<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/07/PHR-2960545798.jpg" alt="ILUSTRASI Rig PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream Pertamina." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Rig PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream Pertamina.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Pertamina telah mengadopsi penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai standar ISO 37001:2016 dengan menerapkan tata kelola yang sangat baik, termasuk prinsip transparansi dan akuntabilitas. Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menilai, penerapan tata kelola yang baik, didukung pula sistem SMAP, merupakan komitmen Pertamina untuk menjadi perusahaan yang bersih. &rdquo;Pertamina sudah memiliki tata kelola dan sistem yang baik. Apalagi mereka juga menerapkan SMAP. Dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, bisa dengan mudah dan cepat diketahui jika terjadi penyelewengan,&rdquo; kata Sofyano seperti dikuti Antara di Jakarta. Menurutnya, banyak sistem lain yang dibuat seperti digitalisasi di dalam lini bisnis Pertamina, sehingga diharapkan operasional perusahaan berjalan efisien dan diharapkan juga bisa menghindarkan berbagai praktik koruptif. "Hanya saja, Pertamina juga perlu secara periodik melakukan evaluasi terhadap sistem tersebut," ujar dia, melalui sambungan telepon. Ditambahkan Sofyano, selain mampu menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sistem tersebut juga bisa membantu aparat penegak hukum (APH) dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Dalam kasus yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung, misalnya, Sofyano yakin bahwa penerapan SMAP oleh Pertamina, cukup membantu APH dalam pengungkapan kasus tersebut. Oleh karena itu, katanya pula, berbagai upaya Pertamina tersebut harus selalu didukung, apalagi Pertamina entitas bisnis yang besar dan mampu memberi kontribusi ekonomi besar juga kepada negara. Menurut dia, badan usaha milik negara (BUMN) lain pun selayaknya menerapkan ISO 37001:2016 seperti dilakukan Pertamina, karena perusahaan negara memang harus mendukung aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi. Sebelumnya, Vice Presiden Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menyatakan, Pertamina berkomitmen penuh dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Perbaikan tata kelola Pertamina, katanya pula, juga dilakukan dengan memperkuat kebijakan pengendalian dan pencegahan praktik penyuapan dengan memperbaharui Sertifikat SMAP ISO 37001:2016. &nbsp;

Selain menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sistem ISO 37001:2016 membantu aparat penegak hukum menangani kasus tindak pidana korupsi.

Jalankan Usaha Mengacu Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Lewat Penerapan Standar ISO 37001:2016

