<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/AKUAT.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Isu eksploitasi anak dalam dunia pendidikan muncul kembali dalam berbagai perbincangan publik. Salah satunya di SMA Selamat Pagi Indonesia (SPI). Pemicunya adalah laporan polisi dari belasan alumni yang sudah lebih dari 10 tahun lulus dari SMA SPI kepada Polda Bali dan Polda Jatim, atas apa yang mereka alami di sekolah, belasan tahun yang lalu.  Bagi para pemangku kepentingan bidang pendidikan, tuduhan kepada SMA SPI itu tentu saja mengagetkan. Sebab, SMA ini cukup terkenal. Dianggap berhasil dalam penerapan konsep pendidikan yang menitikberatkan pada penguasaan life skills (ketrampilan hidup). Keberhasilan tersebut ditandai dengan seringnya sekolah tersebut menghiasi pemberitaan media lantaran prestasi dan kiprahnya dalam berbagai ajang nasional dan internasional.  Bukan itu saja. SMA yang berlokasi di Kota Batu, Jawa Timur, tersebut selama ini juga dikenal luas sebagai ikon penyelenggaraan pendidikan gratis kepada kalangan miskin. Seluruh siswa yang diterima di sana merupakan anak tak berpunya dengan kategori yatim, piatu, dan yatim piatu dari seluruh provinsi di Indonesia.  Lebih hebat lagi, sekolah yang konon digagas oleh beberapa mantan aktivis mahasiswa tahun 90-an dari Surabaya itu juga menyemai pemahaman tentang keberagaman dan toleransi secara kuat di kalangan siswanya. Sekolah itu bahkan menyediakan tempat ibadah dari lima agama yang dianut siswa. Siswa-siswi yang menganut lima agama itu juga secara bergantian membersihkan rumah ibadah, walaupun agama bersangkutan yang tidak dianutnya. Karena itulah, SMA itu kerap menjadi “laboratorium hidup” bagi peneliti yang mendalami isu-isu toleransi dan keberagaman.  Tuduhan adanya eksploitasi ekonomi dari para alumni itu tentu bak petir di siang bolong bagi para pembela konsep pendidikan life skills di sekolah. Bahwa, siswa-siswa perlu dibekali dengan berbagai kecakapan untuk menghadapi berbagai problem hidup, secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi guna mengatasinya. Menteri Nadiem Makarim yang memperkenalkan Program Merdeka Belajar, jika tahu, saya kira juga akan kaget. Sebab, program tersebut, salah satunya, juga berintikan pada pendidikan life skills.  Dalam sejarah Indonesia, mungkin ini baru kali pertama, praktek pendidikan yang bersumber dari sebuah konsep yang dikembangkan secara lokal dan internasional dihadapkan pada kemungkinan kriminalisasi. Praktik-praktik pengembangan kecakapan hidup yang berintikan pada pemahaman dunia kerja, keterampilan praktis untuk ‘survival’ dalam kehidupan, manajemen pengembangan diri, dan keterampilan sosial, dihadapkan pada tudingan bahwa telah terjasi “penghisapan” kepada anak didik.  Dalam pengakuan kepada polisi, belasan alumni tersebut mengaku diwajibkan berjualan kripik dan mengerjakan berbagai aktivitas lain tanpa digaji saat menjalani masa pendidikan. Anehnya, peristiwa yang dituduhkannya itu terjadi belasan tahun yang lalu. Respons sigap kepolisian yang telah melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) di lokasi SMA tersebut, Agustus lalu, di satu sisi perlu diapresiasi. Tetapi, di sisi lain, aparat penegak hukum tampaknya juga perlu berhati-hatian karena ujung dari kasus hukum ini dapat berdampak luas bagi dunia pendidikan di tanah air.  Akhir dari kasus ini akan menjadi preseden hukum bagi sekolah, pesantren, dan wahana pendidikan lain yang mengedepankan konsep pendidikan life skills. Ada sebanyak 27 ribu pesantren di Indonesia, sebanyak 4.500 di antaranya berada di Jawa Timur. Sebagian besar pesantren, dinyatakan dalam kurikulum resmi maupun tidak, mengedepankan konsep pendidikan life skills, di mana santri bukan saja difasilitasi untuk menjadi ahli agama tetapi juga menguasai “ilmu hidup”.  Adalah hal yang biasa di pesantren ketika para santri mendapatkan giliran membersihkan toilet, ikut menjaga toko Kopontren (Koperasi Pondok Pesantren), memelihara ikan di kolam yang ada di area pondok, atau membantu urusan sehari-hari Kiai. Kecakapan mengerjakan hal-hal tersebut bukan dipandang sebagai eksploitasi ekonomi tetapi sebagai bekal hidup santri kelak jika harus boyong dan kembali kepada masyarakat. Selain itu, berbagai tugas dikerjakan santri dipandang sebagai sarana untuk mendapat berkah dari Kiai.  Latar belakang sosiologis dan kultural dari penerapan konsep pendidikan lifekills semacam itu harus dipahami dengan cermat oleh aparat penegak hukum agar tidak salah langkah dalam mengusut kasus tuduhan eksploitasi ekonomi anak di dunia pendidikan.  Merujuk pada penelusuran sejarawan NU (alm) KH. Ng. Agus Sunyoto, jejak-jejak konsep pendidikan life skills sesunggunnya dapat ditemukan di dalam model-model pendidikan asali di nusantara. Menurut beliau, model pendidikan kuna seperti padepokan, ashrama, pedukuhan, dan pesantren mempersiapkan atau menggembleng para cantrik dan santri menjadi orang yang tidak saja memahami ilmu pengetahuan atau ilmu agama) tetapi juga memiliki ketrampilan-ketrampilan praktis yang diperlukan dalam hidup bermasyarakat.  Dalam berbagai riwayat mengenai KH Hasyim Asy’ari dikisahkan, sang Hadratussyaikh bukan saja seorang Kiai yang hanya mengajarkan ilmu agama tetapi beliau juga ilmu bertani kepada para santrinya. Setiap waktu senggang, khususnya di hari Selasa dan Jumat, kiai pendiri NU itu mengajak para santri bercocok tanam di sawah atau merawat ikan-ikan di kolam. Beliau mengajari santri keterampilan menggunakan mencangkul, menanam padi dan melaksanakan panen, namun tetap tidak meninggalkan waktu salat maupun jadwal pembelajaran di dalam pesantren.  