<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/03/PPPK-3998661582-1-1735868619.jpg" alt="Kebahagiaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ketika menerima SK dari Gubernur Jatim. (ANDY S/RADAR SURABAYA)" width="100%">
<figcaption>Kebahagiaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ketika menerima SK dari Gubernur Jatim. (ANDY S/RADAR SURABAYA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kapan jadwal penyerahan SK PPPK 2023 dan menerima gaji pertama pada 2024? Kapan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja? Itu merupakan pertanyaan yang muncul dari calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan tentu saja saat ini tengah menunggu jadwal penyerahan SK PPPK 2023. Kendati demikian hingga saat ini belum ada pengumuman dan informasi pasti terkait kapan jadwal penyerahan SK PPPK 2023. Akan tetapi, sudah ada petunjuk yang cukup jelas yang bisa diasumsikan sebagai jadwal penyerahan SK sekaligus pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tidak hanya itu saja, petunjuk tersebut juga mengisyaratkan kapan PPPK 2023 menerima gaji pertama pada 2024. Berdasar itu, Pojoksatu.id (Jawa Pos Group) telah merangkum berbagai informasi yang jadi petunjuk penting kapan penyerahan SK PPPK 2023. Alur Pemberkasan PPPK 2023 Seperti diketahui, peserta lulus seleksi PPPK 2023 sebelumnya telah melalui tahap pengisian DRH atau daftar riwayat hidup. Pengisian DRH adalah tahapan sangat penting karena bersangkutan dengan jadi atau tidaknya seseorang mendapat SK pengangkatan PPPK 2023. Selain itu, tentu saja SK juga jadi dasar bagi PPPK untuk menerima gaji pertama di 2024 sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Setelah pengisian DRH, instansi terkait akan mengajukan usul penetapan NI PPPK 2023. Usul tersebut diajukan instansi terkait kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Selanjutnya berkas akan diproses sampai akhirnya BKN mengeluarkan NI PPPK yang bersangkutan. Usai NI PPPK 2023 keluar, tentu saja dilanjutkan penyerahan SK pengangkatan PPPK 2023 oleh instansi masing-masing. Dan kemudian PPPK 2023 akan menerima gaji pertama di 2024. Berikut ini alur penetapan NI PPPK 2023 sampai menerima SK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja: 1. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi PPPK 2023 selanjutnya melakukan pengisian DRH atau pengisian daftar riwayat hidup 2. Selanjutnya instansi terkait akan menyampaikan usul NIP atau nomor induk pegawai ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN 3. Dalam proses ini, sesuai aturan, BKN membutuhkan waktu sampai 25 hari lamanya 4. Jika ada yang berstatus TMS dan atau BTS, maka berkas akan dikembalikan BKN kepada instansi terkait 5. Kemudian dilakukan perbaikan berkas untuk selanjutnya istansi terkait mengirimkan kembali ke BKN 6. Jika berkas dinyatakan valid, maka BKN akan mengeluarkan NIP calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK 7. NI PPPK tersebut