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/06/baznas-3313214700.jpg" alt="Ketua Baznas Noor Achmad (kanan) menerima sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan. (Baznas)" width="100%">
<figcaption>Ketua Baznas Noor Achmad (kanan) menerima sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan. (Baznas)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pengelolaan dana zakat tidak lepas dari potensi praktik korupsi maupun suap. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, Baznas menegaskan dana zakat harus dikelola secara aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Diantaranya mereka berhasil mempertahankan sertifikasi Manajemen Anti Suap SNI ISO 37001:2016. Penyerahan sertifikat Manajemen Anti Suap itu dilaksanakan di Jakarta pada Rabu (5/2). Selain itu Baznas juga berhasil mempertahankan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015. Kedua sertifikat tersebut dikeluarkan oleh PT Garuda Sertifikasi Indonesia. Setiap tahun, Baznas menghimpun dana yang cukup besar. Khusus tahun 2024 lalu, penghimpunan dana zakat oleh Baznas mencapai Rp 1 triliun. Uang tersebut disalurkan ke para mustahik atau orang yang berhak menerima zakat dalam beragam bentuk program kemanusiaan.&nbsp; "Alhamdulillah Baznas berhasil mempertahankan sertifikat ISO setiap tahun. Ini menjadi bukti keseriusan kami dalam mengawasi dan mengoptimalkan manajemen internal," ujar Ketua Baznas Noor Achmad. Dia menegaskan, sebagai lembaga pengelolaan zakat nasional, akan terus berkomitmen menyempurnakan manajemen sesuai dengan standar ISO 9001:2015 dan 37001:2016.&nbsp;Upaya bertujuan agar pengelolaan zakat dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepercaya. Dia menjelaskan, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 merupakan sistem manajemen yang mengarahkan dan mengendalikan organisasi berkaitan dengan kualitas dan manajemen mutu. Serta menjamin pelayanan jasanya memenuhi persyaratan mutu pelanggan serta mematuhi peraturan yang berlaku dalam jasa tersebut.&nbsp; Sementara itu untuk Sertifikasi Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 merupakan komitmen dan sekaligus memastikan pengelolaan zakat di Baznas dilaksanakan dengan akuntabel dan transparan. "Serta mencegah korupsi dan anti suap di lingkungan Baznas," jelasnya.&nbsp; Dia menjelaskan Baznas memperoleh Sertifikat ISO 37001:2016 setelah dilaksanakan audit resertifikasi. Dengan lingkup Layanan Pengelolaan Zakat, Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendukungnya. Noor juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Pimpinan Baznas, amilin dan amilat Baznas, serta seluruh pihak atas upaya bersama dalam mempertahankan dua sertifikat ISO itu.&nbsp; Sementara itu pimpinan Baznas Bidang Perencanaan, Kajian dan Pengembangan Zainulbahar Noor menambahkan, pencapaian dua sertifikat tersebut menjadi pemicu semangat mereka untuk terus berdedikasi dalam mencapai tujuan bersama. Yaitu meningkatkan kesejahteraan umat. Sertifikat itu juga mengindikasikan manajemen Baznas memenuhi persyaratan yang berlaku. "Prestasi ini juga merupakan penguatan kami dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS), " tuturnya. Dengan menerapkan sistem manajemen mutu yang mengikuti standar internasional di seluruh unit kerja Baznas. Mereka akan terus memperkuat prinsip 3A (Aman Syar'i, Aman Regulasi, Aman NKRI) dalam melakukan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang dititipkan oleh para muzaki atas si pembayar zakat.

Selain ISO tentang SMAP, Baznas juga berhasil mempertahankan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.

Berhasil Tutup Celah Korupsi Dana Zakat Rp 1 Triliun, Baznas Raih Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 tentang SMAP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/30/kai-log2-4235457437.jpg" alt="PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik), anak usaha dari PT Kereta Api Indonesia (Persero), berhasil meraih sertifikasi SNI ISO 37001:2016. (dok. KAI Log)" width="100%">
<figcaption>PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik), anak usaha dari PT Kereta Api Indonesia (Persero), berhasil meraih sertifikasi SNI ISO 37001:2016. (dok. KAI Log)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik), anak usaha dari PT Kereta Api Indonesia (Persero), berhasil meraih sertifikasi SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dari Sucofindo, auditor eksternal yang terakreditasi. Sertifikasi ini berlaku hingga akhir 2027, sebagai bukti komitmen KAI Logistik dalam menjaga tata kelola perusahaan yang transparan dan berintegritas. Vice President of Corporate Secretary KAI Logistik,&nbsp;Dwi Wulandari menyatakan, pencapaian ini mencerminkan langkah penting KAI Logistik dalam mewujudkan komitmen ESG. Khususnya Governance untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum terkait anti-penyuapan, serta meningkatkan reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan. Selain itu, sertifikasi ini diharapkan mampu mengurangi risiko penyuapan, mencegah kerugian operasional, serta mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan. Di samping itu, sertifikasi SMAP dan pengutan tata kelola ini juga menjadi bagian dari dukungan nyata perusahaan atas kebijakan pemerintah untuk pencegahan korupsi di Indonesia. Kebijakan tersebut tertuang dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan, Pemberantasan Korupsi serta Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. "Pencapaian sertifikasi SNI ISO 37001:2016 ini adalah wujud nyata dari komitmen kami terhadap tata kelola yang baik dan berintegritas," katanya dalam keterangan, Kamis (30/1). "Dengan penerapan sistem manajemen anti-penyuapan, kami tidak hanya melindungi perusahaan dari risiko-risiko yang merugikan, tetapi juga memperkuat kepercayaan mitra bisnis kami. Hal ini semakin mempertegas bahwa KAI Logistik adalah perusahaan yang profesional dan transparan," lanjut Dwi Wulandari. Berdasarkan data dari hasil riset Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) tahun 2024, setiap organisasi berpotensi mengalami kerugian akibat&nbsp;fraud&nbsp;sebesar 5 persen dari total pendapatan setiap tahun. Dwi melanjutkan, penerapan SMAP merupakan upaya strategis perusahaan dalam memperkuat tata kelola bisnis yang bersih dan transparan. Ini tidak hanya selaras dalam kerangka ESG, namun juga sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan nomor 16 yang terkait dengan tata kelola yang efektif, transparan dan akuntabel. "Untuk itu, kami berkomitmen mengedepankan implementasi GCG untuk memberikan dampak positif pada kinerja dan keberlanjutan perusahaan," tuturnya. "Dengan mengedepankan akuntabilitas serta transparansi, perusahaan dapat meningkatkan kredibilitas melalui penerapan prinsip 4 No's yaitu No Bribery, No Kickback, No Gift, dan No Luxurious Hospitality,"&nbsp;lanjut Dwi. Proses sertifikasi ini dimulai dengan komitmen manajemen, dilanjutkan dengan penilaian risiko penyuapan, penyusunan kebijakan, serta prosedur pencegahan dan deteksi penyuapan. KAI Logistik juga memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan kesadaran dan secara rutin melakukan pemantauan serta audit internal untuk memastikan efektivitas sistem. "Implementasi sistem manajemen anti-penyuapan ini tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga memperkuat integritas, reputasi, dan daya saing perusahaan, sehingga KAI Logistik dapat terus berkembang sebagai perusahaan logistik yang terpercaya dan profesional, serta semakin memperkuat posisinya dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik dan mendorong bisnis yang berkelanjutan di industri logistik," tutup Dwi.

