<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/16/96_bers-1012464375.jpg" alt="MOMEN KONTEMPLASI: Umat Islam dari berbagai negara berdoa menjelang pelaksanaan wukuf di Jabal Rahmah, Arafah, Makkah, Sabtu (15/6). (MEDIA CENTER HAJI)" width="100%">
<figcaption>MOMEN KONTEMPLASI: Umat Islam dari berbagai negara berdoa menjelang pelaksanaan wukuf di Jabal Rahmah, Arafah, Makkah, Sabtu (15/6). (MEDIA CENTER HAJI)</figcaption>
</figure> Wukuf Berjalan Lancar, Jemaah Siap Berangkat ke Muzdalifah dan Mina JawaPos.com &ndash; Pelaksanaan wukuf di Arafah sebagai puncak pelaksanaan haji berjalan dengan lancar kemarin (15/6). Seperti biasa, ada tenda khusus bagi rombongan Amirul Hajj sekaligus untuk menyampaikan khotbah wukuf. Tahun ini khotbah wukuf dibawakan oleh Habib Ali Hasan Al Bahar . Dosen Prodi Bahasa dan Sastra Arab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu membawakan pesan mengenai pentingnya akhlak dan jati diri. Setiap jemaah dari penjuru dunia membawa akhlak dan jati diri negara masing-masing. Menurut dia, jemaah haji Indonesia juga harus bisa membawa akhlak dan jati diri selama berada di Arab Saudi. Habib Ali Hasan lantas menyampaikan bahwa Arafah merupakan tempat untuk membuka hati. Dia mengajak semua jemaah haji untuk terus mengingat dan saling mengingatkan tentang jati diri manusia. &rsquo;&rsquo;Keberadaan kita dan semua kita, berbaju putih, berselimut kain ihram, pakaian kita sama, keagungan Arafah betul-betul kita rasakan,&rsquo;&rsquo; katanya. Dia menegaskan bahwa Arafah merupakan tempat untuk membuka mata hati. Tempat di mana setiap orang melihat diri sendiri sebagai manusia. &rsquo;&rsquo;Kita melihat seluruh saudara umat Islam di seluruh dunia membawa panji kehormatan bangsanya masing-masing,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Menurut dia, akhlak jemaah haji Indonesia adalah gambaran Islam yang rahmatan lil alamin. Habib Ali Hasan juga menyampaikan pada momen wukuf, Allah membanggakan ketaatan umatnya kepada para malaikat. Pada momen Arafah, Allah melapangkan pengampunannya. &rsquo;&rsquo;Hai malaikatku, lihatlah mereka hamba-hambaku. Dalam keadaan berdebu, dalam keadaan lusuh mereka datang,&rsquo;&rsquo; katanya. Sebelum pembacaan khotbah wukuf, Menteri Agama (Menag) sekaligus Amirul Hajj Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan beberapa hal. Antara lain mengenai kuota haji Indonesia yang bertambah cukup banyak tahun ini. Dari kuota dasar 221 ribu menjadi 241 ribu jemaah. Sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara pengirim jemaah haji terbesar. &rsquo;&rsquo;Sekaligus rekor pemberangkatan jemaah haji terbesar untuk Indonesia sendiri,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Yaqut juga mengungkapkan penyelenggaraan haji terkait dengan aturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Di antaranya, kebijakan pemberian smart card. Dia mengatakan, kebijakan Saudi itu harus dihormati dan dijalankan dengan baik. Dia menjelaskan, kebijakan smart card itu merupakan upaya Saudi untuk memberikan pelayanan terbaik. Di antaranya, membatasi keberadaan jemaah yang tidak resmi. Keberadaan jemaah yang tidak resmi itu kerap kali mengganggu jemaah yang resmi. Pagi sebelum pelaksanaan wukuf, Kemenag melaporkan pendorongan jemaah dari Makkah menuju Arafah berjalan dengan baik dan sesuai jadwal. Total 553 kloter jemaah berada di Arafah untuk melaksanakan wukuf. Pendorongan jemaah menuju Arafah dimulai sejak Jumat pagi pukul 06.00 waktu setempat. &rsquo;&rsquo;Alhamdulillah, pagi tadi (15/6) pukul 03.00 waktu setempat jemaah haji kloter terakhir meninggalkan Makkah menuju Arafah,&rsquo;&rsquo; kata Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag Subhan Cholid. Dia menuturkan, rombongan terakhir yang berangkat menuju Arafah adalah dari kloter 15 embarkasi Padang. Sementara itu, jemaah yang menjalani safari wukuf diberangkatkan ke Arafah pukul 11.00 waktu setempat. Subhan mengatakan, sebelum jemaah datang ke tenda-tenda di Arafah, sejumlah petugas haji sudah bersiap di sana. Mereka memastikan seluruh pelayanan sudah siap sebelum jemaah datang. Mulai kesiapan tenda hingga penyediaan makanan atau katering. (wan/c6/oni)

Pelaksanaan wukuf di Arafah sebagai puncak pelaksanaan haji berjalan dengan lancar kemarin (15/6). Seperti biasa, ada tenda khusus.

