<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/20/PLN-20-351979963.jpg" alt="Ilustrasi pekerja melakukan pemeliharaan transmisi jaringan kabel saluran udara tegangan tinggi (SUTT)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja melakukan pemeliharaan transmisi jaringan kabel saluran udara tegangan tinggi (SUTT).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Chairman Indonesia Center for Renewable Energy Studies (ICRES) Surya Darma menilai penerapan skema power wheeling sangat positif bagi PT PLN (Persero) karena melalui skema itu peran BUMN tersebut dalam memperkuat ketahanan energi serta meningkatkan kontribusi dalam mempercepat transisi energi juga semakin besar. "Skema ini bisa menjadi tools atau alat untuk mempercepat transisi energi sekaligus memperkuat ketahanan energi. PLN yang akan berbagi infrastruktur transmisinya punya peran besar," katanya di Jakarta, Rabu. Power wheeling, lanjutnya, berperan penting dalam ketahanan energi sebab melalui skema ini pasokan listrik di Indonesia akan terus terjaga. Sementara, dalam konteks transisi energi, Surya menyebutkan penggunaan energi baru dan terbarukan saat ini masih pada angka 12 persen atau masih jauh dari harapan. Terlebih dengan ditetapkannya net zero emission (NZE) pada 2060, seharusnya pada 2050 sudah mencapai 50 persen. "Bahkan, pada 2030, harus sudah 34 persen. Bisa dibayangkan, posisi kita sekarang masih 12 persen. Masih jauh banget kan? Nah, di antaranya bisa dipercepat dengan skema power wheeling," ujarnya. Menurut dia, banyak industri yang sekarang membutuhkan energi terbarukan, namun saat ini pasokan EBT bagi industri terkendala, antara lain karena banyak pembangkit energi terbarukan yang jauh dari kawasan industri. "Melalui skema power wheeling listrik bisa disalurkan ke kawasan industri dengan menggunakan transmisi PLN," katanya. Selain itu, tambahnya, masih banyak sisi positif power wheeling bagi PLN misalnya peminjaman infrastruktur transmisi akan menjadi sumber tambahan penghasilan bagi BUMN tersebut. Skema power wheeling, menurut dia, bahkan disebut sangat mendukung kelangsungan perusahaan di masa depan, dalam hal ini, karena PLN berencana akan mengganti PLTU mereka. "Artinya, setiap memensiunkan satu PLTU-nya, tentu harus dihitung apa (pengganti) yang harus masuk," ujarnya. Jadi, tambahnya, memang tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan penerapan skema power wheeling, karena PLN diyakini akan bisa tetap eksis. Begitu juga dengan masyarakat, Surya menyatakan juga tidak perlu khawatir karena untuk kategori rumah tangga 450 VA dan 900 VA, misalnya, tentu mekanisme subsidi akan tetap diberlakukan. Baik melalui mekanisme subsidi langsung atau tidak langsung. Saat ini, DPR tengah membahas skema power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Melalui skema tersebut, pengusaha listrik swasta bisa menjual langsung listrik kepada industri dan masyarakat tanpa melalui PT PLN (Persero).

Power wheeling berperan penting dalam ketahanan energi sebab melalui skema ini pasokan listrik di Indonesia akan terus terjaga.

