<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Sjamsul-Nursalim-OKS.jpg" alt="Sjamsul Nursalim, tersangka kasus SKL BLBI. (Jawa Pos Photo)" width="100%">
<figcaption>Sjamsul Nursalim, tersangka kasus SKL BLBI. (Jawa Pos Photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) optimistis akan memenangkan gugatan praperadilan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus dugaan korupsi Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) yang sebelumnya menjerat obligor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim. Dia pun meyakini, asas hukum Indonesia tidak menganut putusan seseorang dijadikan dasar menghentikan perkara pihak lain.  "MAKI yakin akan memenangkan gugatan ini dikarenakan Hukum Indonesia tidak menganut putusan seseorang dijadikan dasar menghentikan perkara orang lain (Yurisprodensi). Seseorang tersangka bisa dihukum bersalah atau bebas setelah melalui proses persidangan, bukan atas dasar SP3 oleh Penyidik KPK," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dalam keterangannya, Senin (7/6).  Dalam gugatannya, MAKI meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membatalkan penerbitan SP3 oleh KPK. Sehingga perkara BLBI yang menjerat Sjamsul Nursalim bisa kembali ditangani atau diusut sampai ke persidangan.  Dia menegaskan, meski dalam putusan kasasi mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) dinyatakan bukan merupakan tindak pidana korupsi dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Tetapi KPK bisa tetap mengusut perkara rasuah yang menjerat Sjamsul dan istrinya.  "SP3 ini telah diterbitkan KPK pada tanggal 1 April 2021 dengan alasan bebasnya Syafruddin Arsyad Temenggung dalam perkara BLBI," ucap Boyamin.  Oleh karena itu, Boyamin mengharapkan pihak dari KPK sebagai tergugat bisa hadir dalam sidang gugatan praperadilan yang digelar di PN Jakarta Selatan. Hal ini merupakan bentuk penghormatan terhadap proses hukum.  "Semoga KPK akan hadir sebagai bentuk penghormatan proses hukum dan tentunya KPK akan memberikan alasan, jawaban dan bukti atas terbitnya SP3 tersebut," ujar Boyamin.  Sebelumnya, pelaksana tugas (Plt) juru bicar KPK Ali Fikri menghargai upaya praperadilan yang diajukan MAKI beserta lembaga hukum atau kelompok masyarakat lainnya atas penerbitan SP3 terhadap perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).  "Karena dari awalpun KPK meyakini, perkara BLBI BDNI ini sudah cukup bukti dan faktanya memang dakwaan jaksa KPK terbukti menurut hukum pada tingkat PN dan banding di PT Jakarta," cetus Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (3/5).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/12/04/2021/bisa-jerat-sn-dan-istrinya-lagi-alasan-kpk-hentikan-kasus-blbi/">KPK Pastikan Bisa Jerat Sjamsul Nursalim Lagi di Kasus BLBI</a>  Ali menyampaikan, pihaknya akan mengikuti proses praperadilan atas penerbitan SP3 terhadap perkara BLBI. Dia memastikan, pihaknya tetap berkomitmen melakukan kerja yang terbaik, sesuai aturan hukum yang berlaku dalam penuntasan agenda pemberantasan korupsi.  "Walaupun sudah diatur dalam UU, KPK tidak mudah dalam memutuskan penghentian penyidikan dan kami berharap polemik mengenai hal ini dihentikan," ucap Ali menandaskan.

