<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/15/SR-Jatim-2480070394.jpg" alt="Gubernur Khofifah saat saat meninjau hari pertama kegiatan belajar Sekolah Rakyat di Kota Probolinggo, Senin (14/7). (Humas Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Khofifah saat saat meninjau hari pertama kegiatan belajar Sekolah Rakyat di Kota Probolinggo, Senin (14/7). (Humas Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penerapan kurikulum di Sekolah Rakyat memiliki pendekatan khusus, Multi-Entry Multi-Exit (MEME). Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu&rsquo;ti menyebutnya seperti satuan kredit semester (SKS) di perguruan tinggi. Mu&rsquo;ti menjelaskan, pendekatan Multi-Entry Multi-Exit (MEME) ini secara sederhananya akan memberikan fleksibilitas bagi murid untuk memulai dan menyelesaikan studi sesuai dengan kemampuan mereka. Sehingga, tidak mengharuskan murid menyelesaikan pelajaran secara bersama-sama. Materi pelajaran dalam Sekolah Rakyat tetap disusun mengikuti pendidikan formal, akan tetapi dikemas dalam bentuk modul. Dengan begitu, murid memiliki keleluasaan untuk menyelesaikan modul secara berbeda-beda sesuai dengan kapasitas mereka. &ldquo;Sistemnya kira-kira kalau secara sederhana itu seperti kuliah dengan sistem SKS, di mana murid tidak harus menempuh mata pelajaran dalam waktu yang sama. Tetapi mungkin berbeda-beda satu dengan yang lainnya sesuai dengan tingkat kemampuannya,&rdquo; paparnya dalam keterangannya dikutip Minggu (24/8). Lebih lanjut, Mu&rsquo;ti memaparkan, bahwa kurikulum Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan kemampuan praktis dan keahlian yang disesuaikan dengan kondisi sosial maupun lingkungan tempat tinggal murid. Selain itu, mereka juga dapat mengasah kemampuan yang memungkinkan mereka melanjutkan studi atau bekerja setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Rakyat. Selain itu, dia juga menekankan pentingnya hidden curriculum yang hadir melalui pengalaman belajar sehari-hari di lingkungan sekolah. Hidden curriculum ini dimaksudkan pada semua pengalaman yang diperoleh murid selama belajar di Sekolah Rakyat. Seperti, norma, nilai, kedisiplinan dan lainnya. Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Muhammad Nuh menambahkan, bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat tidak lepas dari dukungan kuat Kemendikdasmen. Termasuk dalam pemetaan talenta murid, guru, dan kepala sekolah. &ldquo;Ada korelasi yang sangat kuat antara gaya belajar, guru, dan murid. Ada juga korelasi dengan latar belakang pendidikan. Ini menjadikan kita optimis untuk mengantarkan Sekolah Rakyat jauh lebih sukses lagi,&rdquo; tuturnya. Dari sisi para pendidik, guru-guru Sekolah Rakyat juga menyampaikan harapannya. Guru Bimbingan dan Konseling SRMP 27 Banjarnegara, Fiatul Huuriyyah mengungkapkan, bahwa kesiapan mental menjadi bekal utama dalam mengajar anak-anak dengan latar belakang beragam. Karenanya, dia sangat berharap, kerja keras ini dapat membawa mereka ke masa depan yang lebih baik. &ldquo;Harapannya, Sekolah Rakyat ke depannya tepat sasaran untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin menempuh pendidikan yang layak,&rdquo; tuturnya. Sekolah Rakyat sendiri dirumuskan sebagai satuan pendidikan berbasis asrama, dengan pendidikan karakter dan pendidikan formal jadi tumpuan utama. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. &nbsp; Saat ini, ada 1.469 guru yang lolos seleksi untuk mengajar di Sekolah Rakyat di tahap I a dan I b. Kemudian, pada tahap I c, ada 900-an guru ini disiapkan untuk 65 Sekolah Rakyat di titik baru yang akan mulai beroperasi pada September 2025. Dengan penambahan 65 sekolah ini, maka ada tambahan sekitar 6.100 siswa yang terbagi dalam 248 rombongan belajar.&nbsp;

Mendikdasmen menjelaskan penerapan kurikulum Sekolah Rakyat dengan pendekatan Multi-Entry Multi-Exit (MEME) untuk fleksibilitas belajar.

