<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Cyril-Ramaphosa-Bloomberg.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Jabatan Presiden Afrika Selatan (Afsel) Cyril Ramaphosa terancam. Parlemen tengah meninjau skandal farmgate. Yakni, sebuah laporan terkait korupsi dan pencucian uang yang dilakukannya. Jika ada bukti dia bersalah, kemungkinan akan dilakukan proses pemakzulan pekan depan.  Skandal itu mengancam karier politik Ramaphosa. Sebab, beberapa hari setelahnya akan digelar pemilu internal partai Kongres Nasional Afrika (ANC). Saat ini dia menjabat presiden Partai ANC. Dia harus kembali terpilih untuk bisa dicalonkan maju dalam Pilpres 2024.  Dilansir The Guardian, kasus yang membelit Ramaphosa berawal dari laporan mantan petinggi intelijen Afsel Arthur Fraser ke polisi. Laporan pada Juni itu menyatakan bahwa pada 2020 terjadi pencurian di peternakan milik Ramaphosa di Phala Phala. Uang sebesar USD 4 juta (Rp 61,79 miliar) hilang. Uang itu diduga merupakan hasil korupsi dan pencucian uang.  Fraser menuding Ramaphosa menyembunyikan kasus perampokan tersebut dari pihak berwenang. Alih-alih dia malah mengerahkan orang untuk menculik para pencuri tersebut dan memberi mereka uang agar tutup mulut. Ramaphosa menjadi presiden dengan janji memberantas korupsi. Karena itu, publik mempertanyakan dari mana asal uang tersebut.  Berdasar dokumen yang bocor ke publik, Ramaphosa mengaku bahwa yang hilang adalah USD 580 ribu (Rp 8,9 miliar). Itu adalah uang dari warga Sudan yang membeli kerbau. Awalnya uang disimpan di brankas, tapi pegawainya berpikir lebih aman menyembunyikan uang di bawah bantalan sofa. Tidak ada penjelasan mengapa dia tidak lapor polisi. Dia menegaskan bahwa tuduhan terhadapnya tidak berdasar dan meminta masalah itu tidak diperpanjang.  Pada September lalu, parlemen membentuk panel penyelidikan beranggota tiga orang. Hasilnya disimpulkan bahwa Ramaphosa mungkin telah melakukan pelanggaran serius dan perbuatan tercela. Di antaranya, tidak melaporkan pencurian ke polisi, bertindak dengan cara yang tidak konsisten dengan jabatan yang diemban, serta terlibat dalam benturan antara bisnis pribadinya dan tanggung jawab resminya sebagai presiden.  Menanggapi kesimpulan tersebut, Ramaphosa sekali lagi membantah. ”Kesimpulan panel membutuhkan pembacaan yang cermat dan pertimbangan yang tepat untuk kepentingan stabilitas pemerintah dan negara,” ujar pemimpin 70 tahun tersebut.

