<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/04/DglPZMdGL4QSTkpCFLh52hf4PeJ0WfrDfYu3SBP8-1913673327.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau Gedung Gifted School di kawasan Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (3/10). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau Gedung Gifted School di kawasan Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (3/10). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau Gedung Gifted School di kawasan Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (3/10). Gedung megah yang dibangun sejak 2019 itu akhirnya akan segera difungsikan kembali setelah bertahun-tahun tak digunakan secara optimal. Dalam kunjungannya, Gubernur Pramono memastikan gedung tersebut akan memiliki dua fungsi utama. Yakni sebagai Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). "Setelah berdiskusi dengan warga, Kepala Dinas Pendidikan, dan Wali Kota, diputuskan gedung ini memiliki dua fungsi. Pertama, sebagai Sanggar Kegiatan Belajar. Saya minta dipersiapkan dengan baik karena akan menjadi ruang belajar bagi anak-anak yang putus sekolah," ujar Gubernur Pramono. Selain itu, hasil diskusi dengan pengurus RW setempat juga menunjukkan kebutuhan mendesak akan sekolah menengah di wilayah tersebut. "Di kelurahan ini ternyata belum ada SMP. Saya yakin sekolah ini akan diminati warga sekitar," tambahnya. Pramono menginstruksikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk menyiapkan anggaran renovasi agar gedung bisa segera dimanfaatkan. Beberapa fasilitas seperti kolam renang juga akan dikaji ulang agar dapat digunakan sesuai kebutuhan kegiatan belajar. Gedung Gifted School sendiri memiliki 15 ruang kelas dengan kapasitas 32&ndash;36 siswa per kelas, serta asrama yang bisa menunjang aktivitas belajar mengajar. Pramono menegaskan, Pemprov DKI Jakarta akan melanjutkan hal-hal positif dari pemerintahan sebelumnya. &ldquo;Hal-hal baik dari pemerintah sebelumnya akan kita perbaiki dan lanjutkan. Sayang bila gedung ini tidak digunakan. Karena itu, kami putuskan segera difungsikan untuk SKB dan SMP," imbuhnya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Gedung Gifted School di Cawang akan segera berfungsi sebagai SKB dan SMP.

Gedung Gifted School di Cawang Bakal Difungsikan Jadi SKB dan SMP, Pramono Anung: Sayang Kalau Dibiarkan Terbengkalai

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/21/WhatsApp-Image-2025-03-21-at-113918-2626813714.jpg" alt="Ilustrasi industri logistik. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi industri logistik. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua DPD Klub Logindo Jatim Christin Adni Susilowati menegaskan pentingnya evaluasi terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) yang diberlakukan pemerintah. Klub Logindo Jatim minta agar kebijakan tidak hanya berupa larangan atau pembatasan yang berkepanjangan, tetapi juga solusi nyata untuk pengusaha di sektor logistik. &rdquo;Pemerintah perlu memberikan kebijakan yang lebih proporsional. Jika pembatasan tetap diberlakukan dalam jangka waktu yang panjang, akan menimbulkan risiko serius bagi sektor ekspor-impor, menyebabkan penumpukan barang di pelabuhan dan gudang, serta berdampak pada tenaga kerja logistik yang terancam kehilangan penghasilan,&rdquo; ujar Christin Adni melalui keterangan resmi. DPD Klub Logindo Jatim menyambut baik langkah PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) yang akan memberlakukan insentif sebesar 50 persen untuk jasa penumpukan peti kemas dan kargo sepanjang periode mudik dan balik Lebaran, mulai 24 Maret hingga 8 April. Namun, insentif itu dinilai tetap ada kerugian akibat pembatasan operasional yang terlalu lama. DPD Klub Logindo Jatim mengingatkan bahwa sektor logistik adalah tulang punggung perekonomian yang tidak bisa dihentikan begitu saja. &rdquo;Sebagai bangsa yang berbhineka, kita harus saling memahami dan menghormati hari besar keagamaan. Namun, logistik tetap harus berjalan untuk memastikan kelancaran distribusi barang dan kebutuhan masyarakat,&rdquo; tegas Christin Adni. DPD Klub Logindo Jatim berharap adanya dialog terbuka antara pemerintah dan para pelaku usaha logistik untuk mencari solusi yang lebih adil dan tidak merugikan satu pihak. Evaluasi ulang terhadap SKB diperlukan agar regulasi yang diterapkan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan sektor logistik yang memiliki peran krusial dalam rantai distribusi nasional. Edo, salah satu anggota Klub Logindo Jatim, menambahkan, dalam praktiknya, para pengusaha logistik tetap menaati peraturan. Tapi biasanya terdapat pengaturan jam operasional sebagai solusi alternatif. &rdquo;Kalau dilarang, ya tetap menaati, namun biasanya ada jam gantiannya,&rdquo; ujar Edo. DPD Klub Logindo Jatim berharap dialog terbuka antara pemerintah dan para pelaku usaha logistik untuk mencari solusi yang lebih adil dan tidak merugikan satu pihak. Evaluasi ulang terhadap SKB diperlukan agar regulasi yang diterapkan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan sektor logistik yang memiliki peran krusial dalam rantai distribusi nasional. &rdquo;Sebagai pengusaha logistik, kami mendukung kebijakan yang bertujuan menjaga ketertiban dan kelancaran arus mudik, namun kami juga berharap pemerintah memberikan solusi yang lebih konkret. Jika pembatasan diterapkan dalam jangka waktu lama, maka harus ada kompensasi yang nyata, bukan sekadar insentif terbatas yang tidak sebanding dengan dampak ekonomi yang kami tanggung,&rdquo; tambah Edo.

