<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-heran-eks-bos-century-dapat-pembebasan-bersyarat-korupsinya-besar_m_.jpg" alt="Eks Bos Century, Robert Tantular ternyata sudah bebas sejak Juli 2018." width="100%">
<figcaption>Eks Bos Century, Robert Tantular ternyata sudah bebas sejak Juli 2018.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan upaya hukum peninjauan kembali (PK) mantan Direktur Utama (Dirut) Bank Century Robert Tantular. MA menjatuhkan vonis terhadap Robert dengan hukuman nihil, karena dinilai sudah melampaui maksimal hukuman 20 tahun penjara.  "Permohonan PK Pemohon Robert Tantular dikabulkan dengan membatalkan putusan judex juris - putusan yang dimohonkan PK," kata juru bicara MA, Andi Samsan Nganro dalam keterangannya, Jumat (19/6).  MA menyatakan Robert terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  "Meski Pemohon PK/Terpidana tetap dipersalahkan, akan tetapi Pemohon PK/Terpidana tidak dijatuhi pidana atau dipidana nihil," ucap Andi.  Putusan PK terhadap mantan Direktur Utama Bank Century Robert Tantular itu diadili oleh Ketua Majelis Hakim Suhadi, dengan anggota Desnayeti dan Soesilo.  Robert Tantular sebelumnya divonis dalam empat putusan pengadilan dengan total hukuman 21 tahun penjara. Rinciannya, terkait kasus perbankan Robert dihukum 19 tahun penjara dan denda total Rp 110 miliar, kemudian pada perkara pencucian uang Robert divonis dua tahun penjara dan denda Rp 2,5 miliar.  Robert kemudian bebas bersyarat setelah menjalani hukuman 10 tahun pidana penjara. Dia mendapat total remisi yang diterima selama 77 bulan. Pembebasan bersyarat Robert Tantular diusulkan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang dengan Nomor W10.Pas.01.05.06-540 tertanggal 5 Mei 2017.

MA Kabulkan PK Mantan Dirut Bank Century Robert Tantular

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tak-terima-divonis-14-tahun-adik-ipar-eks-bos-bank-century-ajukan-pk_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terpidana kasus penipuan, Hartawan Aluwi mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Upaya hukum tersebut dilayangkan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. "Ya sudah didaftarkan ke Mahkamah Agung melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata tim kuasa hukum Hartawan Aluwi, Joko Sulaksono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (18/3). Joko menuturkan, upaya hukum PK tersebut dilayangkan karena Hartawan merasa keberatan dengan hukuman penjara selama 14 tahun. Dirinya mengaku enggan dikambinghitamkan sebagai pelaku tindak pidana penipuan kasus Antaboga. Dia menyebut, Hartawan hanyalah adik ipar dari Robert Tantular dan tidak pernah melakukan tindakan yang dituduhkan yaitu mempengaruhi para pimpinan cabang Bank Century untuk memasarkan produk investasi Antaboga, atau hadir dalam rapat-rapat dengan pimpinan cabang Bank Century. "Klien saya enggan dikambinghitamkan sebagai pembantu aktor utama tindak pidana penipuan kasus PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia, karena sejatinya Hartawan bukanlah pemilik dari PT Antaboga tersebut," ucap Joko. Untuk diketahui, Hartawan Aluwi disidangkan secara in absentia dan telah diputus pada 6 Agustus 2015. Dia sempat menjadi buron hingga akhirnya ditangkap oleh Kejaksaan Agung.&nbsp;Putusan pengadilan yang disidangkan tanpa kehadiran Hartawan itu telah memutus Hartawan dengan hukuman 14 tahun penjara.