Pertanian itu pula yang menghidupi Pondok Pesantren Tebuireng yang dipimpin Hadratussyaikh. Tidak semua santri berasal dari kalangan berada, sehingga diperlukan strategi untuk mencukupi kebutuhan secara mandiri. Kiai Hasyim tak pernah memberlakukan tarif biaya pendidikan kepada para santri apalagi meminta sumbangan kanan kiri.  Solusi utama kemandirian dan keberlangsungan Pondok Pesantren Tebuireng yang legendaris itu beliau letakkan pada berbagai kecakapan hidup (lifeskills) seperti bertani, berternak, berkebun, dan berdagang. Hasil dari berbagai upaya tersebut dikembalikan sebagai modal pengembangan ponpes baik dari segi infrastruktur maupun kegiatan pembelajaran.  Dari berbagai kisah pendidikan di ponpes-ponpes masyhur di nusantara, kita sesungguhnya bisa melacak bahwa pendidikan lifeskills memiliki akar yang kuat dalam kultur pendidikan di di sini. Meskipun konsep pendidikan life skills dikembangkan secara akademik oleh disiplin pedagogi modern, karakter pendidikan yang memberi porsi pada kecakapan atau keterampilan “bertahan” hidup agar kelak anak didik dapat berkarya secara mandiri dalam masyarakat merupakan hal yang sudah merasuki pemahaman para pelaku pendidikan di negeri ini, bahkan sebelum Republik Indonesia berdiri.  Menurut hemat penulis, polisi perlu memasukkan berbagai pertimbangan sebelum melangkah jauh dalam mengusut kasus ini. Apalagi, UU Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai hal-hal apa saja yang tercakup dalam pengertian eksploitasi ekonomi terhadap anak yang ncaman hukumannya 10 tahun dan dendanya mencapai 200 juta rupiah itu.  Pasal 76 I Undang-Undang 35 tahun 2014, yang menjadi dasar pelaporan oleh alumni-alumni SMA SPI, menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, bahkan turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap Anak”. Tetapi, apakah konsep dan praktik pendidikan life skills masuk dalam cakupan pengertian tersebut, itu yang harus ditelisik secara seksama oleh aparat hukum yang saat ini sedang “ditarik-tarik” untuk masuk ke ranah konseptual dalam penyelenggaraan pendidikan.  Ketidakcukupan definisi hukum mengenai cakupan eksploitasi ekonomi terhadap anak perlu dijernihkan terlebih dulu secara filosofis. Tanpa mengurai makna eskploitasi dan eksploitasi ekonomi secara jelas, maka akan sulit mencari benang merah atas berbagai fragmen dalam tuduhan tersebut.  Pengertian eksploitasi ekonomi terhadap anak harus dirujuk pada konsep eksploitasi (exploitation) yang berarti pemanfaatan obyek secara sewenang-wenang. Dalam definisi eksploitasi, tujuan dari perlakuan sewenang-wenang atau berlebihan terhadap individu atau kelompok adalah kepentingan ekonomi oleh pihak tertentu. Predikat kesewenang-wenangan menjadi penting; perlakukan eksploitatif kerap dilakukan tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.  Dari pengertian tersebut, muncul pertanyaan penting terkait tuduhan para alumni SMA SPI. Apakah dalam mengerjakan berbagai “praktik kerja” seperti menjual kripik atau membersihkan jalan itu mereka dalam keadaan dipaksa dengan tekanan dan tidak mendapatkan imbal balik apapun? Ini harus jelas.  Jika para alumni merasa bahwa imbal balik itu ada, namun mereka merasa bahwa imbal balik yang mereka terima (sekolah gratis, tinggal dan makan gratis di asrama, kesempatan berkarir setelah lulus, dll) tak sebanding dengan apa yang mereka hasilkan, maka aparat hukum mau tak mau harus menginvestigasi klaim mereka terkait nilai objek.  Nilai objek yang hasilkan oleh para alumni selama “praktik kerja” itu harus benar-benar dapat dirinci supaya klaimnya “material”. Dalam teori nilai dijelaskan, nilai suatu objek merupakan fungsi dari kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Namun, meskipun nilai objek dapat dikontribusikan oleh sumbangan dari siapapun (misalnya nilai penjualan kripik juga dikontribusikan oleh mereka yang memberikan modal, mengonsep ide, memotivasi penjualnya), para pengusung Marxisme menganggap tenaga kerja manusia lebih vital dari yang lain.  Karena itu, kerap muncul klaim bahwa mereka “yang lebih berkeringat” harus mendapatkan bagian yang lebih.  Di situlah, klaim berapa bagian yang mustinya didapatkan oleh para siswa seyogyanya dapat diverifikasi. Bicara mengenai eksploitasi ekonomi, semestinya juga disertai pembuktian kuantitatif tentang berapa nilai yang diklaim “dihisap” oleh pihak tertuduh.  Lebih lanjut, dalam tuduhan eksplotasi ekonomi, hal yang juga patut dipastikan adalah apakah ada kondisi sistemik yang bisa dibuktikan? Dalam pemahaman pengusung Marxisme, eksploitasi adalah metode “perampokan” nilai yang diciptakan kaum pekerja oleh kaum kapitalis. Eksploitasi bukan saja dianggap terjadi secara objektif atau niscaya dalam masyarakat industri tetapi juga bersifat impersonal atau imparsial. Artinya, jika terjadi eksploitasi ekonomi, semua orang yang mendapat perlakukan tersebut seharusnya bersama-sama pula merasakan eksploitasi itu: tidak mungkin ada sebagian yang merasa dieksploitasi tetapi sebagian lain justru berterima kasih atas apa yang mereka alami.  Dalam konteks kasus yang dituduhkan kepada SMA SPI, pertanyaannya kemudian adalah apakah semua siswa dari setiap kelas atau semua angkatan itu memiliki pengalaman yang sama bahwa telah dieksploitasi? Atau, adakah siswa-siswa yang justru merasakan yang berbeda; bahwa “praktik kerja” menjual keripik itu bukan eksploitasi tetapi malah bermanfaat karena membangun kecakapan hidup dan berguna setelah mereka lulus?  Jika beberapa pertanyaan-pertanyaan di atas dapat dijawab, maka pertanyaan terakhir apakah pihak tertuduh memang benar-benar “kaum kapitalis” penghisap hasil kerja keras murid, baru layak untuk dikemukakan. Apa iya nilai objek atau keuntungan yang dihasilkan para siswa itu dinikmati oleh elit-elit tertentu di sekolah? Ataukah, hasil berjualan kripik itu dikembalikan kepada sekolah sebagai salah satu sumber daya untuk pengembangan prasana fisik maupun pembelajaran, seperti halnya saat KH Hasyim Asy’ari mengembalikan hasil panen sawah yang ikut digarap para santri sebagai bahan pangan bagi segenap warga ponpes?  