<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Jadwal-libur-Nasional.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri telah mengubah hari libur nasional 2021. Salah satu hari libur yang berubah adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi 20 Oktober atau maju satu hari.  Maulid Nabi Muhammad SAW jatuh pada 12 Rabiul Awal yang bertepatan dengan 19 Oktober. Perubahan kebijakan itu diambil sebagai langkah antisipasi munculnya kasus baru Covid-19.  Terkait hal itu, bagi para aparatur sipil negara (ASN) diminta untuk tidak bepergian atau mengambil cuti pada momentum tersebut. Hal ini tertuang dalam SE MenPAN-RB 13/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti bagi Pegawai ASN Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi Covid-19.  ”ASN dilarang cuti (dikecualikan bagi cuti melahirkan/cuti sakit/cuti alasan penting) dan bepergian ke luar daerah selama 18–22 Oktober,” tulis akun resmi @kemenpanrb dikutip JawaPos.com, Rabu (13/10).  Pejabat pembina kepegawaian (PPK) pun berhak menjatuhkan hukuman disiplin bagi ASN yang melanggar ketentuan dalam SE sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 53/2010 dan Peraturan Pemerintah 49/2018.  Hasil pelaksanaan dari SE itu dapat dilaporkan kepada Menteri PANRB melalui tautan <a href="https://laporwfh.menpan.go.id/login">https://s.id/LaranganBepergianASN</a>. ”Paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak tanggal setiap hari libur nasional, dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam lampiran,” sebut SE tersebut.  Sebelumnya, Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan, langkah itu adalah untuk mencegah adanya penyebaran kasus Covid-19 pada hari raya keagamaan tersebut. ”Sebagai antisipasi munculnya kasus baru Covid-19, hari libur Maulid Nabi digeser 20 Oktober,” ucap Kamaruddin Amin, Senin (11/10).  Perubahan juga pernah dilakukan pada hari libur peringatan tahun baru hijriyah. Tahun barunya tetap 1 Muharram 1443 H, bertepatan 10 Agustus 2021, namun hari liburnya digeser menjadi 11 Agustus 2021.  ”Perubahan juga terjadi terkait cuti bersama dalam rangka Hari Raya Natal yang awalnya ditetapkan pada 24 Desember, akhirnya diputuskan untuk ditiadakan,” tutur Kamaruddin Amin.

Libur Maulid Nabi Diubah, ASN Dilarang Cuti 18–22 Oktober

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Jadwal-libur-Nasional.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2022. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.  Adapun, tahun 2022 mendatang telah ditetapkan untuk libur nasional berjumlah 16 hari. Sementara itu untuk cuti bersama 2022 masih belum ditetapkan dan akan diumumkan kemudian hari sambil melihat perkembangan pandemi Covid-19.  "Ya mungkin saja (ada revisi). Makanya cuti bersama idul fitri belum ditetapkan sekarang," jelas Sekretaris KemenPAN-RB Dwi Wahyu Atmaji kepada JawaPos.com, Rabu (22/9).  Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan, untuk aturan terkait pelaksanaan libur dan cuti bersama pada sektor swasta akan diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Sementara KemenPAN-RB akan menyiapkan peraturan mengenai cuti bersama untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).  "Semoga tahun depan pandemi Covid-19 sudah bisa diatasi dengan baik sehingga penetapan cuti bersama betul-betul bisa direalisasikan di tahun 2022," terangnya.  Untuk diketahui, penetapan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2022 di maksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat, sektor ekonomi, dan sektor swasta dalam beraktivitas, serta sebagai rujukan bagi kementerian dan lembaga pemerintahan dalam menentukan perencanaan program-program kerja.  Ditegaskan bahwa pemerintah Indonesia memperhatikan perkembangan pandemi Covid-19 di Indonesia dalam penetapan SKB tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022.  "Penetapan libur nasional dan cuti bersama juga berdasarkan hasil evaluasi selama dua tahun terakhir sejak pandemi Covid-19," tutupnya.  Berikut Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2022:  Hari Libur Nasional 2022  1 Januari (Sabtu): Tahun Baru 2022 Masehi 1 Februari (Selasa): Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili 23 Februari (Senin): Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 13 Maret (Kamis): Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944 15 April (Jumat): Wafat Isa Al Masih 1 Mei (Minggu): Hari Buruh Internasional 2-3 Mei (Senin-Selasa): Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah 16 Mei (Senin): Hari Raya Waisak 2566 BE 26 Mei (Kamis): Kenaikan Isa Al Masih 1 Juni (Rabu): Hari Lahir Pancasila 9 Juli (Sabtu): Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriyah 30 Juli (Sabtu): Tahun Baru Islam 144 Hijriyah 17 Agustus (Rabu): Hadi Kemerdekaan Republik Indonesia 8 Oktober (Sabtu): Maulid Nabi Muhammad SAW 25 Desember (Minggu): Hari Raya Natal