Kursi Presiden Afsel Ramaphosa Terancam, Digoyang Skandal Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/kejati-ntt-yulianto-4-1.jpg" alt="Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Yulianto. Benny Jahang/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Yulianto. Benny Jahang/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur sedang mendalami peran mantan Direktur Kredit Bank NTT dan Plt Dirut Bank NTT Absalom Sine dalam skandal korupsi dana fasilitas kredit Bank NTT Cabang Surabaya yang merugikan negara Rp 127 miliar.  Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Yulianto mengatakan, hal itu dilakukan terkait adanya pengakuan dari Hairudin Masaro sebagai kuasa hukum tersangka Muhamad Rusland. Diduga ada aliran dana Rp 1,5 miliar ke Absalom Sine dari tersangka Stefanus Sulaiman. ”Penyidik masih mendalami peran dari yang bersangkutan,” tegas Yulianto seperti dilansir dari Antara.  Menurut Yulianto, proses penyidikan kasus korupsi pada Bank NTT Cabang Surabaya dipastikan dilakukan secara transparan. ”Proses penyidikan kasus korupsi Bank NTT sedang berjalan. Yang berhak menentukan ada tidaknya tersangka baru adalah alat bukti. Nanti penyidik yang memaparkan ada tidak tersangka baru dalam kasus ini,” ucap Yulianto.  Yulianto mengaku mengendalikan langsung proses penyidikan terhadap skandal korupsi pada Bank NTT Cabang Surabaya itu. Sehingga, dipastikan berlangsung dengan transparan. Menurut dia, tidak menutup kemungkinan apabila hasil penyidikan ada keterlibatan pihak lain akan diproses secara hukum.  ”Kami lihat perkembangnya apakah ada tersangka baru lagi. Tunggu saja apakah hanya tujuh orang debitur dan satu pejabat Bank NTT yang menjadi tersangka. Nanti kami lihat perkembanganya apakah ada tersangka lagi,” ujar Yulianto.  Kendati demikian tambah Yulianto, upaya pengembalian kerugian negara menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus korupsi bukan dalam jumlah tersangka.  ”Pemulihan kerugian negara yang utama. Hingga saat ini kerugian negara sebesar Rp 127 miliar sudah pulihkan baik dalam bentuk uang maupun aset milik para tersangka,” terang Yulianto.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=8nsWo411utk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=_PMiASOVyB8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=9xEZY2lXIF8

Kejati NTT Dalami Peran Mantan Dirut Bank NTT Dalam Skandal Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/88_putri_angola.jpg" alt="In this March 5, 2015 photo, Isabel dos Santos, reputedly Africa" width="100%">
<figcaption>In this March 5, 2015 photo, Isabel dos Santos, reputedly Africa</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Gelar miliuner perempuan pertama asal Afrika yang dimiliki Isabel dos Santos ternoda di awal tahun. Ratusan dokumen mengenai praktik korupsi dan nepotisme yang dilakukan putri mantan penguasa Angola Jose Eduardo dos Santos tersebar.  Dokumen yang dibagikan International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) kepada beberapa media massa itu diberi nama Luanda Leaks. Dosir yang terdiri atas 715 ribu surel, kontrak, dan audit menunjukkan cara kotor yang dilakukan Isabel serta suaminya, Sindika Dokolo, untuk memperoleh aset-aset berharga.  Salah satu contoh kasus adalah pembelian saham perusahaan energi asal Portugal Galp yang dimiliki BUMN migas Angola, Sonangol. Saham tersebut dibeli Isabel pada 2006. Namun, dia hanya membayar 15 persen. Sisa pembayaran sebesar 63 juta pound sterling (Rp 1,1 trilliun) dipecah sebagai pinjaman bunga rendah selama 11 tahun.  Saat ini saham Galp yang sudah diakuisisi Isabel mencapai 750 juta pound alias Rp 13,2 triliun. Sedangkan, pihak Isabel hanya menawarkan membayar penuh utang akuisisi kepada Sonangol tanpa mengindahkan bunga 9 juta pound (Rp 159 miliar).  Kasus lainnya menyangkut perjanjian antara suami Isabel dan BUMN perhiasan Angola Sodiam. Seharusnya, rekanan untuk membeli saham di perusahaan perhiasan asal Swiss De Grisogono dibagi 50-50. Namun, justru Sodiam harus membayar USD 79 juta (Rp 1 triliun), sedangkan Dokolo hanya perlu membayar USD 4 juta atau Rp 54 miliar. Tanggungan Dokolo pun hilang karena dia meminta Sodiam membayarnya 5 juta pound atau Rp 88 miliar untuk jasanya mengegolkan perjanjian.  SIAPAKAH ISABEL DOS SANTOS? - Lahir di Baku, Azerbaijan, pada 20 April 1973 - Putri sulung mantan Presiden Jose Eduardo dos Santos - Mengenyam pendidikan di Inggris sampai S-1 jurusan teknik elektro di King’s College - Memulai bisnis pada usia 24 tahun dengan membeli saham Miami Beach, restoran dan bar di Luanda - Menikah dengan Sindika Dokolo, pebisnis sekaligus kolektor seni asal Kongo, pada 2002 - Mempunyai 3 rumah di Kensington (Inggris), 1 rumah di Monaco, 1 rumah di Dubai, 1 rumah di Lisbon, dan 1 rumah di Portugal - Mempunyai superyacht Hayken senilai 29,5 juta pound sterling (Rp 523 miliar) - Mempunyai saham di 2 bank (Eurobic Portugal dan Fermento de Angola); 4 perusahaan media dan telekomunikasi (NOS, Unitel, Zap, dan Angolan TV); 1 jaringan supermarket Candando; 1 perusahaan migas Galp; 1 perusahaan perhiasan de Grisogono; dan 1 perusahaan semen Nova Cimangola  Sumber: BBC dan The Guardian