Pertanyaan-pertanyaan tersebut sebetulnya tidak terlalu rumit untuk dijawab. Namun, memerlukan kejujuran dari semua pihak yang terkait dalam pengusutan tuduhan eksploitasi ekonomi di SMA SPI. Perlu dicatat bahwa kejujuran dalam penyelesaian kasus ini penting agar masyarakat terhindar dari potensi gesekan sosial yang kompleks.  Sebagai pengingat, rakyat Indonesia dan khususnya Jawa Timur pada dekade 1960-an pernah mengalami konflik sosial yang berdarah-darah, yang salah satunya dipicu oleh tuduhan keliru dari kelompok-kelompok komunis terhadap model pendidikan life skills di pesantren dan pola hubungan kultural kiai-santri yang mereka cap sebagai eksploitatif. Karena itu, diperlukan pula sensitifitas tertentu dalam pengusutan kasus ini. Polisi mungkin perlu juga mempelajari motif-motif tersembunyi di balik pelaporan tersebut sehingga gambar besar dalam rangkaian “drama hukum” ini menjadi jelas bagi publik.  Tuduhan eksploitasi ekonomi anak dalam penyelenggaraan pendidikan life skills ini menjadi pertaruhan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Benar bahwa pengusutan laporan hukum merupakan ranah pihak kepolisian. Meski demikian, pemangku kepentingan bidang pendidikan, khususnya akademisi, perlu mengingatkan bahwa upaya membuka peluang pidana bagi penerapan konsep pendidikan life skills bukan saja menjadi preseden yang mengkhawatirkan sekolah dan pesantren, tetapi juga dapat menjadi potensi laten bagi munculnya konflik-konflik sosial di masa depan. (*)  __________________________________________________  *) AKUAT SUPRIYANTO, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran Bandung

Isu Eskploitasi Ekonomi Anak dalam Dunia Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/ancam_korban.jpg" alt="DITANGKAP: Julianto Eka Putra berdiskusi dengan pengacaranya, Jeffy Simatupang, saat dijemput oleh jaksa di rumahnya, kawasan Surabaya Barat kemarin. (KEJATI JATIM)" width="100%">
<figcaption>DITANGKAP: Julianto Eka Putra berdiskusi dengan pengacaranya, Jeffy Simatupang, saat dijemput oleh jaksa di rumahnya, kawasan Surabaya Barat kemarin. (KEJATI JATIM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Setelah 23 kali sidang perkara dugaan kekerasan seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI), Kota Batu, akhirnya tiba pada agenda pembacaan tuntutan kemarin (27/7). Jaksa penuntut umum menuntut Julianto Eka Putra 15 tahun penjara.  Seperti pada sidang Rabu pekan lalu yang ditunda, kemarin, di depan Pengadilan Negeri (PN) Malang, juga digelar aksi damai untuk mengawal jalannya sidang. Sekitar 30 orang menyuarakan tuntutannya agar majelis hakim menghukum terdakwa Julianto seberat-beratnya.  Tim jaksa yang biasanya dipimpin Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu Edi Sutomo SH MH kemarin berganti. Kajari Batu Agus Rujito SH MH langsung turun untuk memimpin delapan orang jaksa dari Kejari Batu dan Kejati Jatim untuk membacakan tuntutan setebal 197 halaman. Sekilas dilihat di layar telekonferensi Ruang Cakra, Julianto memakai baju putih dengan rambut yang dicukur bulat serupa tahanan lainnya. Namun, dari informasi yang diterima Radar Malang, pria 50 tahun tersebut sempat memakai rompi tahanan merah khas Kejari Batu. Namun, kuasa hukum Julianto protes sehingga rompi itu dilepas lagi.  Pembacaan tuntutan sempat diskors saat memasuki jeda istirahat siang sekitar pukul 11.30. Ketika pintu Ruang Cakra dibuka, semua pihak langsung berhamburan keluar menuju kamar kecil dan menghindar dari awak media yang berkerumun di ruang tunggu. Pukul 12.45, ketua majelis hakim Harlina Rayes SH MH mengetuk palu tiga kali menandakan sidang sudah selesai dilakukan.  ’’Kami menuntut terdakwa dengan 15 tahun penjara,” kata Kajari Batu setelah sidang. Bukan hanya itu, warga Puncak Golf Blok AI/16, RT 005/RW 007, Kelurahan Made, Kecamatan Sambi Kerep, Surabaya, itu juga diminta membayar denda Rp 300 juta. Yang bila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama enam bulan. Jaksa juga menerapkan pidana restitusi atau ganti rugi kepada korban sebesar Rp 44,7 juta (44.744.623). Semua harus dibayarkan selama-lamanya satu bulan setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap. Atau subsider satu tahun penjara.  Dalam perkara tersebut, Agus dan tim berhasil memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang (UU) RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.  ’’Untuk unsur yang terpenuhi adalah soal bujuk rayu terdakwa supaya anak korban mau bersetubuh dengannya,” ujar Kajari.  Ini merupakan titik awal menuju akhir dari perkara tersebut. Seperti diketahui, sudah 23 kali dilaksanakan sejak Februari 2022 dengan menghadirkan lebih kurang 30 saksi dari jaksa dan terdakwa. Rabu (3/8) depan, di ruang sidang dan jam yang sama, akan dibacakan pleidoi atau pembelaan kuasa hukum terdakwa. Sayang, kuasa hukum Julianto, Hotma Sitompul SH Mhum, tidak mau berkomentar terkait tuntutan jaksa. "Komentar kami akan dimasukkan dalam pleidoi pekan depan,” katanya.  Dia malah berorasi dengan mengatakan bahwa persidangan bukan mencari menang atau kalah. Sebab, dalam tuntutan, pembelaan, dan putusan, semuanya bertanggung jawab kepada Tuhan. ’’Surat tuntutan sampai putusan ini akan dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa fakultas hukum. Makanya, jangan dibuat buruk atau konyol,” ujarnya. Pihaknya masih optimistis kliennya bisa bebas dari tuntutan berat tersebut.  Ketua Komnas Perlindungan Anak (PA) Arist Merdeka Sirait mengapresiasi kinerja jaksa. ’’Ini merupakan hadiah bagi anak-anak Indonesia, utamanya untuk korban. Terlebih dengan Hari Anak Nasional (HAN) yang jatuh Sabtu (23/7) kemarin,” katanya.

