<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/28/WhatsApp-Image-2025-04-28-at-124907-28453078.jpg" alt="Sebanyak 1.840 pegawai menerima SK pengangkatan sebagai PPPK di Gedung Pancasila, Senin (28/4). (Septian Nur Hadi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sebanyak 1.840 pegawai menerima SK pengangkatan sebagai PPPK di Gedung Pancasila, Senin (28/4). (Septian Nur Hadi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sebanyak 1.840 pegawai resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Penyerahan SK diberikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Gedung Pancasila, Senin (28/4). SK tidak hanya diberikan secara fisik, melainkan juga dalam bentuk digital untuk mempermudah akses dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Ribuan pegawai yang menerima SK tersebut sebelumnya berstatus tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun. Bahkan ada yang menunggu lebih dari 15 tahun untuk diangkat menjadi ASN non-PNS melalui jalur PPPK. Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko mengapresiasi perjuangan para tenaga honorer yang kini resmi menyandang status baru tersebut. Dia mengingatkan agar momentum ini menjadi titik awal bagi para PPPK untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja. &rdquo;Saya berharap 1.840 pegawai yang hari ini menerima SK bisa meningkatkan effort-nya. Produktivitas kerjanya harus lebih ditingkatkan lagi, bukan malah sebaliknya,&rdquo; tegas Yona di Komisi A DPRD Surabaya. Menurut dia, perjuangan panjang para tenaga honorer untuk sampai titik saat ini adalah bukti dari dedikasi dan kesabaran luar biasa. Oleh karena itu, status baru ini harus dijadikan motivasi untuk bekerja lebih profesional dan berkontribusi maksimal bagi kemajuan Surabaya. &rdquo;Perjalanan mereka tidak mudah. Ada yang lebih dari 15 tahun menjadi tenaga honorer, dan baru sekarang berkesempatan menjadi PPPK. Ini harus dijadikan pelecut semangat,&rdquo; ujar Yona Bagus Widyatmoko, politikus dari Partai Gerindra itu. Yona mengingatkan, para PPPK memiliki tanggung jawab besar sebagai bagian dari aparatur negara dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Komisi A DPRD Surabaya akan terus mengawasi kinerja PPPK di lingkungan pemkot, memastikan mereka benar-benar bekerja sesuai dengan semangat reformasi birokrasi. Dia mendorong agar dinas-dinas terkait aktif melakukan pembinaan dan evaluasi berkala terhadap para PPPK. Selain itu, menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan DPRD Kota Surabaya. Terutama terkait aktualisasi program-program kerakyatan di lapangan. &rdquo;Kami ingin seluruh program di masyarakat berjalan efektif. Salah satu kuncinya adalah SDM aparatur yang kompeten, profesional, dan berdedikasi tinggi,&rdquo; terang Yona.

Sebanyak 1.840 pegawai resmi menerima SK pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

1.840 Orang Diangkat PPPK Surabaya, Pegawai Harus Bekarja Maksimal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/27/WhatsApp-Image-2024-07-27-at-114753-523180577.jpg" alt="DPP PKS keluarkan SK untuk mengusung Calon Kepala Daerah di Kabupaten Sampang, Nganjuk, dan Ponorogo. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>DPP PKS keluarkan SK untuk mengusung Calon Kepala Daerah di Kabupaten Sampang, Nganjuk, dan Ponorogo. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;DPP PKS sudah mengeluarkan banyak Surat Keputusan (SK) untuk mengusung Calon Kepala Daerah (Cakada) di Jawa Timur. Kali ini, SK diberikan kepada Marhaen Djumadi, Slamet Junaidi, dan Sugiri Sancoko. Saat hadir di Kantor DPTW PKS Jatim Slamet Junaidi didampingi Bakal Calon Wakil Bupati Sampang KH Ahmad Mahfudz. Sementara Sugiri didampingi Calon Wakil Bupati Lisdyarita. Ketiga tokoh Cakada itu menerima SK langsung dari Ketua DPW PKS Jawa Timur Irwan Setiawan. Marhaen akan diusung menjadi Bupati Nganjuk, Slamet akan diusung untuk menjadi Bupati Sampang, sementara Sugiri diusung untuk menjadi Bupati Ponorogo. Dalam kesempatan itu, Irwan menyampaikan bahwa pemilihan kepala daerah adalah momen yang sangat krusial bagi masa depan daerah. &rdquo;PKS harus memastikan bahwa calon yang akan diusung adalah calon yang memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen kuat untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat serta berpeluang menang dalam Pilkada 2024,&rdquo; ujar Irwan Setiawan. Irwan menyampaikan, PKS sudah meyakini kesiapan calon kepala daerah yang diusung untuk senantiasa menjaga beberapa hal. Yaitu integritas dalam setiap langkah dan keputusan, pelayanan kepada masyarakat, transparansi dan akuntabilitas, komitmen untuk Kesejahteraan, kerja sama dan sinergi, juga kepemimpinan yang inspiratif. &rdquo;Kami percaya bahwa dengan komitmen dan kerja keras, dapat membawa perubahan positif dan mewujudkan harapan masyarakat. PKS akan selalu mendukung dan bekerja bersama dalam setiap langkah perjuangan ini,&rdquo; ucap Irwan Setiawan. Dalam pertemuan itu, Irwan didampingi Wakil Sekretaris dan Ketua BP3 DPW PKS Jawa Timur Frimanto Utomo dan Mashuri. Selain itu, hadir juga Plt Ketua DPD PKS Nganjuk, Sampang, dan Ponorogo, Muhammad Nursalim, Mahfud, dan Agus Hamid. Serta jajaran pengurus DPD PKS Nganjuk, Sampang, dan Ponorogo.