MAKI Yakin Perkara BLBI Sjamsul Nursalim Bisa Dilanjutkan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Febri-KPK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan sejumlah langkah hukum atas sikap tidak kooperatif obligor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya, Ijtih Nursalim. Salah satu langkah hukum yang sedang dipertimbangkan KPK yakni memasukkan nama Sjamsul dan Itjih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atau buronan.  "Akan kami pertimbangkan," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (22/7).  Tersangka kasus korupsi SKL BLBI itu diketahui telah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK, yakni pada 28 Juni 2019 dan 19 Juni 2019. Padahal, KPK telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan ke lima alamat, di Indonesia dan Singapura, yang terafiliasi dengan pasangan suami istri itu.  Di Indonesia, KPK mengirimkan surat panggilan pemeriksaan ke rumah kedua tersangka di Simprug, Grogol Selatan, Jakarta Selatan. Untuk alamat di Singapura, KPK mengirimkan surat panggilan pemeriksaan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia.  Ke empat alamat terebut yaitu, 20 Cluny Road, Giti Tire Plt. Ltd. (Head Office) 150 Beach Road di Gateway West, 9 Oxley Rise di The Oaxley, dan 18C Chatsworth Rd.  Tak hanya melayangkan surat panggilan, KPK juga meminta KBRI di Singapura mengumumkan pemanggilan pemeriksaan Sjamsul dan Itjih di papan pengumuman Kantor KBRI Singapura. Upaya pemanggilan tersangka juga dilakukan dengan meminta bantuan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), Singapura.  Senada dengan KPK, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak agar lembaga antirasuah segera menyampaikan surat permintaan penetapan status DPO keduanya ke Mabes Polri. Ini menyusul tidak kooperatifnya pasangan suami istri itu dalam memenuhi panggilan penyidik KPK.  "Khusus untuk Sjamsul dan Itjih rasanya memang tepat jika KPK segera mengirimkan surat kepada Polri agar mereka dapat dimasukkan sebagai DPO," ucap peneliti ICW, Kurnia Ramadhana.  Mengacu KUHAP, memenuhi panggilan penegak hukum dalam hal ini KPK, merupakan sebuah kewajiban baik saat menjadi saksi maupun tersangka. Penetapan status DPO juga bisa berdasarkan pada Pasal 12 Ayat (1) huruf h dan Pasal 12 Ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.  "Karena syarat-syarat formil sudah terpenuhi [untuk dijadikan DPO]. Telah berkali-kali mereka mangkir dari panggilan KPK," jelas Kurnia.  KPK menetapkan Sjamsul dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI. Penetapan ini merupakan pengembangan dari perkara mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung.  Dalam kasus ini, Sjamsul dan Itjih diduga diperkaya atau diuntungkan sebesar Rp 4,58 triliun. Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Sjamsul dan Itjih disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK akan Tetapkan Sjamsul dan Itjih Nursalim Buronan BLBI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Syafruddin-bebas-FED-2.jpg" alt="Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (kemeja putih berpeci) meninggalkan Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). Syafruddin merupakan terdakwa perkara dugaan korupsi pengha" width="100%">
<figcaption>Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (kemeja putih berpeci) meninggalkan Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). Syafruddin merupakan terdakwa perkara dugaan korupsi pengha</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim kuasa hukum tersangka kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Sjamsul Nursalim, Otto Hasibuan menilai putusan kasasi terhadap Syafruddin Arsyad Temenggung memperjelas bahwa kliennya tidak bisa diusut. Sebab dalam putusan kasasi dijelaskan bahwa skandal BLBI merupakan kasus perdata.  "Ini telah dikonfirmasikan bahwa kasus yang dikenakan kepada Syafruddin Temenggung adalah perkara perdata dan bukan pidana" kata Otto dalam keterangannya, Kamis (11/7).  Otto menyampaikan, dengan dibebaskannya Syafruddin Arsyad Temenggung, maka seharusnya kliennya juga tidak lagi ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, kliennya itu ditetapkan tersangka bersama-sama dengan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu.  "Karena <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/09/07/2019/soal-pembebasan-syafruddin-kpk-sebut-putusan-ma-aneh-bin-ajaib/">Syafruddin Temenggung dibebaskan</a> karena perbuatannya adalah perdata, maka tentu Sjamsul Nursalim tidak dapat dijadikan tersangka lagi," ucap Otto.  Oleh karena itu, Otto mengapresiasi putusan MA tersebut. Menurutnya, keputusan MA telah memberikan kepastian hukum.  "Kami mengapresiasi putusan Mahkamah Agung tersebut, karena memberikan putusan yang adil dan benar dan memberikan kepastian hukum," jelas Otto.  Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pihaknya terus mengusut kasus korupsi SKL BLBI yang merugikan negara hingga Rp 4,58 triliun. KPK telah memeriksa sejumlah saksi dalam perkara tersebut seperti mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi, mantan Kepala BPPN Glenn Muhammad Surya Yusuf dan seorang ASN Edwin H Abdulah.  Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyampaikan, tim penyidik KPK mengklarifikasi terkait peran saksi dalam pemenuhan proses kewajiban saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yakni Sjamsul Nursalim.  "Tim mengonfirmasi pengetahuan dan peran saksi-saksi terkait dengan proses pemenuhan kewajiban pemegang saham BDNI sesuai kapasitas masing-masing," ucap Febri.  Selain itu, pada hari ini Kamis (11/7), penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) sekaligus Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Kwik Kian Gie serta mantan Menko Ekuin sekaligus Ketua KKSK periode 2000-2001 Rizal Ramli.  Namun, Rizal Ramli belum bisa memenuhi panggilan penyidik KPK. Mantan Menteri Kemaritiman era Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu meminta penjadwalan ulang kepada KPK.  "KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan untuk saksi Rizal Ramli tersebut minggu depan," ucap Febri.

