<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/retno-listyarti.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyayangkan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri tentang penggunaan seragam sekolah. Lembaga tersebut meminta tiga kementerian yang terkait dalam SKB itu mencari jalan lain atas keputusan MA tersebut.  Komisioner KPAI Retno Listyarti meski mengaku menghormati keputusan MA yang membatalkan SKB 3 Menteri, tapi tetap menyayangkannya alias tidak terima atas keputusan itu.  "Meskipun KPAI menghormati keputusan majelis hakim MA yang menangani perkara ini, namun KPAI menyayangkan keputusan majelis hakim atas uji materi yang membatalkan SKB 3 Menteri ini," ujar Retno kepada wartawan, Sabtu (8/5).  Menurut Retno, SKB 3 Menteri tentang pengaturan seragam sekolah sudah tepat. Sebab, peserta didik yang bersekolah di sekolah negeri berasal dari berbagai suku maupun agama yang berbeda. "Sehingga sangat tidak tepat jika di sekolah negeri mengatur ketentuan penggunaan seragam sekolah dengan didasarkan pada agama tertentu," katanya.  Dia berpendapat bahwa seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah (pemda) merupakan salah satu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama. Hal itu sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).  "Di mana prinsip penyelenggaraan pendidikan di sekolah harus demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa," ungkapnya.  Retno meyakini SKB 3 Menteri itu sudah sesuai dengan hak asasi manusia (HAM) dan sejalan dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. SKB itu menjamin pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.  "Artinya peserta didik maupun pendidik yang sudah mengenakan jilbab karena kesadaran dan keinginannya sendiri dapat menggunakan jilbab. Bagi yang belum siap mengenakan atau tidak bersedia mengenakan jilbab juga diperbolehkan," tuturnya.  Oleh sebab itu, KPAI mendorong pemerintah dalam hal ini Kemdikbudristek, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri untuk terus mencari jalan lain.  "Itu demi melindungi anak-anak perempuan Indonesia dari pemaksaan maupun pelarangan mengenakan seragam sekolah dan atribut kekhasan agam di sekolah-sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah," imbuhnya.  Sebelumnya, MA telah mengeluarkan keputusan atas perkara nomor: 17/P/HUM/2021 tentang uji materi SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah yang diajukan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat.  Adapun bunyi keputusan MA itu sebagai berikut, "Mengadili, memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk mencabut Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021," sebagaimana bunyi petikan putusan tersebut.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/08/05/2021/skb-3-menteri-tentang-seragam-sekolah-tidak-sah-ma-minta-dicabut/">SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah Tidak Sah, MA Minta Dicabut</a>  Majelis makim menilai SKB mengenai pakaian seragam bertentangan dengan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah; Pasal 1 angka 1 UU 35/2014 tentang perubahan atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/08/05/2021/ma-batalkan-skb-3-menteri-politikus-pan-alhamdulillah/">MA Batalkan SKB 3 Menteri, Politikus PAN: Alhamdulillah</a>  Maka dari itu, MA memerintahkan Menteri Agama (termohon I), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (termohon II) dan Menteri Dalam Negeri (termohon III) mencabut SKB tersebut karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

MA Batalkan SKB 3 Menteri, KPAI Minta Kementerian Tempuh Jalan Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/PSX_20200703_213749.jpg" alt="Dewi warga Piayu sedang memcoba seragam untuk anaknya di toko seragam dikawasan Jodoh, Jumat (3/7). Memasuki tahun ajaran banyak orang tua mempersiapkan perlengkapan sekolah bagi anaknya salah satunya baju seragam. F Cecep Mulyana/Batam Pos" width="100%">
<figcaption>Dewi warga Piayu sedang memcoba seragam untuk anaknya di toko seragam dikawasan Jodoh, Jumat (3/7). Memasuki tahun ajaran banyak orang tua mempersiapkan perlengkapan sekolah bagi anaknya salah satunya baju seragam. F Cecep Mulyana/Batam Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yakni Mendikbud, Mendagri, dan Menag, terkait penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah. MA menilai SKB tiga menteri itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.  Peraturan perundang-undangan tersebut adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya pasal 10, 11, dan 12. Kemudian, SKB juga dinilai tidak sejalan dengan UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak, UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  Karena itu, MA mengabulkan upaya hukum uji materi yang diajukan LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) Sumatera Barat. Majelis hakim agung yang terdiri atas Yulius (ketua), Is Sudaryono, dan Irfan Fachruddin pada 3 Mei memutuskan SKB tiga menteri itu tidak sah. "Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," bunyi petikan putusan itu.  