<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Perumahan.jpeg" alt="Ilustrasi rumah sederhana yang banyak diminati konsumen." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah sederhana yang banyak diminati konsumen.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp; Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) berupaya memperlancar upaya masyarakat membeli rumah. Salah satunya dengan menuntaskan persoalan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) yang kerap kali menghambat masyarakat membeli rumah dengan mekanisme KPR FLPP.&nbsp; SLIK OJK merupakan sistem yang menyimpan riwayat kredit debitur. Masyarakat yang pernah mengalami kredit macet masuk dalam daftar tersebut. Sistem ini berfungsi untuk memberikan pelayanan informasi keuangan, termasuk penyediaan informasi debitur (iDeb).&nbsp; Menteri PKP Maruarar Sirait menuturkan bahwa Kementerian PKP mengajak pengembang dan perbankan untuk berdiskusi langsung dengan OJK terkait SLIK ini. "Sebab masih banyak pengembang yang menyampaikan bahwa ada masyarakat yang ingin memiliki rumah namun terganjal SLIK," ujar Menteri PKP dalam keterangan tertulisnya kemarin.&nbsp; Menteri PKP menuturkan bahwa perlu kesepakatan agar pihak perbankan dan pengembang bisa menyampaikan langsung berbagai permasalahan yang ditemui kepada OJK. Sehingga, ke depan lebih banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah. "Kementerian PKP sebagai fasilitator tentunya harus bisa mengajak semua pihak untuk duduk bersama dan mencari atas masalah ini. Apalagi saat ini pemerintah ingin kemudahan akses masyarakat untuk memiliki rumah," katanya. SLIK OJK merupakan sistem yang dikelola oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang menyimpan informasi mengenai riwayat kredit debitur di berbagai lembaga keuangan. "Karena itu OJK tentunya perlu untuk mendukung," paparnya.&nbsp; Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyatakan, OJK telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada seluruh Direksi Bank Umum dengan Nomor S-2/D.03/2025 tanggal 14 Januari 2025 perihal dukungan terhadap program pemerintah dalam pengadaan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan peningkatan kualitas pelaporan SLIK. "SLIK pada dasarnya menjadi masalah bagi masyarakat yang ingin KPR. Kami juga menjalin kerjasama dengan perbankan agar terus mensukseskan Program 3 Juta Rumah," ujarnya.&nbsp;

SLIK OJK merupakan sistem yang dikelola oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang menyimpan informasi mengenai riwayat kredit debitur.

Blacklist SLIK OJK Jadi Masalah, Menteri PKP Ajak OJK Cari Solusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/13/6078024038837504360-2001117096.jpg" alt="ILUSTRASI Paylater. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Paylater. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Asosiasi Pembiayaan Perusahaan Indonesia (APPI) menjelaskan sejumlah faktor utama yang harus diperhatikan agar masyarakat mudah mendapatkan pinjaman terkait pemberian kredit perumahan. Hal ini mengingat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan dukungan terhadap program pemerintah mengenai penyediaan rumah bagi masyarakat luas, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program 3 juta hunian pada awal tahun 2025. "Beberapa (faktor tersebut) di antaranya yaitu mengelola status di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), mempunyai kredibilitas, kemampuan untuk membayar pinjaman, memiliki jaminan, dan mempertimbangkan kondisi makro ekonomi dan industri," ujar Ketua APPI Suwandi Wiratno dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (20/2). Menurut dia, ada beberapa langkah nyata yang dapat ditempuh calon debitur agar lebih mudah mendapatkan pemberian kredit perumahan. Pertama, dia mengingatkan agar masyarakat menjaga skor SLIK dengan memastikan pembayaran tepat waktu, sehingga tidak ada tunggakan maupun gagal bayar. "Bagi yang belum familiar dengan SLIK, SLIK merupakan sebuah catatan atas informasi terkait riwayat debitur bank maupun lembaga keuangan lainnya," katanya. Catatan ini berupa informasi mengenai lancar atau tidak pembayaran atas pinjaman kredit debitur. Walaupun SLIK bukan penentu tunggal penyaluran kredit, sebagai calon penerima pinjaman, tetap penting untuk menjaga skor SLIK. Untuk memastikan debitur memenuhi kewajiban kredit tepat waktu, lanjutnya, maka masyarakat perlu mengambil keputusan finansial yang cerdas. Cara tersebut ialah menggunakan kredit dengan total maksimal cicilan per bulan sebesar 30 persen dari pendapatan bulanan yang diterima. "Ketika kewajiban sudah selesai terpenuhi, debitur perlu mengecek status SLIK-nya dan mendapatkan surat pelunasan. Perlu diingat bahwa dibutuhkan waktu agar status SLIK dapat ter-update&nbsp;sesuai dengan status terakhir dari debitur," ungkap Suwandi. Perusahaan&nbsp;paylater&nbsp;disebut akan tetap berhati-hati dalam penyaluran kredit kepada calon debitur dengan tetap mengikuti penerapan manajemen risiko secara disiplin.&nbsp;"Industri&nbsp;paylater&nbsp;akan terus berkomitmen untuk menyediakan pembiayaan bagi masyarakat Indonesia yang terjangkau dan terpercaya. Kami yakin bahwa peluang dan kebutuhan pembiayaan untuk kehidupan yang lebih baik akan terus bertumbuh, namun harus diimbangi dengan keputusan bijak dari pemberi kredit dan calon debitur," ucap Suwandi.