DPD Klub Logindo Jatim minta evaluasi SKB dan solusi yang saling menguntungkan terkait pembatasan pada masa angkutan Lebaran

DPD Klub Logindo Jatim Minta Peninjauan Ulang SKB dan Solusi bagi Pengusaha dalam Supply Chain Logistik

<div id="m#msg-f:1811259165710277351" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/17/IMG-20240917-WA0007-4077364827.jpg" alt="Gerbang Tol saat situasi libur panjang Maulid Nabi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gerbang Tol saat situasi libur panjang Maulid Nabi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Pengamat Kebijakan Publik, pelaku industri, dan pakar transportasi sepakat untuk duduk bersama mengkaji kembali jenis-jenis barang apa saja yang perlu dilarang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait Pelarangan Angkutan Barang Sumbu 3 pada saat libur Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Langkah ini bertujuan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan oleh keberadaan kebijakan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015131947/pdip-tegaskan-siap-hadapi-upaya-hukum-dari-caleg-dpr-ri-terpilih-tia-rahmania">PDIP Tegaskan Siap Hadapi Upaya Hukum dari Caleg DPR RI Terpilih Tia Rahmania</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dekan Fakultas Sistem dan Transportasi Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti, Deny Siahaan mengatakan, kebijakan pembatasan angkutan barang saat HBKN bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan memperlancar arus pergerakan orang. Di sisi lain kebijakan ini juga berdampak terhadap ketersediaan produk dan barang di masyarakat, logistik industri, serta logistik komoditas penting lainnya seperti BBM, barang pangan dan barang ekspor impor menjadi terhambat yang dapat berakibat pada kenaikan harga-harga. &nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Oleh sebab itu, permasalahan yang muncul setiap tahun &nbsp;di negara kita ini sangat penting untuk didiskusikan bagaimana mengelola pembatasan angkutan secara efektif, dan mencari solusi optimal terhadap permasalahan yang muncul, sehingga dapat mengakomodasi kepentingans semua pihak tanpa mengorbankan kelancaran logistik dan perekonomian nasional,&rdquo; kata Deny, Kamis (26/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik Kementerian Perdagangan (Kemendag), Sri Sugy Atmanto&nbsp; menyampaikan, pembatasan distribusi bisa &nbsp;menyebabkan kelangkaan barang di daerah-daerah yang dan menyebabkan terjadinya kenaikan harga.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Intinya, kelancaran mudik bagi yang merayakan hari besar keagamaan tetap menjadi perhatian utama, tapi ketersediaan bahan pokok dan distribusinya juga tidak boleh terganggu,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas dasar itu, Kemendag meminta agar kebijakan pelarangan angkutan logistik saat HBKN supaya mempertimbangkan berbagai hal. Seperti waktu dan jenis barangnya serta tujuannya. &ldquo;Artinya, kebijakan tersebut tidak merugikan masyarakat, pelaku usaha serta tidak menimbulkan kenaikan harga,&rdquo; ucapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, selain kebutuhan pokok seperti beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, kedelai, tahu tempe, daging sapi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, bawang putih, cabai, ikan segar, susu, pupuk, ternak dan uang, air minum dalam kemasan (AMDK) juga sudah menjadi barang strategis masyarakat yang harus masuk dalam pengecualian. &ldquo;AMDK ini termasuk kebutuhan barang strategis masyarakat karena sangat dibutuhkan pada saat hari besar keagamaan,&rdquo; kata Sri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia&nbsp; menyarankan perlunya dibahas kembali secara bersama terkait SKB Pelarangan Terhadap Truk Sumbu 3. &ldquo;Ini harus dibahas sama-sama terkait dengan pengangkutannya, bagaimana persiapannya, dan dampak setelah ada pembatasan,&rdquo; tukasnya.&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Pengamat Kebijakan Publik, pelaku industri, dan pakar transportasi sepakat untuk duduk ber

