<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/KEMNAKER-28-B-2988233495.jpg" alt="Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi memberikan ucapan selamat kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kemnaker yang baru saja dilantik di Jakarta, Senin (27/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi memberikan ucapan selamat kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kemnaker yang baru saja dilantik di Jakarta, Senin (27/11/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Setelah pengumuman hasil seleksi PPPK 2023 pada pertengahan Desember 2023 lalu, mungkin banyak bertanya, kapan SK PPPK keluar? SK PPPK ini memang sangat penting karena ini merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam manajemen pegawai pemerintah. SK PPPK ini yang menjadi landasan formal yang mengikat antara pemerintah dan calon pegawai untuk menciptakan hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja. SK PPPK memiliki peran penting dalam mengatur status dan hak serta kewajiban calon pegawai yang akan menjadi bagian integral dari aparat pemerintah. Saat ini para peserta seleksi PPPK 2023 yang sudah dinyatakan lulus pada Desember lalu, sibuk mengurus kelengkapan administrasi. Khususnya pengisian daftar riwayat hidup nomor induk (DRH NI) yang diagendakan berlangsung dari tanggal 14 Desember 2023 hingga 12 Januari 2024. Dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dijelaskan bahwa setelah pengumuman kelulusan, pelamar yang lulus seleksi akan diangkat sebagai calon PPPK. Pengangkatan tersebut ditetapkan lewat keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang disampaikan kepada kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk (NI) PPPK. Selanjutnya, BKN akan menerbitkan nomor induk PPPK yang diterima oleh PPPK paling lama 25 hari kerja sejak waktu penyampaian. Berkaitan dengan hal tersebut, tahapan seleksi PPPK 2023 untuk pengisian daftar riwayat hidup nomor induk (DRH NI) akan dilakukan pada 14 Desember 2023 hingga 12 Januari 2024. Sementara usul penetapan NI PPPK pada 13 Januari sampai 11 Februari 2024. Setelah memperoleh NI PPPK, syarat mendapatkan SK PPPK dalam Pasal 30 PP Nomor 49 Tahun 2018 yakni pelamar PPPK yang lulus wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, pihak yang bersangkutan menyampaikan kelengkapan administrasi kepada kepala BKN. Merujuk isi peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 30, pengangkatan PPPK dilakukan dalam 30 hari kerja setelah menerima penetapan nomor induk PPPK. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan calon PPPK lantas menandatangani perjanjian kerja. Setelah itu, PPK menetapkan keputusan pengangkatan atau SK PPPK. Dijelaskan pula dalam pasal 30 tersebut bahwa keputusan pengangkatan atau SK PPPK menjadi dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja PPPK dengan instansi pemerintah. Adapun isi perjanjian kerja antara lain memuat tugas, target kinerja, masa perjanjian kerja, hak dan kewajiban, serta larangan yang berkaitan dengan PPPK. Melalui perjanjian kerja itu, PPPK ditugaskan pada unit kerja yang telah ditentukan serta mendapat gaji dan tunjangan yang harus dibayarkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Untuk diketahui, pihak yang berhak menerbitkan Surat Keputusan (SK) PPPK adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang berada di instansi atau lembaga pemerintah yang melakukan pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adapun kewenangan PPK antara lain menetapkan hasil seleksi, melakukan pengangkatan, dan menerbitkan SK PPPK bagi calon pegawai yang telah lulus seleksi dan memenuhi syarat. Hal itu mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dijelaskan dalam PP 49/2018 itu bahwa PPK bertanggung jawab untuk menetapkan hasil seleksi kompetensi, melakukan pengangkatan calon PPPK, dan mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja antara PPPK dengan instansi pemerintah yang bersangkutan. Artinya, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memiliki peran kunci dalam proses penerimaan dan pengangkatan PPPK, termasuk dalam penerbitan SK PPPK. Jika merujuk pada ulasan di atas, bisa disimpulkan jawaban untuk pertanyaan kapan SK PPPK keluar? Kemungkinan Maret atau paling lambat awal April 2023

Setelah pengumuman hasil seleksi PPPK 2023 pada pertengahan Desember 2023 lalu, mungkin banyak bertanya, kapan SK PPPK keluar?