Otto: Syafruddin Bebas, Harusnya Sjamsul Tak Lagi jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Syafruddin-bebas-FED.jpg" alt="Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (kemeja putih berpeci) meninggalkan Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). Syafruddin merupakan terdakwa perkara dugaan korupsi pengha" width="100%">
<figcaption>Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (kemeja putih berpeci) meninggalkan Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). Syafruddin merupakan terdakwa perkara dugaan korupsi pengha</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap dua perkara menyita perhatian publik sepekan terakhir. Pertama, putusan ditolaknya permohonan Peninjauan Kembali (PK) Baiq Nuril, terpidana kasus pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).  Kedua, putusan bebas Syafruddin Arsyad Temenggung, terdakwa kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Mengenai hal ini, Komisi Yudisial (KY) menghormati independensi hakim yang telah memutus berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. KY juga meminta semua pihak untuk bisa menghormati putusan hakim, baik kasus Baiq Nuril maupun Syafruddin.  "Sesuai ketentuan undang-undang, KY tidak diperbolehkan untuk menilai salah benarnya putusan hakim, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, hingga PK. Putusan yang dibuat hakim merupakan independensi dari majelis hakim," kata Ketua KY Jaja Ahmad Jayus saat dikonfirmasi, Rabu (10/7).  Sebagai kontrol lembaga peradilan, KY diberikan amanat untuk menerima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dari masyarakat. Oleh karena itu, KY mempersilakan apabila publik ingin mengajukan laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim, bukan terkait pertimbangan hakim di dalam putusannya.  "Nantinya, apabila ditemukan indikasi pelanggaran kode etik hakim, KY akan menindaklanjuti laporan tersebut dan memberikan sanksi kepada hakim," ujar Jaja.  Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Baiq Nuril. Alhasil, mantan guru honorer SMAN 7 Mataram itu tetap menjalani hukuman enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.  "Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan PK Pemohon Baiq Nuril yang mengajukan PK ke MA dengan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019," demikian bunyi putusan MA, Jumat (5/7).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT_WAWNCARA-BAIQ-NURIL_MIFTAHULHAYAT-11.jpg" alt="Baiq Nuril. (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Baiq Nuril. (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (kemeja putih berpeci) meninggalkan Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK, Jakarta, Selasa (9/7). (FEDRIK TARIGAN/JAWAPOS)  Sementara itu, MA memvonis bebas putusan kasasi terdakwa kasus korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Syafruddin Arsyad Temenggung. MA menilai, perkara yang melilit mantan kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) bukan bentuk pelanggaran pidana.  "Mengabulkan permohonan kasasi terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (9/7).  Permohonan kasasi tersebut disidangkan oleh Ketua Majelis Hakim, Salman Luthan dengan hakim anggota, Syamsul Rakan Chaniago dan Mohammad Asikin. Serta panitera pengganti, Arman Surya Putra.  Majelis hakim pada tingkat kasasi berpendapat, membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI tertanggal 2 Januari 2019.  "Melepaskan terdakwa tersebut daru segala tuntutan hukum. Serta memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya," ucap Abdullah mengutip amar putusan.