Berselimut Kain Ihram, Merasakan Keagungan Arafah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/14/65_jemaah-3418601714.jpg" alt="RAMAI: Kepadatan terjadi di salah satu kompleks pemondokan jamaah haji di Syisyah, Makkah. Jelang pelaksanaan wukuf, jamaah dari berbagai negara berdatangan ke Tanah Suci." width="100%">
<figcaption>RAMAI: Kepadatan terjadi di salah satu kompleks pemondokan jamaah haji di Syisyah, Makkah. Jelang pelaksanaan wukuf, jamaah dari berbagai negara berdatangan ke Tanah Suci.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Di saat pelaksanaan puncak haji di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) tinggal menunggu hari, belum semua jamaah haji Indonesia memiliki smart card atau kartu nusuk. Hingga kemarin (13/6) siang Waktu Arab Saudi (WAS), masih ada 13 ribu jamaah Indonesia belum menerima kartu khusus yang menjadi &rdquo;tiket wajib&rdquo; untuk bisa masuk ke kawasan Armuzna itu. Kemarin, dalam rapat koordinasi antara Kemenag dan Timwas Haji DPR, sejumlah skenario disiapkan untuk mengatasi hal tersebut. Termasuk skenario darurat. Seperti apa? Jika hingga batas akhir pemberangkatan ke Arafah masih ada jamaah yang belum mendapatkan kartu nusuk, pemeriksaan identitas jamaah dilakukan secara manual. &rdquo;Kami tidak mau itu (jamaah)tidak bisa masuk Arafah karena tidak punya smart card, Red) terjadi,&rdquo; kata Menag RI Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat yang digelar di Jarwal, Makkah, Rabu (12/6) petang. Yaqut menjelaskan, pihaknya masih terus menagih pihak mashariq (penyedia paket layanan haji yang ditunjuk Arab Saudi). Agar produksi dan distribusi smart card bisa tuntas sebelum keberangkatan jamaah ke Arafah. &rdquo;Mereka (mashariq, Red) berjanji bisa selesai,&rdquo; katanya. Namun, jika masih ada jamaah yang belum dapat smart card sampai batas akhir masuk Arafah, ada alternatif pemeriksaan dokumen secara manual. Yaqut menyebut sistem manual itu bisa jadi alternatif. &rdquo;Pihak Arab Saudi sangat terbuka. Alhamdulillah komunikasi lancar,&rdquo; ujarnya. Wakil Ketua DPR Lodewijk Paulus memercayakan penyelesaian masalah itu kepada Kemenag. &rdquo;Secara prinsip, kami sudah mengetahui sejauh mana penyelesaiannya. Semoga hal ini bisa terselesaikan karena menyangkut layanan kepada jamaah,&rdquo; ucapnya. (wan/c17/oni)

Di saat pelaksanaan puncak haji di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) tinggal menunggu hari, belum semua jamaah haji Indonesia memiliki