Sertifikasi ini berlaku hingga akhir 2027, sebagai bukti komitmen KAI Logistik menjaga tata kelola perusahaan yang transparan, berintegritas

KAI Logistik Raih Sertifikasi SNI ISO 37001: 2016 tentang SMAP, Bukti Komitmen terhadap ESG

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/PERTAMINA-05.jpg" alt="Corporate Secretary Pertamina Brahmantya S. Poerwadi menerima Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang diserahkan langsung oleh Presiden Direktur PT SGS Indonesia Shashibhushan Jogani di Executive Lounge, Pertamina Pusat, Jakarta pad" width="100%">
<figcaption>Corporate Secretary Pertamina Brahmantya S. Poerwadi menerima Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang diserahkan langsung oleh Presiden Direktur PT SGS Indonesia Shashibhushan Jogani di Executive Lounge, Pertamina Pusat, Jakarta pad</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) terus memperkuat tata kelola perusahaan dengan memastikan penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berjalan dengan baik pada seluruh operasional perusahaan. Langkah ini merupakan upaya perusahaan untuk meningkatkan penerapan Good Corporate Governance dan pencegahan tindak pidana korupsi di perusahaan.  Upaya tersebut telah mendapat pengakuan dan sertifikat dari PT SGS Indonesia selaku badan sertifikasi, setelah audit eksternal diselesaikan pada akhir Maret 2021. Sebelumnya tahun 2019, penerapan SMAP telah mulai di lingkup Fungsi Procurement dan Direktorat Hulu dan telah berhasil memperoleh sertifikat dari badan sertifikasi pada Maret dan Agustus 2020.  Pjs. Senior Vice President Corporate Communications &amp; Investor Relations Pertamina, Fajriyah Usman menjelaskan penerapan SMAP merupakan bentuk dukungan nyata perusahaan atas kebijakan Pemerintah untuk pencegahan korupsi di Indonesia yang tertuang dalam Inpres No. 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan, Pemberantasan Korupsi serta Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, serta beberapa surat Kementerian BUMN pada 2019 dan 2020 sebagai pelaksana Inpres dan Perpres tersebut, dan Pertamina telah ditunjuk sebagai salah satu pilot project untuk melakukan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis ISO 37001:2016.  “Dengan sertifikasi ISO 37001, kami berharap kepercayaan stakeholder terus meningkat karena perusahaan telah menerapkan program anti korupsi sesuai dengan standar yang diakui secara internasional. Hal ini tentu sangat mendukung visi perusahaan menjadi World Class Energy Company,” ujarnya.  Pada saat penyerahan sertifikat, Presiden Direktur PT SGS Indonesia, Shashibhushan Jogani menjelaskan, pengembangan dan penerapan SMAP bersertifikat yang sedang berjalan di Indonesia, merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan memperkuat citra organisasi secara internasional.  "ISO 37001 SMAP dirancang untuk menjadi panduan dalam pengelolaan perusahaan agar dapat mencegah, mendeteksi, dan merespons tindak penyuapan serta memastikan penegakan aturan anti penyuapan melalui pengimplementasian dalam kegiatan operasional dan bisnis perusahaan," ujar Shasi.  Disamping itu, Fajriyah menuturkan, penerapan SMAP merupakan upaya memperkuat tata kelola bisnis yang bersih dan transparan yang sejalan dengan tuntutan Environment Social Governance (ESG) serta Sustainable Development Goals (SDGs) point 16 yang terkait dengan tata kelola yang efektif, transparan dan akuntabel  “Manajemen berkomitmen untuk menyelenggarakan kegiatan perusahaan secara berintegritas untuk mewujudkan perusahaan yang transparan dan bersih melalui penerapan SMAP serta penerapan prinsip 4 No’s yaitu No Bribery, No Kickback, No Gift, dan No Luxurious Hospitality,” tandasnya.

