk daftar. Agar siswa tidak salah dalam meng-entry data dan memilih sekolah. &rdquo;Setiap jalur ada persyaratan yang harus dipenuhi siswa, seperti pendaftaran di tahap 1. Dengan latihan pendaftaran ini mereka bisa lebih mempersiapkan diri agar saat pendaftaran mereka tidak bingung,&rdquo; kata Khofifah.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap CPDB memanfaatkan kesempatan latihan pendaftaran PPDB agar tidak salah meng-entry data

PPDB Jawa Timur, Kuota 5 Persen untuk Siswa dari Keluarga Buruh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PPDB-SMA.jpg" alt="PERIKSA ULANG: Operator PPDB SMA Arroofiu Dwi mengecek validasi jalur afirmasi di SMAN 16, Senin (15/6). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PERIKSA ULANG: Operator PPDB SMA Arroofiu Dwi mengecek validasi jalur afirmasi di SMAN 16, Senin (15/6). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tahap pengambilan PIN penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk jenjang SMA/SMK negeri di Jawa Timur masih berlangsung. Proses itu akan berakhir hingga 2 Juli.&nbsp; Tercatat, pada hari ke lima sejak tahap dibuka Senin (12/6), sebanyak 230.863 berkas PIN CPDB (calon peserta didik baru) telah terverifikasi (ambil PIN disetujui). Tahap itu sangat penting dan menjadi syarat utama CPDB bisa mendaftar SMA/SMK negeri. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, hingga Jumat (16/6), proses pengambilan PIN terpantau stabil dan lancar. &nbsp;Masyarakat terlayani dengan baik di kantor-kantor pelayanan dinas pendidikan, baik kantor pusat maupun di 24 kantor cabang Dispendik Jatim, serta di lembaga SMAN dan lembaga SMKN. &rdquo;Kami meminta kepada seluruh CPDB untuk memanfaatkan tahap sebaik mungkin. Lebih lagi, proses pengambilan PIN jadi syarat utama mendaftar SMA/SMK negeri di Jatim,&rdquo; ujar Khofifah.&nbsp; Dia menjelaskan, seluruh proses pendaftaran PPDB dilakukan secara online melalui ppdb.jatimprov.go.id. Pemprov Jatim menggandeng Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya untuk PPDB online. Kerja sama itu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dengan meningkatkan performa sistem PPDB. &rdquo;Kami memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendaftar PPDB tahun ini. Semua tahap, proses dilakukan secara online, termasuk pengambilan PIN. Jika ada yang masih kesulitan, kami sudah siapkan call center, dan layanan operator di SMA/SMK negeri terdekat, 24 kantor cabang Dispendik se-Jawa Timur dan Kantor Dispendik Jatim,&rdquo; ungkap Khofifah di Surabaya, Jumat (16/6). Khofifah menambahkan, Dispendik Jatim telah menyiapkan 36 ribu operator untuk melayani ratusan ribu CPDB jika terdapat kendala selama akses pendaftaran ataupun pengambilan PIN. Dalam tahap pengambilan PIN, bisa dilakukan baik menggunakan PC ataupun smartphone. &rdquo;Syaratnya cukup mudah. CPDB cukup mengunggah SKL (surat keterangan lulus) dan KK asli. Untuk login, CPDB hanya perlu mengisi NISN, NPSN, tanggal lahir, dan tanggal terbit KK/surat keterangan domisili (SKD). Karena semuanya berbasis online, CPDB harus jeli betul setiap pengisian data, baik saat login maupun unggah berkas,&rdquo; ucap Khofifah. &nbsp;

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, proses pengambilan PIN PPDB untuk jenjang SMA/SMK negeri terpantau stabil dan lancar

Hari Kelima PPDB Dibuka, Ratusan Ribu Berkas PIN Terverifikasi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/ppdb-smp-swsta.jpg" alt="Ilustrasi PPDB online." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PPDB online.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Jawa Timur dimulai hari ini (12/6). Para orang tua dan siswa wajib mengetahui jadwal PPDB Jawa Timur supaya tidak ketinggalan.&nbsp; Berdasar laman dari website Dinas Pendidikan Jawa Timur (Dispendik), PPDB dibuka lima tahap. Tahap pertama Jalur Afirmasi, yakni jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur prestasi hasil lomba.&nbsp; Lalu, tahap kedua jalur prestasi dan nilai akademik SMA. Tahap ketiga untuk jalur zonasi SMK, tahap keempat jalur zonasi SMA, dan tahap kelima jalur prestasi nilai akademik SMK.&nbsp; Jadwalnya sebagai berikut: <ol> <li>Entry nilai rapor oleh kepala SMP mulai 5 - 8 Juni pukul 01.00 - 23.59 secara online.</li> <li>Verifikasi nilai rapor oleh calon peserta didik baru 8 - 9 Juni pukul 01.00 - 23.59 secara online.</li> <li>Pembetulan nilai rapor oleh kepala SMP mulai 9 - 10 Juni pukul 01.00 - 23.59 secara online.&nbsp;</li> </ol> Plt Kepala Dispendik Jatim Wachid mengatakan, pengambilan PIN dilakukan mulai 12 Juni hingga 2 Juli. Sedangkan latihan pendaftaran dimulai pada 16-17 Juni pukul 01.00-23.59.&nbsp; &rdquo;Untuk peserta bisa lihat panduan di website kami dan pengambilan PIN dibutuhkan NPSN dan NISN,&rdquo; ujar Wachid. &nbsp;

PPDB Jatim dimulai hari ini (12/6). Para orang tua dan siswa wajib mengetahui jadwal PPDB Jawa Timur supaya tidak ketinggalan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sma/smk

Berita Terkini