<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/Ilustrasi-OJK-4222434501.jpg" alt="Ilustrasi OJK." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi OJK.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan aturan baru tentang perusahaan asuransi dan juga Peer to Peer (P2P) Lending&nbsp; atau perusahaan pinjaman online (pinjol). Aturan itu mewajibkan perusahaan asuransi dan pinjol untuk melaporkan informasi debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11 Tahun 2024, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (POJK SLIK). Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, Aman Santosa mengungkapkan hal itu diwajibkan sebagai upaya memperkuat dan mengembangkan sektor jasa keuangan. Serta memperkuat infrastruktur pasar keuangan. "Dengan adanya perubahan kedua, POJK SLIK mengatur perluasan cakupan pelapor SLIK. Jika sebelumnya ada delapan pihak yang wajib menjadi pelapor SLIK, kini jumlahnya bertambah lima menjadi 13 pelapor SLIK," kata Aman dalam keterangan resmi, Jumat (9/8). Sebelumnya, pihak yang wajib menjadi Pelapor SLIK meliputi Bank Umum, Bank Perekonomian Rakyat (BPR), dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Lalu, Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, dan Lembaga Pendanaan Efek. Kemudian, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lainnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana. Meliputi lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, pergadaian, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan perusahaan pembiayaan untuk pengembangan infrastruktur, koperasi, usaha kecil, dan menengah. Juga LJK lain yang diwajibkan menjadi pelapor sesuai dengan Peraturan OJK. Dengan adanya penambahan pihak yang wajib menyampaikan informasi pendukung aktivitas penyediaan dana pada SLIK, OJK berharap informasi terkait debitur menjadi lebih komprehensif. "Diharapkan juga dapat mendukung industri jasa keuangan dalam melakukan manajemen risiko kredit atau pembiayaan dan/atau risiko asuransi atau penjaminan. Serta kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha pada LJK," pungkas Aman.

OJK menerbitkan aturan baru, yang mewajibkan perusahaan asuransi dan pinjol melaporkan informasi debitur melalui SLIK.

OJK terbitkan Aturan Baru, Kini Perusahaan Asuransi dan Pinjol Wajib Laporkan Informasi Debitur via SLIK   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/07/7-Desember-2023-Ada-3955879090.jpg" alt="OJK Terima Ratusan Aduan terkait Layanan Perbankan (jamkrida-jakarta.co.id)" width="100%">
<figcaption>OJK Terima Ratusan Aduan terkait Layanan Perbankan (jamkrida-jakarta.co.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sulawesi Tenggara (Sultra) menerima 788 pengaduan konsumen selama periode 1 Januari hingga 31 Oktober 2023. Menurut keterangan Kepala OJK Sultra, Arjaya Dwi Raya, pengaduan tersebut terbagi menjadi lima kategori utama. Diantaranya, terdapat 383 pengaduan terkait perbankan, 25 pengaduan terkait industri keuangan non-bank (IKNB) asuransi, 189 pengaduan terkait IKNB pembiayaan, satu pengaduan terkait pasar modal, dan 190 pengaduan terkait financial technology (Fintech) atau teknologi finansial. Dilansir oleh JawaPos.com dari Antaranews Kamis (7/12), Arjaya Dwi Raya menjelaskan bahwa dalam kategori perbankan, pengaduan mencakup berbagai isu. Seperti sistem layanan informasi keuangan (SLIK), penipuan, perilaku petugas penagihan, restrukturisasi pembiayaan atau pinjaman, serta legalitas lembaga jasa keuangan (LJK) dan produk. Menurut Arjaya, pengaduan terkait industri keuangan non-bank (IKNB) asuransi melibatkan berbagai isu, seperti kesulitan klaim, ketidaksesuaian produk atau layanan dengan penawaran, permasalahan premi, persoalan polis, serta legalitas lembaga jasa keuangan (LJK) dan produk asuransi. Dalam konteks pengaduan terkait IKNB pembiayaan, Arjaya menyatakan bahwa aduan tersebut mencakup isu seperti sistem layanan informasi keuangan, perilaku petugas penagihan, restrukturisasi pembiayaan atau pinjaman, penipuan, dan legalitas LJK dan produk. Arjaya juga mengungkapkan bahwa setelah pengaduan perbankan, Fintech menjadi kategori dengan pengaduan terbanyak. Aduan terkait Fintech melibatkan berbagai isu seperti perilaku petugas penagihan, legalitas LJK dan produk, restrukturisasi pembiayaan atau pinjaman, sistem layanan informasi keuangan, serta masalah terkait bunga, denda, dan penalti. Lebih lanjut, Arjaya menyatakan bahwa dalam pengaduan terkait pasar modal, isu yang diangkat terkait dengan pencairan dana. Arjaya juga mengungkapkan bahwa OJK Sultra telah aktif melayani masyarakat terkait permintaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) selama periode Januari hingga Oktober 2023. Totalnya, sebanyak 5.969 orang telah dilayani, dengan 3.098 orang melakukan permintaan secara langsung di Kantor OJK dan 2.871 orang melakukan permintaan secara online. Dengan demikian, saat ini, total layanan konsumen yang telah diberikan oleh OJK Sultra mencapai 6.757 layanan konsumen. Angka ini terdiri dari 788 pengaduan yang diterima dan 5.969 layanan terkait permintaan SLIK. Arjaya menegaskan komitmen pihaknya untuk terus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam berbagai aspek keuangan.