Pertamina Terapkan Anti Penyuapan di Seluruh Operasional Perusahaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ingin-kinerja-transparan-skk-migas-terapkan-sistem-manajemen-antisuap_m_199328.jpeg" alt="Ilustrasi SKK Migas" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi SKK Migas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mulai mengimplementasikan SNI ISO 37001:2016. Tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pengawasan dan pengendalian industri hulu migas. Diharapkan, langkah ini menciptakan kondisi transparan dan efisien industri hulu migas. Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi telah melakukan beberapa langkah. Salah satunya yaitu menerbitkan aturan tegas yang melarang penerimaan dan pemberian suap. Aturan tersebut diberlakukan bagi manajemen, pegawai, dan tenaga alih daya di SKK Migas. &ldquo;Ke depan, para penyedia barang dan jasa di lingkungan SKK Migas. Langkah ini akan ditindaklanjuti dengan adanya verifikasi dan uji kelayakan terhadap seluruh sumber daya manusia di SKK Migas,&rdquo; jelas Amien di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (27/3). Langkah lain yang telah dilakukan yaitu sosialisasi SMAP kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebagai operator wilayah kerja migas. Industri hulu migas memiliki rantai bisnis panjang dan melibatkan banyak pihak. Sehingga rentan terhadap kemungkinan terjadinya penyuapan. &ldquo;Kondisi ini memunculkan peluang terjadinya tindak penyuapan. Kehadiran SNI ISO 37001:2016 membantu meminimalisasi risiko tersebut,&rdquo; tuturnya. Langkah tersebut akan terus disempurnakan. Amien mengatakan, pertengahan tahun ini, penerapan SNI ISO 37001:2016 di SKK Migas sudah diakreditasi oleh Lembaga Sertifikasi Manajemen Anti Penyuapan (LSMAP). Akreditasi itu menjadi standar internasional untuk sistem manajemen anti-penyuapan.

Ingin Kinerja Transparan, SKK Migas Terapkan Sistem Manajemen Antisuap

smap

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#smap

Berita Terkini

Jalankan Usaha Mengacu Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Lewat Penerapan Standar ISO 37001:2016

Berhasil Tutup Celah Korupsi Dana Zakat Rp 1 Triliun, Baznas Raih Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 tentang SMAP

KAI Logistik Raih Sertifikasi SNI ISO 37001: 2016 tentang SMAP, Bukti Komitmen terhadap ESG

Pertamina Terapkan Anti Penyuapan di Seluruh Operasional Perusahaan

Ingin Kinerja Transparan, SKK Migas Terapkan Sistem Manajemen Antisuap

Download Aplikasi JawaPos.com