Pendiri SPI Dituntut 15 Tahun setelah 23 Kali Sidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/OPINI-25.jpg" alt="Fajar Shodiq" width="100%">
<figcaption>Fajar Shodiq</figcaption>
</figure>AKHIR-AKHIR INI, berbagai kasus dugaan pelecehan seksual menyeruak di media massa dan menyita perhatian publik. Begitu pula kasus serupa yang diduga terjadi di Sekolah Menengah Atas (SMA) Yayasan Selamat Pagi Indonesia (SPI), Kota Batu, Jawa Timur. Dalam kasus ini, terdakwa JE yang merupakan Ketua Yayasan Sekolah (SPI) didakwa mencabuli salah satu siswi yang pernah bersekolah sekaligus tinggal di asrama sekolah. Walaupun, janggalnya: laporan polisi baru dibuat oleh sang pelapor setelah 12 tahun pasca terjadinya peristiwa yang dituduhkan.  Salah satu yang membuat perhatian publik terhadap kasus ini tinggi adalah munculnya pernyataan dari sebuah LSM perlindungan anak bahwa korban kasus tersebut berjumlah sekitar dua ratus orang. Sayangnya, klaim tersebut tak pernah dibuktikan secara hukum. Yang tampil sebagai penggugat di pengadilan ya hanya pelapor berisial SDS itu. Lainnya entah kemana. Sayangnya, berbagai mitos “horor” menyangkut SPI itu hingga kini tak pernah ditelusuri kebenarannya secara serius oleh media dan publik.  Media sepertinya lebih tertarik untuk menari di atas gendang penderitaan murid, guru, dan pengelola SMA SPI. Reputasi sebagai sekolah yang sarat prestasi membanggakan -bukan hanya secara nasional tapi internasional- itu pun kini seperti dihancurkan berkeping-keping dengan segudang informasi yang masih berbau “tuduhan”, “dugaan”, dan “katanya”. Betapa jahatnya.  Proses pengungkapan kasus JE sendiri pada akhirnya terlalu penuh dengan dramatisasi. Dalam salah satu momen sidang di pengadilan, seorang pengusaha nasional yang tak memiliki rekam jejak mengurus isu pendidikan -hanya secara kebetulan menjadi pengurus sebuah ormas keagamaan besar- tiba-tiba datang berorasi dan merangkul saksi korban.  Kedatangan beliau tentu mengundang pertanyaan; apa konteks keterlibatannya dalam kasus itu? Sebab, dalam ormas keagamaan tersebut, ia mengemban jabatan sebagai pengurus bidang budaya dan kesejahteraan rakyat (yang seharusnya lebih lekat dengan isu pengentasan kemiskinan). Lagi pula, urusan pendidikan dan bantuan hukum dalam ormas tersebut sudah ada orang lain yang mengurusinya.  Jika urusan beliau adalah soal kebudayaan dan kesejahteraan rakyat, maka seharusnya kunjungan beliau ke Malang dan Batu lebih diprioritaskan untuk meninjau SMA SPI, mengingat SPI sesungguhnya merupakan perpaduan visi untuk melestarikan kemajemukan Indonesia, mengasah kreativitas budaya, merajut elemen-elemen nusantara, dan memuliakan kaum mustadh’afin.  Semua siswa yang bersekolah di SPI tidak dipungut biaya alias gratis. Mereka adalah yatim piatu yang diseleksi dari seluruh wilayah Indonesia. Ada representasi dari seluruh provinsi di tanah air. Murid-murid diajari bertoleransi dan bertenggang rasa dalam persatuan yang kokoh, dengan tetap mendalami ajaran agama masing-masing. Terdapat lima tempat ibadah dari berbagai agama, dimana mushollanya juga memiliki aktivitas sholawatan sehabis shalat berjamaah.  Saya yakin banyak yang tidak tahu jika SMA SPI sejak awal berdirinya sekitar satu setengah dekade lalu dipimpin oleh pasangan Kepala Sekolah dan Kepala Asrama SPI yang merupakan kader asli Nahdlatul Ulama dan warga majelis dzikrul ghofilin. Walau telah bekerja di SPI, dua eks aktivis PMII sebuah kampus perguruan tinggi negeri di Malang itu hingga kini pun masih ngopeni pendidikan keagamaan level grass root di lingkungan tempat tinggal mereka. Keduanya mengelola sebuah Madrasah Tsanawiyah yang bernaung di bawah Lembaga Pendidikan Ma’arif NU.  “Penghakiman” kepada SMA SPI lewat tuduhan bahwa ratusan murid menjadi korban pelecehan seksual tanpa disertai pembuktian hukum, tentu melukai bukan hanya murid, tetapi para para pendidik yang selama ini telah berkhidmat secara ikhlas di sekolah tersebut. Sayangnya, narasi tak bertanggungjawab yang dibawakan oleh para “perusak” itu telah berhasil mempengaruhi sebagian media mainstream dan publik termasuk sebagian warga nahdliyyin Malang Raya.  Media seolah abai untuk menampilkan versi pembanding yang adil dari berbagi kisah-kiah “horor” seputar SPI dari sumber-sumber internal sekolah. Keberadaan Kepala Sekolah dan Kepala Asrama SPI yang akrab dengan langgam pemikiran Gus Dur dan sejak awal berdirinya sekolah mendidik anak-anak sesuai dengan nilai-nilai Islam moderat dan wawasan kebangsaan, seolah tak pernah dianggap ada di sana. Padahal, merekalah yang tiap hari dari siang hingga malam mengasuh dan mengawasi anak-anak, yang ratusan di antaranya diklaim oleh pihak LSM telah menjadi korban pelecehan seksual.  Media mainstream selama ini memberikan porsi narasumber yang terlalu berlebihan kepada sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melabeli dirinya secara manipulatif sebagai institusi nasional yang mengurus perlindungan anak. Banyak publik yang terkelabuhi oleh nama LSM tersebut, yang mengesankan diri sebagai lembaga resmi negara sehingga dipersepsikan oleh sebagian kalangan sebagai sumber informasi yang selalu kredibel. Saya kira manipulasi dalam bentuk penamaan lembaga itu memang diniatkan sejak dalam pikiran.  LSM ini, melalui cabangnya yang didirikan secara dadakan di Kota Batu, telah melakukan tindakan yang tak mencerminkan perlindungan anak. Tentu merupakan hal yang mengejutkan jika lembaga yang mengaku sebagai pembela anak malah mendemonstrasi sekolah, bersama-sama dengan sebuah ormas kepemudaan yang dikenal “sangar”. Bagaimana mungkin aktivitas semacam itu dianggap melindungi jika pada akhirnya justru memunculkan rasa kuatir dan terancam dalam diri anak-anak yang sedang belajar?  