Menggunakan kredit dengan total maksimal cicilan per bulan sebesar 30 persen dari pendapatan bulanan yang diterima, jadi poin utama.

Punya Paylater tapi Ingin Kredit Rumah, Simak Tips dari APPI Berikut agar KPR-mu  Di-ACC Lembaga Pembiayaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/16/eri-c-1873960817.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan nama-nama pelaku UMKM korban penipuan tidak terkena blacklist OJK. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan nama-nama pelaku UMKM korban penipuan tidak terkena blacklist OJK. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak tinggal diam, terkait kasus penipuan yang merugikan belasan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Kelurahan Sememi, Benowo. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan pihaknya telah menghubungi&nbsp;Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk memulihkan nama-nama pelaku UMKM korban penipuan. Sebab, beberapa korban yang ditemui Eri, mengaku khawatir insiden penipuan yang dialami, akan membuat BI Checking mereka merah, sehingga menyulitkan mengajukan pinjaman di masa depan. "Kami segera berkoordinasi dan memastikan ketika melakukan pinjaman lagi tidak terkena blacklist (OJK). Itu tanggung jawab kami. InsyaAllah prosesnya segera dilakukan," ujar Eri, Minggu (15/2). Sebelumnya, kasus penipuan yang menimpa belasan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, sempat membuat geger masyarakat. Kasus ini bermula dari sosialisasi program pinjaman yang diadakan pada 31 Oktober 2024 di Kantor Kelurahan Sememi. Kegiatan ini diinisiasi Bramasta Afrizal Riyadi (BAR), yang mengaku sebagai pegawai Pemkot Surabaya. Pelaku berhasil mengelabui korban dengan iming-iming pinjaman modal UMKM dengan bunga 0 persen. Alih-alih mendapat pinjaman, pelaku malah mendaftarkan identitas korban untuk mendapatkan pinjaman online (pinjol) Bahkan dari penuturan salah satu korban, pelaku mengambil alih ponsel mereka untuk verifikasi KTP dan wajah. Korban baru sadar telah ditipu setelah pinjaman yang dijanjikan tak kunjung diterima. Kerugian korban ditaksir Rp 210 Juta. Terkait terduga pelaku penipuan,&nbsp;Eri Cahyadi mengakui bahwa BAR sempat bekerja sebagai outsourcing di Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim). Namun sudah dipecat sejak Juli 2024. "Arek iku (anak itu, terduga pelaku) sudah dikeluarkan karena bermasalah terkait Alat Tulis Kantor (ATK) di Bagian Umum (Prokopim) ya berkurang. Karena itu (BAR) sanksinya dikeluarkan," tutur Eri. BAR juga telah dilaporkan ke&nbsp;Jatanras Satreskrim Polrestabes Surabaya. Namun hingga kini, dalang dibalik kasus penipuan yang merugikan belasan UMKM itu menghilang dan belum ditemukan.