MA memerintah Mendikbud, Mendagri, dan Menag mencabut SKB yang berkaitan dengan aturan penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah dasar dan menengah tersebut.  Dikonfirmasi atas putusan itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbudristek Jumeri menyatakan menghormati putusan MA. Saat ini pihaknya tengah mempelajari putusan yang dimaksud. ”Kami juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyesuaikan SKB tersebut,” ujarnya kemarin (7/5).  Dia menegaskan, Kemendikbudristek terus berupaya menumbuhkan dan menjaga semangat kebinekaan, toleransi, moderasi beragama, serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga pendidikan dalam mengekspresikan kepercayaan dan keyakinannya. Terutama di lingkungan sekolah negeri. Menurut dia, itu merupakan hal mutlak yang harus diterapkan. Hal itu seperti ditegaskan di SKB Mendikbud, Menag, dan Mendagri tentang pakaian seragam dan atribut para peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/08/05/2021/ma-batalkan-skb-3-menteri-politikus-pan-alhamdulillah/">MA Batalkan SKB 3 Menteri, Politikus PAN: Alhamdulillah</a>  Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benny Irwan mengatakan, apa pun keputusan hukum yang dikeluarkan MA harus dihormati.  ’’Tentu akan dipelajari dengan saksama sebagai dasar untuk menentukan langkah lebih lanjut,’’ tuturnya.

SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah Tidak Sah, MA Minta Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/guspardi-gaus-lagi-2.jpg" alt="Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus. (for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus. (for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus PAN Guspardi Gaus mengapresiasi putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri seragam sekolah. "Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dengan keputusan MA yang membatalkan SKB 3 menteri tentang seragam sekolah itu. Ini merupakan hasil perjuangan bersama berbagai ormas dan tokoh masyarakat Sumatera Barat yang resah dan khawatir dengan keluarnya SKB 3 menteri," ujar Guspardi Gaus kepada JawaPos.com, Jumat (7/5). Adapun putusan MA itu terkait perkara nomor 17/P/HUM/2021 yang diajukan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat. MA mengabulkan uji materi atas SKB 3 menteri yang mengatur tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Guspardi yang merupakan anggota Komisi II DPR itu menyebut, di dalam diktum 2 dan 3 SKB tiga menteri itu memuat peraturan yang berbunyi, "Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara: seragam dan atribut tanpa kekhususan agama, atau seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Pemda dan sekolah juga tidak boleh mewajibkan atau pun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama." Dengan bunyi diktum itu, kata Guspardi, masyarakat Sumatera Barat menolak dengan tegas SKB 3 menteri. Sebab, seharusnya para peserta didik dituntun dan diarahkan untuk berpakaian sesuai dengan perintah agamanya. Bukan membiarkan mereka untuk bebas memilih. "Yang tidak boleh itu memaksa peserta didik menggunakan atribut agama yang tidak sesuai dengan keyakinan yang dianutnya,"  anggota Fraksi PAN DPR dari dapil Sumatera Barat itu. Berangkat dari keresahan dan kekhawatiran tersebut, pada Kamis (18/2), Guspardi sebagai wakil rakyat dari Sumatera Barat di DPR bersama berbagai elemen masyarakat dan ormas membahas SKB 3 menteri tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Provinsi Sumbar. Elemen masyarakat itu meliputi MUI, Muhammadiyah, Aisyiah, Perti, LKAAM, Bundo kanduang, dan para tokoh masyarakat Sumbar lainnya. Hasilnya, elemen masyarakat Sumbar melakukan gugatan uji materi (judicial review) terhadap SKB 3 menteri. "Kini ini uji materi tersebut sudah dikabulkan oleh MA pada tanggal 3 Mei 2021," sebut pria mengawali karir politik dari DPRD Sumbar itu. Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/07/05/2021/ma-batalkan-skb-tiga-menteri-ini-jawaban-kemendikbudristek/">MA Batalkan SKB Tiga Menteri, Ini Jawaban Kemendikbudristek</a> Berikut bunyi petikan keputusan MA yang membatalkan SKB 3 menteri. "Mengadili, memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk mencabut Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021". Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/opini/09/02/2021/polemik-skb-seragam-sekolah/">Polemik SKB Seragam Sekolah</a> Menurut Guspardi, SKB 3 menteri itu jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya, yaitu UUD 1945 pasal 31. SKB 3 menteri juga tidak sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian berseberangan pula dengan UU Otonomi Daerah dan mengebiri semangat otonomi daerah. "Kewenangan pengaturan dan tata cara berpakaian di sekolah cukup diatur oleh pemerintah daerah bukan oleh pemerintah pusat dan harus sesuai dengan ajaran agama dan kearifan lokal masing- masing daerah," terangnya.