Kemenag Siapkan Solusi Darurat untuk 13 Ribu Jamaah yang Belum Dapat Smart Card

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/HAJI-2023-E-1125974754.jpg" alt="Ilustrasi ibadah Haji." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah Haji.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dua hari jelang pelaksanaan ibadah fase puncak haji di Armuzna (Arafah Muzdalifah Mina) pada Sabtu (15/6), belum semua calon jamaah haji (CJH) Indonesia memiliki smart card atau kartu nusuk. Sekitar 12 persen dari 241 ribu CJH Indonesia (atau 29 ribu orang) masih belum menerima kartu khusus yang menjadi "tiket&rdquo; untuk bisa masuk ke Kawasan Armuzna. Situasi ini mendapat atensi dari Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas. Saat meninjau tenda-tenda CJH Indonesia di Mina, Yaqut bersama anggota Amirul Hajj, Alissa Wahid, membahas khusus masalah ini dengan mashariq (penyedia paket layanan haji yang ditunjuk Arab Saudi). Tokoh kelahiran Rembang itu meminta pihak mashariq agar seluruh smart card sudah terdistribusi kepada CJH yang belum menerima. Paling lambat H-1 jelang pelaksanaan wukuf pada awal puncak haji di Arafah. &rdquo;Mengingat hal ini bisa menimbulkan masalah,&rdquo; katanya. Dalam kesempatan itu, Yaqut mengklarifikasi pemicu belum selesainya kartu yang juga dikenal dengan nama kartu nusuk itu. Pihak mashariq menyebut, hal itu disebabkan adanya sejumlah kendala di balik proses pencetakan kartu nusuk. &rdquo;Untuk diketahui, produksi smart card itu dilakukan oleh perusahaan penyedia,&rdquo; kata perwakilan Mashariq, Amin Indragiri. Namun, Amin berjanji akan mengupayakan agar seluruh smart card sudah bisa terdistribusi kepada semua CJH Indonesia sebelum pelaksanaan ibadah puncak haji berlangsung. Sementara itu, anggota Amirul Hajj, Alissa Wahid, menceritakan bahwa belum tuntasnya distribusi kartu nusuk membawa dampak negatif bagi CJH Indonesia, terutama yang belum memilikinya. Sebab, ternyata kartu nusuk tidak hanya diperlukan saat pelaksanaan ibadah puncak haji di Armuzna. Tapi juga saat melaksanakan kegiatan di Masjidil Haram. &rdquo;Banyak jamaah Indonesia yang sempat berurusan dengan pihak keamanan karena saat diminta kartu nusuknya, tapi tak bisa menujukkan. Akibatnya, mereka tak bisa masuk masjid,&rdquo; katanya. Karena itu, dia meminta kepada mashariq untuk benar-benar memperhatikan masalah ini. Seperti diketahui, pada musim haji tahun ini, jamaah haji dari seluruh negara di dunia, termasuk CJH Indonesia, wajib memiliki smart card. Kartu ini jadi "tiket masuk" menuju Armuzna. Kartu ini merupakan buntut kebijakan Arab Saudi untuk memblokade jamaah tanpa visa haji masuk Makkah maupun Armuzna. Akibat kebijakan smart card ini, skema pemberangkatan CJH dari hotel menginap ke Armuzna berubah. Di mana, saat hendak naik bus yang mengantar ke Arafah, setiap jamaah akan diperiksa dan di-scan dulu kartunya oleh petugas dari masyariq. Jika lolos, dia bisa masuk bus. Jika tidak, maka keberangkatannya ditunda sementara. Sebelumnya, Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi sudah menyiapkan skenario jika jamaah belum memperoleh smart hingga pemberangkatan menuju Arafah pada 8 Dzulhijjah atau Jumat (14/6) besok. &rdquo;Jamaah yang belum dapat smart card, maka keberangkatannya ditunda sampai dapat kartu. Lalu diikutkan keberangkatan berikutnya. Insya Allah waktunya masih sangat cukup," kata Direktur Layanan Haji Luar Negeri Kemenag RI Subhan&nbsp;Cholid.

Dua hari jelang pelaksanaan ibadah fase puncak haji di Armuzna, belum semua CJH memiliki smart card atau kartu nusuk.

Jamaah Haji Indonesia Sempat Kesulitan Masuk Masjidilharam, Menag Minta Smart Card Selesai H-1 Wukuf