"Kami segera berkoordinasi dan memastikan ketika melakukan pinjaman lagi tidak terkena blacklist (OJK)," ujar Eri.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Pastikan UMKM Korban Penipuan Tak Kena Blacklist OJK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/08/UMKM-Dimsum-Dery-Ridwansah-3-1435137569.jpg" alt="ILUSTRASI. Pekerja menyelesaikan pembuatan dimsum di usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Griya Dimsum Bunda Imoet, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (08/01/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Pekerja menyelesaikan pembuatan dimsum di usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Griya Dimsum Bunda Imoet, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (08/01/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Kementerian UMKM), tengah merampungkan kerangka penilaian skor kredit yang dirancang untuk perbankan guna penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan jadwal pelaksanaan dimulai pada tahun 2025, inisiatif ini menandai langkah signifikan menuju pemerataan akses keuangan bagi usaha kecil. PT CRIF Lembaga Informasi Keuangan (CLIK), sebagai&nbsp;salah satu biro kredit swasta terkemuka di Indonesia, telah dipercaya sebagai mitra utama untuk mendukung program ini. "Kemitraan ini merupakan wujud komitmen kami dalam melakukan kerja sama dengan pemerintah guna&nbsp; membangun ekosistem kredit yang maju, khususnya di kalangan kelompok usaha kecil. Kami sangat yakin bahwa akses kredit yang adil dan merata merupakan hak dasar masyarakat," kata Presiden Direktur CLIK Leonardo Lapalorcia, dalam keterangannya dikutip Sabtu (11/1). Menurut Leonardo, inisiatif strategis ini akan mengenalkan sistem penilaian kredit inovatif sebagai terobosan yang mampu mendefinisikan ulang soal bagaimana pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dievaluasi agar prosesnya lebih cepat, adil, dan inklusif.&nbsp;"CLIK mendedikasikan diri untuk memanfaatkan teknologi analitik yang canggih guna membantu mitra kami, khususnya bank, untuk beralih dari proses penilaian yang manual dan panjang ke penilaian yang lebih cepat, ramping, dan berbasis data. Pergeseran ini memungkinkan kebijakan pinjaman yang mengandalkan agunan menjadi pinjaman tanpa agunan, di mana skor kredit dapat berfungsi sebagai jaminan reputasi calon debitur," tambahnya. Melalui keahlian perusahaan dalam menyajikan model skor kredit bagi bisnis-bisnis tertentu, CLIK menyediakan Solusi Penilaian Risiko Kredit yang memanfaatkan teknologi proprietary dalam pengambilan keputusan bernama StrategyOne. CLIK juga mengembangkan sistem model pemeringkatan yang menggabungkan data biro kredit yang luas dan informasi perilaku kredit UMKM untuk memastikan penilaian risiko yang akurat dan prediktif. Berdasarkan tahap awal pembuktian konsep, model pemeringkatan CLIK menunjukkan kenaikan sebanyak 5 persen pada tingkat persetujuan pinjaman dengan mempertahankan konsistensi pada tingkat risiko. Hasil awal ini menunjukkan potensi besar bahwa solusi CLIK bisa membawa perubahan bagi lembaga keuangan dan peminjam UMKM. Guna memastikan kesuksesan untuk implementasinya, CLIK akan bekerja sama langsung dengan bank yang ditunjuk oleh Kementerian UMKM untuk memberikan pelatihan tentang penggunaan perangkat baru dan menawarkan layanan konsultasi guna membantu lembaga keuangan mengoptimalkan proses evaluasi kredit mereka. Upaya kolaboratif ini diselaraskan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM dengan suku bunga yang lebih rendah. "Kami bermaksud untuk membantu lembaga keuangan memenuhi, bahkan melampaui ekspektasi UMKM, dengan menyediakan perangkat dan inisghts yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan dalam membuat keputusan kredit yang tepat secara cepat. Kemitraan ini merupakan langkah penting menuju pengembangan inklusi keuangan dan membuka potensi besar pada sektor UMKM Indonesia," kata Presiden Komisaris CLIK Rizana Noor. Melalui inisiatif ini, CLIK dan Kementerian UMKM menegaskan kembali komitmen mereka untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif, inovatif, dan berkelanjutan bagi UMKM Indonesia.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian UMKM tengah merampungkan kerangka penilaian skor kredit untuk penyaluran KUR.