Terapkan MEME, Mendikdasmen Sebut Kurikulum Sekolah Rakyat Seperti SKS di Kuliah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/28/perluas-pasar-bfi-serius-garap-pembiayaan-sektor-pendidikan_m_-3277925891.jpg" alt="Ilustrasi mahasiswa mengikuti perkuliahan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mahasiswa mengikuti perkuliahan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bagi siswa sekolah menengah atas atau SMA yang akan naik ke jenjang pendidikan di universitas, satu pertanyaan yang sering ditanya adalah berapa lama waktu perkuliahan yang akan ditempuh. Waktu perkuliahan itu sangat penting untuk dihitung secara teliti.&nbsp; Program sarjana atau S1 adalah jenjang pasca sekolah menengah atau Strata 1. Umumnya, beberapa pekerjaan dalam industri minimal membutuhkan gelar sarjana dalam memenuhi syarat untuk bekerja.&nbsp; Kuliah jenjang S1 umumnya adalah 4 tahun atau 8 semester dan memiliki beban studi menggunakan sistem kredit semester (SKS) sebanyak 144 SKS. Itu juga berlaku sama untuk program pendidikan vokasi S1 terapan atau biasa di sebut dengan Diploma 4. Program kuliah sarjana menitikberatkan pada teori, sebaliknya sarjana terapan lebih fokus pada kegiatan praktik. Faktor penentunya lama kuliah bermacam-macam. Mulai dari jumlah SKS yang diambil mahasiswa, IPK (indeks prestasi kumulatif), keseluruhan total mata kuliah wajib beserta pilihan, dan cuti atau terminal kuliah. Sehingga mahasiswa resmi dinyatakan lulus universitas bisa tepat waktu, lebih cepat, atau lebih lambat. Jika durasi 4 tahun belum selesai, mahasiswa masih berkesempatan mengambil tambahan tahun yang universitas berikan. Pihak kampus biasanya dapat memperpanjang durasi hingga ke semester 14 atau tahun ke-7.&nbsp; Tujuh tahun adalah batas maksimal kuliah sarjana. Baiknya, jangan pernah tunda-tunda kalau memang sudah bisa lulus cepat. Nah, untuk calon mahasiswa baru yang hendak memasuki perkuliahan, Binus University hadir di Indonesia International Education and Training Expo &amp; Conference 2024 (IIETE), di Jakarta Convention Centre.&nbsp; Binus University memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan dengan waktu yang lebih cepat. &rdquo;Mahasiswa bisa mengikuti kuliah hanya 2,5 tahun untuk dapat mulai lebih awal karir, baik sebagai profesional, menjadi entrepreneur, atau juga melanjutkan studi baik di dalam maupun di luar negeri,&rdquo; ucap Vice President of Binus Higher Education Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, MM. Hal itu juga dipertegas Rektor Binus University Dr. Nelly, S.Kom., MM, yang ditemui dalam acara talk show Ngobrol Bareng Rektor. Dia menyampaikan, kemampuan mahasiswa berbeda-beda. &rdquo;Salah satunya diperoleh melalui enrichment program yang akan dijalani mahasiswa dengan memilih salah satu dari tujuh track yang tersedia. Seperti internship, entrepreneurship, research, community development, study abroad, further study, dan specific independent study,&rdquo; terang Nelly. Intinya, sebelum memasuki perkuliahan, cari tahu apa saja prosedur perkuliahan. Penting juga untuk mengetahui jumlah SKS yang diambil, lebih banyak, pas, atau kurang. Usahakan lulus dalam semua mata kuliah dan usahakan untuk mendapatkan nilai yang baik.

Kuliah jenjang S1 umumnya adalah 4 tahun atau 8 semester dan memiliki beban studi menggunakan sistem kredit semester (SKS) sebanyak 144 SKS