Pemerintah Tetapkan Libur Nasional 2022, Tanggal Cuti Bersama Menyusul

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Menko-PMK-Muhadjir-Effendy-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Menko PMK Muhadjir Effendy - Dery Ridwansah (3)" width="100%">
<figcaption>Menko PMK Muhadjir Effendy - Dery Ridwansah (3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan perubahan cuti bersama tahun 2021. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu antara Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).  "Pemerintah memutuskan mengubah 2 hari libur nasional dan meniadakan 1 hari libur cuti bersama," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam telekonferensi pers, Jumat (18/6).  Adapun, libur yang dirubah adalah Libur Nasional Tahun Baru Islam menjadi 11 Agustus 2021. Semula, libur nasional ini jatuh pada tanggal 10 Agustus 2021.  Kemudian, Libur Nasional Maulid Nabi Muhammad SAW berubah menjadi 20 Oktober 2021. Libur ini mundur 1 hari seperti sebelumnya, di mana awalnya bertepatan dengan 19 Oktober 2021.  "Untuk libur cuti bersama pada 24 Desember 2021 ditiadakan. Demikian tiga poin yang diputuskan bersama kementerian terkait," jelasnya.  Hal ini diputuskan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya dalam merebaknya penularan Covid-19 yang belum bisa dituntaskan secara baik.  "Maka kemudian bapak presiden memberikan arahan peninjauan ulang terkait masalah libur dan cuti bersama yang sebelumnya sudah tercantum dalam SKB," pungkasnya.

Pemerintah Ubah 2 Libur Nasional dan Tiadakan Cuti Bersama Natal 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Satriwan-Salim-Dok.-Pribadi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terkait dengan penggunaan seragam sekolah peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim pun mengungkapkan bahwa keputusan itu sangat mengejutkan.  "Dibatalkannya SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah oleh MA memang mengejutkan," ujar dia kepada JawaPos.com, Minggu (9/5).  Apalagi, saat ini kasus intoleransi masih kerap terjadi di lingkungan sekolah. Oleh karenanya, keputusan yang diambil oleh MA atas kebijakan kebebasan dan toleransi berekspresi dalam seragam sekolah sangat membuat kaget para pelaku dunia pendidikan.  "Mengingat fakta bahwa di sekolah kita banyak terjadi sikap intoleransi terkait simbol dan pakaian bercirikan agama. Sikap yang menunjukkan intoleransi tersebut baik dilakukan oleh sekolah, guru atau kepala sekolah maupun oleh kepala daerah dengan alasan diatur oleh Perda atau sejenisnya," ujarnya.  Ia menuturkan bahwa kasus intoleransi di sekolah yang dilakukan secara terstruktur bukanlah kasus baru. Dalam catatan P2G sendiri, salah satu kasus intoleransi di sekolah adalah pelarangan jilbab di SMAN 1 Maumere pada 2017 dan di SD Inpres 22 Wosi Manokwari di 2019.  "Jauh sebelumnya, pada 2014 sempat terjadi pada sekolah-sekolah di Bali. Sedangkan kasus terkait kewajiban mengenakan jilbab bagi semua siswa terjadi di SMP negeri di Kabupatenn Banyuwangi 2017, sebuah SD negeri di Kabupaten Gunung Kidul yang mewajibkan semua kelas 1 mengenakan busana muslim 2019," pungkasnya.  Seperti diketahui, putusan tersebut terkait perkara nomor 17/P/HUM/2021 yang merupakan permohonan diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat.  MA memerintahkan ketiga menteri tersebut untuk mencabut SKB. Sebab, dinilai telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kebijakan tersebut bertentangan dengan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah dan Pasal 1 angka 1 UU 35/2014 tentang perubahan atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak.  Lalu, Pasal 1 angka 1 dan 2 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Pasal 1 angka (1) dan (2), Pasal 3, dan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