Begini Penjelasan Soal Kapan SK PPPK Keluar dan Siapa yang Menetapkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/25/guru2-652817830.png" alt="DIANGKAT JADI ASN: Ratusan guru SD dan SMP se-Surabaya menunjukkan surat keptusuan digital pengangkatn mereka sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>DIANGKAT JADI ASN: Ratusan guru SD dan SMP se-Surabaya menunjukkan surat keptusuan digital pengangkatn mereka sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Usai pengumuman hasil seleksi PPPK 2023 pada pertengahan Desember 2023 lalu, pertanyaan yang muncul adalah kapan SK PPPK keluar? SK PPPK sangat penting karena merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam manajemen pegawai pemerintah. SK PPPK menjadi landasan formal yang mengikat antara pemerintah dan calon pegawai untuk menciptakan hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja. SK PPPK memiliki peran penting dalam mengatur status dan hak serta kewajiban calon pegawai yang akan menjadi bagian integral dari aparat pemerintah. Saat ini, para peserta seleksi PPPK 2023 yang sudah dinyatakan lulus pada Desember lalu, sibuk mengurus kelengkapan administrasi. Khususnya pengisian daftar riwayat hidup nomor induk (DRH NI) yang berlangsung dari 14 Desember 2023 hingga 12 Januari 2024. Dilansir Pojoksatu.id (Jawa Pos Group), dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dijelaskan bahwa setelah pengumuman kelulusan, pelamar yang lulus seleksi akan diangkat sebagai calon PPPK. Pengangkatan tersebut ditetapkan lewat keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang disampaikan kepada kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk (NI) PPPK. Selanjutnya, BKN akan menerbitkan nomor induk PPPK yang diterima oleh PPPK paling lama 25 hari kerja sejak waktu penyampaian. Berkaitan dengan hal tersebut, tahapan seleksi PPPK 2023 untuk pengisian daftar riwayat hidup nomor induk (DRH NI) dilakukan sejak 14 Desember 2023 hingga 12 Januari 2024. Sementara usul penetapan NI PPPK pada 13 Januari sampai 11 Februari 2024. Setelah memperoleh NI PPPK, syarat mendapatkan SK PPPK dalam Pasal 30 PP Nomor 49 Tahun 2018 yakni pelamar PPPK yang lulus wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, pihak yang bersangkutan menyampaikan kelengkapan administrasi kepada kepala BKN. Merujuk isi peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 30, pengangkatan PPPK dilakukan dalam 30 hari kerja setelah menerima penetapan nomor induk PPPK. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan calon PPPK lantas menandatangani perjanjian kerja. Setelah itu, PPK menetapkan keputusan pengangkatan atau SK PPPK. Dijelaskan pula dalam pasal 30 tersebut bahwa keputusan pengangkatan atau SK PPPK menjadi dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja PPPK dengan instansi pemerintah. Adapun isi perjanjian kerja antara lain memuat tugas, target kinerja, masa perjanjian kerja, hak dan kewajiban, serta larangan yang berkaitan dengan PPPK. Melalui perjanjian kerja itu, PPPK ditugaskan pada unit kerja yang telah ditentukan serta mendapat gaji dan tunjangan yang harus dibayarkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Perlu diketahui, pihak yang berhak menerbitkan Surat Keputusan (SK) PPPK adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang berada di instansi atau lembaga pemerintah yang melakukan pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adapun kewenangan PPK antara lain menetapkan hasil seleksi, melakukan pengangkatan, dan menerbitkan SK PPPK bagi calon pegawai yang telah lulus seleksi dan memenuhi syarat. Hal itu mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dijelaskan dalam PP 49/2018 itu bahwa PPK bertanggung jawab untuk menetapkan hasil seleksi kompetensi, melakukan pengangkatan calon PPPK, dan mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja antara PPPK dengan instansi pemerintah yang bersangkutan. Artinya, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memiliki peran kunci dalam proses penerimaan dan pengangkatan PPPK, termasuk dalam penerbitan SK PPPK. Bisa disimpulkan SK PPPK keluar kemungkinan Maret atau paling lambat awal April 2023.

