<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Tes-CPNS-Provinsi-Jawa-Timur-261018-Um-2.jpg" alt="Ilustrasi ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS) Pemprov Jatim. Umarul Faruq/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS) Pemprov Jatim. Umarul Faruq/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) tengah menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis kisi-kisi serta materi pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS 2021. Penyusunan petunjuk teknis SKB CPNS 2021 ini melibatkan puluhan perwakilan yang berasal dari 13 satuan unit kerja di lingkungan Kementerian Agama.  Plt Kepala Biro Kepegawaian Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag Akhmad Lutfi mengatakan, keberadaan SDM sebagai salah satu unsur akreditasi sangat penting dan strategis. Kemenag sebagai salah satu satuan kerja terbesar memiliki jumlah ASN yaitu sebanyak 230.845.  "Ini ternyata belum cukup bila dilihat dari kenyataan di lapangan, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan publik," ungkap Lutfi, Jumat (10/9).  Menurutnya, penyusunan petunjuk teknis SKB CPNS 2021 bertujuan agar proses seleksi berjalan bersih dan akuntabel serta bisa menghasilkan CPNS yang kompeten dan sesuai kebutuhan. Hal itu penting untuk mencapai visi Indonesia maju serta kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus dalam rangka mewujudkan tata kelola kepegawaian yang baik.  Ia menambahkan, pelaksanaan seleksi ASN menjadi etalase nasional dari kementerian dan lembaga. Seleksi ini meliputi tahapan pendaftaran, administrasi, kompetensi dasar, bidang dan penyetaraan ASN.  Pelaksanan seleksi kompetensi dasar saat ini sedang berlangsung tahap I dan II di beberapa daerah. Komponen dari seleksi bidang terdiri psikotes, praktek kerja, dan wawancara kebangsaan.  "Kami berharap penyusun kisi-kisi instrumen SKB juga memperhatikan materi wawasan keberagamaan dan kebangsaan. Semoga juknis ini bisa dibuat dengan sebaik mungkin seoptimal mungkin untuk memastikan bahwa ASN Kemenag memiliki nasionalisme yang kuat," tandasnya.