Selain melanggar hukum, demonstrasi di lingkungan sekolah juga dapat dikatakan sebagai bentuk kekerasan psikologis (dan mungkin verbal) pada anak-anak. Penulis memiliki keyakinan bahwa anak-anak yang bersekolah di sana dan secara umum institusi sekolahnya tak layak ditarik-tarik ke dalam kasus hukum yang mereka persoalkan. Biarlah persoalan tuduhan kekerasan seksual oleh JE diselesaikan di meja pengadilan tanpa harus didomplengi kepentingan pihak-pihak lain, apalagi pihak yang memiliki persinggungan dengan kepentingan bisnis untuk mengambil alih pengelolaan sekolah.  Munculnya tuntutan dari LSM perlindungan anak agar dilakukan pergantian manajemen atau pengelola sekolah seharusnya patut dicermati oleh kalangan media. Tuntutan tersebut dapat dibaca sebagai agenda tersembunyi yang tak seharusnya mendompleng kasus dugaan pelecehan seksual. Isu pergantian manajemen sekolah sesungguhnya merupakan domain internal yayasan pengelola SPI, bukan domain LSM perlindungan anak, juga bukan domain pengusaha nasional yang memiliki mandat mengurusi kebudayaan dan kesejahteraan rakyat di organisasinya.  Publik dan media harus sadar bahwa dalam kasus SPI, mereka tak selayaknya menari mengikuti gendang yang ditabuh pihak-pihak berkedok netral namun sesungguhnya memainkan sandiwara sesuai arahan kekuatan-kekuatan lain yang bernafsu mengambil alih pengelolaan sekolah.  Biarkanlah hakim memutuskan dengan jernih tuduhan yang dialamatkan kepada JE. Semua pihak harus menghormati proses hukum tanpa perlu pamer otot dengan menekan pengadilan. Sejauh ini, tak pernah ada tuntutan hukum untuk SMA SPI, sehingga sekolah tersebut bukan merupakan subyek yang layak “dihakimi” sebagai pesakitan. Narasi bahwa SMA SPI bersalah yang disertai tuntutan pengambilalihan manajemen sekolah, patut diduga sebagai manuver dari pihak-pihak yang ingin mengegolkan kepentingannya dengan mengorbankan masa depan para siswa.  *) Alumnus Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta  &nbsp;

Bersikap Adil Kepada SPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/hotma-sitompul.jpg" alt="DIUNDUR: Kuasa hukum terdakwa Julianto Eka Putra, Hotma Sitompul (kanan), berjalan memasuki ruang sidang PN Kota Malang kemarin (20/7). (JAWA POS RADAR MALANG)" width="100%">
<figcaption>DIUNDUR: Kuasa hukum terdakwa Julianto Eka Putra, Hotma Sitompul (kanan), berjalan memasuki ruang sidang PN Kota Malang kemarin (20/7). (JAWA POS RADAR MALANG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sudah 20 kali disidangkan, perkara dugaan kekerasan seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu tak kunjung mencapai titik akhir. Bahkan, kemarin (20/7) agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Malang ditunda.  Jaksa penuntut umum (JPU) beralasan tuntutan yang sedang disusun belum sempurna.  Sesuai jadwal, persidangan itu dimulai pukul 10.00 di Ruang Cakra. Tidak seperti 19 sidang sebelumnya, tidak ada penampakan pria berbadan tambun mengenakan baju batik yang berlari ke ruang sidang dengan dikawal jaksa. Artinya, terdakwa Julianto Eka Putra tidak hadir dan hanya muncul di layar telekonferensi yang terhubung dengan Lapas Lowokwaru, tempat dia ditahan.  Di luar pagar PN Malang, puluhan orang menggelar aksi damai menuntut majelis hakim menghukum Julianto seberat-beratnya. Pukul 09.55, rombongan kuasa hukum Julianto masuk ke ruang sidang diikuti JPU. Namun, sidang baru dimulai pukul 10.05 ketika majelis hakim yang dipimpin Harlina Rayes membukanya. Sidang tertutup itu berakhir pukul 10.20.  ’’Kami meminta kepada hakim untuk menunda sidang selama satu pekan. Tanggal 27 Juli,” kata Kasiintel Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu Edi Sutomo. Alasan jaksa menunda tak lain adalah menyempurnakan tuntutan. Dia pun mengaku masih ada yang perlu dicek dan ditambahkan dari naskah tuntutan. Dia menyebut jumlah halaman naskah tuntutan itu mencapai 100 lembar.  ’’Perlu masukan dan alasan yuridis untuk lebih meyakinkan majelis hakim,” ungkapnya. Sayangnya, dia tidak mau menyebutkan salah satu alasan yuridis yang ditambahkan. Belum lagi, ada fakta dan keterangan saksi yang belum dimasukkan ke naskah.  Terpisah, Kajati Jatim Mia Amiati membenarkan apa yang dikatakan Edi. ’’Ada beberapa penambahan teknis pembuktian dalam tuntutan untuk meyakinkan majelis hakim. Dengan begitu, perlu penambahan waktu lagi untuk penyusunan tuntutan,” kata dia melalui pesan singkat. Meski tidak menyebut apa saja yang akan ditambah, dia memastikan tidak ada perubahan pasal yang dijeratkan kepada terdakwa.  Selama persidangan, Julianto melalui timnya justru membangun opini negatif untuk melemahkan dakwaan jaksa. Perbuatannya juga menjadi pertimbangan yang memberatkan jaksa. ’’Kami berusaha menunjukkan kepada khalayak dan utamanya pencari keadilan bahwa keadilan ini bisa diwujudkan dengan menuntut yang bersangkutan setinggi-tingginya,’’ ungkapnya.  Sementara itu, kuasa hukum Julianto, Hotma Sitompul, tidak berkomentar banyak soal penundaan sidang tersebut. ’’Saya salut kepada jaksa yang akan mempelajari dengan sesungguhnya, melihat bukti apa yang terungkap dalam persidangan sehingga tentu diperlukan waktu yang cukup,” katanya. Namun, dia menyayangkan para korban yang tak kunjung melapor setelah peristiwa pelecehan itu terjadi. Tetapi, baru terungkap 12 tahun kemudian.  Ketua Komnas Perlindungan Anak (PA) Arist Merdeka Sirait menyatakan, tidak ada alasan untuk menunda pembacaan tuntutan oleh jaksa. Sebab, dakwaan sudah jelas dan tinggal dibuktikan. Selain itu, semua agenda pemeriksaan saksi sudah selesai dan lengkap. ’’Ini tidak berkeadilan bagi korban. Sebab, kasus ini juga dinanti oleh masyarakat,” katanya.