Bisa Bikin Harga Naik, SKB Pelarangan Angkutan Barang Sumbu 3 Saat HBKN Akan Dikaji Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/05/5032691-2411029297.jpg" alt="Jadwal Peringatan Isra Miraj di Tahun 2024. (Sumber: Freepik)" width="100%">
<figcaption>Jadwal Peringatan Isra Miraj di Tahun 2024. (Sumber: Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Isra Miraj merupakan salah satu peringatan hari bersejarah umat beragama, khususnya agama Islam yang kemudian dijadikan hari libur nasional. Menteri agama (Menag) beserta dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi&nbsp;Birokrasi&nbsp;(PANRB) membuat surat keputusan bersama terkait hari libur nasional. Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) telah mengatur hari libur nasional di tahun 2024 salah satunya yakni libur Isra Miraj. <div>Isra Miraj sendiri merupakan peringatan hari istimewa bagi umat Islam yakni mengenang perjalanan nabi Muhammad S.A.W.</div> Dikisahkan dalam perjalanan pertama nabi Muhammad melakukan perjalanan dari masjidil Haram ke masjid Al-Aqsa yang disebut Isra. Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan terakhir dari masjid Al-Aqsa ke langit ke tujuh atau disebut dengan miraj. <div>Semua perjalanan tersebut ditempuh oleh nabi Muhammad dalam waktu satu malam, itulah mengapa hari itu disebut Isra Miraj.</div> Hari besar dalam agama Islam ini diperingati dalam kalender Hijriyah yakni pada tanggal 27 Rajab. Tanggal 27 Rajab 1445 H pada kalender Hijriyah ini bertepatan dengan hari Kamis, 8 Februari 2024. Peringatan hari besar tersebut oleh pemerintah dijadikan hari libur nasional untuk memperingati Isra Miraj umat Islam di Indonesia. Maka dari itu, berdasarkan SKB dari ketiga Menteri maka ditetapkanlah hari libur nasional memperingati Isra Miraj pada tanggal 8 Februari 2024. Pada beberapa hari besar agama di Indonesia biasanya terdapat cuti bersama untuk merayakan hari bahagia tersebut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/humaniora/014087989/4-pelajaran-penting-dari-peristiwa-isra-miraj-salah-satunya-masih-umat-muslim-rasakan-hingga-sekarang">4 Pelajaran Penting dari Peristiwa Isra Miraj, Salah Satunya Masih Umat Muslim Rasakan hingga Sekarang</a> Namun, terkait dengan tanggal cuti bersama, untuk peringatan Isra Miraj ini tidak memiliki tanggal cuti bersama. Berdasarkan SKB nomor 855 tahun 2023, nomor 3 tahun 2023 dan nomor 4 tahun 2023 terkait libur nasional dan cuti bersama tahun 2024 tidak terdapat libur tambahan atau cuti bersama sebelum atau sesudah Isra Miraj. Libur Isra Miraj pada tanggal 8 Februari hanya diberlakukan untuk satu hari saja, selebihnya atau sebelum hari tersebut tidak terdapat cuti bersama. Maka dari itu, tidak dianjurkan untuk masyarakat mempersiapkan hal-hal yang bisa dilakukan selama satu hari libur tersebut. Dan dalam SKB tiga Menteri tersebut juga telah menentukan ada sebanyak 27 hari tanggal merah di tahun 2024. Dalam&nbsp;rincinya&nbsp;yakni sebanyak 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama yang ada di sepanjang tahun 2024. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014084080/contraflow-akan-diberlakukan-di-tol-trans-jawa-selama-libur-panjang-isra-mikraj-dan-imlek-berikut-ini-jadwalnya">Contraflow akan Diberlakukan di Tol Trans Jawa selama Libur Panjang Isra Mikraj dan Imlek, Berikut Ini Jadwalnya</a> Hari libur Isra Miraj merupakan tanggal merah ke dua di tahun 2024 setelah tanggal merah memperingati tahun baru. Setelahnya ada tanggal merah lain di bulan Februari 2024 tepatnya hari Sabtu tanggal 10 Februari untuk memperingati hari raya Imlek.