Pengamat Sebut PLN Punya Peran Untuk Percepat Transisi Energi Lewat Power Wheeling

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230123-WA0021.jpg" alt="Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk melistriki masyarakat kepulauan di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. (dok. PLN)" width="100%">
<figcaption>Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk melistriki masyarakat kepulauan di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. (dok. PLN)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana penerapan skema power wheeling, yang termaktub dalam RUU EBET, menjadi polemik. Power wheeling yaitu mekanisme yang membolehkan perusahaan swasta atau Independent Power Producers (IPP) untuk membangun pembangkit listrik dan menjual setrum kepada pelanggan rumah tangga dan industri.  Menurut Fabby Tumiwa, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari skema power wheeling ini. "Kekhawatiran terhadap kondisi hari ini yang kemudian membuat penolakan terhadap penetapan instrumen power wheeling di dalam DIM (daftar inventarisasi masalah) RUU EBET (Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan) menurut saya tidak beralasan," kata Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) tersebut dalam diskusi, kemarin.  Ia menjelaskan pada awalnya usulan power wheeling itu justru dimasukkan di dalam draf RUU EBET yang diusulkan oleh pemerintah, namun kemudian ditolak. Menurut dia, kondisi over supply yang saat ini terjadi bukan kondisi yang akan berlangsung selama-lamanya. Sebaliknya, RUU EBET yang sedang dibahas saat ini punya efek jangka panjang.  "Hari ini kita mengalami kondisi over supply tetapi kondisi over supply ini mungkin akan teratasi tahun 2025 tahun 2026. Padahal RUU yang kita bahas hari ini punya efek jangka panjang akan berlaku jangka panjang paling tidak di atas 10 tahun mungkin bisa sampai 15 tahun," tuturnya.  Selanjutnya, ia juga menganggap bahwa skema power wheeling sebenarnya bukan hal yang baru. Pemanfaatan jaringan bersama tersebut, ucap Fabby, sudah ada terlebih dahulu di Undang-Undang (UU) Ketenagalistrikan kemudian diatur di Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2015, UU Cipta Kerja hingga Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2021.  Jadi, lanjut Fabby, hal itu bukan sesuatu yang baru, di mana pemanfaatan jaringan bersama tenaga listrik. "Jadi, power wheeling yang dikhususkan untuk mengevakuasi daya dari pembangkit energi terbarukan bukan energi yang lain-lain. Itu juga bisa dilihat sebagai instrumen untuk mendukung energi terbarukan," kaya Fabby.  Lebih lanjut, ia mengatakan skema power wheeling juga merupakan konsekuensi dari struktur industri ketenagalistrikan di mana saat ini industri ketenagalistrikan tersebut menggunakan sistem vertical integrated di mana PLN menguasai dari pembangkit transmisi sampai ke distribusi.  "Untuk bisa berusaha menjual tenaga listrik itu harus dilakukan oleh pemegang wilayah usaha dan praktis seluruh Indonesia ini pemegang wilayah usahanya adalah PLN. Jadi, kalau orang tidak bisa membangun transmisi listrik sendiri karena dia tidak punya wilayah usaha. Konsekuensinya karena PLN yang boleh bangun jaringannya, boleh dong dimanfaatkan bersama-sama. Ini sama juga dengan open access untuk jaringan gas itu bisa dipakai," ujar Fabby dikutip dari Antara, Selasa (28/2).  Justru, kata dia, PLN nantinya bisa mempunyai sumber pendapatan baru jika membuka skema power wheeling. Fabby menyampaikan, hal yang harus diingat yakni memanfaatkan jaringan transmisi tidaklah gratis dan ada tarifnya.  "Di sini justru saya melihat dengan membuka power wheeling maka PLN bisa punya sumber pendapatan baru revenue dari transmisikan listrik," ucapnya.  "Jadi, kalau ada yang bilang 'oh PLN akan dirugikan', menurut saya tidak tepat. Justru dalam jangka panjang kalau skema ini jalan dengan baik, PLN bisa dapat penghasilan tambahan dan bahkan punya pemasukan yang bisa dipakai untuk berinvestasi lagi untuk penguatan transmisi listrik," pungkasnya.