Sidang Kasus Kekerasan Seksual di SMA SPI, Pembacaan Tuntutan Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/terdakwa-pelecehan-seksual.jpg" alt="KUASA HUKUM: Jeffry Simatupang (kiri), pengacara Julianto Eka Putra, di SMA SPI, Batu, kemarin. (JAWA POS RADAR MALANG) PENYELIDIKAN: Proses olah tempat kejadian perkara di SMA Selamat Pagi Indonesia, kemarin. Ada 12 titik yang diduga menjadi tempat ekspl" width="100%">
<figcaption>KUASA HUKUM: Jeffry Simatupang (kiri), pengacara Julianto Eka Putra, di SMA SPI, Batu, kemarin. (JAWA POS RADAR MALANG) PENYELIDIKAN: Proses olah tempat kejadian perkara di SMA Selamat Pagi Indonesia, kemarin. Ada 12 titik yang diduga menjadi tempat ekspl</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Polda Jatim telah menerima limpahan kasus dugaan eksploitasi ekonomi pada anak di SMA Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu, Jawa Timur, yang melibatkan Julianto Eka Putra (JEP). Saat ini terdakwa kasus pelecehan seksual kepada sembilan siswi sekolah yang didirikannya tersebut masih berstatus terlapor.  Kemarin pagi sekitar pukul 09.00, tim inafis direktorat reserse kriminal umum (ditreskrimum) melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara) di SMA SPI. ”Berdasar laporan, ada enam korban yang melaporkan kasus eksploitasi ekonomi. Sementara ini statusnya masih terlapor. Tapi, setelah olah TKP ini, harapannya semuanya bisa terang benderang,” ujar Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Dirmanto yang turut memantau jalannya olah TKP seperti dilansir Jawa Pos Radar Malang.  Jeffry Simatupang, kuasa hukum JEP, juga hadir di lokasi. Polda Jatim menerima limpahan kasus baru tersebut dari Polda Bali. Laporan itu diterima Polda Bali pada 14 April lalu.  R, salah seorang pelapor yang merupakan warga Bali, mengaku mengalami eksploitasi secara ekonomi mulai 2010. Dia masih berusia 15 tahun ketika itu. Dugaan eksploitasi yang dialami adalah jam kerja yang tak manusiawi dan tidak mendapat upah di beberapa bidang usaha milik sekolah tersebut.  Dirmanto menjelaskan, laporan korban berkaitan dengan Pasal 761 i juncto Pasal 88 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. ”Jadi, setiap orang dilarang menempatkan dan menyuruh melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Ancaman hukumannya disebutkan pidana penjara paling lama 10 tahun,” katanya.  Dirmanto mengungkapkan, para korban tidak dipatok biaya selama sekolah. Tetapi, mereka harus mendukung kegiatan ekonomi di lingkungannya. ”SPI punya banyak unit usaha. Nah, pada prosesnya, pelapor diminta membantu,” tuturnya.  Olah TKP tersebut dipimpin Dirreskrimum Polda Jatim Kombespol Totok Suharyanto. ”Ada 12 titik yang terduga digunakan sebagai eksploitasi ekonomi. Gambarannya, ada tempat produksi atau marketing dan wahana yang biasa digunakan untuk kunjungan tamu,” jelasnya.  Pihaknya, lanjut Totok, juga menemukan dokumen nama-nama siswa mulai 2008 hingga 2010. Totok juga menyebutkan, olah TKP yang berakhir pukul 12.37 itu telah menghadirkan dua pelapor: OL dan WY. Keduanya didampingi kuasa hukum masing-masing.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/terdakwa_1-750x325.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> PENYELIDIKAN: Proses olah tempat kejadian perkara di SMA Selamat Pagi Indonesia, kemarin. Ada 12 titik yang diduga menjadi tempat eksploitasi. (JAWA POS RADAR MALANG)  Mengenai status Julianto yang saat ini menjadi tahanan karena kasus lain, Totok menyebut tidak menggugurkan proses hukum yang berjalan. Dugaan eksploitasi tetap bisa diproses. ”Beda kasus. Jadi, bisa diteruskan,” jelasnya.  Sementara itu, Kayat Hariyanto, salah seorang kuasa hukum korban, mengatakan, sejumlah korban eksploitasi ekonomi anak tersebut dipekerjakan dan diberi gaji yang minim. ”Kelas I SMA dibayar Rp 100 ribu per bulan. Kemudian, kelas II dan III naik menjadi Rp 200 ribu per bulan. Namun, uang itu tidak diberikan dan katanya ditabung,” terangnya.  Kayat juga menjelaskan, para siswa SPI Kota Batu yang menjadi pelapor kasus eksploitasi ekonomi tidak mendapatkan kesepakatan kerja. Sejumlah siswa harus melayani para tamu yang datang ke area SPI.  Sementara itu, setelah olah TKP selesai, Jeffry Simatupang meyakini dugaan eksploitasi anak tersebut tidak benar. Tapi, pihaknya bakal taat dan menghormati institusi hukum. ”Ya, kami tidak gentar menanggapi hal ini. Intinya, selama ada surat tugas atau perintah bahkan dasar hukumnya, kami akan taat,” katanya.

Polisi Olah TKP Pelecehan Seksual-Eksploitasi Anak di SMA SPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG_20211125_183907.jpg" alt="Kak Seto./Abdul Rahman" width="100%">
<figcaption>Kak Seto./Abdul Rahman</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerhati anak yang juga Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi atau Kak Seto, secara tegas mengatakan bahwa dirinya bukan saksi meringankan kepada terdakwa kasus pelecehan seksual dengan terdakwa Julianto Eka. Kasusnya kini sedang bergulir di Pengadilan Negeri Malang.  Dia menyampaikan kesaksiannya sesuai kapasitas diri sebagai saksi ahli. Kak Seto kebingungan kenapa namanya ditulis sebagai saksi dari pihak terdakwa.  Kak Seto menegaskan tidak mungkin dirinya mengorbankan 52 tahun pembelaannya pada anak-anak dengan menjadi saksi meringankan kepada terdakwa Julianto Eka Putra. Seperti diketahui, Julianto Eka terjerat kasus pelecehan seksual terhadap sejumlah siswi di SMA Selamat Pagi Indonesia.  Hal itu pun ditunjukkan Kak Seto lewat pernyataannya di persidangan. Dia meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada terdakwa apabila terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.  Kak Seto lantas mengungkapkan perjalanan dirinya hingga bisa menjadi saksi ahli di hadapan majelis hakim atas kasus tersebut. Kak Seto yang tertarik pada kasus ini sejak awal ingin sekali terlibat dan membantu korban, namun tidak tahu jaringan mana yang bisa menghubungkan dirinya.  Akhirnya Kak Seto menghubungi pengacara dari tim Hotma Sitompul karena sudah beberapa kali bekerja sama. Kak Seto pun mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan kesaksian di hadapan persidangan.  "Saya waktu itu nggak punya channel. Saya kontak pengacara dari Hotma Sitompul dkk. Tapi, tertulis di Kejaksaan seolah-olah saya saksi dari pihak terdakwa. Padahal saya sebagai ahli yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari hakim maupun jaksa penuntut umum," tuturnya.  Kak Seto menegaskan kalau saja dirinya diminta menjadi saksi meringankan dari pihak terdakwa, ia dengan tegas akan menolaknya. Sebab sejak awal Kak Seto tertarik pada kasus ini bertujuan untuk memberikan kesaksian guna membantu sejumlah korban.  Dia juga mengatakan, jauh sebelum ini, dirinya sebenarnya sempat dihubungi oleh korban pelecehan seksual Julianto Eka untuk bertemu dan mengadukan permasalahan kepada dirinya. Kak Seto dan korban pun sempat mengagendakan jadwal pertemuan namun diputuskan tidak jadi bertemu oleh korban karena satu dan lain hal.  "Akhirnya setelah mencuat di pengadilan, saya mencari celah untuk menyampaikan pandangan di persidangan," jelasnya.  Nama Kak Seto menuai kontroversi setelah sempat disebut-sebut membela predator seks dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan Julianto Eka. Kabar ini sempat ramai di media sosial beberapa hari belakangan. Kak Seto pun dengan tegas melayangkan bantahan atas tudingan itu.  Terdakwa Julianto Eka merupakan motivator sekaligus pendiri sekolah Selamat Pagi Indonesia di Malang, Jawa Timur. Dia disebut-sebut melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah siswi-nya. Salah satu saksi mengaku ada yang sampai 15 kali menjadi korban pelecehan seksual.  Kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi sekolah SMA Selamat Pagi Indonesia ini dilaporkan sekitar 14 korbannya ke Polda Jawa Timur pada 29 Mei 2021. Kasusnya kini sedang bergulir di Pengadilan Negeri Malang, Jawa Timur.  Julinto Eka awalnya tidak ditahan dan beberapa kali mengikuti jalannya persidangan sebagai manusia merdeka. Terhitung sejak beberapa hari belakangan, sudah dikenakan penahanan terhadap JE berdasarkan ketetapan majelis hakim.