Dear Calon Mahasiswa Baru, Ketahui Lama Waktu Perkuliahan Jenjang S1

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/perluas-pasar-bfi-serius-garap-pembiayaan-sektor-pendidikan_m_.jpg" alt="Ilustrasi ruang kuliah, pembiayaan pendidikan kini jadi bidikan perusahaan pembiayaan untuk ekspansi usaha" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ruang kuliah, pembiayaan pendidikan kini jadi bidikan perusahaan pembiayaan untuk ekspansi usaha</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Transformasi pendidikan tinggi yang ada dalam program Merdeka Belajar episode ke-26 tidak hanya mengubah standar kompetensi kelulusan. Tetapi juga mengganti standar proses pembelajaran dan penilaian mata kuliah. Dalam standar proses pembelajaran, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengubah aturan satuan kredit semester (SKS). Sebelumnya, beban belajar bagi mahasiswa per satu SKS sama dengan 50 jam pembelajaran per semester. Ditambah penugasan terstruktur 60 menit per minggu hingga kegiatan mandiri selama 60 menit per minggu. Kini semua itu dipangkas. Nadiem menilai, pengaturan SKS itu sudah tidak relevan di era saat ini. &rdquo;Kita harus mengatur berapa lama di ruang kelas, berapa lama jam waktu PR, kegiatan mandiri berapa. Ini sudah tidak relevan lagi,&rdquo; ujarnya. Karena itu, dia mengubah aturan 1 SKS menjadi 45 jam per semester. Itu pun pendistribusian pemenuhan SKS ditentukan sepenuhnya oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan karakteristik tiap mata kuliah. Dengan begitu, diharapkan pemenuhan SKS tidak sebatas pada kegiatan belajar di kelas. &rdquo;Setiap mata kuliah, setiap prodi, akan punya standar sendiri. Kalau mayoritas atau 70 persen dari waktunya adalah project-based, tentu ini tidak bisa dilakukan kalau standarnya sangat kaku dan preskriptif,&rdquo; ungkapnya. Kemudian, untuk penilaian mata kuliah, mantan bos Gojek itu tak ingin hanya mengandalkan huruf dan angka. Mulai saat ini, dia turut menerapkan agar indeks prestasi (IP) bisa juga dalam bentuk lulus atau tidak lulus (pass-fail). Aturan itu nanti dikhususkan untuk mata kuliah yang berbentuk kegiatan di luar kelas. Misalnya, kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang bermitra dengan industri dengan bentuk pelatihan tertentu dalam satu semester. Sebelumnya, perubahan standar kompetensi kelulusan lebih dulu dipaparkan. Menurut Nadiem, menjadikan skripsi hingga disertasi sebagai satu-satunya cara menunjukkan kompetensi tidak relevan lagi di zaman sekarang. Apalagi untuk pendidikan vokasi. Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Tholabi Kharlie menyambut baik terbitnya Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pekerjaan rumah yang harus dilakukan saat ini adalah segera merumuskan standar pendidikan di level perguruan tinggi serta pedoman teknis lainnya. Misalnya, soal lulus sarjana tidak harus menulis skripsi. Kemudian, tidak ada kewajiban publikasi tugas akhir bagi program doktor dan magister. &rdquo;Ketentuan itu harus dirumuskan lebih detail dan implementatif di lapangan dengan tanpa mengurangi mutu yang dihasilkan,&rdquo; jelasnya. Sementara itu, sejumlah perguruan tinggi di Surabaya telah memulai lebih awal terkait perluasan opsi tugas akhir selain hanya skripsi. Sebut saja Universitas Airlangga, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, Universitas Surabaya (Ubaya), Universitas Kristen Petra Surabaya, dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Rektor Unair Prof Mohammad Nasih mengatakan, tugas akhir (TA) bukan hanya skripsi, tetapi bisa juga karya-karya yang lain. Unair sudah lima tahun mengimplementasikannya. Mahasiswa yang juara dalam pengabdian masyarakat (pengmas), Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas), dan karya lainnya tidak lagi harus menggunakan skripsi. Bahkan, tahun lalu Unair sudah mengeluarkan surat keputusan (SK) rektor mengganti mata kuliah (matkul) skripsi menjadi tugas akhir. Jadi, tugas akhir bisa diisi dengan skripsi, prototipe, dan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) lainnya. &rdquo;Kami mengapresiasi langkah Pak Menteri. Hal ini yang sudah saya tunggu. Saya sudah mengeluarkan SK mengganti skripsi menjadi TA dan akan lebih kuat setelah ada peraturan menterinya,&rdquo; ujarnya. Rektor Universitas Surabaya (Ubaya) Benny Lianto juga mengatakan bahwa pihaknya sudah menerapkan pengganti skripsi sebelum kebijakan MBKM baru dikeluarkan. Ubaya memberikan beberapa alternatif bagi mahasiswa tidak hanya skripsi. Mereka bisa membuat program MBKM kewirausahaan dan melaporkannya menjadi TA. &rdquo;Kalau ada yang mau skripsi silakan, tetapi yang memilih membuat program MBKM juga tidak masalah,&rdquo; ujarnya. Pilihan untuk TA tersebut tentu bisa disesuaikan dengan kebutuhan tiap mahasiswa. Di Unesa, menurut Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Prof Dr Madlazim MSi, kebijakan skripsi bisa digantikan dengan artikel ilmiah berlaku sejak pandemi Covid-19. &rdquo;Mahasiswa yang memiliki prestasi di kompetisi bergengsi tingkat nasional dan internasional juga dapat apresiasi dibebaskan dari skripsi,&rdquo; katanya. (mia/wan/idr/ayu/dho/dya/c19/fal)