Over Supply Tak akan Selamanya, Power Wheeling Justru Untungkan PLN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/PLN-1.jpg" alt="Ilustrasi pengembangan Pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengembangan Pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) menilai skema power wheeling yang sempat menuai kontroversi dalam pembahasan di Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) memiliki potensi untuk bisa menarik investasi swasta untuk lebih aktif berpartisipasi dalam transisi energi.  "Skema power wheeling selayaknya menjadi salah satu opsi dalam upaya memastikan adanya suplai yang fleksibel dengan mekanisme Renewable Purchase Obligations (RPO)," kata Ketua Umum APLSI Arthur Simatupang dalam keterangan di Jakarta, Kamis (16/2).  RPO merupakan kewajiban distributor listrik pusat untuk mengalokasikan sebagian listriknya bersumber dari energi terbarukan. Dengan adanya RPO, investor akan lebih mudah masuk karena adanya kepastian pasokan energi bersih sehingga transisi energi dapat terakselerasi dengan optimal.  Skema power wheeling merupakan mekanisme yang membolehkan perusahaan swasta atau Independent Power Producers (IPP) untuk membangun pembangkit listrik dan menjual setrum kepada pelanggan rumah tangga dan industri. Penjualan setrum IPP dengan mempergunakan jaringan distribusi dan transmisi milik PLN melalui open source dengan membayar biaya (fee) yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM.  Arthur juga menilai penggunaan jaringan transmisi dan distribusi milik PLN oleh konsumen khususnya industri dan produsen listrik diyakini akan meningkatkan penetrasi EBT di dalam sistem kelistrikan umum.  Hal ini didorong oleh semakin tingginya permintaan konsumen industri akan listrik bersumber dari EBT, yang banyak disuarakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional seperti Nike, Adidas, Coca-cola, H&amp;M, Nestle dan lain-lain.  "Sebagai konsumen besar, tentunya PLN akan merespons dengan baik permintaan dari industri tersebut. Apalagi hal itu terkait dengan kelangsungan industri di tanah air. Pertanyaan berikutnya adalah sinergi apa yang dapat membantu PLN memenuhi 'demand' listrik EBT tersebut?" katanya.  Sebagai wadah pengusaha atau perusahaan pengembang listrik nasional di Indonesia, APLSI meyakinkan pihaknya memiliki kemampuan dan rekam jejak yang baik untuk menjadi bagian penting pembangunan suplai EBT. Terlebih permintaan untuk listrik dari EBT diproyeksi akan meningkat terus drastis.  PLN dan pemerintah sebagai regulator dapat mendukung transisi tersebut dengan memastikan aspek suplai atau penawaran senantiasa seirama. Ia juga menilai perlu adanya peninjauan kembali terhadap RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Listrik) dalam menjawab dinamika baru demand industri atas listrik EBT.  "Dinamika demand listrik EBT dari industri memerlukan fleksibilitas dalam pengembangan sisi supply yang seringkali menjadi tantangan bagi dunia industri," katanya.  Arthur juga menilai PLN dan IPP perlu melakukan diskusi dan koordinasi dalam upaya bersama pembangunan dan pengadaan EBT. Ini dilakukan guna memperoleh opsi terbaik untuk memberikan pelayanan terhadap permintaan pelanggan listrik akan target dekarbonisasi dari sektor industri.  Pemerintah sendiri telah memastikan skema power wheeling tidak masuk dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto juga menyatakan bahwa skema bisnis power wheeling dikeluarkan dari draf RUU EBET.

Meski Kontroversial, Skema Power Wheeling Disambut Baik Asosiasi IPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230123-WA0018.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Eksekutif Indonesian Resources Study (IRESS), Marwan Batubara bersama sejumlah tokoh mengirimkan petisi kepada Komisi VII DPR untuk mengawal agar skema power wheeling tidak masuk dalam Rancangan Undang-undang Energi Baru Terbarukan (EBT) yang saat ini tengah dibahas pemerintah dan DPR. Marwan mengatakan, petisi dibuat karena skema power wheeling dinilai kurang tepat. Pasalnya skema tersebut akan menimbulkan permasalahan baru pada sektor kelistrikan nasional.  "Jika skema power wheeling disahkan di dalam UU EBT, maka produsen listrik swasta (independent power producer/ IPP) bisa menjual listrik langsung ke masyarakat dengan jaringan transmisi dan distribusi yang dimiliki dan dioperasikan PLN," kata kata Marwan, saat ditemui awak media, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/1).  