MA Batalkan SKB Tiga Menteri Soal Seragan Sekolah, P2G: Mengejutkan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ingin-lepas-dari-jerat-hukum-adik-ipar-eks-bos-bank-century-ajukan-pk_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Mahkamah Agung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan Pemda pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.  Mengenai pembatalan SKB tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian pun berkomentar. Ia mengatakan bahwa dirinya menghormati keputusan yang sudah ditetapkan oleh MA.  "Kita menghormati keputusan majelis hakim MA yang membatalkan SKB Tiga Menteri terkait ketentuan pakaian seragam dan atribut bagi siswa, pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan Pemda," ujar dia kepada JawaPos.com, Minggu (9/5).  Hetifah menuturkan bahwa langkah yang diambil oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membuat SKB tersebut sudah tepat.  "Pada dasarnya, spirit atau semangat di belakang penerbitan SKB ini sangat bagus karena bertujuan menjaga nilai-nilai kebersamaan dan menghargai keberagaman yang ada di lingkungan sekolah," jelasnya.  Meskipun sudah dibatalkan, ia meminta agar kementerian tidak berputus asa untuk menerbitkan kebijakan yang menjauhkan tindakan intoleransi dalam dunia pendidikan. "Semangat ini patut dipertahankan dan saya mendukung seluruh kementerian terkait untuk memikirkan instrumen pengaturan lain demi tujuan yang mulia ini," imbuhnya.  Adapun, putusan tersebut terkait perkara nomor 17/P/HUM/2021 yang merupakan permohonan diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat.  MA memerintahkan ketiga menteri tersebut untuk mencabut SKB. Sebab, dinilai telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kebijakan tersebut bertentangan dengan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah dan Pasal 1 angka 1 UU 35/2014 tentang perubahan atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak.  Lalu, Pasal 1 angka 1 dan 2 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Pasal 1 angka (1) dan (2), Pasal 3, dan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  “Mengadili, memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk mencabut Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021,” bunyi putusan tersebut yang dikutip JawaPos.com, Jumat (7/5).