Transformasi pendidikan tinggi yang ada dalam program Merdeka Belajar episode ke-26 tidak hanya mengubah standar kompetensi kelulusan.

Setelah Skripsi Tidak Lagi Wajib, Kini Beban Mahasiswa Per SKS Dipangkas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dpr-setuju-sejauh-infrastruktur-setara-dengan-pendidikan-luar-negeri_m_-scaled.jpg" alt="Ilustrasi: Menristekdikti Mohammad Nasir saat diwawancara awak media beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Menristekdikti Mohammad Nasir saat diwawancara awak media beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengurangan jumlah satuan kredit semester (SKS) yang akan dilakukan Kemenristekdikti untuk jenjang S1 mendapat banyak dukungan. Rencana itu merupakan bentuk penyesuaian dengan perguruan tinggi di luar negeri. Wakil ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifuddin menyetujui wacana tersebut. Tetapi, sarana dan prasarana perkuliahan serta staf dosen harus memadai atau setara dengan kampus luar negeri yang ingin dicontoh. &ldquo;Wacana ini oke saja sejauh infrastruktur baik laboratorium dan ruang belajar serta dosen kita telah kita siapkan setara dengan pendidikan luar negeri,&rdquo; ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (4/12). Menurutnya, jumlah 120 SKS sudah diterapkan sebagai syarat untuk sarjana muda. Sehingga, tidak masalah jika sistem tersebut diterapkan untuk kelulusan S1 selama memenuhi prasyarat yang disebutkan. &ldquo;Pertanyaannya adalah apakah input dan proses pendidikan tinggi di Indonesia sudah setara dengan perguruan tinggi di luar negari?&rdquo; kata Politikus Partai Golkar itu. Namun demikian, terkait dengan sistem perkuliahan, bukan hanya jumlah SKS yang harus dievaluasi, melainkan juga kurikulum ataupun mata kuliahnya. &ldquo;Mungkin yang menyangkut tentang kurikulum di perguruan tinggi, yang terpenting adalah bukan hanya menyangkut jumlah SKS tetapi jauh lebih penting dipikir dan diskusikan adalah format muatan dalam kurikulum tersebut,&rdquo; papar Hetifah. Sebelumnya, Menteri Ristekdikti Mohamad Nasir mengatakan, syarat 144 SKS yang berlaku sekarang kemungkinan akan ditekan hingga 120 SKS. Hal tersebut mengacu kepada persyaratan undergraduate di kampus-kampus luar negeri. Dia mengakui, proses pengkajian tersebut sudah dimulai sejak 2016 lalu. Namun, pembicaraan dan pembahasan berlangsung cukup alot, bahkan terjadi perbedaan pandangan. Pasalnya, ada SKS yang diwajibkan dalam Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) yang tertera dalam Undang-Undang 12/2012. Mata kuliah wajib itu antara lain Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia yang kemudian ditambah dengan Bahasa Inggris, Kewirausahaan, dan mata kuliah yang mendorong pada pengembangan karakter. Terkait waktunya, Nasir berupaya akan diberlakukan tahun depan. Meski demikian, jajaran Dirjen Kemenristekdikti harus terlebih dahulu menemukan kesepakatan.

DPR Setuju Sejauh Infrastruktur Setara dengan Pendidikan Luar Negeri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sks

Berita Terkini

Terapkan MEME, Mendikdasmen Sebut Kurikulum Sekolah Rakyat Seperti SKS di Kuliah

Dear Calon Mahasiswa Baru, Ketahui Lama Waktu Perkuliahan Jenjang S1

Setelah Skripsi Tidak Lagi Wajib, Kini Beban Mahasiswa Per SKS Dipangkas

DPR Setuju Sejauh Infrastruktur Setara dengan Pendidikan Luar Negeri

Download Aplikasi JawaPos.com