Hari libur Isra Miraj merupakan tanggal merah ke dua di tahun 2024 setelah tanggal merah memperingati tahun baru.

Simak Jadwal Libur Isra Miraj Nabi Muhammad 2024 Menurut SKB Beserta Tanggal Cuti Bersama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Para peserta seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) 2023 harus benar-benar jeli memantau jadwal pendaftaran hingga tes. Pasalnya, ada perbedaan untuk calon pendaftar seleksi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Untuk PPPK, misalnya, tak ada seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB). Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nur Hasan menyampaikan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, hanya ada dua tahapan dalam seleksi PPPK, yakni seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. &rdquo;Dalam seleksi kompetensi, PPPK akan diuji terkait kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural,&rdquo; ujarnya kemarin (4/9). Merujuk PP 49/2018, kompetensi manajerial ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Untuk kompetensi teknis, lebih spesifik pada bidang teknis jabatan yang dilamar. Sedangkan untuk kompetensi sosial kultural berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku soal hubungan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, serta prinsip. Untuk tes seleksi kompetensi PPPK, Nur Hasan menyampaikan, dilaksanakan pada 5&ndash;29 November 2023. Atau setelah seleksi administrasi pada 17 September&ndash;9 Oktober 2023. Pada tes seleksi kompetensi teknis, peserta akan disuguhi 90 soal. Kemudian, untuk tes kompetensi manajerial sebanyak 25 soal dan kompetensi sosial kultural 20 soal. Setelah itu ada tambahan tes wawancara 10 soal. Calon peserta seleksi PPPK diberi waktu 130 menit untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Bagi peserta seleksi CPNS, seleksi administrasi dijadwalkan bersamaan dengan seleksi administrasi PPPK. Namun, khusus seleksi lanjutan, SKB dan SKD akan digelar lebih awal dari seleksi kompetensi PPPK. Untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS), SKD diadakan pada 4&ndash;13 November 2023. Kemudian, SKB CPNS nonsistem CAT BKN digelar pada 28 November&ndash;17 Desember 2023 dan SKB CPNS dengan sistem CAT BKN pada 11&ndash;17 Desember 2023. Dalam SKD, peserta diberi waktu 100 menit untuk menyelesaikan tiga jenis tes. Yakni, tes wawasan kebangsaan 30 soal, tes inteligensi umum 35 soal, dan tes karakteristik pribadi 45 soal. Lalu, untuk SKB, peserta diberi dua jenis soal. Terdiri atas soal tidak dominan hitungan sebanyak 100 soal dan dominan hitungan 80 soal. Total waktu yang diberikan 90 menit. Bagi masyarakat yang berminat menjadi abdi negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengimbau agar betul-betul menyiapkan diri. Termasuk memperhatikan syarat-syaratnya. Misalnya terkait batas usia pelamar, jabatan, kualifikasi pendidikan, dan lain-lain. (mia/c9/oni)

Para peserta seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) 2023 harus benar-benar jeli memantau jadwal pendaftaran hingga tes.