KY Tak Bisa Menilai Putusan Hakim MA untuk Baiq Nuril dan Syafruddin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Syafruddin-bebas-FED.jpg" alt="Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (kemeja putih berpeci) meninggalkan Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). Syafruddin merupakan terdakwa perkara dugaan korupsi pengha" width="100%">
<figcaption>Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (kemeja putih berpeci) meninggalkan Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). Syafruddin merupakan terdakwa perkara dugaan korupsi pengha</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung keluar dari rumah tahanan (Rutan) K4 Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Didampingi tim kuasa hukumnya, Syafruddin keluar pada Selasa (9/7), sekitar pukul 19.54 WIB.  Pantauan JawaPos.com di lokasi, Syafrufddin yang mengenakan baju koko berwarna putih serta kopiah hitam, menampakkan raut wajah bahagia. Sebab, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi terhadap dirinya.  "Saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, bahwa saya bisa di luar sekarang dan ini adalah satu proses perjalanan panjang," kata Syafruddin saat keluar dari Rutan K4 Cabang KPK, Selasa (9/7).  Syaruddin yang mendekam di Rutan K4 Cabang KPK sejak 21 Desember 2017 itu terlihat memamerkan sebuah buku 'Bencana BLBI'. Ia mengaku buku tersebut ia tulis selama mendekam dibalik jeruji besi tahanan KPK.  Syafruddin mengatakan, buku itu juga ia gunakan sebagai bahan lampiran permohonan kasasi ke MA. Dia menambahkan, buku tersebut menceritakan proses keluarnya Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).  "Buku inilah yang akan menjelaskan proses Surat Keterangan Lunas (SKL). Ada yang sudah selesai, ada yang belum, dan memang ada yang tidak kooperatif dari awal. Di buku ini ada. Buku inilah yang jadi lampiran kami pada waktu kami memberikan memori kasasi kepada MA," ucap Syafruddin.  Syafruddin pun mengucap rasa syukur, pada akhirnya bisa bebas dari jeratan hukum KPK. Dia mengklaim, sewaktu menjabat Kepala BPPN telah menyelesaikan urusan SKL melalui audit BPK pada 2006.  "Saya ikuti terus dan saya yakin memang ada titik di ujung terowongan yang gelap. Akhirnya saya menemukan titik itu sendiri," tukas Syafruddin.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Syafruddin-bebas-FED-2.jpg" alt="Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (kemeja putih berpeci) meninggalkan Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). Syafruddin merupakan terdakwa perkara dugaan korupsi pengha" width="100%">
<figcaption>Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (kemeja putih berpeci) meninggalkan Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). Syafruddin merupakan terdakwa perkara dugaan korupsi pengha</figcaption>
</figure> Syafruddin Arsyad Temenggung (kemeja putih berpeci) meninggalkan Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK, Jakarta, Selasa (9/7). Permohonan kasasi Syafruddin dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA). (FEDRIK TARIGAN/JAWAPOS)  Untuk diketahui pada pengadilan tingkat pertama, Syafruddin divonis 13 tahun penjara dan denda Rp 700 juta subsider 3 bulan kurungan. Kemudian, pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menambah vonis Syafruddin menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.  Hakim menyatakan, Syafruddin melakukan perbuatan haram itu bersama-sama Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih S Nursalim, serta Dorojatun Kuntjoro Jakti selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dalam penerbitan SKL itu.  Syafruddin disebut menghapus piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin PT Dipasena Citra Darmadja dan PT Wachyuni Mandira serta surat pemenuhan kewajiban pemegang saham meski Sjamsul belum menyelesaikan kewajibannya yang seolah-olah piutang lancar atau misrepresentasi.  BDNI disebut hakim ditetapkan sebagai Bank Beku Operasi (BBO) yang pengelolaannya dilakukan oleh Tim Pemberesan yang ditunjuk BPPN dan didampingi oleh Group Head Bank Restrukturisasi. BDNI pun dikategorikan sebagai bank yang melakukan pelanggaran hukum atau transaksi yang tidak wajar yang menguntungkan Sjamsul Nursalim.  Akibat perbuatan itu, Syafruddin merugikan negara sebesar Rp 4,5 triliun terkait BLBI karena menguntungkan Sjamsul sebesar Rp 4,5 triliun.  Namun, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi Syafruddin. Dalam putusannya, hakim MA menyatakan, Syafruddin terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya. Namun, perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.  "Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung," ujar Kabiro Hukum dan Humas MA, Abdullah, dalam konferensi pers di Media Center MA, Jakarta, Selasa (9/7).