Wakil Ketua Komisi X Respons Keputusan MA Batalkan SKB Tiga Menteri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wasekjend-gerindra-mundur-sebut-partainya-kebanyakan-main-isu-sara_m_219971.jpeg" alt="MUNDUR: Wasekjen DPP Gerindra, Mohammad Nuruzzaman menyatakan bakal mengundurkan diri sebagai kader partai." width="100%">
<figcaption>MUNDUR: Wasekjen DPP Gerindra, Mohammad Nuruzzaman menyatakan bakal mengundurkan diri sebagai kader partai.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan pemberlakuan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan Pemda pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. SKB tersebut sebelumnya telah diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), dan Kemenag pada 3 Februari 2021.  Staf Khusus Menteri Agama Mohammad Nuruzzaman mengatakan, pihaknya secara internal dalam waktu dekat segera mempelajari lebih lanjut implikasi dari pembatalan SKB tersebut. Menurut Zaman, Kemenag juga akan berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kemendibudristek karena SKB diterbitkan oleh tiga Kementerian.  “Prinsipnya kami menghormati putusan tersebut. Namun, kami belum bisa menilai lebih jauh karena belum secara resmi menerima salinan putusannya. Kami baru membaca soal ini dari media,” ujar Zaman kepada wartawan, Sabtu (8/5).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/07/05/2021/ma-batalkan-skb-tiga-menteri-ini-jawaban-kemendikbudristek/">MA Batalkan SKB Tiga Menteri, Ini Jawaban Kemendikbudristek</a>  Zaman menjelaskan, tujuan terbitnya SKB tersebut adalah untuk memperkuat nilai-nilai persatuan bangsa, toleransi, moderasi beragama dengan bingkai kebhinekaan yang ada di Indonesia. Dengan diatur lewat SKB, pemerintah justru bertekad menumbuhkan rasa aman dan nyaman, utamanya bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.  “Kami berharap dengan SKB ini justru meminimalkan pandangan intoleran baik terhadap agama, ras, etnis, dan lain sebagainya. Kami sampaikan ucapan terima kasih atas besarnya dukungan masyarakat selama ini,” katanya.  Zaman menandaskan, putusan MA atas uji materi SKB 3 Menteri yang diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat adalah produk hukum yang harus dihormati. Untuk itu, lanjut dia, Kemenag akan memosisikan persoalan SKB 3 Menteri ini pada koridor hukum sebagaimana yang berlaku di Indonesia, sembari berkoordinasi dengan kementerian terkait dan stakeholder lainnya untuk merespons keputusan MA tersebut.  Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) membatalkan SKB 3 Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. MA memerintahkan Menteri Agama (termohon I), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (termohon II) dan Menteri Dalam Negeri (termohon III) mencabut SKB tersebut karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.  "Mengadili, memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk mencabut Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021," sebagaimana bunyi petikan putusan tersebut.  Perkara nomor: 17/P/HUM/2021 ini merupakan permohonan yang diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat.  Adapun majelis hakim yang mengadili perkara ini diketuai oleh Yulius dengan hakim anggota masing-masing Irfan Fachrudin dan Is Sudaryono. Hakim menilai SKB mengenai pakaian seragam bertentangan dengan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah; Pasal 1 angka 1 UU 35/2014 tentang perubahan atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak.  Kemudian Pasal 1 angka 1 dan 2 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan Pasal 1 angka 1 dan 2, Pasal 3, dan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kemenag Hormati Putusan MA yang Batalkan SKB 3 Menteri Seragam Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/dirjen-paud.jpg" alt="Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Jumeri" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Jumeri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Menteri Agama (Menag) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan Pemda pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.  Putusan tersebut terkait perkara nomor 17/P/HUM/2021 yang merupakan permohonan diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat.  Dalam putusan tersebut, MA memerintahkan ketiga menteri tersebut untuk mencabut SKB. Sebab, dinilai telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.  Kebijakan tersebut bertentangan dengan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah dan Pasal 1 angka 1 UU 35/2014 tentang perubahan atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Lalu, Pasal 1 angka 1 dan 2 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Pasal 1 angka (1) dan (2), Pasal 3, dan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  "Mengadili, memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk mencabut Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021," bunyi putusan tersebut yang dikutip JawaPos.com, Jumat (7/5).  Mengenai hal tersebut, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Jumeri menuturkan bahwa pihaknya menghormati keputusan tersebut.  "Kemendikbudristek menghormati putusan MA dan saat ini tengah mempelajari putusan yang dimaksud serta berkoordinasi erat dengan Kemenag dan Kemendagri," ungkap Jumeri Jumat (7/5).  Dia menyampaikan, pihaknya akan terus berupaya menumbuhkan dan menjaga semangat kebhinekaan, toleransi, moderasi beragama, serta memberikan rasa aman dan nyaman warga pendidikan dalam mengekspresikan kepercayaan dan keyakinannya di dalam lingkungan sekolah negeri merupakan hal mutlak yang harus diterapkan.  "Kami juga mengucapkan terima kasih atas besarnya dukungan yang diberikan masyarakat," pungkasnya.