Tak Ada SKD dan SKB untuk Tes Seleksi PPPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Uji-Coba-Sekolah-Tatap-Muka-Tahap-2-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Sejumlah murid saat menjalani uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) tahap dua di SDN Malaka Sari 13 Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu (9/6/2021). Dinas Pendidikan DKI Jakarta menggelar uji coba pembelajaran tatap muka tahap 2 yang diikuti 226 sekolah. Sis" width="100%">
<figcaption>Sejumlah murid saat menjalani uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) tahap dua di SDN Malaka Sari 13 Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu (9/6/2021). Dinas Pendidikan DKI Jakarta menggelar uji coba pembelajaran tatap muka tahap 2 yang diikuti 226 sekolah. Sis</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri sepertinya tidak diindahkan oleh sejumlah satuan pendidikan. Sebab, dikatakan bahwa masih terdapat sekolah yang tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) meskipun berada di kawasan PPKM level 3 atau 4.  Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Fahriza Marta Tanjung pun mengkritisi hal tersebut. Khususnya terkait dengan tidak adanya sanksi yang diberikan bagi mereka yang melanggar.  "Memang tidak ada sanksi yang diberikan, tidak melihat sama sekali ada sanksi," terang dia dalam telekonferensi pers Pembukaan Sekolah Tatap Muka di Masa PPKM dikutip, Senin (2/8).  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01/08/2021/29-sekolah-diduga-langgar-ppkm-17-persen-pernah-jadi-klaster-covid-19/">29 Sekolah Diduga Langgar PPKM, 17 Persen Pernah Jadi Klaster Covid-19</a>  Kebijakan yang dibuat pun sama sekali tidak ada evaluasi lebih lanjut, dirinya tidak melihat bagaimana kondisi hari ini disikapi oleh pemerintah pusat. Misalnya, sekolah yang melakukan simulasi PTM sekitar berapa persen dan yang melaksanakan adaptasi kebiasaan baru berapa persen.  "Itu kan ada di SKB Empat Menteri tahapannya, tapi tidak pernah kita lihat sosialisasinya dan publish dari Kemendikbud," tuturnya.  Namun menurutnya ini bukan hanya tugas dari Kemendikbudristek semata, tiga kementerian lainnya yaitu Kemenag, Kemenkes dan Kemendagri, yang dalam hal ini tidak ada kontribusinya.  "Ya bisa jadi seperti itu (tidak serius). Saya kira SKB Empat Menteri merupakan komitmennya dari empat kementerian, tapi pada pelaksanannya seolah menjadi kewenangan dari Kemendikbud saja, tidak ada koordinasi antara kementerian yang satu dengan yang lain," imbuhnya.  Pelaksanaan SKB Empat Menteri ini juga terlihat ada pelimpahan tanggung jawab. Ketika SKB dibuat, kewenangannya dilempar ke pemerintah daerah (pemda), lalu pemda ke dinas pendidikan (disdik), lalu disdik ke sekolah.  "Kita melihat buang badan. Lepas tangan, tidak ada tanggung jawab pada persoalan ini. Saya berharap kemendikbud punya tanggung jawab lebih, ambil peran lebih," jelas dia.  Perihal pemberian sanksi, Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek, Hendarman menuturkan bahwa pemberian sanksi berada dalam kewenangan pemda.  "Itu kewenangan dinas (pendidikan daerah) karena kepsek dibawah kewenangan mereka," ungkap dia kepada JawaPos.com, Senin (2/8).