Tak Terima Divonis 14 Tahun, Adik Ipar Eks Bos Bank Century Ajukan PK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/aktivis-antikorupsi-pertanyakan-pengurangan-hukuman-eks-bos-century_m_.jpg" alt="Eks Bos Bank Century Robert Tantular" width="100%">
<figcaption>Eks Bos Bank Century Robert Tantular</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bebasnya mantan pemilik saham mayoritas Bank Century Robert Tantular dipertanyakan kalangan aktivis antikorupsi. Sebab, Robert hanya menjalani 10 tahun dari total 21 tahun hukuman yang diterimanya. Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menjelaskan, terpidana seperti Robert seharusnya tidak bisa memperoleh pengurangan masa hukuman. Baik berupa remisi maupun pembebasan bersyarat. Sebab, yang bersangkutan tidak hanya menjalani hukuman atas satu tindak pidana. ''Ada kasus kedua, ketiga, dan keempat,'' katanya ketika diwawancara Jawa Pos kemarin (12/12). Robert memang tidak dihukum atas satu perkara. Ada empat perkara yang membuatnya mendekam di balik jeruji besi. Yakni, kasus penggelapan dana nasabah Century, kasus kejahatan perbankan, tindak pidana pencucian uang (TPPU), serta penipuan yang juga dibarengi TPPU. Semua putusan atas kasus tersebut membuat Robert divonis total 21 tahun penjara dengan denda Rp 112,5 miliar subsider 17 bulan kurungan. Dengan hukuman atas empat kasus itu, kata Boyamin, <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/12/12/2018/perketat-pemberian-remisi-hukuman" target="_blank">Robert</a> seharusnya tidak mendapat pengurangan masa hukuman. Apalagi, kasusnya berkaitan dengan kasus Century. ''Dia bobol bank,'' ujarnya. Karena itu, Boyamin memprotes kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Dia menegaskan, instansi itu harus segera membeberkan pengurangan masa hukuman Robert. Sebab, pertanyaan asal pengurangan masa hukuman hanya bisa dijawab Ditjenpas Kemenkum HAM. ''Mereka harus membuka apa saja (pengurangan masa hukuman Robert, Red),'' tegasnya. ''Itu aneh sekali,'' tambahnya. Berkaitan dengan penyelidikan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/12/12/2018/eks-bos-century-bebas-divonis-21-tahun-dijalani-hanya-10-tahun" target="_blank">kasus Century</a> yang masih berjalan di KPK, Boyamin menye&Acirc;&shy;butkan bahwa besok (14/12) dirinya kembali datang ke KPK. "Menyerahkan materi pengajuan JC (justice collaborator) Budi Mulya," imbuhnya. Saat dikonfirmasi terkait hal itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mempersilakan apabila Boyamin hendak datang lagi ke kantor KPK. Namun, sampai saat ini pengajuan JC dari Budi Mulya masih dipelajari KPK. "Kami masih melihat dulu seberapa jauh KPK bisa mengabulkan permohonan itu," ucapnya. Sebab, JC biasa diajukan saat proses sidang berjalan. Sedangkan perkara Budi Mulya sudah inkracht. Febri menjelaskan, dalam surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) ada ketentuan sederhana terkait pengajuan JC, yakni diajukan sebelum penuntutan. Namun, ada pula aturan dalam PP Nomor 99 yang menyatakan bahwa narapidana kasus korupsi, narkotika, dan lainnya bisa mendapat pemotongan masa tahanan apabila mampu berkontribusi sebagai JC. "Aturan hukum itu tentu perlu dipelajari lebih lanjut," imbuhnya. Tujuannya tidak lain adalah KPK tidak keliru mengambil langkah.&nbsp;