Keluar dari Rutan KPK, Syafruddin Pamerkan Buku 'Bencana BLBI'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Saut-Situmorang-Dery.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mempelajari secara cermat putusan kasasi terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) yang divonis bebas oleh Mahkamah Agung (MA). Lembaga antirasuah akan mempertimbangkan secara serius melakukan upaya hukum biasa atau luar biasa terkait vonis Syafruddin.  "Setelah KPK menerima salinan putusan, maka KPK akan mempelajari secara cermat putusan tersebut dan mempertimbangkan secara serius melakukan upaya hukum biasa atau luar biasa sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (9/7).  Saut menuturkan, Ketua Majelis Hakim Salman Luthan sependapat dengan Pengadilan Tinggi DKI yang menjatuhkan vonis bersalah terhadap Syarfuddin. Namun, hakim anggota yaitu Syamsul Rakan Chaniago mengatakan, perbuatan terdakwa merupakan perbuatan perdata. Sedangkan hakim anggota lainnya, yakni M Askim mengatakan, perbuatan terdakwa merupakan perbuatan administrasi.  "Sejauh ini tidak ada informasi dari MA yang mengatakan bahwa unsur kerugian keuangan negara Rp 4,58 triliun dan pihak lain yang diperkaya dalam perkara ini tidak terbukti. Apalagi ada penegasan bahwa perbuatan terdakwa terbukti sebagaimana didakwakan kepadanya," tegas Saut.  Saut menjelaskan, penanganan perkara dugaan korupsi SKL BLBI telah melalui perjalanan yang panjang. Penyelidikan kasus ini telah dimulai sejak 2013.  Setelah empat tahun menyelidiki, KPK baru meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan dan menetapkan Syafruddin sebagai tersangka pada 2017. "Selama proses penanganan perkara ini, KPK melakukan penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan dengan sangat berhati-hati dan berdasarkan hukum," jelas Saut.  Saat proses penyidikan oleh KPK berlangsung, Syafruddin pernah mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, hakim praperadilan menolak upaya hukum tersebut dan menegaskan proses penyidikan yang dilakukan KPK dapat diteruskan.  Selain itu, Pengadilan Tipikor Jakarta dan Pengadilan Tinggi DKI telah memutuskan Syafruddin bersalah. Bahkan, pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI memperberat hukuman <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/09/07/2019/soal-pembebasan-syafruddin-kpk-sebut-putusan-ma-aneh-bin-ajaib/">Syafruddin</a> menjadi 15 tahun pidana penjara.  KPK juga telah membuka penyidikan baru dengan menetapkan Sjamsul dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka. Dalam menangani kasus ini, lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo ini telah membangun kerja sama lintas negara, terutama dengan otoritas di Singapura.  Berbagai upaya ini dilakukan KPK sebagai upaya mengembalikan kerugian negara Rp 4,58 triliun. "KPK memastikan, upaya kami yang sah secara hukum untuk mengembalikan kerugian negara Rp 4,58 triliun tersebut tidak akan berhenti," pungkas Saut.

Soal Pembebasan Syafruddin, KPK Akan Lakukan Upaya Hukum Luar Biasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kpk-nilai-putusan-banding-yang-memperberat-syafruddin-sudah-tepat_m_.jpg" alt="Syafruddin Arsyad Temenggung, saat menjalani sidang perkara yang melilitnya di PN Tipikor Jakarta." width="100%">
<figcaption>Syafruddin Arsyad Temenggung, saat menjalani sidang perkara yang melilitnya di PN Tipikor Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarief mengaku kaget setelah mendengar putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan kasasi Syafruddin Arsyad Temenggung. Pasalnya, sebelumnya mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu dinilai terbukti merugikan negara sebesar Rp 4,58 triliun.  "Pertama, KPK menghormati putusan MA. Namun demikian, KPK merasa kaget karena putusan ini aneh bin ajaib karena bertentangan dengan putusan PN (Pengadilan Negeri) dan Pengadilan Tinggi (PT)," kata Laode, kepada wartawan, Selasa (9/7).  Tak hanya itu, Laode juga mengaku bingung atas pendapat hakim yang menangani perkara kasasi Syafruddin tersebut. Laode menuturkan, para hakim menilai Syafruddin terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya. Akan tetapi, para hakim MA memiliki pendapat yang berbeda-beda.  "Pendapat yang berbeda seperti ini mungkin baru kali ini terjadi," tegasnya.  Sementara itu, tim kuasa hukum Syafruddin, Ahmad Yani mensyukuri bahwa kliennya divonis bebas dari permohonan kasasi. Namun hingga saat ini, tim kuasa hukum belum juga menerima salinan putusan tersebut.  "Alhamdulillah kami mensyukuri sekali bahwa klien kami dinyatakan bebas," ucap Yani di Rutan K4 Cabang KPK.  Dia mengatakan, Selasa (9/7) ini merupakan batas penahanan kliennya. Oleh karena itu, tim kuasa hukum meminta kliennya untuk dilepaskan.  "Kedatangan kami hari ini juga sekaligus juga untuk saling berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum dari KPK. Karena pada malam hari ini juga pukul 00.00, klien kami memang wajib harus dilepaskan dan juga itu dikuatkan lagi dengan putusan yang pada hari ini kami dapat informasi bahwa klien kami sudah dibebaskan," pungkasnya.  Untuk diketahui, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi terdakwa kasus korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Syafruddin Arsyad Temenggung. Dalam putusannya, hakim MA menyatakan, Syafruddin Arsyad Temenggung terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya.  Namun, perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. "Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung," ujar Kabiro Hukum dan Humas MA, Abdullah, dalam konferensi pers di Media Center MA, Jakarta, Selasa (9/7).