Sanksi Sekolah Langgar SKB, Kemendikbudristek Diminta Tak Lepas Tangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Menteri-Agama-Yaqut-Cholil-Qoumas-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Rapat kerja tersebut membahas tindak lanjut persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Rapat kerja tersebut membahas tindak lanjut persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri telah diresmikan untuk merespons kasus intoleransi di dunia pendidikan. Salah satu kasus yang ramai baru-baru ini adalah berasal dari Kota Padang, Sumatera Barat terkait mewajibkan non muslim memakai jilbab.  Mengenai hal itu, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meyakini bahwa hal tersebut hanya bagian permukaannya saja, alias masih banyak kasus yang tidak terekspose soal intoleransi di dunia pendidikan.  "Kami yakini itu hanya puncak gunung es, sementara data-data yang kita miliki masih banyak sekali sekolah-sekolah yang memperlakukan anak didik dan tenaga pendidikan islam sebagaimana yang terjadi di Sumatera Barat," ujar dia dalam Penandatanganan SKB Tiga Menteri secara daring, Rabu (3/2).  Selain itu, SKB Tiga Menteri ini juga dilatarbelakangi bahwa keyakinan bahwa sebenarnya agama dan seluruh ajarannya pasti mengajarkan perdamaian, menyelesaikan perbedaan dengan baik, saling menghormati dan saling menghargai.  "Bukan sebaliknya, agama menjadi norma konflik atau justifilasi untuk berbuat yang tidak adil kepada yang berbeda keyakinan," tutur dia.  Oleh karenanya, menurut dia hal ini penting untuk diterbitkan agar mendorong warga pendidikan dan masyarakat untuk selalu mencari titik persamaan di antara perbedaan-perbedaan yang dimiliki. Jadi, mmengajak masing-masing pemeluk agama ini memahami ajaran agamanya secara substantif, bukan hanya sekedar simbolik.  "Memaksakan atribut keagamaan tertentu kepada yang berbeda itu sebagian dari pemahaman yang hanya simbolik. Kita ingin mendorong semuanya untuk memahami agama secara substantif," tegas dia. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/G6icz2Dehpo

Menag Yakin Kasus Intoleransi di Padang Hanya Puncak Gunung Es

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Nadiem-Makarim-di-perpustakaan-Kemendikbud-Fedrik.jpg" alt="HARAPAN BARU: Mendikbud Nadiem Makarim meninjau perpustakaan di kantor Kemendikbud, Jakarta, kemarin (23/10). (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>HARAPAN BARU: Mendikbud Nadiem Makarim meninjau perpustakaan di kantor Kemendikbud, Jakarta, kemarin (23/10). (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim telah melakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terkait pakaian seragam sekolah. Hal ini menyangkut kebebasan atribut keagamaan sebagai hak individu.  Dia menyebutkan bahwa akan memberikan sanksi tegas jika terdapat sekolah yang masih melakukan tindak intoleran akibat pilihan atribut seragam. Seperti mempertimbangkan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).  ’’Kemendikbud siap melakukan menggunakan berbagai macam instrumen sanksi yang bisa digunakan, termasuk evaluasi ulang pemberian dana BOS,’’ jelasnya dalam Penandatanganan SKB Tiga Menteri secara daring, Rabu (3/2).  Nadiem juga menuturkan bahwa pihaknya dapat memberhentikan dana bantuan pemerintah kepada sekolah yang melakukan pelanggaran. ’’Kemendikbud mengambil posisi tegas, dan bahwa jika ada pelanggaran daripada esensi SKB tersebut,’’ tambahnya.  Kata dia, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) untuk mengawasi pelaksanaan SKB Tiga Menteri. Sebab, sekolah tetap berada di bawah pembinaan pemda.  Adapun, keputusan untuk memakai seragam atau atribut berbasis keagamaan di dalam sekolah negeri di Indonesia adalah hak masing-masing individu. Seluruh pihak diminta untuk bisa saling menghargai.  ’’Bahwa pakaian atau pakaian seragam dan atribut bagi para murid dan para guru adalah salah satu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama,’’ tegas Nadiem.  Bagi daerah atau sekolah yang memiliki peraturan yang bersifat intoleran, maka kepala daerah dan sekolah diminta untuk mencabutnya dalam 30 hari sejak SKB diterbitkan. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/M2qtzwXZuKc

