<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/03/JKT_Profil-Pimpinan-KPK_SALMAN-TOYIBI-5JPG-1671503462-2346590571.jpg" alt="Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;&ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai skor Indeks Integritas Nasional tahun 2025 yang mencapai 72,32 masih belum memuaskan. Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) tersebut masih berada di kategori rentan.</p> <p>&ldquo;Bapak ibu semua tadi sudah ditayangkan skor dari pada SPI, ya. SPI ini adalah survei penilaian integritas. Dia merupakan pelengkap dari indeks persepsi korupsi. Secara rata-rata skor ini masih rentan,&rdquo; kata Setyo dalam peluncuran SPI 2025 dalam rangkaian puncak peringatan Hakordia di Jogjakarta, Selasa (9/12).</p> <p>Setyo menjelaskan, angka SPI bukan semata-mata data statistik, melainkan gambaran nyata bahwa praktik koruptif masih terjadi di berbagai sektor. Karena itu, ia mendorong kepala daerah serta pimpinan lembaga untuk menugaskan inspektorat mendalami hasil SPI bersama KPK.</p> <p>&ldquo;Ini menunjukkan perilaku korupsi masih ada. Jika ingin detail, inspektorat bisa hadir bersama kedeputian pencegahan untuk dibedah di bagian mana integritasnya rendah," tegas Setyo.</p> <p>Ia menambahkan, melalui SPI, setiap kementerian atau lembaga dapat mengidentifikasi potensi kerawanan praktik suap, gratifikasi, hingga bentuk korupsi lainnya.</p> <p>&ldquo;Semua bisa dilihat, semua bisa diukur, dan ini kami lakukan angka ini secara jujur. Tidak ada kemudian bisa di-upgrade,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, memaparkan bahwa SPI 2025 dilaksanakan pada 1 Agustus hingga 31 Oktober 2025. Sebanyak 657 instansi meliputi kementerian, lembaga, BUMN, hingga pemerintah daerah.ikut serta dalam survei tersebut.</p> <p>&ldquo;Partisipasinya melibatkan berbagai perspektif, mulai dari internal instansi, pengguna layanan, hingga para ahli dan pemangku kepentingan dengan total responden mencapai 837.693 orang,&rdquo; pungkas Aminuddin.</p> </div>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai skor Indeks Integritas Nasional tahun 2025 yang mencapai 72,32 masih belum memuaskan.

 Skor Integritas Indonesia 72,32, KPK: Masih Masuk Kategori Rentan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/27/IMG_20231026_213707-2032125514.jpg" alt="Ilustrasi suap." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suap.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2024 berada skor 37 dengan ranking 99. Terdapat kenaikan 3 poin dari 2023, yang berada pada skor 34.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deputi Transparency International Indonesia, Wawan Heru Suyatmiko menyatakan, meski IPK Indonesia mengalami kenaikan 3 poin, menjadi skor 37. Namun, masih dalam kondisi yang mengkhawatirkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena maraknya korupsi politik ini menjadi skor CPI kita selalu berada pada posisi yang mengkhawatirkan, angka 37 masih di bawah skor rata-rata global 43, 44 Asia Pasifik, bahkan dalam golongan flaud demokrasi kita masih di bawah jauh," kata Wawan dalam siaran daring, Selasa (11/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia tidak memungkiri, sepanjang 2024, Indonesia melakukan pesta demokrasi. Menurutnya, penyebab IPK Indonesia selalu berada pada angka 30 masih tingginya unsur korupsi politik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015633174/10-ciri-kepribadian-orang-yang-tidak-suka-posting-di-media-sosial-dan-memilih-menjaga-privasi-menurut-psikologi-anda-termasuk">10 Ciri Kepribadian Orang yang Tidak Suka Posting di Media Sosial dan Memilih Menjaga Privasi Menurut Psikologi, Anda Termasuk?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga angka 37 ini masuh menjadi catatan, masih mengkhawatirkan hari ini," ujar Wawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengamini, Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara. Namun, belum sepenuhnya demokrasi memberikan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi warga negaranya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Korupsi politik masih menjadi penghalang bagi penyediaan ruang aman demokrasi bagi masyarakat. Korupsi juga terbukti telah menggerogoti sistem peradilan menjadi lebih buruk dan jauh dari paradigma memberikan jaminan keadilan sosial bagi warganya," pungkas Wawan.</div>

Wawan Heru Suyatmiko menyatakan, meski IPK Indonesia mengalami kenaikan 3 poin, menjadi skor 37, namun masih dalam kondisi mengkhawatirkan

TII Sebut Maraknya Korupsi Politik di Indonesia jadi Penyebab IPK Indonesia Masih Mengkhawatirkan