Ia menjelaskan, skema power wheeling menyalahi konstitusi dalam turunan Pasal 33 UUD 1945 yang tertuang dalam UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan. Menurutnya, penyediaan listrik untuk kepentingan umum dilakukan secara terintegrasi mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan diamanatkan dilakukan oleh PLN.  Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa skema power wheling akan merugikan negara sebab akan mengurangi kemampuan PLN untuk bertahan dari kondisi kelebihan pasokan listrik di Indonesia yang sangat besar dan tidak berimbang dengan konsumsi. "Faktanya sarana itu (transmisi) dibangun dalam rangka menyalurkan listrik oleh PLN. Saat ini pasokan listrik PLN sangat berlebih, over supply di Jawa itu sekitar 50 sampai 60 persen dan ini akan berlangsung mungkin 3 atau 4 tahun ke depan. Kemudian di Sumatera juga sekitar itu 40 sampai 50 persen," paparnya.  Selain itu, pemanfaatan jaringan PLN oleh IPP EBT melalui skema power wheeling juga akan menimbulkan masalah pada sisi konsumen. Harga listrik pembangkit berbasis EBT yang dibangun swasta tentu akan lebih mahal.  Hal ini tentu akan dibebankan ke konsumen. Sementara saat ini pemerintah belum memiliki pengaturan yang jelas terkait skema tarif yang akan diterapkan.  Marwan mengungkapkan, atas banyaknya masalah yang akan ditimbulkan oleh penerapan skema power wheeling maka sebaiknya pemerintah dan DPR tidak perlu lagi memaksa memasukkan skema tersebut ke dalam draf RUU EBT.  Untuk itu, meski dalam naskah akhir RUU EBET yang dikirimkan Pemerintah kepada DPR pada 29 November 2022, skema power wheeling sudah tidak lagi tercantum dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Namun dalam pembahasan lanjutan RUU beberapa minggu ke depan, berkembang informasi bahwa skema power wheeling akan kembali dibahas dan masuk dalam UU EBT.  "Hal ini menjadi perhatian masyarakat dan harus dicegah. Kami di sini hadir untuk mengawal agar skema power wheeling tidak kembali dibahas dan masuk dalam UU EBT," pungkasnya.  Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghapus pasal skema power wheeling dalam RUU Energi Baru Terbarukan (EBT). Keputusan itu diapresiasi oleh anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar.  Menurut Gunhar, skema power wheeling dinilai hanya merugikan negara dan berimbas pada akses listrik yang tidak merata. Apalagi, prioritas pemerintah saat ini meningkatkan rasio elektrifikasi, terutama bagi daerah terpencil.  "Untuk saat ini, tugas yang sangat prioritas bagi pemerintah adalah bagaimana mengaliri listrik ke daerah terpencil, di tengah kondisi oversupply listrik yang biayanya ditanggung negara, bukan skema power wheeling. Apalagi skema terebut melanggar UUD 1945, UU Ketenagalistrikan, dan keputusan MK," ujar Yulian Gunhar kepada wartawan, Selasa (24/1).  Lebih jauh Gunhar menurutkan, penerapan skema power wheeling berpotensi membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, power wheeling akan menggerus permintaan pelanggan organik PLN hingga 30 persen dan pelanggan nonorganik hingga 50 persen.

Kawal Power Wheeling Tak Masuk RUU EBT, Marwan Cs Kirim Petisi ke DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Sutet-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="ILUSTRASI: Petugas melakukan perawatan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di Jalan KH Noer Ali, Bekasi, Kamis (26/11/2020). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Petugas melakukan perawatan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di Jalan KH Noer Ali, Bekasi, Kamis (26/11/2020). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghapus pasal skema power wheeling dalam RUU Energi Baru Terbarukan (EBT). Keputusan itu diapresiasi oleh anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar.  Menurut Gunhar, skema power wheeling dinilai hanya merugikan negara dan berimbas pada akses listrik yang tidak merata. Apalagi, prioritas pemerintah saat ini meningkatkan rasio elektrifikasi, terutama bagi daerah terpencil.  "Untuk saat ini, tugas yang sangat prioritas bagi pemerintah adalah bagaimana mengaliri listrik ke daerah terpencil, di tengah kondisi oversupply listrik yang biayanya ditanggung negara, bukan skema power wheeling. Apalagi skema terebut melanggar UUD 1945, UU Ketenagalistrikan, dan keputusan MK,” ujar Yulian Gunhar kepada wartawan, Selasa (24/1).  