Aktivis Antikorupsi Pertanyakan Pengurangan Hukuman Eks Bos Century

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/eks-bos-century-bebas-divonis-21-tahun-dijalani-hanya-10-tahun_m_.jpg" alt="Mantan Dirut Bank Century Robert Tantular usai diperiksa KPK, Rabu (21/8/2013). Robert diperiksa terkait proses penyidikan kasus Bailout Bank Century." width="100%">
<figcaption>Mantan Dirut Bank Century Robert Tantular usai diperiksa KPK, Rabu (21/8/2013). Robert diperiksa terkait proses penyidikan kasus Bailout Bank Century.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan pemilik saham mayoritas Bank Century Robert Tantular ternyata telah bebas dari penjara. Robert tidak lagi mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Cipinang. Pengusaha yang divonis penjara total 21 tahun sejak 2008 itu mendapat pembebasan bersyarat (PB) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kepala Lapas (Kalapas) Cipinang Andika D. Prasetya membenarkan bahwa Robert sudah bebas. Hanya, dia tidak menyebut kapan tepatnya Robert keluar dari lapas. Andika juga tidak menyebut detail alasan pemberian PB. "Oh, (Robert Tantular, Red) sudah bebas, tahun ini," ujarnya saat ditemui Jawa Pos Senin malam (10/12) seraya masuk mobil. Jawa Pos kembali mengonfirmasi Andika pagi kemarin (11/12) melalui pesan singkat. Dia lalu menjelaskan perihal PB Robert tersebut. Menurut dia, Robert mendapat PB pada 25 Juli. Dia mengatakan, setiap orang yang menjalani hukuman pasti akan mendapat keringanan atau pengurangan masa tahanan. ''Ya para tahanan memiliki hak tersebut dalam proses hukum yang berlaku,'' katanya. Menurut Andika, PB diberikan kepada narapidana (napi) yang berkelakuan baik selama mendekam di tahanan. Napi juga harus mengikuti program-program yang ada di dalam lapas. Dia menilai, Robert tidak melanggar aturan lapas. Robert dianggap berbuat baik dengan mengikuti persyaratan yang ditentukan. Hal itu yang membuat Robert dapat bebas lebih cepat. ''Sebaliknya, jika melakukan pelanggaran hukum (selama di lapas, Red), maka masa tahanannya akan diulang dari awal lagi,'' tambahnya. Hanya, saat didesak perihal detail remisi yang diperoleh Robert selama di lapas, Andika belum bisa menjelaskan. Dia juga belum bisa menerangkan secara terperinci terkait syarat-syarat yang telah dipenuhi Robert sehingga bisa mendapatkan PB. ''Nanti ada waktunya untuk memberi tahu kepada publik terhait hal tersebut,'' kilah Andika. Bagi dia, informasi tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada atasannya. Yakni, Kakanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkum HAM. Jawa Pos kemarin juga berupaya meminta penjelasan Robert. Jawa Pos mendatangi sebuah rumah di Jalan Simprug Golf 14 Kav A1 No 10, RT 2/RW 8, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sesuai informasi yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung (MA), Robert berdomisili di alamat tersebut. Rumah itu berada di kompleks elite. Tidak jauh dari perumahan mewah Permata Hijau. Namun, Robert sudah tidak menempati rumah itu. Menurut petugas keamanan, bangunan yang berukuran cukup besar dan mentereng tersebut tidak lagi ditinggali Robert, tetapi ditempati keluarga Harun. ''Dulu memang yang punya Pak Robert, sekarang sudah tidak lagi,'' paparnya. Andi Simangunsong, kuasa hukum Robert dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) di tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, juga mengaku tidak tahu-menahu soal pemberian PB Robert. ''Mengenai itu (pembebasan bersyarat, Red), saya bukan kuasanya lagi,'' tuturnya. Meski memungkinkan mendapat PB, bebasnya Robert dari Lapas Cipinang tahun ini terasa begitu cepat. Bila dihitung berdasar akumulasi vonis hakim, Robert sejatinya mendapat hukuman penjara 21 tahun terhitung sejak 2008 (dihitung sejak masa penahanan di tahap persidangan). Artinya, mantan direktur utama (Dirut) PT Century Mega Investindo itu setidaknya baru bebas murni pada 2029. Apakah bebasnya Robert berpengaruh terhadap percepatan penyelidikan kasus Century yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menjamin bahwa penyelidikan kasus Century akan tetap berlangsung. "Siapa yang menghentikan? Nggak ada yang menghentikan kan?" katanya kemarin. Dia meminta masyarakat bersabar. Sebab, proses penyelidikan tetap dilakukan. "Kasus ini tidak pernah berhenti. Kalau masuk ke penyidikan pasti kita umumkan," ujar Saut.&nbsp;

Eks Bos Century Bebas, Divonis 21 Tahun, Dijalani Hanya 10 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/3-jam-diperiksa-kpk-apa-kata-boediono-soal-kasus-century_m_-scaled.jpg" alt="Mantan Wakil Presiden Boediono ketika menyambangi Gedung KPK, Kamis (15/11)." width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Presiden Boediono ketika menyambangi Gedung KPK, Kamis (15/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Wakil Presiden Boediono enggan berbicara banyak terkait penyelidikan kasus korupsi Bank Century, Kamis (15/11). Usai diperiksa KPK selama sekitar 3 jam, Boediono irit bicara. Dia mengatakan biar KPK yang menjelaskan secara detail mengenai pemeriksaannya hari ini. "Saya tidak akan berikan statement karena saya percaya bahwa nanti lebih baik KPK yang memberikannya," kata Boediono usia menjalani pemeriksaan penyidik di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (15/11). Secara terpisah, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, kehadiran Boediono dimintai keterangan terkait kasus Bank Century. "Ada kebutuhan permintaan keterangan terkait kasus Century. Tentu masih terkait dengan fakta-fakta yang muncul terkait persidangan dengan terdakwa Budi Mulya (mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang 4 Pengelolaan Moneter dan Devisa) atau hal lain yang diperlukan dan relevan," ujar Febri. Kendati demikian, Febri enggan menjelaskan secara rinci keterangan apa saja yang digali dari Boediono. "Saya tidak bisa sampaikan lebih jauh karena prosesnya masih penyelidikan," ucapnya. Menurut Febri, hingga saat ini KPK sudah memintai keterangan kepada 21 orang perihal Bank Century. Mereka yang dipanggil merupakan unsur dari Bank Indonesia (BI), kementerian, hingga swasta. Sebelumnya, KPK telah meminta keterangan mantan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso. Keduanya dipanggil pada Selasa (13/11). KPK juga dalam beberapa minggu ke depan akan memanggil pihak lainnya untuk dimintai keterangan terkait Bank Century.