Usai pengumuman hasil seleksi PPPK 2023 pada pertengahan Desember 2023 lalu, pertanyaan yang muncul adalah kapan SK PPPK keluar?

Penjelasan Terkait Kapan SK PPPK Keluar dan Siapa yang Menetapkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Setelah melalui rangkaian panjang, proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Kementerian Agama (Kemenag) memasuki tahap akhir. Yaitu, penerbitan sekaligus penyerahan SK PPPK untuk pelamar yang dinyatakan lolos. &rdquo;Surat keputusan pengangkatan PPPK Kementerian Agama formasi tahun 2022 ini akan diserahkan serentak secara nasional pada 15 Agustus 2023, jam 13.30 WIB,&rdquo; kata Sekjen Kemenag Nizar Ali kemarin. Mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) itu mengatakan, total ada 29.069 pelamar PPPK Kemenag 2022 yang lolos dan bakal menerima SK. Dia menegaskan, mereka sudah mengikuti rangkaian seleksi dan dinyatakan lulus serta siap diangkat sebagai PPPK Kemenag. Pelamar yang lolos seleksi itu mayoritas mengisi formasi guru, penyuluh agama, penghulu, dan jabatan fungsional teknis. Jumlahnya 27.890 orang yang tersebar di kanwil serta kantor Kemenag kabupaten dan kota. Formasi lainnya adalah pegawai di perguruan tinggi keagamaan negeri (PTKN) sejumlah 1.090 orang, unit eselon I Kemenag pusat 72 orang, balai 12 orang, dan UPT asrama haji 15 orang. Rangkaian penerimaan atau seleksi PPPK Kemenag 2022 dimulai pada Desember tahun lalu. Saat diumumkan bahwa formasi atau lowongan dibuka, terdapat 49.549 pendaftar. Setelah dilakukan proses seleksi, yang lolos dinyatakan hanya 29.069 orang. Informasi yang diterima Jawa Pos, banyak peserta yang gugur pada tahap seleksi administrasi dan kompetensi. Untuk sisa kuota yang tidak terisi, rencananya akan dilakukan optimalisasi pengisian. Namun, masih menunggu data dari Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Rencananya, penyerahan SK dilakukan di setiap satuan kerja. Khusus untuk formasi pusat dan satuan kerja (satker) yang berada di Jakarta, Nizar menjelaskan bahwa penyerahan SK akan dilangsungkan di Auditorium HM Rasjidi, Kemenag. Dijadwalkan hadir secara daring untuk memberikan arahan, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas dan kepala BKN. &rdquo;SK pengangkatan akan diserahkan secara simbolis oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas,&rdquo; sebut Nizar. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemenag Nurudin menambahkan, seremonial penyerahan SK akan dilakukan secara hybrid atau gabungan daring dan luring. Acara dipusatkan di Auditorium HM Rasjidi, Gedung Kemenag, Jl Thamrin. Seluruh satuan kerja yang akan menyerahkan SK juga mengikuti rangkaian seremonial secara daring. &rdquo;SK digital juga bisa di-download melalui (aplikasi) Pusaka Super Apps Kementerian Agama,&rdquo; jelasnya. Tujuan utama pembukaan seleksi PPPK Kemenag 2022 adalah menyelesaikan status pegawai yang masih non-ASN atau honorer. Ada tiga kriteria yang bisa mendaftar. Pertama adalah pelamar eks tenaga honorer kategori II. Mereka adalah pelamar yang terdaftar pada pangkalan data BKN, memiliki kartu peserta ujian tahun 2021, dan masih aktif bekerja di Kemenag sampai dengan periode pendaftaran PPPK 2022. (wan/c6/oni)

Setelah melalui rangkaian panjang, proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Kemenag memasuki tahap akhir.