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/11/18505E2D-D68E-4E88-83B3-D69842193134-1170410069.jpeg" alt="KUNCI MASUK: Kartu nusuk atau smart card yang diberikan kepada para jamaah haji sebelum berangkat ke Armuzna." width="100%">
<figcaption>KUNCI MASUK: Kartu nusuk atau smart card yang diberikan kepada para jamaah haji sebelum berangkat ke Armuzna.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pada musim haji kali ini, smart card atau kartu nusuk menjadi perangkat yang begitu vital. Sebab, kartu ini nenjadi "tiket masuk" bagi para jamaah haji untuk bisa memasuki area pelaksanaan ibadah puncak haji, yakni Armuzna (Arafah Muzdalifah Mina). Jelang pelaksanaan ibadah Armuzna mulai 15 Juni nanti, mayoritas calon jamaah haji (CJH) telah memperoleh kartu nusuk itu. Hanya saja, ternyata tidak sedikit jamaah yang sudah kehilangan smart cardnya. Sebagian di antaranya kehilangan kartu saat berada di kawasan Masjidil Haram. Akibat kartunya jatuh atau karena faktor lain. Banyaknya jamaah yang kehilangan kartu nusuk itu cukup masuk akal. Sebab, selain tali pengait kartu rawan lepas, kepadatan di Area Masjidil Haram membuat jamaah rawan berdesak-desakan dan membuat kartu lepas. Belum lagi, banyak jemaah yang disinyalir jamaah tanpa visa resmi tengah mengincar kartu ini dari jemaah yang sudah memilikinya. Lantas bagaimana solusinya? Direktur Layanan Haji Luar Negeri Kemenag RI Subhan Cholid membenarkan bahwa pihaknya menerima laporan kehilangan kartu nusuk jamaah. "Seluruh laporan itu sudah ditindaklanjuti," katanya. Nantinya, seluruh kartu nusuk yang hilang itu akan diganti. Diharapkan, kartu pengganti itu sudah terdistribusi maksimal H-1 pelaksanaan ibadah puncak haji pada 15 Juni. Terkait tips mengamankan kartu nusuk agar tidak mudah hilang, Subhan memberikan sejumlah panduan. Salah satunya selalu menyimpan kartu nusuk di dalam saku dalam posisi terkait di tali. "Jadi, selain dikalungkan, kartu dimasukkan ke saku," kata Subhan. Selain itu, kata Subhan, para jemaah diimbau untuk menyimpan kartunya di tempat yang aman. Sejumlah jamaah mengaku banyak laporan kehilangan kartu. Bahkan tak sampai sehari setelah kartu terdistribusi. ''Ini ada beberapa rekan di kloter kami yang sudah lapor kehilangan kartunya," kata Zainuddin, salah satu jemaah dari embarkasi Surabaya.&nbsp;

Sebagian di antaranya kehilangan kartu saat berada di kawasan Masjidil Haram. Akibat kartunya jatuh atau karena faktor lain.

Rawan Hilang, Jamaah Haji Indonesia Harus Hati-Hati Jaga Smart Cardnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/08/40_peme_1-3741212578.jpg" alt="MELAKONI IBADAH: Jemaah melaksanakan salat di sekitar Kakbah di dalam kompleks Masjidilharam, Makkah (4/6)." width="100%">
<figcaption>MELAKONI IBADAH: Jemaah melaksanakan salat di sekitar Kakbah di dalam kompleks Masjidilharam, Makkah (4/6).</figcaption>
</figure> Laporan dari Makkah JawaPos.com &ndash; Jamaah haji Indonesia diminta untuk terus membawa identitas pengenal sebagai jamaah haji selama di Tanah Suci. Baik itu berupa kartu dan gelang identitas, paspor, visa haji, maupun pengenal diri lainnya ketika ke luar hotel atau ke Masjidilharam. Itu menyusul pengetatan pemeriksaan terhadap jamaah oleh aparat Arab Saudi untuk mengidentifikasi jamaah yang menggunakan visa nonhaji. &rdquo;Aparat Saudi saat ini sedang mengintensifkan pemeriksaan dan penjagaan ketat akses masuk Kota Makkah dan wilayah Armuzna,&rdquo; ujar anggota Media Center Kementerian Agama (Kemenag) Widi Dwinanda dalam keterangan resmi Kemenag kemarin (7/6). Selain itu, lanjut dia, tahun ini Saudi juga menerbitkan kebijakan bagi seluruh jamaah haji. Yakni, wajib memiliki smart card. Nanti smart card digunakan sebagai salah satu akses masuk Armuzna (Arafah Muzdalifah Mina). Pemerintah Saudi, lanjut dia, telah menyiapkan sanksi berat bagi para pihak yang melanggar. Oleh karena itu, jamaah diimbau untuk menyimpan dengan baik smart card tersebut. &rdquo;Lalu, segera lapor ke petugas sektor bila smart card miliknya hilang untuk segera dilakukan penggantian,&rdquo; sambungnya. Di sisi lain, jelang puncak haji, PPIH (panitia penyelenggara ibadah haji) telah melakukan persiapan pelaksanaan safari wukuf jamaah di Arafah. Persiapan melibatkan para petugas layanan lansia, penyandang disabilitas, tim penanganan krisis dan pertolongan pertama pada jamaah haji (PKP3JH), dan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI). Program safari wukuf itu pun secara-menerus disosialisasikan ke hotel-hotel tempat jamaah menginap. Selain itu, kata dia, PPIH mengalokasikan 300 kuota bagi jamaah lansia yang tidak mampu melaksanakan wukuf di Arafah. Kuota tersebut dibuat dengan pertimbangan jumlah petugas yang akan membersamai jamaah yang disafariwukufkan. Nanti satu petugas mengurus lima jamaah lansia nonmandiri, termasuk memandikan, menyuapi, dan menyiapkan kebutuhan individu lansia lainnya. &rdquo;Mekanisme pendorongan jamaah safari wukuf dilakukan pada 9 Zulhijah pagi. Jamaah lansia di hotel transit dibawa dengan 10 bus menuju Arafah,&rdquo; paparnya. Sementara itu, hingga Jumat (7/6) pagi, jumlah jamaah yang tiba di Tanah Suci mencapai 192.293 orang. Jumlah tersebut terbagi dalam 490 kelompok terbang. Selain itu, jamaah yang wafat saat ini berjumlah 51 orang. Dengan perincian, wafat di embarkasi 4 orang, di Madinah 16 orang, di Makkah 29 orang, dan di bandara 2 orang. Seluruh jamaah wafat akan dibadalhajikan. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/08/46_peme_2-2666572856.jpg" alt="DI LANTAI 2: Para jemaah menjalani tawaf dengan menggunakan kursi roda di lantai 2 Masjidilharam, Makkah, Jumat (7/6) dini hari waktu setempat." width="100%">
<figcaption>DI LANTAI 2: Para jemaah menjalani tawaf dengan menggunakan kursi roda di lantai 2 Masjidilharam, Makkah, Jumat (7/6) dini hari waktu setempat.</figcaption>
</figure> Hari Arafah Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan jadwal pelaksanaan ibadah haji pada masa puncak haji. Hari Arafah ditetapkan pada Sabtu (15/6) mendatang alias sepekan lagi. Penetapan itu dilakukan otoritas Arab Saudi setelah melalui proses pemantauan hilal untuk penentuan awal bulan Zulhijah. Awal bulan haji dimulai kemarin (7/6). Dengan demikian, hari Arafah atau 9 Zulhijah jatuh pada 15 Juni. Sehingga seluruh jamaah, termasuk dari Indonesia, akan berangkat ke Arafah pada Jumat (14/6) untuk melaksanakan ibadah wukuf sehari setelahnya. PPIH telah melakukan berbagai persiapan. (*/mia/c6/ttg)