selanjutnya diserahkan BKN kepada instansi terkait atau pemerintah daerah 8. Pada tahap ini, instansi terkait akan memproses pembuatan perjanjian kerja dan pencetakan SKPPPPK 9. Calon PPPK kemudian menerima SPMT atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas 10. Selanjutnya dilakukan pengangkatan sekaligus penyerahan SK PPPK 2023 dan menerima gaji pertama di 2024 Dua Petunjuk Penting Setidaknya ada 2 petunjuk yang bisa menjawab pertanyaan kapan jadwal penyerahan SK PPPK 2023 dan menerima gaji pertama pada 2024. Dua petunjuk tersebut juga bisa sekaligus menjawab pertanyaan kapan pelaksanaan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Petunjuk yang pertama tidak lain disampaikan langsung Dirjen GTK Kemdikbud, Prof Nunuk Suryani. Pernyataan itu disampaikan Prof Nunuk Suryani dalam live Ngopi Bareng melalui akun media sosialnya beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, Prof Nunuk Suryani menyinggung soal penetapan NI PPPK 2023 untuk PPPK guru dan kapan menerima gaji pertama. "Yang lulus PPPK 2023 itu Insyaallah akan menerima gaji di bulan ke-3 dan tandatangan kontrak pada bulan Maret," ungkap Prof Nunuk Suryani, dikutip Pojoksatu.id (Jawa Pos Group). Meski begitu, dimungkinkan jadwal tersebut bisa saja berbeda untuk satu daerah dengan daerah lainnya. Pasalnya semua proses tersebut tergantung pada pemerintah daerah masing-masing. "Akan tetapi semuanya tergantung dari kebijakan pemerintah daerah masing-masing," sambung Prof Nunuk. Sementara petunjuk kedua didapat Pojoksatu.id dari Kementerian Keuangan terkait realisasi pengangkatan formasi PPPK 2022 dan PPPK 2023. Yakni terkait penyerapan DAU earmarked PPPK 2022 dan PPPK 2023. Diketahui bahwa Kemenkeu sudah menyiapkan anggaran untuk gaji formasi PPPK 2023 dengan jumlah total 887.416. Sementara untuk kebutuhan pembayaran gaji sebesar Rp 9.419.033.424.000. Untuk formasi PPPK 2023, proses seleksi baru berakhir pada bulan Maret 2024. Sehingga, paling cepat PPPK 2023 akan diangkat pada bulan April 2024. Kesimpulan Berdasarkan dua petunjuk dari Prof Nunuk Suryani dan Kemenkeu, bisa ditarik sebuah kesimpulan. Pertama, pengangkatan honorer jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan menerima SK pengangkatan PPPK 2023 yakni pada April 2024. Jika menilik pada kedua pernyataan tersebut, maka kemungkinan pengangkatan dan jadwal penyerahan SK PPPK 2023 adalah pada periode Maret sampai April 2024. Dengan demikian, guru yang dinyatakan lulus seleksi PPPK 2023 kemungkinan akan diangkat dan menerima SK PPPK 2023 sekitar waktu di atas. Waktu tersebut bertepatan dengan bulan Ramadan sampai Idul Fitri 2024. Dengan demikian, Ramadan dan Idul Fitri 2024 jadi penuh berkah bagi PPPK 2023. Semoga saja informasi dan petunjuk tersebut benar adanya dan sesuai harapan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Kendati demikian hingga saat ini belum ada pengumuman dan informasi pasti terkait kapan jadwal penyerahan SK PPPK 2023.