Cerita Kak Seto jadi Saksi di Pengadilan Terkait Kasus Julianto Eka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Julianto-Eka-Putra-Kejati-Jatim-untuk-Jawa-Pos.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Julianto Eka Putra, pemilik dan pendiri Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Batu, tidak hanya dilaporkan sebagai tersangka pelecehan seksual. Ia juga dilaporkan terkait dugaan eksploitasi ekonomi anak.  Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto mengungkapkan bahwa dugaan itu muncul pertama kali saat ditangani oleh Polda Bali. Kemudian Polda Bali melimpahkan ke Polda Jatim pada 26 April 2022 lalu. Dugaan itu kini tengah ditangani Polda Jatim. Proses penyidikan diklaim tengah dilakukan kepolisian.  "Jadi kami sampaikan, kami Polda Jatim telah menerima limpahan kasus terkait JE. Pada kasus baru, yaitu kasus ekploitasi ekonomi," ujar Dirmanto, Senin (11/7).  Eksploitasi itu dilakukan dengan memerintahkan seluruh siswa SPI untuk bekerja saat membangun bangunan di SPI. Siswa juga diminta untuk bekerja di berbagai sektor ekonomi.  "Dalam aturan, setiap orang dilarang menempatkan dan menyuruh melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Ancaman hukumannya disebutkan pidana penjara paling lama 10 tahun," papar Dirmanto.  Total terdapat 6 korban yang diminta untuk bekerja. Salah satu korban masih berusia 15 tahun ketika peristiwa itu terjadi. "Iya masih sekolah (di bawah umur). Saat itu tahun 2009. Pada saat itu yang bersangkutan masih berumur 15 tahun," jelas Dirmanto.  Ia memastikan bahwa kasus terbaru tersebut tidak akan mengubah status dan penanganan Julianto Eka Putra di kasus pelecehan seksual. Penyidikan akan terus berjalan.  "Jadi ada sangkaan baru. Jadi kita berupaya untuk menindaklanjutinya yang disangkakan pada yang bersangkutan. Polisi bekerja sesuai dengan apa yang menjadi laporan," tegas dia.  Polda Jatim juga telah membuka hotline pengaduan kepada masyarakat yang pernah menjadi korban. Korban bisa melaporkan ke nomor telpon 0895343777548 yang dihubungkan langsung dengan Kanit Renakta Ditreskrimum Polda Jatim.

Selain Pelecehan Seksual, Julianto Diduga Eksploitasi Siswa SMA SPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/jangan-sampai.jpg" alt="MENENANGKAN SISWA: Para siswa SMA SPI, Kota Batu, yang masih berada di asrama saat mendengarkan arahan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, Selasa (1/6). (PEMKOT BARU FOR JAWA POS RADAR KUDUS)" width="100%">
<figcaption>MENENANGKAN SISWA: Para siswa SMA SPI, Kota Batu, yang masih berada di asrama saat mendengarkan arahan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, Selasa (1/6). (PEMKOT BARU FOR JAWA POS RADAR KUDUS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – JE, terlapor dugaan pelecehan seksual, kekerasan, dan eksploitasi anak, mendatangi Mapolda Jatim kemarin (22/6).  Dia memenuhi panggilan penyidik dan diperiksa sebagai saksi.  Recky Bernadus Surupandy, pengacara terlapor, menyatakan bahwa kliennya menghormati proses hukum dengan memenuhi panggilan. ”Kami tegaskan semua tuduhan terhadap klien kami tidak benar,” katanya.  Recky menjelaskan, pemeriksaan tersebut adalah bagian dari penanganan perkara yang dilaporkan pada 29 Mei. Pelapornya berinisial SDS, 28. ”Untuk meluruskan berita yang berkembang saja, pelapornya hanya satu orang. Begitu juga hasil visum. Bukan belasan atau puluhan,” ujar Recky.  Menurut dia, pelapor adalah alumnus di sekolah yang didirikan dan dimiliki kliennya. SDS menempuh pendidikan sejak 2008 sampai 2011. ”Setelah lulus, pelapor ingin tetap tinggal di sekolah,” jelasnya.  Keinginan tersebut, kata dia, adalah hal lumrah bagi alumni. Sebab, sekolah memang punya wadah khusus bagi alumni yang ingin berkontribusi bagi sekolah.  SDS diizinkan tetap tinggal karena track record-nya sebagai siswa dianggap baik. Dia banyak beraktivitas di bidang seni pertunjukan sesuai dengan keinginannya. SDS tinggal di lingkungan sekolah sampai Januari 2021. ”Pelapor izin undur diri dari sekolah dengan alasan mau menikah,” ungkapnya.  Dia pun meragukan pengakuan pelapor yang menyebut mengalami dugaan pelecahan seksual sejak 2009. Sebab, SDS justru minta izin agar tetap tinggal di sekolah setelah lulus. ”Klaim pelapor bahwa sempat mengadukan peristiwa yang dialaminya kepada guru kami pastikan bohong,” ujarnya.  Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Gatot Repli Handoko membenarkan adanya pemeriksaan terhadap terlapor. Hanya, dia tidak mengetahui materi pemeriksaan. ”Wewenang penyidik,” ujarnya saat dimintai konfirmasi secara terpisah.  Menurut informasi yang dihimpun, terlapor dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada pukul 09.00. Namun, JE mendatangi Mapolda Jatim setengah jam sebelumnya. JE baru keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Jatim 12 jam berselang. Dia keluar lewat pintu samping pada pukul 20.30 dan langsung masuk ke mobil. JE terpantau didampingi empat orang.  Sebagaimana diberitakan, Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait mendatangi Mapolda Jatim Sabtu (29/5). Dia mendampingi tiga remaja perempuan yang mengaku menjadi korban dari JE. Mereka adalah alumni di sekolah yang dimiliki terlapor, SMA SPI Kota Batu.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/03/06/2021/dugaan-kekerasan-seksual-jangan-sampai-para-pelajar-sma-spi-ketakutan/">Dugaan Kekerasan Seksual, Jangan Sampai Para Pelajar SMA SPI Ketakutan</a>  Polda Jatim akhirnya membuat hotline dan posko pengaduan untuk menampung lebih banyak informasi. Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa 14 terduga korban. Juga, dua orang dari pihak sekolah.  Sementara itu, dua korban telah bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darawati di Jakarta Senin (21/6). Kabar itu diungkapkan Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait sebagaimana yang diberitakan Radar Malang.  Menteri PPPA akan memberikan dukungan dan perlindungan kepada para korban selama penegakan hukum berlangsung.