3 Jam Diperiksa KPK, Apa Kata Boediono soal Kasus Century?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-bailout-bank-century-dilanjutkan-statusnya-siap-ke-penyidikan_m_214082.jpeg" alt="Jubir KPK Febri Diansyah" width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Febri Diansyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPK akhirnya melanjutkan penanganan kasus skandal korupsi bailout Bank Century. Keputusan itu diambil pimpinan KPK pada Senin (14/5). "Penanganan kasus ini (Century) diteruskan," kata Jubir KPK Febri Diansyah kemarin (19/5). Sikap tersebut diambil setelah para komisioner mendengarkan paparan hasil kajian kasus yang merugikan negara Rp 6,7 triliun tersebut dari tim penyidik dan tim penuntut. Kajian tersebut secara umum menguraikan peran sejumlah aktor yang terlibat dan alat bukti apa saja yang bisa memperkuat peran itu. Febri memerinci, setidaknya ada tiga ruang lingkup yang diuraikan tim kasus Century di hadapan pimpinan. Yakni, terkait dengan fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) dari Bank Indonesia (BI) ke Bank Century. Nilai bantuan FPJP itu Rp 650 miliar. Kemudian, lingkup yang diuraikan adalah penetapan Bank Century sebagai bank berdampak sistemik. "(Lingkup) yang ketiga adalah PMS (penyertaan modal sementara, Red)," tambahnya. Selain tiga hal itu, Febri menyatakan, pihaknya juga menyoroti proses merger dan permasalahan Bank Century jauh sebelum diselamatkan BI. Berdasar kajian tersebut, KPK sebenarnya sudah bisa menaikkan status perkara itu ke penyidikan. Sebab, kecukupan alat bukti yang diperlukan untuk dimulainya penyidikan sudah dikantongi KPK.&nbsp;

Kasus Bailout Bank Century Dilanjutkan, Statusnya Siap ke Penyidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/doakan-boediono-mahfud-md-dia-orang-baik_m_204193.jpeg" alt="Mahfud MD tak yakin kalau Boediono terlibat langsung dalam kasus Bailout Bankk Century." width="100%">
<figcaption>Mahfud MD tak yakin kalau Boediono terlibat langsung dalam kasus Bailout Bankk Century.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD tidak yakin Wakil Presiden RI 2009-2014 Boediono benar-benar terlibat dalam kasus korupsi bailout Bank Century pada 2008. Mahfud berpandangan, kejadian yang menimpa Guru Besar Fakultas Ekonomi UGM tersebut didorong oleh situasi dan kondisi saat itu. "Feeling saya, Pak Boediono itu orang baik, orang bersih. Seumpama ada kesalahan, ya itu bukan kesengajaan. Bisa jadi dia terjebak hingga membuatnya lalai," kata Mahfud saat ditemui di Jogjakarta oleh Jawa Pos Radar Jogja, Kamis&nbsp;(12/4). Komentar Mahfud itu terkait putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memerintahkan KPK supaya menetapkan status tersangka kepada Boediono. Secara prosedur, lanjut dia, tidak ada yang salah. Dalam arti, pengadilan diperbolehkan untuk memerintahkan KPK agar menetapkan status tersangka kepada <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/13/204133/pengamat-kpk-menetapkan-tersangka-bukan-dari-keputusan-hakim" target="_blank">Boediono</a>. "Nah, itu kalau prosedurnya. Tapi, kalau substansinya, saya kok nggak yakin orang sebaik Pak Boediono, gaya hidupnya juga gitu-gitu saja," katanya. Menteri Pertahanan era pemerintahan Gus Dur itu akan melihat lebih lanjut fakta hukum yang ada. Siapa pun, jelas dia, harus menghormati proses hukum yang tengah berlangsung. Namun, sebagai teman baik, Mahfud mengaku tidak sampai hati dengan situasi yang harus dihadapi Boediono saat ini. "Kita ikuti, kita doakanlah. Pak <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/12/203758/ma-tegaskan-kpk-harus-jalankan-putusan-pn-jaksel-soal-century" target="_blank">Boediono</a> ini kan orang kita, orang Jogjakarta juga, mudah-mudahan baik-baik saja," harapnya.&nbsp;