Kapan Jadwal Penyerahan SK PPPK 2023 dan Gaji Pertama pada 2024? Catat Tanggalnya, Ramadan dan Idul Fitri 2024 Penuh Berkah 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/PPPK2-3201883164.png" alt="MENUNGGU: Para peserta seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menunjukkan berkas pendaftaran di sela-sela uji kompetensi di Graha Unesa kemarin (15/11)." width="100%">
<figcaption>MENUNGGU: Para peserta seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menunjukkan berkas pendaftaran di sela-sela uji kompetensi di Graha Unesa kemarin (15/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bagi honorer yang lulus PPPK 2023 pasti bertanya-tanya kapan SK PPPK 2023 keluar? Kapan gaji pertama PPPK 2023 diterima? Sebelum menerima SK PPPK 2023, peserta lulus terlebih dulu melalui tahapan pengisian DRH Nomor Induk PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Usai tahapan tersebut, selanjutnya Badan Kepegawaian Negara atau BKN melanjutkan pada proses tahap usulan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Setelah menerima SK PPPK 2023, maka honorer resmi diangkat jadi ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sebagai informasi, saat ini usulan nomor induk PPPK tengah berproses di Badan Kepegawaian Negara. Dalam proses inilah nantinya akan ditentukan cepat atau lambatnya penetapan untuk mendapat SK PPPK 2023. Setelah penetapan di BKN, kemudian akan dikembalikan ke pemerintah daerah. Ini dilakukan sebagai dasar pencetakan perjanjian kerja dan pembuatan SK PPPK 2023. Penempatan PPPK 2023 Di sisi lain, informasi penempatan PPPK 2023 bisa jadi berbeda untuk satu daerah dengan daerah lainnya. Seperti diketahui bahwa pengumuman hasil seleksi PPPK guru 2023 tidak dilengkapi dengan informasi penempatan sekolah. Hal itu berbeda dengan seleksi tahun-tahun sebelumnya ketika pengumuman hasil seleksi PPPK guru selalu diikuti dengan informasi penempatan. Tahun ini, untuk informasi penempatan sepertinya mengulang mekanisme seleksi PPPK 2021. Informasi penempatan sekolah didapatkan bersamaan atau dituangkan dalam surat keputusan atau SK pengangkatan PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam SK pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK 2021, terdapat informasi unit kerja. Unit kerja inilah yang jadi informasi penempatan untuk guru yang dinyatakan lulus dalam seleksi PPPK 2021. Sebagai informasi, sebelum menerima SK pengangkatan PPPK, akan lebih dulu mendapatkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas atau SPMT. SPMT inilah yang kemudian menjadi dasar pembayaran gaji PPPK. SPMT tersebut nantinya akan dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan setempat. Informasi tersebut di atas akan dimuat kembali pada SK yang akan didapatkan guru honorer yang dinyatakan lulus seleksi PPPK 2023. Bisa jadi bahwa SPMT tersebut akan dikeluarkan secara bersamaan dengan SK pengangkatan PPPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk Pemprov Kalimantan Tengah telah mengumumkan penempatan PPPK 2023 melalui laman resmi Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah. Berbeda dengan Pemprov Jawa Timur yang belum mengumumkan penempatan PPPK 2023. Pengumuman penempatan itu baru akan disampaikan setelah tahapan penetapan Nomor Induk PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hal ini berbeda dengan Pemprov Kalteng yang lebih dulu mengumumkan penempatan sekolah sebelum penetapan Nomor Induk PPPK. Dimungkinkan, pengumuman penempatan untuk Pemprov Jatim akan dilakukan bersamaan dengan SK pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Dengan demikian, bisa ditarik kesimpulan bahwa masing-masing daerah memiliki mekanisme yang berbeda untuk pengumuman penempatan hasil seleksi PPPK guru 2023. Dilansir Pojoksatu.id (Jawa Pos Group) dari pernyataan Dirjen GTK Kemdikbud, Prof Nunuk Suryani, menyinggung soal penetapan PPPK 2023 untuk PPPK guru dan kapan menerima gaji pertama. "Yang lulus PPPK 2023 itu InsyaAllah akan menerima gaji di bulan ke-3 dan tandatangan kontrak pada Maret," ungkap Prof Nunuk Suryani. Meski begitu, dimungkinkan jadwal tersebut bisa saja berbeda untuk satu daerah dengan daerah lainnya. Pasalnya semua proses tersebut tergantung pada pemerintah daerah masing-masing. "Akan tetapi semuanya tergantung dari kebijakan pemerintah daerah masing-masing," sambung Nunuk. Sementara informasi lain juga disampaikan Kementerian Keuangan. Hal ini terkait realisasi pengangkatan formasi PPPPK 2022 dan PPPK 2023 yakni terkait penyerapan DAU earmarked PPPK 2022 dan PPPK 2023. Bahwa untuk gaji formasi PPPK 2023 sudah diperhitungkan dengan jumlah total 887.416. Sementara untuk kebutuhan pembayaran gaji sebesar Rp 9.419.033.424.000. Untuk formasi PPPK 2023, proses seleksi baru berakhir pada Maret 2024. Sehingga, paling cepat mereka dapat diangkat pada bulan April 2024. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa pengangkatan honorer jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK dan menerima SK yakni pada April 204. Jika menilik pada kedua pernyataan tersebut, maka kemungkinan pengangkatan dan menerima SK PPPK 2023 adalah pada periode Maret sampai April 2024. Dengan demikian, guru yang dinyatakan lulus seleksi PPPK 2023 kemungkinan akan diangkat dan menerima SK PPPK 2023 sekitar waktu di atas. Selanjutnya akan beralih status dari honorer jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan menerima gaji pertama sebagai PPPK.

Jika menilik pada kedua pernyataan tersebut, maka kemungkinan pengangkatan dan menerima SK PPPK 2023 adalah pada Maret sampai April 2024.

Ketahui Jadwal Penyerahan SK PPPK 2023 dan Kapan Gaji Pertama Diterima

sk pppk 2023

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sk pppk 2023

Berita Terkini

Kapan Jadwal Penyerahan SK PPPK 2023 dan Gaji Pertama pada 2024? Catat Tanggalnya, Ramadan dan Idul Fitri 2024 Penuh Berkah

Ketahui Jadwal Penyerahan SK PPPK 2023 dan Kapan Gaji Pertama Diterima

Download Aplikasi JawaPos.com