Putri Mantan Presiden Angola Terjerat Skandal Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menyusul-park-geun-hye-mantan-presiden-ini-siap-siap-masuk-penjara_m_203105.jpeg" alt="Mantan Presiden Korsel Lee Myung Bak yang siap-siap masuk penjara" width="100%">
<figcaption>Mantan Presiden Korsel Lee Myung Bak yang siap-siap masuk penjara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah mantan Presiden Korea Selatan (Korsel) Park Geun Hye dijatuhi hukuman penjara selama 24 tahun, kini giliran mantan presiden Korsel lainnya siap-siap masuk penjara. Mantan Presiden Lee Myung Bak didakwa atas korupsi. Artinya ia harus siap untuk menghadapi tuntutan pidana. Seperti dilansir dari The Strait Times pada Senin (9/4), Lee Myung Bak, mantan presiden yang menjabat dari 2008 hingga 2013 telah dituduh atas penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan, penggelapan, dan penghindaran pajak. "Kami akan benar-benar mengambil kekayaan hasil kejahatan yang dikumpulkan oleh Lee melalui cara ilegal," kata Jaksa Negara Korsel, Han Dong Hoon kepada wartawan. Lee ditahan akhir bulan lalu tetapi menolak untuk diinterogasi oleh jaksa. Dia membantah telah melakukan kesalahan dan mengecam penyelidikan itu sebagai pembalasan politik. Jika terbukti bersalah atas semua tuduhan itu, dia bisa dipenjara seumur hidup. Ini menurut Kantor Berita Yonhap. Persidangannya diperkirakan dimulai bulan depan. Presiden Korsel memiliki kecenderungan untuk berakhir di penjara usai mereka berkuasa. Keempat mantan presiden Korsel yang masih hidup kini telah dituntut atau dihukum karena pelanggaran kriminal. Belum genap satu pekan Park Geun Hye dijatuhi hukuman 24 tahun penjara dan didenda jutaan dolar pekan lalu atas kasus suap dan penyalahgunaan kekuasaan. Dia digulingkan tahun lalu karena skandal korupsi nasional yang mengakibatkan terjadinya protes besar-besaran di jalanan.

Menyusul Park Geun Hye, Mantan Presiden Ini Siap-siap Masuk Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/presiden-ini-dijatuhi-hukuman-24-tahun-penjara_m_202286.jpeg" alt="Park Geun Hye telah dijatuhi hukuman 24 tahun penjara" width="100%">
<figcaption>Park Geun Hye telah dijatuhi hukuman 24 tahun penjara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Presiden Korea Selatan (Korsel) Park Geun Hye telah dijatuhi hukuman 24 tahun penjara. Ia dinyatakan bersalah karena menggunakan kekuasaan dan paksaan demi kepentingan pribadi. Putusan tersebut disiarkan secara langsung, hal tersebut mewakili puncak skandal yang telah mengguncang negara. Hal tersebut mengundang kemarahan elit politik dna bisnis. Melalui putusan tersebut, Park didenda USD 17 juta. Ia bahkan tidak menghadiri sidang putusan pada Jumat lalu. Mantan presiden wanita tersebut memboikot sidang pengadilan. Park membantah semua kesalahan dan tuntutan yang ditujukan kepadanya dengan mengatakan akan mengajukan banding atas hukumannya seperti dilansir BBC, Jumat, (6/4). Ketua Hakim Se Yoon mengatakan, Park tidak menunjukan penyesalan setelah menyebabkan kekacauan besar untuk Korsel. "Kami tidak bisa membantu namun tetap tegas meminta pertanggung jawabannya," lanjutnya. Blue House yang merupakan kediaman presiden Korsel mengeluarkan pernyataan setelah putusan yang disebut peristiwa memilukan bangsa tersebut dikeluarkan. "Sebuah sejarah yang tidak diingat pasti akan terulang," begitu isi tulisannya. Langkah yang dilakukan pihak berwenang mungkin akan disiarkan secara langsung, berbeda dengan yang terjadi sebelumnya. Namun mereka mengambil minat publik yang luar biasa dalam kasus ini. Park dinyatakan bersalah atas 16 dari 18 dakwaan. Ia terbukti telah berkolusi dengan rekan dekatnya, Choi Soon Sil untuk menekan konglomerat perusahaan elektronik raksasa seperti Samsung dan rantai ritel Lotte untuk memberikan jutaan dolar ke yayasan yang dijalankan oleh Choi.