MA Batalkan SKB 3 Menteri, Politikus PAN: Alhamdulillah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/biyanto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SURAT keputusan bersama (SKB) menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri dalam negeri, dan menteri agama tentang seragam sekolah menulai polemik. Ada yang menilai SKB itu tidak menjawab persoalan utama pendidikan era pandemi Covid-19.  Regulasi baru itu mengatur penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ditandatangani pada 3 Februari 2021, terkesan reaksioner.  SKB seragam sekolah lahir karena adanya insiden pemaksaan pemakaian jilbab terhadap siswi nonmuslim di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat, beberapa waktu lalu. Padahal, kasus ini masih diinvestigasi dan hasilnya belum diekspos ke publik. Insiden ini juga sangat kasuistis sehingga tidak dapat digeneralisasi sebagai kasus yang menasional. Apalagi kemudian disimpulkan bahwa telah terjadi gejala intoleransi kehidupan beragama di sekolah.  Sejatinya banyak persoalan pendidikan era pandemi yang jauh lebih fundamental ditangani daripada membuat regulasi yang memicu perdebatan. Salah satunya adalah mengantisipasi terjadinya learning lost sepanjang era pandemi. Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi X DPR pada Kamis (21/1), Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud Totok Suprayitno membenarkan adanya fenomena learning lost. Indikatornya dapat diamati dari hilangnya pengalaman dan kemampuan belajar sebagian besar peserta didik.  Menurut hasil penilaian dan diagnostik awal dari para guru, ditemukan lebih dari separo peserta didik tidak memenuhi standar kompetensi. Itu berarti ketuntasan pembelajaran pada era pandemi tidak pernah tercapai. Karena itulah, semua elemen bangsa harus menjadikan ancaman learning lost sebagai perhatian. Jika learning lost terus terjadi, anak-anak dipastikan tidak tumbuh kembang dengan baik (child well-being). Mereka juga terancam menjadi bagian dari generasi yang hilang (lost generation).  Padahal, pemerintah telah mencanangkan peta jalan (road map) pendidikan menuju generasi emas 2045. Saat itu negeri tercinta akan memanen bonus demografi, tepat bersamaan dengan perayaan satu abad kemerdekaan RI. SKB seragam sekolah sama sekali tidak berhubungan dengan cita-cita mewujudkan generasi emas 2045. SKB ini juga tidak berkaitan dengan persoalan mutu pendidikan era pandemi. Sebagian kalangan bahkan berpendapat bahwa SKB seragam sekolah dapat menjadi pintu masuk penanaman ideologi sekularisme dan liberalisme.  Pandangan itu, misalnya, dikemukakan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas. Sekularisme dipahami sebagai paham yang mengajarkan ’’pemisahan’’ antara urusan dunia/politik pemerintahan (profan) dan agama/akhirat (sakral). Spirit kebebasan memilih untuk menggunakan pakaian seragam dan atribut tanpa kekhasan agama tertentu atau dengan kekhasan agama tertentu sebagaimana diatur dalam SKB juga potensial memicu liberalisme. Atas nama kebebasan, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dapat memilih mode berpakaian sesuai dengan kehendaknya.  Para pengkritik SKB seragam sekolah menilai peraturan ini justru akan menjauhkan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari ajaran agamanya. Padahal, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 merumuskan tujuan pendidikan dengan narasi mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (pasal 3). Spirit religiusitas dalam UU Sisdiknas penting dikedepankan.  Sementara itu, kelompok lain berpandangan bahwa secara substantif tidak ada yang perlu dipersoalkan dari SKB seragam sekolah. Apalagi, SKB ini menegaskan bahwa sekolah memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. SKB juga bertujuan untuk memperkuat moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama yang dianut peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Beberapa diktum ini menjadi landasan ideologi perumusan SKB seragam sekolah.  Pada konteks itulah, Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Abdul Mu’ti meminta agar SKB seragam sekolah tidak dibesar-besarkan. Dari segi materi dan substansi, SKB juga sesuai dengan jiwa pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Sejalan dengan itu, SKB memerintah pemerintah daerah atau sekolah memberikan kebebasan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan memilih untuk menggunakan pakaian seragam dan atribut tanpa kekhasan agama tertentu atau dengan kekhasan agama tertentu.  