Doakan Boediono, Mahfud MD: (Dia) Orang Baik!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengamat-kpk-menetapkan-tersangka-bukan-dari-keputusan-hakim_m_204133.jpeg" alt="Nadia Mulya bersama Ibu dan Koordinator LSM MAKKI Boyamin mendatangi KPK, Jakarta, Kamis (12/4)" width="100%">
<figcaption>Nadia Mulya bersama Ibu dan Koordinator LSM MAKKI Boyamin mendatangi KPK, Jakarta, Kamis (12/4)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menerbitkan keputusan bernomor 24/Pid Prap/2018/PN.Jkt.Sel, kasus bailout Bank Century menuai beragam polimek. Di sisi lain, kemarin (12/4) keluarga Budi Mulya, terpidana kasus korupsi bailout Bank Century, mendatangi KPK untuk menuntut melaksanakan keputusan tersebut. Pakar hukum pidana TPPU Universitas Trisakti Yenti Ganarsih menilai putusan PN Jakarta Selatan tidak tepat. "Putusan kok harus menersangkakan. Tidak bisa lah," kata Yenti saat menjadi pembicara dalam diskusi di Media Center DPR kemarin. Menurut dia, menetapkan tersangka merupakan kewenangan penyidik, bukan hakim. Jika <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/12/203758/ma-tegaskan-kpk-harus-jalankan-putusan-pn-jaksel-soal-century" target="_blank">KPK</a> tidak punya dua alat bukti, bagaimana lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo itu menetapkan seseorang sebagai tersangka. Yenti mengatakan, tidak mempunyai alat bukti itu bisa saja disebabkan KPK memang tidak mengumpulkan bukti. Atau, belum menemukan bukti. Menurut dia, <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/12/203971/keluarga-terpidana-kasus-century-desak-kpk-segera-tetapkan-tersangka" target="_blank">KPK</a> bisa mengambil semangat dari putusan itu dalam menuntaskan kasus tersebut. Jadi, komisi antirasuah didorong untuk mengusut tuntas perkara yang sudah lama mandek itu. Namun, sekali lagi, dia menegaskan bahwa KPK tidak boleh menersangkakan orang karena perintah hakim. "KPK menetapkan orang sebagai tersangka karena mempunyai dua alat bukti, bukan perintah hakim," tegasnya. KPK harus bergerak cepat menyelesaikan kasus bailout <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/13/204075/didesak-segera-tetapkan-tersangka-kasus-century-begini-tanggapan-kpk" target="_blank">Bank Century</a> yang tiga tahun berhenti sejak Budi Mulya divonis bersalah pada 2015. Mantan deputi gubernur BI itu divonis penjara 15 tahun. Dia juga mengkritik KPK yang selama ini menyebutkan nama-nama dalam surat dakwaan, tapi status mereka tidak jelas. Jika disebutkan, seharusnya mereka sudah menjadi tersangka. "Mereka baru jadi saksi," ucapnya. Misalnya, kasus e-KTP. Dalam surat dakwaan, komisi itu menyebutkan banyak nama, tapi sampai sekarang tidak jelas status mereka. Menurut dia, KPK tidak boleh seperti itu. Jika mereka dianggap melakukan tindak pidana bersama-sama, alat buktinya harus cukup. Kalau alat bukti tak cukup, nama mereka harus dipisah. Sementara itu, Nadia Mulya, putri Budi Mulya, merasa ayahnya menjadi korban dalam kasus bailout Bank Century. "Bapak saya dikorbankan," katanya saat mendatangi gedung KPK kemarin. Nadia merasa hukuman yang ditimpakan kepada ayahnya tidak adil. "Bapak saya mendapat hukuman yang menurut saya kejam untuk seseorang yang tidak terlibat dalam pengambilan keputusan," tuturnya. Karena itu, Nadia meminta keadilan untuk keluarganya. "Jadi, kalau mau bilang kasus Century itu, tidak bisa hanya Budi Mulya seorang," tegas finalis Puteri Indonesia 2004 tersebut. Dia menekankan, putusan PN Jaksel terkait kasus yang menjerat ayahnya seharusnya menjadi momentum bagi KPK untuk menyelesaikan pekerjaan. "Kalau demi keadilan memang harus ditetapkan tersangka baru, harus ada pengadilan lagi," tuntutnya. Di sela-sela wawancara dengan awak media kemarin, Nadia juga kembali menceritakan pertemuan antara ayahnya dan Boediono di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin dua tahun lalu. Dalam pertemuan yang turut disaksikan olehnya, sambung Nadia, Boediono memang tidak banyak bicara. Selain meminta maaf, mantan wakil presiden (Wapres) itu sempat mengusulkan agar Budi Mulya menggiring opini media. Berdasar keterangan Nadia, memang tidak ada intervensi dari Boediono saat itu. Hanya, dia dan ayahnya merasa heran dengan kedatangan mantan gubernur BI tersebut. "Saat itu beliau (Boediono) mengatakan, oke bagaimana kalau kita menggiring opini media untuk mengatakan ini adalah kebijakan yang tak dapat dipidanakan," terang ibu tiga anak tersebut. Meski demikian, tidak pernah ada kesepakatan apa pun dari pertemuan itu. Hanya, sampai saat ini Nadia dan keluarganya masih bertanya-tanya. Sebab, mereka yakin Boediono tahu banyak hal terkait dengan kasus bailout Bank Century. "Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan," ucap dia. "Bahwa bapak saya dalam melaksanakan tugasnya sebagai deputi bidang moneter (BI), dialah yang ditumbalkan sebagai satu-satunya orang yang harus menjalani hukuman yang sangat berat ini," tegas dia. Menanggapi kedatangan Boyamin bersama keluarga Budi Mulya kemarin, Juru Bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah menjelaskan, instansinya tidak pernah menghentikan penanganan perkara kasus bailout Bank Century. Berkaitan dengan putusan praperadilan yang diketuk PN Jaksel, sampai saat ini KPK masih mempelajari. Dia pun meyakinkan instansinya segera menyelesaikan analisis putusan tersebut dan mengambil kesimpulan. Untuk kelanjutan penanganan perkaranya, Febri mengakui bahwa sejauh ini instansinya masih mendalami banyak hal. Yang pasti, ada atau tidak ada putusan tersebut, kata dia, penanganan perkara kasus bailout Bank Century terus berjalan. Instansinya harus sangat berhati-hati lantaran penetapan tersangka tidak dilakukan sembarangan. "Penetapan tersangka itu baru bisa dilakukan (apabila ada) bukti permulaan yang cukup," imbuh Febri.&nbsp;