OJK Sulawesi Tenggara menerima 788 pengaduan konsumen hingga Oktober 2023, dengan kategori utama termasuk perbankan, IKNB asuransi, IKNB.

Ada Apa dengan Perbankan? OJK Sultra Terima 788 Pengaduan Konsumen sejak Januari-Oktober 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/23/BI-CHECKING-3195319858.jpg" alt="Ilustrasi pemanfaatan smartphone yang sudah menjadi kebutuhan dasar penggunanya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemanfaatan smartphone yang sudah menjadi kebutuhan dasar penggunanya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Belakangan, kasus gagalnya calon pelamar kerja akibat skor BI checking atau SLIK (sistem layanan informasi keuangan) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang buruk jadi sorotan tajam. Khususnya perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Tujuannya, untuk melihat calon karyawan terjerat masalah keuangan atau tidak. Belum lama ini viral di media sosial X cerita para pelamar fresh graduate yang gagal lolos seleksi kerja akibat skor kredit buruk. Terdapat lima pelamar diketahui memiliki skor kredit dengan status kolektibilitas (Kol) 5. Artinya, dalam tahap bahaya (blacklist) yang menunjukkan pembayaran utang mereka tidak lancar. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengimbau, agar masyarakat berhati-hati jika memiliki masalah terkait keuangan. Terutama bagi para milenial dan gen Z yang masih mencari pekerjaan. Seperti, pinjaman&nbsp;paylater, kartu kredit bank, dan kredit bank yang berhubungan dengan KTP. "Kalau sudah pakai KTP semuanya akan masuk SLIK," ungkap perempuan yang akrab disapa Kiki itu saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC) akhir pekan lalu. Dia menegaskan SLIK OJK berpengaruh terhadap seleksi rekrutmen di dunia kerja. Bahkan, data keuangan dirinya dalam SLIK juga dicek saat mendaftar sebagai anggota Dewan Komisioner OJK. Sebelum melangkah ke uji kelayakan dan kepatutan alias fit and proper test. "Iyalah. Saya aja daftar OJK dicek juga. Semua perusahaan," bebernya. Selain itu, Kiki juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak berutang lewat pinjaman online (pinjol). OJK mewacanakan data utang pinjol akan masuk ke dalam SLIK. Sebab, masyarakat kadang tidak membayar utang pinjol lantaran mengetahui bahwa datanya tidak masuk ke sistem. "Sedang dalam proses. Next step masuk ke kita," ujar Kiki. SLIK digunakan untuk melaporkan, fasilitas penyediaan dana, data agunan, dan data terkait lainnya dari berbagai jenis lembaga keuangan, masyarakat, Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan (LPIP) dan pihak lainnya. Penggunaannya diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam proses pengajuan pinjaman. Selain itu, SLIK juga diharapkan mampu meminimalkan angka kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL). Melalui SLIK seseorang juga dapat mengecek dan memastikan skor kredit yang dimilikinya. Bahkan, tak hanya untuk pinjaman di perbankan. Tapi juga untuk pinjaman dalam bentuk paylater dan nantinya akan berlaku juga untuk pinjol. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, fenomena BI checking atau SLIK OJK untuk cek calon pelamar sebenarnya sudah lama dilakukan. Terutama di perusahaan jasa keuangan. Nah, saat ini cerita-cerita miring tersebut muncul lantaran banyaknya pelamar kerja yang masuk daftar hitam SLIK. Seiring maraknya pinjol dan paylater. Menurut dia, kasus ini menjadi pelajar bagi anak muda terutama yang baru mencoba paylater. Jangan menyepelekan untuk sengaja tidak membayar cicilan. Meski paylater cuma Rp 100 ribu, tetap harus bertanggung jawab melunasi pinjaman. "Banyak anak muda yang FOMO, sedikit-sedikit paylater, padahal mampu, terutama terjadi di kalangan mahasiswa. Kalau tidak terdesak sekali sebaiknya jangan gampang mengajukan ke paylater atau pinjol meski legal. Apalagi untuk kebutuhan yang sifatnya gaya hidup atau konsumtif," ucap Bhima kepada Jawa Pos tadi malam. Penting bagi calon debitu mempelajari syarat dan ketentuan termasuk bunga maupun denda sebelum mengajukan paylater. Jangan sampai malas membaca kemudian menyalahkan platform dan enggan melunasi pinjaman. Kalaupun ada masalah, misalnya kondisi ekonomi sedang sulit, bisa diajukan juga pengajuan penangguhan bayar.&nbsp;"Intinya ada komunikasi dengan pihak penyedia jasa paylater sebagai bentuk itikad baik membayar pinjaman," imbuhnya. Bhima menyebut bahwa peran penyedia paylater penting untuk terus mengedukasi calon peminjam agar bijak menggunakan paylater. Harus sesuai kebutuhan dan bertanggung jawab mengembalikan pinjaman. Cara Cek SLIK Mandiri -kunjungi website idebku.ojk.go.id -melengkapi data pribadi dan dipastikan benar -menerima nomor antrean setelah pendaftaran berhasil -OJK akan mengirimkan hasil iDeb paling lama 1 hari kerja Tingkatan Skor Kredit -kolektibilitas 1: lancar -kolektibilitas 2: dalam perhatian khusus -kolektibilitas 3: kurang lancar -kolektibilitas 4: diragukan -kolektibilitas 5: macet Sumber: OJK, POJK 40/POJK.03/2019

Kiki juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak berutang lewat pinjol. OJK mewacanakan data utang pinjol akan masuk ke dalam SLIK.

Skor Kredit Kol 5 Tak Bisa Lolos Seleksi Kerja, ini Pesan OJK untuk Gen Z dan Milenial

SLIK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#SLIK

Berita Terkini

OJK terbitkan Aturan Baru, Kini Perusahaan Asuransi dan Pinjol Wajib Laporkan Informasi Debitur via SLIK

Ada Apa dengan Perbankan? OJK Sultra Terima 788 Pengaduan Konsumen sejak Januari-Oktober 2023

Skor Kredit Kol 5 Tak Bisa Lolos Seleksi Kerja, ini Pesan OJK untuk Gen Z dan Milenial

Download Aplikasi JawaPos.com