Dengan ketentuan yang ada dalam SKB itu, berarti pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh melarang atau mewajibkan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memakai seragam dan atribut sesuai dengan kekhasan agama tertentu. Pilihan memakai seragam dan atribut sesuai dengan kekhasan agama tertentu sepenuhnya diserahkan pada keputusan individu peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Pertanyaannya, bagaimana dengan peserta didik yang secara psikologis dan kadar pemikiran belum memiliki pemahaman memadai untuk menentukan pilihan?  Dalam kondisi ini, orang tua dan pendidik memiliki peran penting untuk mendidik dan membimbing anak-anak sehingga mampu memilih yang terbaik. Termasuk memilih seragam sekolah sesuai dengan ajaran agama dan kearifan lokal setiap daerah. Untuk itu, peserta didik harus memperoleh penjelasan yang utuh mengenai adab berpakaian menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan cara itu, peserta didik memiliki wawasan yang luas sehingga mampu memilih yang terbaik untuk kehormatan dirinya. Peserta didik juga memiliki kesiapan untuk hidup dalam suasana yang beragam. (*)  <hr />  *) Biyanto, Guru besar UIN Sunan Ampel, wakil sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur

Polemik SKB Seragam Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Retno-Listyarti-KPAI.jpg" alt="Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri memberikan kebebasan hak kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah negeri dalam menggunakan tidak atribut keagamaan ketika memakai seragam sekolah.  Namun, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti mengatakan, pengawasan SKB tersebut diperlukan agar tindakan intoleransi yang berada di lingkungan sekolah, khususnya seragam tidak terjadi kembali. Ia meminta agar terdapat mekanisme pengawasannya.  "Kami juga minta ada pengawasan, karena SKB Tiga Menteri ini tidak mengatur mekanisme pengawasan. Bahkan tidak juga menyebutkan siapa yang mengawasi," jelasnya dalam diskusi daring Sekolah Sebagai Penyemai Toleransi Respon Terhadap SKB Tiga Menteri, Senin (8/2).  Meskipun terdapat portal aduan untuk pelaksanaan SKB Tiga Menteri, menurut Retno hal tersebut tidak cukup. Sebab, dikhawatirkan tidak ada yang mengadu karena takut.  "SKB ini berharap korban itu yang mengadu sehingga bisa disanksi. Bagaimana kalau tidak ada pengaduan karena takut. Ini yang menurut saya ya pengawasan tetap penting dengan mekanisme yang diatur," tegas dia.  Apalagi, kondisi saat ini yang berdampingan dengan pandemi Covid-19 dirasa sulit untuk pengawasan dan pelaksanaannya. Sebab, sistem belajar saat ini menggunakan metode pembelajaran jarak jauh (PJJ).  Kata dia, implementasi sesungguhnya baru dapat diketahui ketika dimulainya pembelajaran tatap muka (PTM). Oleh karenanya diperlukan mekanisme pengawasan dari pihak terkait.  "Karena masih PJJ, lebih naik ini masa melakukan sosialisasi. Di sinilah baru proses pengawasan dapat berjalan, kita harus tahu prosesnya," pungkas dia.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/04/02/2021/selain-sanksi-tegas-kpai-minta-ada-pembinaan-skb-tiga-menteri/">Selain Sanksi Tegas, KPAI Minta Ada Pembinaan SKB Tiga Menteri</a>  Seperti diketahui, untuk aduan dan pelaporan terkait pelanggaran SKB, masyarakat dapat menghubungi Unit Layanan Terpadu (ULT), Gedung C, Lantai Dasar, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270; atau menghubungi pusat panggilan: 177, Portal ULT: <a href="https://ult.kemdikbud.go.id/">https://ult.kemdikbud.go.id/</a>, email: pengaduan@kemdikbud.go.id, maupun Portal Lapor: <a href="https://kemdikbud.lapor.go.id/">https://kemdikbud.lapor.go.id</a>  “Untuk memonitor pelaksanaan kebijakan ini, masyarakat harus terlibat di dalamnya. Terkait pelanggaran, silakan mengadukan ke ULT, Pusat Panggilan 177, Portal ULT, Portal Lapor, dan platform lainnya. Di mana nanti secara terpusat akan kami monitor untuk memastikan pelanggaran ini tidak terjadi,” jelas Mendikbud Nadiem Makarim.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=7UPXKkaYpJU

KPAI Minta Ada Pengawasan Agar SKB Tiga Menteri Berjalan Efektif