15 Agustus 2023, Kemenag Bagikan Serentak 29 Ribu SK PPPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/1670799458-1.jpg" alt="Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Imran Jausi. Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Imran Jausi. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel menyatakan, penyerahan 1.750 SK PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) Pemprov Sulawesi Selatan tahap kedua direncanakan pada 19 Desember.  Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Imran Jausi mengatakan, rencana awal menyerahkan secara resmi pada 17 Desember. Namun, diurungkan karena bertepatan dengan hari kesadaran nasional.  ”Karena 17 Desember jatuh pada Sabtu. Dan karena Sabtu itu, maka upacara hari kesadaran nasional akan digeser pada 19 Desember, nah di situlah akan diserahkan SK PPPK,” ujar Imran Jausi seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, jika sudah tiba waktunya 19 Desember masih ada yang belum rampung dari BKN, tetap akan dilaksanakan pemberian SK. Yang tersisa akan menyusul. Penyerahan SK tersebut akan dilakukan di Lapangan Kantor Gubernur Sulsel dan akan diserahkan orang nomor satu di Sulsel.  ”Yang tersisa itu akan kita tetap lanjutkan. Tapi tidak diundang dulu yang belum keluar SK-nya. Nanti selesai akan tetap dikasih tapi tidak lagi diupacarakan. Intinya kan SK terbit, itu yang utama. Pemberian dengan upacara itu kan seremonial saja,” jelas Imran Jausi.  Kemungkinan yang menyusul pada Januari 2023. Tapi Imran Jausi mengharapkan 19 Desember, 1.750 PPPK tersebut sudah diselesaikan semuanya.  Dia mengatakan, PPPK Sulsel tahap kedua tergolong lama verifikasinya di BKN Regional Makassar. Setelah selesai di BKN, BKD melanjutkan dengan sistem pemberkasan termasuk di dalamnya kutipan SK, penempatan PPPK di masing-masing instansi.  Penempatan itu, lanjut Imran Jausi, agak memakan waktu karena harus petakan instansi mana yang butuh kecakapan aparat.

BKD Bakal Serahkan SK PPPK Pemprov Sulsel 19 Desember

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/PPPK-GURU-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pemkot Surabaya sudah menuntaskan pembagian surat keputusan (SK) pengangkatan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap kedua. Totalnya 413 orang. SK itu diberikan melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya.  Kepastian tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya Rachmad Basari kemarin (31/5). ”SK sudah diberikan sejak Senin (30 Mei, Red),” katanya.  Basari menjelaskan, para guru sudah diundang untuk menerima SK. Mereka diminta datang langsung ke kantor Dispendik Surabaya. Sebab, tugas dan fungsi tenaga pengajar berada di bawah kewenangan Dispendik Surabaya. ”Jadi, semua SK sudah tuntas dibagikan,” ujarnya.  Menurut Basari, penerbitan SK dari wali kota dilakukan setelah nomor induk pegawai (NIP) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) diterima. Begitu mendapatkan NIP, BKPSDM Surabaya langsung memproses SK pengangkatan. ”Memang agak telat karena menunggu dari pusat. Karena penerbitan NIP kan kewenangan BKN,” jelas dia.  Dengan begitu, total ada 883 guru PPPK yang sudah mengantongi SK pengangkatan. Tahap pertama sudah diberikan lebih dulu sebanyak 470 orang. Semuanya merupakan hasil seleksi tahun 2021.  Kadispendik Kota Surabaya Yusuf Masruh membenarkan bahwa pihaknya sudah membagikan SK guru PPPK tahap kedua. Dia memastikan 413 orang sudah mendapatkan dokumen penting itu. Selanjutnya, pengajar sudah bisa bekerja mulai hari ini (1/6). ”Mereka bekerja terhitung mulai tanggal 1 Juni,” ucapnya.  Dalam SK pengangkatan diterangkan, yang bersangkutan bekerja di sekolah sesuai formasi yang dilamar. Baik untuk guru kelas SD maupun guru mata pelajaran jenjang SMP.

Akhirnya, 413 Guru PPPK di Surabaya Terima Surat Keputusan

SK PPPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#SK PPPK

Berita Terkini

Begini Penjelasan Soal Kapan SK PPPK Keluar dan Siapa yang Menetapkan

Penjelasan Terkait Kapan SK PPPK Keluar dan Siapa yang Menetapkan

15 Agustus 2023, Kemenag Bagikan Serentak 29 Ribu SK PPPK

BKD Bakal Serahkan SK PPPK Pemprov Sulsel 19 Desember

Akhirnya, 413 Guru PPPK di Surabaya Terima Surat Keputusan

Download Aplikasi JawaPos.com