Jamaah haji Indonesia diminta untuk terus membawa identitas pengenal sebagai jamaah haji selama di Tanah Suci.

Pemeriksaan Visa Nonhaji Ketat, Jamaah Diminta Terus Membawa Pengenal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/11/888B9A34-82EC-4A98-9CB5-31510EC20601-3989949181.jpeg" alt="Hilman Latief di Kantor Urusan Haji Indonesia Daerah Kerja Madinah." width="100%">
<figcaption>Hilman Latief di Kantor Urusan Haji Indonesia Daerah Kerja Madinah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pada musim haji 2024, seluruh calon jamaah haji (CJH)&nbsp;akan memperoleh smart card dari pemerintah Arab Saudi. Nantinya, kartu ini akan menjadi alat untuk memastikan validitas data Jemaah haji. Kartu ini wajib dibawa oleh para CJH. Sebab, nantinya, dari kartu inilah petugas keamanan Arab Saudi akan memeriksa keabsahan para jamaah. "Ini akan diberikan kepada semua calon jamaah,&rdquo; kata Hilman Latief di Kantor Urusan Haji Indonesia Daerah Kerja (Daker) Madinah. Pembagian kartu ini dibagi dalam dua tahap. Pertama diberikan kepada 10 ribu CJH di tanah air. Sedangkan, sisanya diberikan saat para CJH sudah berada di Makkah jelang pelaksanaan wukuf. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014641721/kronologi-kecelakaan-maut-bus-rombongan-smk-asal-depok-di-ciater">Kronologi Kecelakaan Maut Bus Rombongan SMK Asal Depok di Ciater</a> Karena sangat pentingnya kartu ini, semua CJH harus membawa smart card selama di tanah suci. Sebab, jika tiba-tiba ada Razia dari petugas berwenang Arab Saudi, maka jamaah bersangkutan bakal diperiksa lebih lanjut. Lantas, bagaimana jika smart card itu hilang? Hilman memastikan pihaknya sudah berkomunikasi dengan otoritas di Arab Saudi terkait potensi itu. &rdquo;Nanti akan diganti dengan yang baru. Asal memang benar-benar Jemaah resmi yang memiliki visa,&rdquo; katanya. Smart card ini merupakan salah satu bagian dari pengetatan aturan tentang kewajiban menggunakan visa haji bagi seluruh Jemaah haji 2024 oleh pemerintah Arab Saudi.