Pengamat: KPK Menetapkan Tersangka Bukan dari Keputusan Hakim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-akan-panggil-ahli-terkait-boediono_m_203888.jpeg" alt="Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (12/4)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (12/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menetapkan mantan Wakil Presiden Boediono sebagai tersangka dalam kasus skandal Bank Century. Hal itu tertuang dalam putusan permohonan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Sebelumnya, putusan dibacakan hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Effendi Mukhtar. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan lantas angkat bicara terkait putusan tersebut. Menurutnya, lembaga anti-rasuah akan mempelajari lebih dalam atas putusan tersebut. "Nanti kami pelajari dulu. Ini kan baru dua hari. Kami bahas dulu. Kami panggilkan ahli dulu. Kemudian ada urut-urutannya," kata Basaria di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (12/4). Basaria menegaskan, ada syarat-syarat sebelum menetapkan tersangka. Salah satunya dua alat bukti. Tanpa dua alat bukti, KPK tidak akan pernah menetapkan tersangka kepada Budiono. "Penetapan tersangka itu harus berdasarkan dua alat bukti. Jadi sebelum ditemukan dua alat bukti, tentu kami tidak berani menetapkan menjadi tersangka. Kalau sudah ada dua alat bukti nanti dinaikkan jadi tersangka," terang Basaria. Terkait adanya usulan agar kasus bank Century ditangani Bareskrim Mabes Polri, Basaria mangatakan hal itu tidak ada aturannya. Sepanjang kasus tersebut masih ditangani oleh KPK, maka lembaga penegak hukum lain tidak berhak mengambil alih. "Yang ada itu aturannya dalam hal ini penegak hukum jaksa dan polisi tidak bisa menyelesaikan perkaranya bila ditarik KPK. Atau kemudian ada hal-hal tertentu KPK menyerahkan polisi dan jaksa. Jangan dibalik," pungkas Basaria.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#skandal bank century

Berita Terkini