MA Batalkan SKB Tiga Menteri, Ini Jawaban Kemendikbudristek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Cuti-Bersama-dipangkas.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) soal pemangkasan libur cuti bersama 2021.  SKB Tiga Menteri ini terbit dengan Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021.  Dalam SKB Tiga Menteri ini dikatakan bahwa pemerintah menghapus beberapa libur cuti bersama. Mulai dari Cuti Bersama Hari Isra’ Mikraj Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Maret 2021, Cuti Bersama Hari Raya ldul Fitri 1442 Hijriah tanggal 17, 18 dan 19 Mei 2021 dan Cuti Bersama Hari Raya Natal tanggal 27 Desember 2021.  "Sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19 dan untuk mengantisipasi munculnya klaster baru, perlu dilakukan perubahan terhadap cuti bersama tahun 2021. Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan" tulis SKB tersebut yang dikutip JawaPos.com, Selasa (23/2).  Adapun, pada Selasa (22/2) kemarin, keputusan ini dirapatkan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, MenPAN-RB Tjahjo Kumolo dan Menaker Ida Fauziyah. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/14/02/2021/menag-beri-tanggapan-soal-pelaporan-terhadap-din-syamsuddin/">Baca Juga: Menag Beri Tanggapan Soal Pelaporan Terhadap Din Syamsuddin</a> Lalu, hadir juga Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang diwakili Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama (Kemenag) Nizar dan Asisten Operasi Kapolri Imam Sugianto.  Sebelumnya, Menko PMK juga menjelaskan, beberapa alasan pengurangan libur, yakni kurva peningkatan Covid-19 belum melandai meski berbagai upaya sudah dilakukan. Sehabis libur panjang, ada kecenderungan kasus Covid-19 mengalami peningkatan. Mobilitas masyarakat cenderung naik. Sementara itu program vaksinasi sedang berjalan.  "Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) sebelumnya terdapat 7 hari cuti bersama. Setelah dilakukan peninjauan kembali SKB, maka cuti bersama dikurangi dari semula 7 hari menjadi hanya tinggal 2 hari saja. Sekali lagi ditegaskan bahwa Tahun 2021 Cuti Bersama dipotong 5 hari dari 7 hari yang ada," tuturnya, Selasa (22/2).  &nbsp;  Daftar Hari Libur Nasional 2021  1 Januari: Tahun Baru 2021 Masehi 12 Februari: Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili 11 Maret: Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 14 Maret: Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 2 April: Wafat Isa Al Masih 1 Mei: Hari Buruh Internasional 13 Mei: Kenaikan Isa Al Masih 13-14 Mei: Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah 26 Mei: Hari Raya Waisak 2565 1 Juni: Hari Lahir Pancasila 20 Juli: Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah 10 Agustus: Tahun Baru Islam 1443 Hijriah 17 Agustus: Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 19 Oktober: Maulid Nabi Muhammad SAW 25 Desember: Hari Raya Natal  Daftar Cuti Bersama 2021  12 Mei: Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah 24 Desember: Hari Raya Natal

Isi SKB Tiga Menteri Pemangkasan Libur Cuti Bersama 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Muhadjir.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan perubahan cuti bersama tahun 2021. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yakni antara Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).  "Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) sebelumnya terdapat 7 hari cuti bersama. Setelah dilakukan peninjauan kembali SKB, maka cuti bersama dikurangi dari semula 7 hari menjadi hanya tinggal 2 hari saja" ujar Menko PMK, Muhadjir Effendy, dalam Rapat Koordinasi di Kantor Kemenko PMK, pada Senin (22/2).  Cuti bersama tahun 2021 dipangkas sebanyak 5 hari, yakni 12 Maret untuk cuti bersama Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Kemudian, tanggal 17, 18, 19 Mei adalah cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, dan 27 Desember untuk cuti bersama Hari Raya Natal 2021.  Sementara itu, dua hari cuti bersama yang tersisa, yakni berada di tanggal 12 Mei dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, dan 24 Desember untuk cuti bersama Hari Raya Natal 2021.  Muhadjir mengatakan, pertimbangan masih adanya satu hari libur menjelang Hari Raya Idul Fitri dan satu hari menjelang Natal adalah untuk memudahkan Polri dalam mengelola pergerakan masyarakat. "Jangan sampai terjadi penumpukan pada satu hari dan justru akan berbahaya," imbuh Muhadjir.  Lebih lanjut, beberapa alasan pengurangan libur, yakni kurva peningkatan Covid-19 belum melandai meski berbagai upaya sudah dilakukan. Sehabis libur panjang, ada kecenderungan kasus Covid-19 mengalami peningkatan. Mobilitas masyarakat cenderung naik. Sementara itu program vaksinasi sedang berjalan.  "Oleh karena itu pemerintah perlu meninjau kembali cuti bersama yang berpotensi mendorong terjadinya arus pergerakan orang sehingga penularan meningkat," tuturnya.  Pemerintah juga tetap menghimbau agar masyarakat menjalankan 5M protokol kesehatan dan berusaha bersama-sama memutus rantai penularan Covid-19. "Sekali lagi ditegaskan bahwa Tahun 2021 Cuti Bersama dipotong 5 hari dari 7 hari yang ada," pungkas dia.  Daftar Cuti Bersama 2021 Sebelum Ada SKB Tiga Menteri  1. 12 Maret: Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 2. 12, 17, 18, dan 19 Mei: Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah 3. 24 dan 27 Desember: Hari Raya Natal  Daftar Cuti Bersama Setelah Ada SKB Tiga Menteri  1. 12 Mei: Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah 2. 24 Desember: Hari Raya Natal