Langgar SKB Seragam, Sekolah Terancam Tak Dikucuri Dana BOS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/PSX_20200901_230434.jpg" alt="Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkumham dan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), di Kantor BKN Regional VII Palembang, Sumat" width="100%">
<figcaption>Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkumham dan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), di Kantor BKN Regional VII Palembang, Sumat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan rincian jadwal dan lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Formasi Tahun 2019. Pelaksanaan SKB akan digelar dengan penerapan protokol kesehatan. Kepala Biro Kepegawaian Kemenag Saefuddin mengatakan bahwa yang berhak mengikuti SKB adalaj yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sesuai pada 23 Maret 2020. "Alhamdulillah, setelah proses panjang, rincian jadwal dan lokasi SKB CPNS Kemenag diumumkan hari ini. SKB akan digelar dengan protokol kesehatan," jelas dia dalam keterangan tertulis, Jumat (4/9). Ada beberapa tahapan, pertama adalah melakukan pembaruan data agama. Khusus bagi pelamar formasi jabatan guru, mereka harus mengunggah sertifikat guru bagi yang memiliki pada laman <a href="https://ropeg.kemenag.go.id/cpns2019/">https://ropeg.kemenag.go.id/cpns2019/</a> pada 3 - 5 September 2020. Kedua, mengikuti proses verifikasi keberadaan pada 7 - 9 September 2020 di alamat lokasi SKB dengan membawa kartu tanda peserta ujian dan KTP/Identitas yang sah. Identitas dimaksud harus mencantumkan NIK yang masih berlaku dan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19. Berikut jadwal pelaksanaan SKB CPNS (semua dalam WIB. Untuk WITA dan WIT menyesuaikan): 1. Praktik Kerja pada 14 - 17 September 2020, mulai pukul 07.30 WIB 2. Psikotes pada 18 September 2020, mulai pukul 07.30 WIB 3. Wawancara pada 19 - 22 September 2020, mulai pukul 07.30 WIB "Jadwal dan lokasi dapat berubah menyesuaikan dengan kondisi perkembangan Pandemi Covid-19 di daerah masing-masing. Peserta diimbau agar berkoordinasi melalui call center lokasi ujian," ucapnya. Bagi peserta yang tidak mengunggah DRH pada jadwal yang telah ditentukan, diharapkan untuk membawa dokumen pendukung yang diperlukan pada saat pelaksanaan SKB untuk ditunjukan kepada penguji. Peserta yang tidak hadir atau terlambat dengan alasan apapun pada waktu dan tempat pelaksanaan SKB yang telah ditentukan, dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur atau tidak lulus. "Ingat, patuhi tata tertib dan jangan percaya calo," tandasnya. (*)

Jadwal dan Lokasi SKB CPNS Formasi 2019 Resmi Diumumkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/chand-parwez-zaking.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri terkait penyelenggaraan aktivitas kebudayaan dan ekonomi kreatif, para pihak terkait diperbolehkan untuk membuat aturan turunan yang lebih detil. Pasalnya, SKB tersebut hanya merupakan pedoman teknis yang bisa dijadikan acuan penerapan protokil kesehatan.  Ketua Badan Perfilman Indonesia Chand Parwez pun menyebutkan bahwa pihaknya berencana untuk membuat hand book atau buku pedoman. Hal ini bertujuan agar para pihak terkait dapat lebih mudah memahami isi dari protokol kesehatan.  "Kalau ini kan bentuknya tulisan, tapi kita bentuk handbook yang lebih visual sehingga kita lebih praktis untuk kita lihat," ungkapnya dalam telekonferensi pers, Selasa (7/7).  Bukan hanya itu, rencananya pihaknya pun akan membuat behind the scene yang memberikan panduan protokol kesehatan maupun bagaiamana syuting berlangsung dengan menerapkan protokol tersebut.  "Mita juga InsyaAllah akan membuat behind the scene tentang kegiatan syutingnya untuk kebutuhan promosi, tapi juga kegiatan behind the scene (BTS) yang menyangkut protokol," tutur dia.  Dengan adanya SKB dua menteri ini pun menjadi angin segar bagi insan perfilman. Maka dari itu, dengan membuat hand book, diharapkan semua pihak bisa mudah menerapkannya.  "Ini baru dan positif sekali karena kondisi ini untuk mengatasi masalah bersmaa, semoga kita bisa melakukan ini dengan menjaga keselamatan dan ksehatan. Jangan cepat terlena, kalau ada yang butuh diketatkan ya kita keteatkan. Ini harus dijalankan dengan penuh kepatuhan, kalau ini bablas ini akan membuat mundur, kami akan mencoba turunannya agar baik," tutupnya.

Boleh Ada Aturan Turunan, Dunia Film akan Beri Panduan Lewat BTS

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#skb

Berita Terkini