Pada musim haji 2024, seluruh calon jamaah haji (CJH) akan memperoleh smart card dari pemerintah Arab Saudi. Kartu itu wajib dipakai.

Semua Jamaah Haji 2024 Dapat Smart Card, Wajib Dipakai Setiap Hari Selama di Tanah Suci

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/HAJI-2023-E-1125974754.jpg" alt="Ilustrasi ibadah Haji." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah Haji.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Agama (Kemenag) memastikan persiapan layanan ibadah haji hampir tuntas. Seluruh kontrak kerja sama penyediaan layanan bagi jemaah Indonesia sudah dibuat. &rdquo;Kontrak akomodasi, transportasi, konsumsi, sudah. Maksimal satu minggu lagi selesai,&rdquo; kata Menag Yaqut Cholil Qoumas saat penutupan bimtek petugas haji di Asrama Haji Pondok Gede pada Rabu (27/3) malam. Selain itu, Kemenag tengah membuat aplikasi layanan digital yang terkoneksi dengan aplikasi yang mulai diterapkan Kementerian Haji Arab Saudi. Di sisi lain, pemerintah Arab Saudi menerapkan regulasi baru untuk mencegah maraknya jemaah haji ilegal pada musim haji 2024. Aturan itu berupa pemakaian smart card bagi seluruh jemaah yang menggunakan visa haji. &rdquo;Seluruh jemaah haji wajib memakai smart card saat memasuki Makkah,&rdquo; jelas Ketua Dewan Direksi Perusahaan Mashariq Dzahabiyah Muhammad Amin Indragiri. Petugas akan memeriksa smart card para jemaah saat hendak masuk Arafah untuk wukuf. Amin dan jajarannya memaparkan persiapan penyediaan layanan haji bagi jemaah Indonesia pada musim haji 2024. Ada sejumlah penambahan layanan. Salah satunya, penyediaan makanan siap saji. &rdquo;Jadi, tidak dimasak dulu. Nanti bekerja sama dengan beberapa perusahaan di tanah air,&rdquo; terang Direktur Bina Haji Umrah Ditjen PHU Kemenag Arsad Hidayat. (ris/c14/fal)

Kemenag memastikan persiapan layanan ibadah haji hampir tuntas. Seluruh kontrak kerja sama penyediaan layanan bagi jemaah Indonesia.

Selama di Tanah Suci, Jemaah Haji Mendapat Makanan Siap Saji hingga Smart Card

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/07/haji-1484175335.jpg" alt="ILUSTRASI: Ibadah haji. (Pexels)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Ibadah haji. (Pexels)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Arab Saudi menerapkan regulasi baru untuk mencegah maraknya jemaah haji ilegal pada musim haji 2024. Aturan itu berupa pemakaian smart card bagi seluruh jemaah yang menggunakan visa haji. "Seluruh jamaah haji wajib memakai smart card saat memasuki Makkah," kata Ketua Dewan Direksi Mashariq Dzahabiyah Muhammad Amin Indragiri saat menghadiri bimtek petugas haji di Asrama Haji, Selasa (26/3) malam. Nantinya, kata Amin, petugas akan memeriksa smart card para jemaah saat hendak masuk Arafah untuk pelaksanaan Wukuf di masa puncak haji. "Ini untuk mengantisipasi keberadaan jemaah yang tidak memiliki visa haji," kata pengusaha Arab Saudi keturunan Indonesia itu. Dalam kunjungannya ke Indonesia, pimpinan Mashariq juga memaparkan persiapan penyediaan layanan haji bagi jemaah Indonesia pada musim haji 2024. Ada sejumlah penambahan layanan yang diberikan. Salah satunya penyediaan makanan siap saji. "Jadi tidak dimasak dulu. Nanti bekerjasama dengan beberapa perusahaan di tanah air. Ini untuk meminimalisir keterlambatan pengiriman konsumsi," kata Direktur Bina Haji Umrah (PHU) Kemenag RI Arsad Hidayat. Perbaikan layanan juga disiapkan untuk jemaah haji saat memasuki masa Armuzna (Arafah Muzdalifa Mina). Di antaranya penyediaan klinik kesehatan di kawasan Muzdalifah-Mina. "Yang dilengkapi tenaga kesehatan profesional," kata Amin. Selain itu, untuk mengantisipasi potensi terjadinya penumpukan jemaah di Muzdalifah akibat keterlambatan transportasi, Mashariq juga menyiapkan tambahan tenda. Untuk diketahui, Mashariq&nbsp;merupakan penyedia layanan haji bagi jamaah daei Asia Tenggara yang ditunjuk Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. (ris)

Pemerintah Arab Saudi menerapkan regulasi baru untuk mencegah maraknya jemaah haji ilegal pada musim haji 2024.