Kemenag Susun Juknis Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang CPNS 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/khofifah-CPNS-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap memfasilitasi peserta berstatus positif Covid-19 untuk mengikuti seleksi kompetensi bidang calon pegawai negeri sipil (SKB CPNS) di lingkungan pemerintahan setempat.  Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Nurkholis, Selasa, di Surabaya menyampaikan dalam SKB CPNS tahun 2020 di Jatim terdapat 22 peserta yang terkonfirmasi positif Covid-19. "Dari jumlah tersebut, enam peserta telah mengikuti tes sesuai jadwal karena telah melewati masa karantina dan mendapat rekomendasi tim kesehatan," katanya kepada wartawan.  Sedangkan belasan peserta lainnya yang terkonfirmasi positif Covid-19, katanya, akan mengikuti tes pada 8 Oktober 2020 setelah dijadwal ulang oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Pelaksanaan SKB CPNS Pemprov Jatim telah memasuki hari ke-10 sejak dimulai pada 28 September lalu.  Tercatat sebanyak 4.348 peserta dari total 4.777 pelamar yang telah mengikuti SKB di Kanreg II Badan Kepegawaian Negara BKN.  Dalam pelaksanaan SKB masing-masing formasi diikuti peserta sebanyak tiga kali jumlah formasi yang dari tes ini langsung dapat diketahui hasil lolos dengan format penilaian 40 persen SKD dan 60 persen SKB. "Ketika formasi ada 10 lowongan, maka yang bersaing ada 30 peserta. Setelah ini peringkat tertinggi langsung lolos dan mengikuti pemberkasan," katanya, seperti dilansir dari Antara.  Selama tes berlangsung, kata Nurkholis, total kehadiran peserta mencapai 98,06 persen atau sebanyak 3.383 peserta.  Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan rekrutmen CPNS ini merupakan kebutuhan dan formasi yang diterima sebanyak 1.817 lowongan. "Formasi ini yang menentukan Kementeriam PAN-RB, Pemprov hanya mengajukan sesuai dengan kebutuhan maksimalisasi layanan dan kinerja di seluruh OPD, UPT dan semua sektor di Pemprov," katanya.  Gubernur Khofifah yang berkesempatan memantau jalannya SKB juga mengingatkan dalam suasana pandemi ini, formatnya menyesuaikan ketentuan protokol kesehatan. "Ada jadwal bagi mereka yang positif COVID-19 setelah mendapat rekomendasi ikut ujian dan melalui protokol kesehatan sangat ketat. Lalu yang hasil tes cepatnya reaktif sudah melaksanakan sesuai jadwal dengan pelaksanaan di ruang tersekat," demikian Khofifah Indar Parawansa. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Z2XP7LDesk4&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Pemprov Jatim Fasilitasi Peserta Positif Covid-19 Ikut SKB CPNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/PSX_20200901_230434.jpg" alt="Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkumham dan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), di Kantor BKN Regional VII Palembang, Sumat" width="100%">
<figcaption>Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkumham dan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), di Kantor BKN Regional VII Palembang, Sumat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2019 digelar pada 1 September 2020 sampai dengan 12 Oktober 2020. Kegiatan ini dilangsungkan di 269 titik lokasi (Tilok) di seluruh wilayah Indonesia.  Sebaran Tilok yang disiapkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk pelaksanaan SKB meliputi 215 Tilok Mandiri, 34 Tilok seluruh Kantor BKN (BKN Pusat, Kantor Regional BKN I - XIII, Kantor UPT BKN), dan 20 Tilok di Luar Negeri dengan memanfaatkan gedung Kedutaan Besar dan gedung Konsulat Jenderal.  Total peserta SKB CPNS Formasi Tahun 2019 dengan metode Computer Assisted Test (CAT) berjumlah 297.942 peserta. Terdiri dari 44.631 peserta Instansi Pusat dan 253.311 peserta Instansi Daerah.  Penyelenggaraan SKB ini juga telah diresmikan melalui Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V 116-4/99. Penyelenggaraan SKB pada 1 September 2020 sampai dengan 12 Oktober 2020, dilanjutkan dengan pengolahan hasil SKD dan SKB pada 8 sampai 18 Oktober 2020.  Selanjutnya, pada 19 sampai dengan 23 Oktober 2020 akan dilakukan rekonsiliasi (pencocokan) hasil integrasi SKD dan SKB. Final hasil seleksi yang telah melalui tahap rekonsiliasi akan disampaikan kepada instansi penyelenggara rekutmen CPNS formasi tahun 2019 pada 26 sampai dengan 28 Oktober 2020 untuk kemudian diumumkan kepada publik pada 30 Oktober 2020.  Untuk nama-nama hasil seleksi final tersebut, selanjutnya akan diajukan dalam usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang prosesnya dijadwalkan akan berlangsung pada 1 sampai dengan 30 November 2020.  Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan bahwa pihaknya siap untuk memastikan kualitas penyelenggaraan SKB di tengah kedaruratan Covid-19 tetap terjaga, dengan mengedepankan transparansi tanpa mengurangi aspek protokol kesehatan.  Salah satu yang dilakukan BKN adalah dengan menampilkan live streaming score yang dapat dipantau orang tua peserta lewat genggaman smartphone tanpa harus hadir di Tilok.  "Untuk daftar link live streaming score SKB seluruh Tilok di Indonesia dapat dipantau publik secara langsung melalui <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/16Fi7OO63fXYOb2w0rChrTbrZ5NeG3_oCQecqRqBQePE/edit">https://bit.ly/daftar-kanal</a>," terang dia seperti tertulis dalam keterangan resmi, Rabu (2/9).  Sebagai tambahan informasi, jumlah instansi yang membuka rekrutmen untuk formasi CPNS Formasi Tahun 2019 sebanyak 521 instansi, dengan rincian 65 instansi pusat dan 456 instansi daerah.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=UKpybUGsUSY