Mantan Presiden Ini Dijatuhi Hukuman 24 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/biar-cantik-mantan-presiden-korsel-suntik-botox-pakai-uang-suap_m_179550.jpeg" alt="Park Geun Hye" width="100%">
<figcaption>Park Geun Hye</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gang sempit di dekat Blue House, Istana Kepresidenan Korea Selatan (Korsel) menjadi saksi bisu korupsi yang melibatkan mantan Presiden Park Geun Hye. Di gang itulah ajudan-ajudan dia menerima uang yang dikirimkan Badan Intelijen Nasional (NIS) Korsel. Transaksi lainnya kadang dilakukan di area parkir yang tidak terlalu ramai. Presiden perempuan pertama Korsel itu menerima uang haram tersebut setiap bulan sejak menjabat pada Februari 2013 hingga pertengahan 2016. Per bulan dia mendapat KRW 50 juta-200 juta (setara dengan Rp 631,3 juta-Rp 2,5 miliar). Selama tiga tahun itu, NIS telah memberikan total KRW 3,8 miliar (Rp 47,98 miliar). Itu bukan uang yang meluncur dari langit tentu saja. Ia berasal dari alokasi anggaran untuk kegiatan intelijen yang tidak perlu dilaporkan. Istilahnya blind budget. Sebab tak perlu pelaporan, peluang untuk digelapkan jadi mudah. Park Geun Hye juga didakwa meminta mantan Direktur NIS Lee Byung Ho untuk membayar Sekretaris Kepresidenan Lee Won Jong sebesar KRW 150 juta (Rp 1,89 miliar). Berdasar bukti-bukti yang dipaparkan jaksa, uang hasil korupsi itu disimpan di kantor mantan Sekretaris Kepresidenan Lee Jae Man. "Park Geun Hye menggunakannya untuk keperluan pribadi," ujar salah seorang sumber AP di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul. Misalnya, untuk pembelian telepon genggam, perbaikan rumah pribadi, hingga perawatan kecantikan seperti suntik botox untuk dia dan sahabatnya, Choi Soon Sil. Uang itu juga dipakai untuk memberikan bonus kepada ajudan Park Geun Hye yang bernama Lee Jae Man, Ahn Bong Geun, dan Jeong Ho Seong. Selain itu, dia menggunakan uang tersebut untuk mendanai butik yang dikelola Choi. Park selama ini memang dikenal sangat menjaga penampilan. Dia rutin mengunjungi dokter kulit. Park juga tidak akan keluar tanpa tatanan rambut sanggul yang menjadi ciri khasnya. Temuan baru tersebut akan membuat Park mendekam di penjara lebih lama lagi. Suap dari NIS itu akan menjadi dakwaan ke-19 untuknya. Atas dasar itu, jaksa mengajukan dakwaan tersebut ke pengadilan, Kamis, (4/1).

Biar Cantik, Mantan Presiden Korsel Suntik Botox Pakai Uang Suap

skandal korupsi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#skandal korupsi