Cegah Jemaah Haji Ilegal, Siapkan Smart Card untuk Jemaah Haji Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/terobosan-reddy-k-di-dinas-penanaman-modal-pelayanan-terpadu-1-pintu_m_125611.jpeg" alt="CEK KELENGKAPAN BERKAS: Reddy Kusuma berada di ruang kerjanya di kantor DPMPTSP pada Jumat (21/4)." width="100%">
<figcaption>CEK KELENGKAPAN BERKAS: Reddy Kusuma berada di ruang kerjanya di kantor DPMPTSP pada Jumat (21/4).</figcaption>
</figure>Reddy Kusuma punya tugas berat. Meski hanya berstatus pelaksana tugas (Plt), dia dituntut melanjutkan prestasi cemerlang para pendahulunya. Prinsipnya, pelayanan perizinan harus semakin mudah, cepat, dan bebas pungli.  ARISKI PRASETYO HADI   TUMPUKAN map berwarna oranye terlihat di sudut meja kerja Reddy. Jumlahnya sekitar 50 map. Isinya adalah surat-surat perizinan yang diajukan warga. Ada izin mendirikan bangunan (IMB). Ada pula tanda daftar perusahaan (TDP). Tak ketinggalan, izin gangguan (HO). Ketika ditemui pada Jumat (21/4), Reddy tampak sibuk. Dia sedang memeriksa satu per satu berkas dengan cepat. Setelah dinilai lengkap, pria kelahiran Surabaya, 31 Desember 1969, itu langsung membubuhkan tanda tangan. Tanda izin yang diajukan mendapat persetujuan. Selang 15 menit, terdengar suara ketukan dari arah pintu. Salah seorang staf dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) tampak mengangguk kepada Reddy. Setelah itu, dia meletakkan tumpukan map. Jumlahnya tidak kalah banyak dengan yang sudah ada di meja. &rsquo;&rsquo;Ada tambahan lagi, Pak,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Melihat tambahan berkas, Reddy hanya mengangguk. Pria berkacamata minus tersebut kembali sibuk dengan pekerjaannya. Memeriksa berkas dan membubuhkan tanda tangan. Selang satu jam, pekerjaan itu tuntas. &rsquo;&rsquo;Ya beginilah setiap hari,&rsquo;&rsquo; ujar Reddy. Dia menjelaskan, sebenarnya dinasnya sudah meminta warga untuk mengurus izin secara online. Lebih banyak keuntungan yang didapat. Selain tidak perlu bersusah payah datang ke kantor, prosesnya lebih cepat. Namun, dia mengakui, tidak semua pemohon familier dengan pengurusan secara online. DPMPTSP merupakan institusi yang mengurus seluruh perizinan di wilayah Kota Delta. Dulu namanya badan pelayanan perizinan terpadu (BPPT). Dikepalai oleh Ahmad Zaini. Total ada 82 jenis perizinan yang ditangani. Mulai izin usaha sampai pendirian bangunan. Seiring dengan bertambahnya investasi di Sidoarjo, peran dinas tersebut makin vital. Di sisi lain, pemkab merasa institusi pelayanan perizinan yang berbentuk badan masih kurang optimal. Akhirnya, sejak awal tahun BPPT resmi berubah nama menjadi DPMPTSP. Pergantian nama itu ternyata juga diikuti perombakan pimpinannya. Oleh pemkab, Zaini dimutasi ke badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda). Sebagai ganti, Sekretaris BPPT Reddy Kusuma ditunjuk sementara untuk memimpin dinas baru tersebut. Statusnya pelaksana tugas (Plt). Beban mental yang dirasakan Reddy cukup berat. Sebab, Zaini sudah mencatatkan sejumlah prestasi gemilang selama memimpin BPPT. Yang pertama, tanda tangan elektronik. Dengan aplikasi itu, kepala badan bisa memberikan persetujuan perizinan di mana pun dia berada. Yang kedua, sistem pelayanan perizinan terpadu (sippadu). Sistem perizinan tersebut sudah menjadi role model KPK lantaran dianggap menyajikan konsep perizinan terbaik. Kini sippadu sudah diduplikasi hampir 70 kabupaten dan kota. Reddy sendiri bukan pegawai &rsquo;&rsquo;kemarin sore&rsquo;&rsquo;. Jauh sebelum Zaini didapuk sebagai kepala BPPT, pria 48 tahun itu terlebih dahulu bekerja di BPPT. Dia bertugas di sana sejak 2003. Sebelumnya, dia ditempatkan di badan kesatuan politik (bakespangpol). Jabatan awal Reddy di BPPT adalah Kasi Perencanaan. Reddy merupakan salah satu peletak fondasi