Seleksi Kompetensi Bidang CPNS Dimulai, Lihat Hasilnya di Sini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cpns-2018-selesai-pemberkasan-nip-mulai-diproses_c_271368.jpg" alt="Peserta seleksi CPNS saat melihat pengumuman usai mengikuti SKB." width="100%">
<figcaption>Peserta seleksi CPNS saat melihat pengumuman usai mengikuti SKB.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan penjelasan terkait tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019. Salah satunya adalah soal keikutsertaan para peserta.  Dalam Surat Edaran (SE) Kepala BKN Nomor 17/SE/VII/2020, terdapat ketentuan khusus bagi para peserta yang memiliki suhu tubuh di atas 37,3 derajat celcius, di mana mereka tetap diperbolehkan untuk mengikuti tes.  Sebagaimana diketahui, suhu tubuh di atas 37,3 derajat celcius diindikasikan adalah orang yang memiliki gejala Covid-19. Apabila ada salah satu peserta yang benar positif virus Covid-19, bagaimana mereka tetap dapat mengikuti tes SKB?  Deputi Bidang Sistem Informasi BKN Suharmen pun memberikan penjelasan bahwa ada beberapa langkah yang akan dilakukan untuk memastikan para peserta bisa mengikuti tes. Meskipun hasil rapid tesnya reaktif atau hasil swab tesnya dikatakan positif.  "Kalau hasil rapidnya reaktif, itu kan belum tentu positif Covid-19. Tapi jika setelah diswab test positif, maka kami akan meminta rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes), apakah yang bersangkutan diizinkan ikut tes di lokasi atau tidak," terangnya dalam telekonferensi pers, Rabu (5/8).  Jika tidak diizinkan, peserta pun harus melakukan isolasi mandiri. Nantinya, pihaknya akan memanfaatkan platform meeting online, seperti Zoom untuk mengawasi peserta tersebut.  Hal ini dilakukan guna menutup kemungkinkan peserta SKB melakukan kecurangan, di mana mereka mengerjakan ujian menggunakan jasa calo.  Adapun terkait dengan mekanismenya, sebelum ujian dimulai, peserta tersebut harus menghubungkan akun Zoom mereka dengan akun Zoom BKN yang khusus dibuat untuk pengawasan ujian.  Sebelum itu, pihaknya akan melakukan pengecekan ulang serta mengawasi peserta untuk memastikan mereka sendirilah yang mengerjakan soal tersebut.  "Itu kita awasi benar-benar yang ngerjain itu dia bukan calo, jadi dia harus pakai Zoom dan kita awasi dia benar-benar dilihat pakai Zoom, kemarin juga pas SKD sudah kita lakukan," tuturnya.  Bagi peserta yang kedapatan positif Covid-19, tidak ada pengguguran. "Ini poin pentingnya, ngga ada yang digugurkan kalau dia terkena Covid-19. Karena Covid-19 ini kan bukan karena keinginan dia untuk kena. Kalau seperti UTBK, itu gugur punya kesempatan lagi, sementara CPNS kesempatannya hanya sekali, kalau dilewatkan dia nggak akan punya kesempatan lagi," ungkapnya.

Penjelasan BKN Jika Peserta Positif Covid-19 Bisa Ikuti SKB CPNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cpns-2018-selesai-pemberkasan-nip-mulai-diproses_c_271368.jpg" alt="Peserta seleksi CPNS saat melihat pengumuman usai mengikuti SKB." width="100%">
<figcaption>Peserta seleksi CPNS saat melihat pengumuman usai mengikuti SKB.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) segera melaksanakan proses Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS formasi tahun 2019 yang sebelumnya sempat tertunda akibat pandemi Covid-19. SKB dimulai pada 1 September sampai dengan 12 Oktober 2020.  Untuk itu, calon peserta SKB CPNS Kemenag 2019 diminta untuk melakukan daftar ulang dan memilih lokasi tes yang terdekat dengan tempat tinggal mereka saat ini. Hal ini disampaikan Kepala Biro Kepegawaian Kemenag Saefuddin.  "Berdasarkan Surat Kepala BKN , proses daftar ulang dimulai pada 1 hingga 7 Agustus 2020," kata dia dalam keterangan resmi, Senin (3/8).  Proses daftar ulang, lanjut Saefuddin, dilakukan melalui akun masing-masing peserta pada laman https://sscn.bkn.go.id. Adapun, pihaknya juga menyiapkan Kantor Kemenag Kota/Kabupaten sebagai tempat pelaksanaan SKB CPNS Kemenag formasi tahun 2019.  "Dalam proses daftar ulang tersebut, tiap peserta diminta untuk memilih lokasi tes yang terdekat dengan tempat tinggal saat ini. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko penyebaran covid-19," katanya.  Ia menambahkan, sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan dan surat Menteri PANRB bahwa pelaksanaan SKB harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. "Kementerian PANRB mengingatkan agar Kemenag benar- benar memperhatikan protokol kesehatan tersebut dan sebisa mungkin meminimalisir pergerakan peserta SKB. Apalagi, jumlah peserta SKB KEMENAG mencapai 12.000 orang yang tersebar di 34 provinsi," jelas dia.  Selanjutnya, bagi peserta SKB CPNS Kemenag yang telah melakukan daftar ulang, wajib untuk melakukan pencetakan Kartu Tanda Peserta Ujian SKB mulai tanggal 8 Agustus 2020. "Peserta agar follow akun instagram @cpnskemenag2019 sehingga tidak ketinggalan info," tandasnya.