Pemerintah Pangkas Cuti Bersama 2021 Sebanyak 5 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/kemendibud.jpg" alt="Kemendikbud" width="100%">
<figcaption>Kemendikbud</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polemik surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri tentang larangan seragam sekolah sesuai keagamaan belum berujung. Wali Kota Pariaman Genius Umar malah bersikap dengan menyurati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).  "Kemendikbud saya sudah tulis surat. Minta diskusi, apa substansinya (SKB tiga menter, red)," ujar Genius Umar kepada JawaPos.com, Kamis (18/2).  Lebih jauh Genius mengatakan, pihaknya sengaja menyurati Kemendikbud karena kementerian itu leading sector dari lahirnya SKB tiga menteri.  Sementara ketika mendapat teguran dari Kemendagri, Genius yang mengawali karir sebagai birokrat itu menganggap sebagai hal yang biasa dalam pemerintahan. Menurut dia, teguran itu bagian dari tegur sapa. Teguran itu bukan berarti suatu hal yang harus ditakuti. Sebab, hubungan Kemendagri dengan pemerintah daerah bukanlah atasan dan bawahan. "Apakah kemendagri dan pemerintah daerah itu atasan dan bawahan?" ujarnya mempertanyakan.  Dia menjelaskan, sikapnya yang kontraversial terhadap SKB tiga menteri karena bagian dari bentuk melaksanakan UU otonomi daerah. Sebab, dalam UU Otonomi daerah, ada hak-hak pemerintah daerah mengatur wilayahnya. Pemerintah pusat mengakui peran dari pemerintah daerah dan hak-hak kearifan lokal daerah.  "Saya hanya memperjuangkan kearifan lokal sebagaimana yang diatur di UU Otonomi," ujarnya.  Dia menyadari SKB tiga menteri soal seragam sekolah muncul karena ada kasus di Kota Padang. Sejatinya kasus itu cukup diselesaikan dengan teguran dari kementerian terkait kepada gubernur, wali kota, atau bupati terkait. Jika disikapi dengan melahirkan SKB, maka akan menimbulkan persoalan baru.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/18/02/2021/polemik-skb-3-menteri-genius-minta-pemerintah-hormati-kearifan-lokal/">Polemik SKB 3 Menteri, Genius Minta Pemerintah Hormati Kearifan Lokal</a>  Dia mencontohkan di Kota Pariaman. Di kota itu selama ini tidak ada peraturan daerah (perda) atau peraturan wali kota (perwako) yang mengatur seragam sekolah. Semua sudah berjalan dengan baik sesuai norma agama, budaya, dan kearifan lokal. "Semua itu tidak tertulis. Ketika ada SKB maka menjadi persoalan baru," katanya.  Menurutnya, pendidikan saat ini lebih pada pendidikan karakter. Pendidikan tersebut lebih menguatkan karakter siswa sesuai agama masing-masing. Tidak perlu harus mengatur larangan menggunakan seragam sekolah pada agama tertentu.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=9qDO5fUWOGM

Soal SKB Tiga Menteri, Wali Kota Pariaman Surati Kemendikbud

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#skb tiga menteri

Berita Terkini