Reputasi Calon Debitur Masih Penting bagi Bank, CLIK Dukung Kementerian UMKM Salurkan KUR dengan Model Skor Kredit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Perumahan-Subsidi-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/9/2021). Kementerian Pertanian menargetkan produksi padi pada tahun 2022 sebesar 55,20 juta ton untuk menjalankan program prioritas peningkatan ketersediaan, a" width="100%">
<figcaption>Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/9/2021). Kementerian Pertanian menargetkan produksi padi pada tahun 2022 sebesar 55,20 juta ton untuk menjalankan program prioritas peningkatan ketersediaan, a</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak masyarakat maupun generasi muda yang kesulitan dalam mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Salah satu alasan kesulitan itu yakni penolakan oleh pihak bank yang disebabkan riyawat kredit tidak lancar yang terekam dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK (dulu bernama BI Checking).&nbsp; Rentetan penolakan itu membuat masih banyak generasi muda yang sulit memiliki rumah. Namun, nyatanya masih ada harapan bagi masyarakat untuk bisa memiliki rumah. Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Heliantopo menjelaskan, salah satu caranya yakni melalui skema &lsquo;tunai bertahap&rsquo;. Heliantopo menjelaskan, beberapa pengembang atau developer memberikan opsi layanan pembelian rumah dengan cara tunai bertahap. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/012903261/skripsi-tak-lagi-wajib-sebagai-syarat-lulus-kuliah-mahasiswa-tetap-harus-miliki-kemampuan-menulis">Skripsi Tak Lagi Wajib Sebagai Syarat Lulus Kuliah, Mahasiswa Tetap Harus Miliki Kemampuan Menulis</a> &rsquo;&rsquo;Di beberapa perumahan itu ada tunai bertahap. Jadi kadang-kadang dia (masyarakat) beli rumah dikasih bonus nyicil 24 kali tanpa bunga, langsung ke developer. Itu bisa tanpa BI checking,&rsquo;&rsquo; ujarnya pada diskusi di kantor DJKN Kemenkeu, Kamis (31/8). Meski begitu, Heliantopo menjelaskan, persyaratan penggunaan SLIK OJK/BI Checking amat penting. Dengan adanya SLIK OJK, bank maupun lembaga keuangan akan mengetahui bagaimana riwayat kredit para calon debitur. Hal itu merupakan prinsip kehati-hatian yang dilakukan bank untuk menyalurkan kredit secara tepat sasaran. &rsquo;&rsquo;Lembaga keuangan itu pertanyaan pertama slip gaji, dan kedua BI checking atau SLIK OJK. Lembaga itu kan lihat dulu, yang pinjam ini historisnya gimana, kalau pernah gak bayar pernah pinjol jangan-jangan ke saya juga ga bayar. Jadi itu logicalnya ya,&rsquo;&rsquo; jelas dia. Dengan kondisi itu, dia mengimbau bagi para generasi muda atau masyarakat pada umumnya untuk lebih disiplin dalam riwayat kreditnya. Masyarakat pun bisa memulai untuk tinggal di hunian dengan menyewa atau mengontrak terlebih dahulu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012903184/sudah-diserahkan-ke-jaksa-dan-ditahan-di-lapas-perempuan-tangerang-kembar-rihana-rihani-segera-disidang">Sudah Diserahkan ke Jaksa dan Ditahan di Lapas Perempuan Tangerang, Kembar Rihana-Rihani Segera Disidang</a> &rsquo;&rsquo;Mungkin ya salah satu alternatif bisa dimulai dengan menyewa dulu. Artinya ngontrak atau kos. Dan mudah-mudahan kalau ada program sewa beli misalnya, sewa dulu baru beli mungkin nanti bisa diformulasikan skemanya,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Sebagai informasi, SMF juga telah mengembangkan skema rent to own (RTO). Sasaran program ini di antaranya adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kemudian MBR non fixed income yang belum terlayani atau ditolak untuk mendapatkan fasilitas perumahan subsidi, serta masyarakat single atau keluarga baru yang punya target hunian dekat dengan pusat aktivitas. Lantas, bagaimana caranya? Heliantopo menjelaskan, pertama, masyarakat bisa mengajukan minat ke agregator. &rsquo;&rsquo;Saat ini kami menggandeng Pinhome sebagai agregator," imbuhnya. Kedua, agregator lantas melakukan transaksi jual beli dengan developer dengan pembiayaan melalui Lembaga Keuangan. Karunia Multifinance dipilih sebagai lembaga keuangan yang telah bekerjasama dalam skema ini. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012903124/dituding-duetkan-anies-cak-imin-surya-paloh-tunggu-perkembangan-satu-dua-hari-ini">Dituding Duetkan Anies-Cak Imin, Surya Paloh: Tunggu Perkembangan Satu-Dua Hari Ini</a> Ketiga, lembaga keuangan itu melakukan refinancing ke SMF. Terakhir, pembayaran sewa oleh masyarakat langsung dilakukan ke lembaga keuanga. Heliantopo berharap, program itu bisa dapat dinikmati oleh masyarakat. &rsquo;&rsquo;Terutama mereka yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan perumahan dengan alasan-alasan tersebut. Sehingga bisa menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas dan implementasi perluasan mandat SMF. Skema rent to own (sewa-beli) ini ada sejak Juni 2023,&rsquo;&rsquo; katanya.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak masyarakat maupun generasi muda yang kesulitan dalam mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Penting Diketahui! Begini Cara Punya Rumah KPR Tanpa BI Checking