Segera Dilaksanakan, SKB CPNS Kemenag Bisa Pilih Tes Lokasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/tes-cpns-surabaya.jpg" alt="INTIP PELUANG: Peserta seleksi kompetensi dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil 2020 melakukan registrasi di Gelanggang Remaja Surabaya Minggu (9/2). (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>INTIP PELUANG: Peserta seleksi kompetensi dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil 2020 melakukan registrasi di Gelanggang Remaja Surabaya Minggu (9/2). (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) calon pegawai negeri sipil (CPNS) akhirnya memberi titik terang terkait jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi bidang (SKB) CPNS formai 2019. Rencananya, SKB dilangsungkan usai seleksi kompetensi dasar (SKD) untuk sekolah kedinasan.  Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana usai memimpin rapat secara virtual kemarin (19/5). Bima mengatakan, penetapan jadwal SKB CPNS Formasi Tahun 2019 diperkirakan pada Agustus – September 2020, setelah pelaksanaan SKD sekolah kedinasan 2020 yang dijadwalkan pada Juli 2020. Jadwal tersebut pun akan diajukan segera pada presiden untuk mendapat persetujuan.  ”Jika SKD sekolah kedinasan 2020 terlaksana sesuai jadwal yang ditetapkan, maka jadwal SKB CPNS Formasi Tahun 2019 diperkirakan dapat berlangsung setelahnya,” ujar Bima dalam keterangan resminya, Rabu (20/5).  Namun, lanjut dia, realisasi jadwal yang disusun Panselnas ini masih sangat bergantung pada penetapan status kedaruratan Covid-19 di Indonesia. Oleh karena itu, selain menunggu persetujuan presiden terhadap jadwal yang ditetapkan, Panselnas juga mempertimbangkan rekomendasi dari Gugus Tugas Penanganan Covid mengenai update status darurat Covid-19.  Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen menambahkan, bila disetujui, pihaknya sudah menyiapan infrastruktur pelaksanaan tes di masa pandemi saat ini. pihaknya telah melakukan uji coba atau stress testing sistem Computer Assisted Test (CAT) online. Langkah ini dilaukan sebagai upaya antisipasi pelaksanaan SKD sekolah kedinasan Tahun 2020 dan SKB CPNS Formasi Tahun 2019 jika status darurat masih belum di longgarkan.  ”Salah satu yang sudah dilakukan uji coba adalah pelaksanaan ujian CAT pada seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Kementerian Agama,” tuturnya. Ujicoba metode CAT Online ini dilakukan 12 Mei 2020 lalu.  Dia menegaskan, bahwa saat ini, BKN juga terus melakukan pemutakhiran secara sistem dan teknologi untuk pelaksanaan seleksi secara massal nanti. Sehingga, proses seleksi bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan protocol kesehatan.  Seperti diberitakan sebelumnya, pelaksanaan SKB yang rencana digelar mulai 25 Maret 2020 terpaksa harus ditunda. Keputusan penundaan ini dilatarbelakangi oleh pandemic Covid-19 yang sudah ditetapkan sebagai Bencana Nasional. Penundaan pelaksanaan SKB ini telah pun disampaikan oleh Panselnas melalui Surat Menteri PANRB NomorB/318/M/SM/01.00/2020 tanggal 17 Maret 2020 perihal Penundaan Jadwal SKB Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=2a7xhHeonEc  https://www.youtube.com/watch?v=M3FsqdNeOEo  https://www.youtube.com/watch?v=4t_x5965xbs

SKB CPNS Dijadwalkan Mulai Agustus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Tjahjo-Kumolo-Raka-Denny-2.jpg" alt="Tjahjo Kumolo di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Tjahjo Kumolo di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Merebaknya wabah Covid-19 berdampak pada penundaan seleksi kompetensi bidang (SKB) CPNS tahun anggaran 2019. Tes SKB tersebut semula dijadwalkan berlangsung pada 25 Maret 2020.  Keputusan penundaan itu tertuang dalam Surat Nomor: B/318/M.SM.01.00/2020 yang ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo selaku ketua panitia seleksi nasional (panselnas). Surat tersebut ditujukan kepada para pejabat pembina kepegawaian (PPK) pusat dan daerah.  Men PAN-RB menjelaskan, penundaan diputuskan setelah mempertimbangkan penetapan status tanggap darurat bencana nasional nonalam pandemi untuk Covid-19. Status tanggap darurat ditetapkan hingga 29 Maret 2020. Selain itu, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan imbauan terkait bekerja di rumah dan menghindari keramaian. ”Ditunda sampai ditetapkannya kebijakan selanjutnya berdasar evaluasi panselnas. Hasilnya nanti diberitahukan dalam bentuk surat edaran,” ujarnya kemarin (18/3).  Penundaan meliputi pelaksanaan seluruh SKB. Baik yang dilakukan dengan menggunakan computer assisted test (CAT) maupun SKB yang diselenggarakan tiap-tiap instansi. Meski SKB ditunda, lanjut dia, pengumuman hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) tetap dilaksanakan sesuai jadwal pada 22–23 Maret 2020.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=rVo8QlJ5JrE  https://www.youtube.com/watch?v=Gee27abXCuY  https://www.youtube.com/watch?v=-nSpgAlcVXg

Dampak Wabah Covid-19, Menteri Tjahjo Tunda Tes SKB CPNS

skb cpns

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#skb cpns

Berita Terkini