Soal Pembebasan Syafruddin, KPK Sebut Putusan MA Aneh bin Ajaib

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dorodjatun-beberkan-hasil-rapat-soal-penyelesaian-piutang-pt-dipasena_m_228125.jpg" alt="Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Dorodjatun Kuntjoro Jakti, saat diperiksa KPK" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Dorodjatun Kuntjoro Jakti, saat diperiksa KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami kasus dugaan korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan penerbitan surat-surat dan pihak-pihak yang terkait dengan hal itu. Penyidik KPK mendalami peran mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti terkait surat-surat yang diterbitkan oleh Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK).  "KPK mendalami peran dan pengetahuan saksi sebagai Menko Perekonomian RI sekaligus sebagai Ketua KKSK 2001-2004. Di antaranya surat-surat yang diterbitkan KKSK saat itu," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (4/7).  Pemeriksaan Dorodjatun pada Kamis ini merupakan penjadwalan ulang setelah pada Selasa (2/7), yang bersangkutan tidak dapat memenuhi panggilan KPK. Menteri era Presiden RI Megawati Soekarnoputri diperiksa sebagai saksi untuk tersangka pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim.  Usai diperiksa, Dorodjatun memilih irit bicara saat dikonfirmasi awak media soal materi pemeriksaannya kali ini. Dorodjatun meminta awak media menanyakannya kepada KPK.  "Tanya KPK saja lah, pokoknya selesai pemeriksaan sebagai saksi saja," ucap Dorodjatun keluar dari ruang penyidik KPK.  Sjamsul bersama istrinya Itjih Nursalim (ITN) merupakan tersangka dalam kasus BLBI tersebut. KPK telah menetapkan keduanya sebagai tersangka pada 10 Juni 2019. Sjamsul dan Itjih tidak memenuhi panggilan KPK pada Jumat (28/6) untuk diperiksa sebagai tersangka. KPK tidak memperoleh informasi alasan ketidakhadiran dua tersangka itu.  Sjamsul dan Itjih diduga melakukan misrepresentasi terkait dengan piutang petani petambak sebesar Rp 4,8 triliun. Misrepresentasi tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,58 triliun.  Saat dilakukan Financial Due Dilligence (FDD) dan Legal Due Dilligence (LDD) disimpulkan bahwa aset tersebut tergolong macet dan hanya memiliki hak tagih sebesar Rp 220 miliar. Atas perbuatan tersebut, Sjamsul dan Itjih disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dorodjatun Kuntjoro Jakti Dicecar soal Surat-surat Keluaran KKSK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ketua-kpk-nilai-serangan-fajar-jadi-fenomena-gunung-es-jelang-pemilu_m_.jpg" alt="Ketua KPK Agus Rahardjo saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Agus Rahardjo saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melakukan pemeriksaan terhadap saksi untuk tersangka korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim. Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dorodjatun Kuntjoro Jakti. "Yang bersangkutan akan diperiksa untuk tersangka SJN (Sjamsul Nursalim)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (2/7). Selain Dorodjatun , penyidik KPK juga memanggil Direktur Utama (Dirut) PT Berau Coal Tbk Raden C Eko Santoso Budianto, pengacara AZP Legal Consultants, Ary Zulfikar, dan Senior Advisor Nura Kapital, Mohammad Syahrial. Mereka akan dimintai keterangan terkait dugaan korupsi SKL BLBI. "Mereka juga akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi," ujar Febri. Ketua KPK, Agus Rahardjo sebelumnya menyampaikan, pada masa akhir