Lebih jauh Gunhar menurutkan, penerapan skema power wheeling berpotensi membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, power wheeling akan menggerus permintaan pelanggan organik PLN hingga 30 persen dan pelanggan nonorganik hingga 50 persen.  Nantinya PLN pun menghadapi oversupply (kelebihan pasokan PLN) yang akan semakin melebar dengan dibolehkannya swasta menjual langsung listrik ke masyarakat.  “Penurunan pelanggan ini tidak hanya memperbesar kelebihan pasokan listrik yang harus dibayarkan PLN, tapi juga menaikkan harga pokok penyediaan (HPP) listrik," ujarnya.  "Dampaknya dapat membuat APBN membengkak untuk membayar kompensasi kepada PLN, sebagai akibat tarif listrik PLN di bawah HPP dan harga keekonomian,” sambung politikus PDIP itu.  Legislator asal dapil Sumsel II itu menilai bahwa power wheeling pada akhirnya juga merugikan rakyat karena mekanisme penetapan tarif listrik yang diserahkan kepada pasar.  Skema itu bisa dianggap sebagai bentuk liberalisasi kelistrikan yang melanggar Pasal 33 ayat 2 UUD 1945, karena menyerahkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti listrik kepada pasar.  “Dengan diserahkannya tarif listrik pada mekanisme pasar, maka saat demand tinggi dan supply tetap, tarif listrik pasti akan dinaikkan, tanpa peduli kondisi ekonomi yang dihadapi rakyat,” tandasnya.  Gunhar berharap DPR untuk terus mengawal dan mengawasi penghapusan skema power wheeling dari RUU EBT.

Komisi VII DPR Sebut Skema Power Wheeling Berpotensi Membebani APBN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/investasi-pembangkit-listrik-tenaga-sampah-indonesia-tiru-swedia_m_156484-640x421.jpeg" alt="Bauran EBT untuk pembangkit listrik masih berada di angka 12,4 persen pada 2018 (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bauran EBT untuk pembangkit listrik masih berada di angka 12,4 persen pada 2018 (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan meminta pemerintah dan DPR untuk menghapus skema power wheeling yang ada dalam Rancangan Undang-undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT). Menurut Syarief, skema itu meliberalisasi sektor kelistrikan yang justru bisa merugikan negara.  "Jika klausul tersebut diloloskan, ini sama dengan liberalisasi sektor kelistrikan yang bertentangan dengan UUD 1945. Sebab listrik merupakan kebutuhan dasar rakyat yang harusnya dikuasai oleh negara," kata Syarief di Jakarta, Kamis (12/1).  Skema power wheeling merupakan pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik. Melalui skema itu, produsen listrik swasta atau independent power producer (IPP) bisa menjual listrik langsung kepada masyarakat dengan jaringan transmisi dan distribusi yang dimiliki dan dioperasikan oleh PLN.  Selain itu, skema power wheeling juga membuat aset yang semestinya bisa dimaksimalkan oleh negara malah justru harus berbagi dengan swasta. Kondisi tersebut bisa memberatkan PLN sebagai operator.  PLN merupakan perusahaan pelat merah yang selama ini lini bisnis utamanya adalah penjualan listrik dari investasi pembangunan infrastruktur. Dengan adanya skema power wheeling, infrastruktur yang dibangun oleh PLN memakai investasi internal maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) malah justru dinikmati oleh swasta.  "PLN juga akan kehilangan pasarnya karena swasta bisa langsung menjual listriknya ke masyarakat," kata Syarief dikutip dari Antara. Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa tantangan PLN saat ini adalah mengatasi kelebihan pasokan atau oversupply.  Jika skema power wheeling diterapkan, maka hal itu akan semakin memperlebar kelebihan pasokan. Tak hanya kehilangan pangsa pasar, dampak dari oversupply PLN harus membayar take or pay (TOP) dimana selama ini TOP disubsidi oleh pemerintah.  Syarief menyampaikan bahwa skema power wheeling bisa membuat beban APBN menjadi lebih besar. Di satu sisi, dengan kehilangan pasar, maka pendapatan PLN akan berkurang yang berdampak pada penerimaan negara berupa deviden, setoran pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).  "Meski berhasil diterapkan di negara lain, saya menilai skema itu belum tentu cocok diterapkan di Indonesia. Saya melihat lebih banyak mudaratnya jika kebijakan ini diterapkan di Indonesia," katanya.

Syarief Hasan Usul Skema Power Wheeling Dihapus dari RUU EBT