pelayanan berbasis online di BPPT. Dalam tahun-tahun awalnya di BPPT, Reddy dan rekan kerjanya berkonsentrasi merancang sejumlah program. Target utamanya adalah meningkatkan kualitas kerja pegawai dan staf BPPT. &rsquo;&rsquo;Saat itu kami sedang memperbaiki pelayanan pada masyarakat,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Caranya dengan mengganti manajemen mutu. ISO 9001.2.2000 diganti dengan ISO 9001.2.2008. Perombakan tersebut harus diikuti dengan sejumlah perbaikan pelayanan. Salah satunya, membangun sistem informasi pelayanan perizinan yang prima. &rsquo;&rsquo;Untuk menyiapkan pelayan secara online,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Pengembangan sistem itu ternyata tidak mudah. Menguras waktu dan biaya. Banyak kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah kurangnya SDM untuk mengatasi problem jaringan. Akibatnya, program itu terkatung-katung. Baru pada 2006, proyek tersebut dilanjutkan. BPPT mengajukan proposal ke salah satu perusahaan pupuk. Mengapa pupuk? Menurut Reddy, saat itu perusahaan tersebut memiliki jaringan ke perusahaan besar yang mampu membuat aplikasi. Proposal BPPT itu disetujui. Proyek pengembangan TI (teknologi informasi) dimulai. Pada 2008 BPPT resmi membuat pelayanan perizinan secara online. Saat itu ada dua opsi paket perizinan. Paket pertama berisi enam perizinan, sedangkan paket kedua berisi 14 perizinan. Dengan menggunakan paket perizinan, pemohon sudah bisa menghemat waktu. &rsquo;&rsquo;Kalau tanpa paket, 21 hari pengurusan. Kalau pakai paket, 10 hari,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Karya itu diikutkan dalam lomba karya cipta inovasi pelayanan publik pada 2013. Lomba tersebut diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB). Hasilnya lumayan. Aplikasi itu masuk dalam 33 aplikasi terbaik. Semua karya terobosan tersebut selanjutnya diikutkan lomba aplikasi pelayanan publik tingkat Asia-Pasifik. Paket perizinan ala BPPT Sidoarjo lolos tahap pertama dan kedua. Sayangnya, saat tahap ketiga, gagal. Nah, saat itulah Zaini masuk. Dia menggantikan Joko Santosa, kepala BPPT sebelumnya. Perubahan langsung dilakukan. Zaini meminta program TI terus dikembangkan. Program yang berhasil digagas adalah aplikasi tanda tangan elektronik. Menurut Reddy, tanda tangan elektronik itu dibuat sebagai solusi kesibukan kepala badan. Setiap minggu kepala badan mendapatkan banyak undangan rapat. Baik dari pemkab, pemprov, maupun pemerintah pusat. Padahal, tanda tangan permohonnan perizinan terus berdatangan. Total ada 15 ribu perizinan setiap tahun. Repotnya, pengesahan dari kepala badan tidak boleh diwakilkan. &rsquo;&rsquo;Akhirnya kami kembangkan tanda tangan elektronik,&rsquo;&rsquo; kata suami Dewi Septiana tersebut. Setelah itu, lahir sippadu. Dengan sippadu, proses perizinan semakin cepat. Hanya tiga jam izin rampung. Lantas, apa inovasi dari Reddy? Dia mengaku sudah membuat smart card. Kartu pintar itu berisi seluruh data pemohon yang pernah mengurus izin. Ketika datang ke kantor untuk mengurus perpanjangan, pemohon tinggal menunjukkan kartu tersebut. &rsquo;&rsquo;Di dalamnya terdapat chip penyimpan data,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Reddy juga mendorong seluruh pelayanan harus online. Pelayanan manual hanya diselenggarakan pada Jumat. Menurut dia, pelayanan online itu sudah harus dilakukan. Selain lebih cepat, pelayanan online bisa mengurangi ruang bertemunya petugas dengan pemohon. &rsquo;&rsquo;Sippadu kami percepat. Seluruhnya online sehingga tidak ada pungli,&rsquo;&rsquo; jelas alumnus Universitas 17 Agustus Surabaya itu. (*/c7/pri/sep/JPG)

Terobosan Reddy K. di Dinas Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu 1 Pintu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#smart card

Berita Terkini