kepemimpinannya dirinya berjanji akan menyelesaikan kasus-kasus besar, salah satunya SKL BLBI. Kini, pihaknya telah menersangkakan obligor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim. "Semaksimal mungkin kami selesaikan. Jadi, seperti BLBI kan sudah menersangkakan baru ya. Jadi, insya Allah itu bisa selesai sebelum kami meninggalkan tugas," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/7). KPK telah menetapkan Sjamsul Nursalim beserta istrinya, Itjih Nursalim sebagai tersangka kasus korupsi. Keduanya dijerat terkait kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI. Sjamsul dan istrinya disebut melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Tumenggung. Sjamsul dan istrinya diduga sebagai pihak yang diperkaya sebesar Rp 4,58 triliun. Atas perbuatannya, Sjamsul dan Itjih disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Fokus Selesaikan Kasus BLBI, KPK Mulai Periksa Sejumlah Saksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Sjamsul-Nursalim-OKS.jpg" alt="Sjamsul Nursalim, tersangka kasus SKL BLBI. (Jawa Pos Photo)" width="100%">
<figcaption>Sjamsul Nursalim, tersangka kasus SKL BLBI. (Jawa Pos Photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pengacara tersangka korupsi Sjamsul Nursalim dan Ijtih Nusalim, Maqdir Ismail menyayangkan penetapan tersangka terhadap dua kliennya dalam kasus korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Badan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Menurutnya, penetapan tersangka itu dilakukan tanpa pemeriksaan kedua kliennya.  Maqdir menilai, pimpinan dan juru bicara KPK tidak proporsional jika meminta Sjamsul dan istri untuk mendatangi gedung KPK. Pasalnya penyelesaian kewajiban BLBI BDNI oleh Sjamsul Nursalim didasarkan pada perjanjian keperdataan (MSAA) yang dibuat antara pemerintah dengan Sjamsul sudah selesai.  Selain itu pendekatan penyelesaian kasus SKL BLBI merupakan ranah perdata, bukan pidana. "Ini bukti bahwa KPK tidak menghargai hukum dan proses hukum," kata Maqdir saat dikonfirmasi, Jumat (14/6).  Maqdir meminta KPK terbuka dalam membuktikan bahwa Sjamsul dan istri telah merugikan negara. KPK juga ditantang membuktikan bahwa Sjamsul telah melakukan misinterpretasi terkait utang petambak berdasarkan putusan perdata.  "KPK harus mengonfirmasi pemerintah untuk mengambil langkah hukum terhadap SN. Pemerintah sudah menyatakan, tidak akan menuntut segala tindakan hukum atau melaksanakan segala hak hukum yang mungkin dimiliki pemerintah terhadap SN sehubungan dengan penyelesaian BLBI berdasarkan MSAA," katanya.  Maqdir pun meminta KPK membuktikan bahwa timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,58 triliun akibat ditandatanganinya MSAA oleh pemerintah dan SN. Padahal, pemerintah tidak pernah menyatakan bahwa SN belum melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai dengan MSAA.  "Apalagi aset-aset termasuk utang petambak tersebut sudah sepenuhnya milik pemerintah sejak 1999. Sjamsul pun disebut tidak terlibat saat penghapusbukuan ataupun dijual sudah sepenuhnya kewenangan pemerintah soal utang petambak," terang Maqdir.  Atas dasar itu, Maqdir menilai, tidak adil jiga Sjamsul kembali diminta bertanggung jawab atas selisih pelunasan utang petambak Dipasena tersebut. Apalagi, seluruh jaminan dari sejumlah lebih dari 22 ribu tambak sudah seluruhnya diserahkan kepada pihak ketiga.

Pengacara Sjamsul Nursalim Sebut KPK Tak Menghargai Proses Hukum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#skl blbi

Berita Terkini