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/12/OTT-KPK-Bupati-Labuan-Batu-Dery-Ridwansah-6JPG-475243008.jpg" alt="Jubir KPK Ali Fikri" width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Ali Fikri</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui stagnasi skor indeks persepsi korupsi (IPK) yang meraih skor 34 pada 2023, sebagaimana dirilis Tranparency International (TI) menjadi cambuk bagi seluruh pemangku kepentingan. KPK menegaskan, kerja-kerja pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan biasa-biasa saja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Stagnasi Skor IPK tentu jadi cambuk bagi kita semua, bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup jika hanya dilakukan dengan 'biasa-biasa' saja," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (31/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menegaskan, pemberantasan korupsi butuh komitmen konkret dan dukungan penuh dari semua elemen. Serta, penguatan regulasi dibutuhkan sebagai upaya penguatan kelembagaan ataupun pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi yang akseleratif dan berdampak nyata terhadap perbaikan pemberantasan korupsi di Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seperti pengesahan undang-undang perampasan aset maupun perluasan lingkup LHKPN," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK bidang penindakan itu menyampaikan, komitmen seluruh institusi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk melakukan perbaikan sistem tata kelola menjadi salah satu kunci membangun kepercayaan dan perspesi positif, dari publik sebagai pengguna layanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan, KPK melalui tugas koordinasi dan supervisi secara intensif terus melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah untuk menutup celah-celah kerawanan terjadinya korupsi dengan instrumen Monitoring Centre for Prevention (MCP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terbaru, KPK melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) juga melakukan pengukuran sekaligus rekomendasi akselerasi pencegahan korupsi kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menurutnya, temuan-temuan pada pengukuran MCP dan SPI itu bisa menjadi pedoman untuk melakukan akselerasi perbaikan pemberantasan korupsi ke depannya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu tidak mudah, karena bergantung pada komitmen semua pihak, termasuk para pelaku usaha sebagai partner pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Dimana juga harus menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang berintegritas," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01311605/tii-komitmen-pemberantasan-korupsi-pemerintah-masih-di-atas-kertas">TII: Komitmen Pemberantasan Korupsi Pemerintah Masih di Atas Kertas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengutarakan, upaya-upaya pencegahan itu tentunya juga tidak mengurangi intensitas upaya penindakan sebagai intrumen penegakan hukum untuk memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan peta jalan itu, melalui berbagai pendekatan strategi memerangi korupsi, kita berharap bisa memperbaiki persepsi publik terhadap pemberantadan korupsi di Indonesia di masa mendatang," pungkasnya.</div>

Stagnasi Skor IPK tentu jadi cambuk bagi kita semua, bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup jika hanya dilakukan dengan 'biasa-biasa

Skor IPK Stagnan pada Posisi 34, KPK: Cambuk Bagi Kita Semua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Lili-Pintauli-Siregar-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Soregar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Soregar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia berdasarkan data Transparency International Indonesia (TII) pada 2019 berada pada skor 40. Skor itu mengalami kenaikkan dua poin dari sebelumnya pada skor 38 pada 2018.<br /> <br /> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, akan terus menggenjot skor IPK Indonesia ke depan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan upaya pencegahan yang simultan dengan disertai kinerja penindakan KPK. <br /> <br /> "Usaha tetap sesuai dengan UU KPK baru sesuai bunyi pasal 6 UU nomor 19 tahun 2019 dan sesuai dengan rencana pemerintah dalam Stranas PK," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dikonfirmasi, Minggu (26/1).<br /> <br /> "Mudah-mudahan pimpinan KPK periode 2019-2023 dapat meningkatkan upaya pencegahan simultan dengan penindakan dan mendorong seluruh kementerian maupun lembaga dan aparat penegak hukum melaksanakan tugas sesuai Stranas PK," sambungnya.<br /> <br /> Kendati demikian, Lili menyebut pimpinan KPK periode 2019-2024 belum memasang target skor IPK pada 2020. Lili menyatakan, pimpinan KPK akan segera membahas strategi untuk meningkatkan IPK Indonesia ke depan.<br /> <br /> "Kami belum rapat semoga di rapat minggu depan ada membahas terkait hal itu," ucap Lili.<br /> <br /> Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menuturkan, perlu sinergisitas untuk menaikkan IPK Indonesia pada 2020. Karena IPK dipengaruhi oleh seluruh aspek pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan publik, politik demokrasi dan penegakan pemberantasan korupsi.<br /> <br /> "Yang harus dipahami bersama, bahwa IPK bukan hanya semata urusan dan diurusi KPK, melainkan melibatkan semua aspek penyelenggaraan pmerintahan yang bersinggungan dengan pelayanan publik, politik demokrasi dan penegakan pmberantasan korupsi," ucap Nawawi.<br /> <br /> Oleh karena itu, Nawawi menyebut upaya pemberantasan korupsi merupakan kerja bersama seluruh elemen terkait. Sehingga, bukan hanya KPK yang melakukan kinerja pemberantasan korupsi, tapi juga ada Polri dan Kejaksaan Agung.<br /> <br /> "Tak ada sebuah lembaga yang seakan berbusung dada seakan karena lembaga itulah meningkatnya IPK," tukasnya. <br /> <br /> Sebagaimana diketahui, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami peningkatan dua poin pada 2019 menjadi 40 dari tahun sebelumnya yang meraih skor 38. Indonesia berada di peringkat 85 dari 180 negara yang disurvei oleh Transparency International, naik dari peringkat 89 dari 180 negara pada 2018.

Pimpinan KPK Belum Pasang Target Naikkan IPK Indonesia pada 2020