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ojk-beberkan-alasan-mata-uang-virtual-masih-perlu-dikaji_m_229814.jpg" alt="Ilustrasi OJK" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi OJK</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan per tanggal 1 Januari 2018 BI Checking atau Sistem Informasi Debitur (SID) sudah tidak lagi digunakan. Adapun kini telah berganti nama menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau SLIK OJK. "Sobat OJK, BI Checking atau SID saat ini sudah berganti nama Iho menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh OJK. SLIK berisi tentang informasi debitur (iDeb) yang di dalamnya terdapat riwayat kelancaran kredit atau pembiayaan debitur," tulis OJK dalam akun Instagram resminya, Jumat (25/8). Dalam hal ini, OJK juga mengingatkan bahwa SLIk dapar dicek secara mandiri melalui wwbsite&nbsp;<a href="http://idebku.ojk.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://idebku.ojk.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1693094430509000&amp;usg=AOvVaw1AHv_yxgcVtQDQW3uuqWqQ">idebku.ojk.go.id</a>. Pihaknya juga memastikan layanan SLIK bersifat gratis alias tidak dipungut biaya apapun. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/012881858/1563-personel-gabungan-amankan-fiba-world-cup-di-jakarta">1.563 Personel Gabungan Amankan FIBA World Cup di Jakarta</a> "Hati-hati terhadap pihak yang menawarkan pengecekan jasa cek SLIK agar data pribadi tidak disalahgunakan. Apabila mengalami kendala, hubungi Kontak OJK 157 @kontak157 ya," tutup informasi tersebut. Lebih lengkap berikut ini cara cek SLIK OJK secara mandiri: 1. Kunjungi website&nbsp;<a href="https://idebku.ojk.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://idebku.ojk.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1693094430509000&amp;usg=AOvVaw1J214qriHXVg7KbsUab-9C">https://idebku.ojk.go.id</a> 2. Lengkapi data pribadu dan pastikan sudah benar 3. Nomor antrian akan diterima setelah pendaftaran berhasil 4. OJK akan mengirimkan hasil iDeb paling lama 1 haru kerja setelah pendaftaran berhasil Sebagai tambahan informasi, berdasarkan situs OJK, SLIK digunakan untuk melaporkan, fasilitas penyediaan dana, data agunan, dan data terkait lainnya dari berbagai jenis lembaga keuangan, masyarakat, Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan (LPIP) dan pihak lainnya. Penggunaan SLIK diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam proses pengajuan pinjaman. Selain itu, adanya SLIK juga diharapkan mampu meminimalisir angka kredit bermasalah atau non performing loan (NPL). Melalui SLIK seseorang juga dapat mengecek dan memastikan skor kredit yang dimilikinya. Bahkan, tak hanya untuk pinjaman di perbankan, tetapi juga untuk pinjaman dalam bentuk paylatter dan nantinya akan berlaku juga untuk pinjaman online (pinjol). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012881724/manuver-sandiaga-buka-wacana-bertemu-pks-dan-demokrat-anies-kita-sudah-solid">Manuver Sandiaga Buka Wacana Bertemu PKS dan Demokrat, Anies: Kita Sudah Solid</a> Berikut ini tingkatan skor kredit sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum: 1. Kolektibilitas 1: Lancar, apabila debitur selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu. Perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit. 2. Kolektibilitas 2: Dalam Perhatian Khusus, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 1-90 hari. 3. Kolektibilitas 3: Kurang Lancar, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 91-120 hari. 4. Kolektibilitas 4: Diragukan, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 121-180 hari. 5. Kolektibilitas 5: Macet, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari. &nbsp;

OJK memastikan per tanggal 1 Januari 2018 BI Checking atau Sistem Informasi Debitur (SID) sudah tak lagi digunakan dan diganti menjadi SLIK.

BI Checking Sudah Ganti Jadi SLIK OJK, Begini Cara Mudah Cek SLIK Secara Mandiri

SLIK OJK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#SLIK OJK

Berita Terkini

Blacklist SLIK OJK Jadi Masalah, Menteri PKP Ajak OJK Cari Solusi

Punya Paylater tapi Ingin Kredit Rumah, Simak Tips dari APPI Berikut agar KPR-mu Di-ACC Lembaga Pembiayaan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Pastikan UMKM Korban Penipuan Tak Kena Blacklist OJK

Reputasi Calon Debitur Masih Penting bagi Bank, CLIK Dukung Kementerian UMKM Salurkan KUR dengan Model Skor Kredit

Penting Diketahui! Begini Cara Punya Rumah KPR Tanpa BI Checking

BI Checking Sudah Ganti Jadi SLIK OJK, Begini Cara Mudah Cek SLIK Secara Mandiri

Download Aplikasi JawaPos.com