Terlapor Dugaan Pelecehan di SMA SPI Kota Batu Diperiksa 12 Jam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/tempImageccgE3T-1.jpg" alt="SMA SPI di Jalan Raya Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Vicki Febrianto/Antara" width="100%">
<figcaption>SMA SPI di Jalan Raya Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Vicki Febrianto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Batu, Jawa Timur, mengaku, telah menerima 29 laporan dari para korban kasus dugaan kejahatan luar biasa di Sekolah Menengah Atas (SMA) Selamat Pagi Indonesia (SPI).  Ketua Sekretariat Tetap P2TP2A Kota Batu Daisy Pangalila mengatakan, satu hari sejak dibuka hotline pengaduan di Kota Batu pada 3 Juni, pihaknya telah mendapatkan pengaduan dari para korban yang diduga mengalami kejahatan luar biasa. ”Kami hanya salah satu hotline dari tiga hotline yang disiapkan. Saya hanya menyampaikan tentang angka, data yang masuk 29 pengadu,” kata Daisy seperti dilansir dari Antara di Kota Batu, Rabu (9/6).  Daisy menjelaskan, para pelapor merupakan para korban dugaan kekerasan seksual, fisik, verbal, dan eksploitasi ekonomi, yang diduga dilakukan salah seorang pemilik Sekolah SPI berinisial JE. Para pelapor tersebut berdomisili di berbagai daerah di Indonesia.  ”Data-data yang diterima P2TP2A dikirimkan ke Kepolisian Resor (Polres) Kota Batu, kemudian dikirimkan ke Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur. Pelapor, adalah anak-anak di sekolah SPI dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir,” ujar Daisy.  Pemerintah Kota Batu pada pekan lalu membuka posko pengaduan terkait dugaan kejahatan luar biasa terhadap para siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Selamat Pagi Indonesia (SPI) di Kota Batu, Jawa Timur. Posko pengaduan bagi korban kekerasan seksual tersebut, dibuka di kantor Kepolisian Resor (Polres) Kota Batu. Posko tersebut dilengkapi dengan nomor hotline pengaduan yang bisa dihubungi para korban.  Sebelum dibuka posko pengaduan, tercatat ada sebanyak 21 orang yang melaporkan dugaan kejahatan luar biasa di sekolah SPI Kota Batu. Sebanyak 21 orang korban yang melapor tersebut, saat ini berstatus sebagai alumni sekolah SPI Kota Batu. Kejadian kekerasan yang dilaporkan para alumni itu, terjadi pada saat mereka masih berstatus sebagai siswa di sekolah SPI.  Sebelumnya, pada 29 Mei 2021, Komnas PA melaporkan temuan dugaan kejahatan luar biasa kepada Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur. Kekerasan itu, diduga dilakukan pemilik Sekolah SPI berinisial JE. Pemilik sekolah tersebut dituding melakukan kekerasan seksual, fisik, verbal, serta eksploitasi ekonomi, terhadap puluhan siswa. Laporan ke pihak berwajib tersebut dilayangkan setelah Komnas PA mendapatkan laporan dari salah satu orang korban.

P2TP2A Kota Batu Terima 29 Aduan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di SPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/jangan-sampai.jpg" alt="MENENANGKAN SISWA: Para siswa SMA SPI, Kota Batu, yang masih berada di asrama saat mendengarkan arahan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, Selasa (1/6). (PEMKOT BARU FOR JAWA POS RADAR KUDUS)" width="100%">
<figcaption>MENENANGKAN SISWA: Para siswa SMA SPI, Kota Batu, yang masih berada di asrama saat mendengarkan arahan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, Selasa (1/6). (PEMKOT BARU FOR JAWA POS RADAR KUDUS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Jatim membuka hotline pengaduan korban dugaan kekerasan seksual di SMA SPI, Kota Batu, Jawa Timur (Jatim). Tiga nomor berbeda bisa dikontak.  Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Gatot Repli Handoko menyebutkan tiga nomor itu adalah 0821666092, 0852 34108323, dan 081234756549. ’’Guna menampung aduan masyarakat yang menjadi terduga korban,” katanya kepada Jawa Pos kemarin (2/6).  Langkah membuat hotline pengaduan itu didasari sejumlah pertimbangan. Di antaranya, jarak lebih dari 100 kilometer yang memisahkan lokasi kejadian di Batu dan Mapolda Jatim di Surabaya. Selain itu, kasus tersebut tergolong sensitif.  Penyidik khawatir tidak semua korban sempat melapor secara langsung. Padahal, kata dia, keterangan mereka sangat diperlukan untuk pendalaman perkara.  Dia memastikan, identitas pengadu pada hotline tersebut dirahasiakan. Baik itu korban secara langsung maupun pemberi informasi terkait kejadian. ’’Kita tampung semua dan keamanannya dijamin,” terangnya.  Tidak hanya membuat hotline pengaduan. Gatot menjelaskan, penyidik juga telah melakukan tindak lanjut laporan dengan menggelar olah tempat kejadian perkara (TKP) Selasa (1/6). Dalam kegiatan itu, tiga korban yang menjadi pelapor diajak.  Menurut dia, tujuan olah TKP adalah mencari petunjuk tentang adanya dugaan pidana yang dilaporkan. Namun, dia mengaku belum bisa menyampaikan hasilnya. Gatot mengatakan, data yang didapat saat olah TKP masih perlu dianalisis penyidik.  Gatot menambahkan, fokus penyidik saat ini adalah mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Data itu akan dijadikan dasar dalam membangun konstruksi perkara yang dilaporkan. ’’Langkah menggali data bisa dilakukan dengan banyak cara. Di antaranya, memeriksa saksi-saksi dan olah TKP,” paparnya.  Lebih lanjut, dia menerangkan, saksi yang diperiksa pada awal tahapan bukan hanya korban. Melainkan juga pihak lain yang memiliki kaitan. Misalnya, pengelola sekolah. ’’Baru nanti di bagian akhir pemanggilan terhadap terlapor yang juga pendiri sekaligus pemilik sekolah,” ujarnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/03/06/2021/dugaan-kekerasan-seksual-jangan-sampai-para-pelajar-sma-spi-ketakutan/">Dugaan Kekerasan Seksual, Jangan Sampai Para Pelajar SMA SPI Ketakutan</a>  Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait saat dikonfirmasi terpisah mengatakan, korban dugaan kekerasan seksual itu sangat banyak. ’’Bisa lebih dari 40 (korban, Red),” sebutnya. ’’Kejadiannya sudah berlangsung lama, saya kira ini akan terus melebar,” sambungnya.  Menurut dia, tindakan terduga pelaku dalam perkara itu tidak boleh dianggap remeh. ’’Bentuk kejahatannya sudah kategori luar biasa atau extraordinary crime,” tandasnya.

Komnas Anak Sebut Korban di SMA SPI Batu Bisa Tembus 40 Orang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sma spi

Berita Terkini