DPP PKS keluarkan surat keputusan (SK) untuk mengusung Calon Kepala Daerah di Kabupaten Sampang, Nganjuk, dan Ponorogo

PKS Jatim Tunjuk Calon Kepala Daerah dari Nganjuk, Sampang, dan Ponorogo, Siapa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/23/WhatsApp-Image-2024-07-23-at-152647-3097334800.jpg" alt="Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyerahkan SK pengangkatan PPPK untuk 7.201 orang hasil rekrutmen 2023. (Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyerahkan SK pengangkatan PPPK untuk 7.201 orang hasil rekrutmen 2023. (Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyerahkan SK pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Jatim untuk 7.201 orang hasil rekrutmen 2023 di Graha Unesa Surabaya, Selasa (23/7). Sebanyak 7.201 orang yang diangkat tersebut terdiri atas 5.495 tenaga pendidik, 1.056 tenaga kesehatan, serta 650 tenaga teknik. Pj Gubernur Adhy berpesan agar setelah diangkat, seluruh PPPK Pemprov Jatim bisa memberikan dedikasi terbaik dan memberikan pelayanan prima untuk masyarakat. Sebab, sejatinya para PPPK juga merupakan elemen kekuatan yang dimiliki Provinsi Jawa Timur untuk memajukan daerah. &rdquo;Alhamdulillah Jawa Timur selama ini selalu berprestasi. Kalau bukan karena tenaga kepegawaian, termasuk PPPK, tidak akan bisa. Jadi tanpa PPPK Provinsi Jawa Timur lemah. Inilah kenapa kita menjadi provinsi yang paling banyak menyerap PPPK,&rdquo; tegas Pj Gubernur Adhy. &rdquo;Kami ingin secepatnya menyelesaikan status dari PTT atau honorer itu untuk diangkat menjadi pegawai negeri. Kemarin itu ada PTT guru baik SMA/SMK yang sudah lulus passing grade,&rdquo; imbuh Adhy. Dengan banyaknya pegawai yang diangkat, lanjut dia, turut memberikan konsekuensi anggaran yang disiapkan untuk gaji pegawai. Namun hal itu tak jadi masalah demi mewujudkan kesejahteraan bagi para pegawai Pemprov Jatim. Adhy menyebut pihaknya justru menambah besaran TPP. &rdquo;Konsekuensinya memang pada akhirnya kita harus agak nombok sedikit untuk belanja pegawai. Karena melihat indeks gajinya lebih rendah, kita menaikkan dengan menambahkan TPP sebesar 50 persen dan itu yang terbanyak. Kalau di tempat lain, tidak sampai segitu dan bahkan ada yang tanpa TPP,&rdquo; lanjut Adhy. Adhy menjelaskan, penambahan TPP dilakukan agar tercipta SDM yang lebih berkualitas. Jawa Timur menyediakan anggaran kepegawaian hingga Rp 8,9 triliun untuk PPPK. Pj Gubernur Adhy berharap agar mereka yang sudah menjadi PPPK memaksimalkan pengabdian. Agar di masa depan, Jawa Timur dapat lebih baik melayani masyarakat dan mengikuti perkembangan zaman. Sementara itu, salah seorang PPPK asal Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Jatim Tarida Alif Pratama mengatakan, penyerahan SK itu adalah momen yang sangat dinanti. Proses pendaftaran, seleksi, hingga pengumuman, merupakan proses yang penuh perjuangan. &rdquo;Ini adalah momen di mana perjuangan dan kerja keras saya selama ini akhirnya terbayar,&rdquo; ucap Tarida Alif Pratama.

Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono serahkan SK pengangkatan PPPK untuk 7.201 orang hasil rekrutmen 2023 di Graha Unesa Surabaya, Selasa (23/7)

Serahkan 7.201 SK PPPK Pemprov Jatim, Pj. Gubernur Adhy: Beri Dedikasi Terbaik dan Wujudkan Layanan Prima untuk Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/17/WhatsApp-Image-2024-07-17-at-2219241-2619799592.jpg" alt="DPP PKS serahkan SK kepada Warsubi sebagai Calon Kepala Daerah (Cakada) pada Pilkada Kabupaten Jombang. (PKS)" width="100%">
<figcaption>DPP PKS serahkan SK kepada Warsubi sebagai Calon Kepala Daerah (Cakada) pada Pilkada Kabupaten Jombang. (PKS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Banyak cara untuk mengabdi kepada negara, salah satunya dengan menjadi kepala daerah dan berbuat sebaik-baiknya untuk kemaslahatan masyarakat. Hal itu disampaikan Warsubi, Calon Kepala Daerah (Cakada) Kabupaten Jombang setelah menerima Surat Keputusan (SK) dari DPP PKS. Warsubi menerima SK itu di Kantor DPTW PKS Jawa Timur yang diserahkan Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan didampingi beberapa pengurus PKS Jatim. Warsubi menyampaikan terima kasih dan rasa bangga kepada PKS, baik dari DPP, DPW, maupun DPD PKS Kabupaten Jombang. &rdquo;Kami sangat bangga dengan PKS yang sudah beri amanah dan kepercayaan yang luar biasa. Kami akan perjuangkan sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada masyarakat,&rdquo; ujar Warsubi. Dia menyampaikan keyakinannya akan bisa banyak berbuat untuk masyarakat Jombang. &rdquo;Insya Allah kita akan berjuang bersama untuk memajukan Jombang,&rdquo; kata Warsubi yang kemudian disambut tepuk tangan peserta yang hadir. Ketua PKS Jatim Irwan Setiawan saat itu senada dengan Warsubi. Menurut dia, pilkada momentum krusial bagi masyarakat. Momen ikhtiar untuk memunculkan putra-putra terbaik menjadi pemimpin. &rdquo;Setelah melalui berbagai tahap, kami meyakini Pak Warsubi bisa senantiasa menjaga integritas, kejujuran, memberi pelayanan pada masyarakat dan punya komitmen,&rdquo; kata Kang Irwan. Irwan menjelaskan, ada beberapa pertimbangan PKS dalam memilih Cakada yang didukung. &rdquo;Yakni tokoh memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen, serta berpeluang menang,&rdquo; kata dia. Dalam penyerahan SK, Irwan didampingi Wakil Sekretaris Frimainto Utomo, dan Bendahara DPW PKS Jatim Lilik Hendarwati. Hadir juga Ketua BPD 8 DPW PKS Jatim Muhammad Nursalim, Ketua DPD PKS Kabupaten Jombang Didik Darmadi, beserta jajaran BPH dan rombongan DPD PKS Kabupaten Jombang. Hal itu disampaikan Warsubi, Calon Kepala Daerah (Cakada) Kabupaten Jombang setelah menerima Surat Keputusan (SK) dari DPP PKS.

DPP PKS serahkan SK Calon Kepala Daerah (Cakada) pada Pilkada Kabupaten Jombang kepada Warsubi di Kantor DPTW PKS Jawa Timur

Dapat SK dari DPP PKS untuk Maju Cakada Jombang, Warsubi: Kita Berjuang Bersama untuk Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/16/WhatsApp-Image-2024-07-16-at-180422-1879220874.jpg" alt="DPP PKS serahkan SK dukungan menjadi Calon Kepala Daerah (Cakada) untuk Ika Puspitasari (Ning Ita) dan Ikfina Fahmawati, maju menjadi calon bupati dan wali kota Mojokerto. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>DPP PKS serahkan SK dukungan menjadi Calon Kepala Daerah (Cakada) untuk Ika Puspitasari (Ning Ita) dan Ikfina Fahmawati, maju menjadi calon bupati dan wali kota Mojokerto. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Setelah beberapa tokoh mendapatkan SK untuk didukung menjadi Calon Kepala Daerah (Cakada), kali ini giliran Ika Puspitasari (Ning Ita) dan Ikfina Fahmawati yang menerima Surat Keputusan (SK) dari DPP PKS untuk maju menjadi calon bupati dan wali kota Mojokerto. SK itu diserahkan Ketua DPW PKS Jawa Timur Irwan Setiawan di Kantor DPTW PKS Jawa Timur. Ika menerima SK itu pada Senin (15/7), sementara Ikfina pada Selasa (16/7). Ikfina hadir didampingi calon Wakil Bupati Mojokerto Sa&rsquo;dulloh Syarofi (Gus Dulloh) yang merupakan putra ulama kondang KH Husein Ilyas Kabupaten Mojokerto. Irwan menyampaikan, kedua tokoh yang terpilih untuk didukung menjadi Cakada Kabupaten dan Kota Mojokerto merupakan sosok yang bisa mengemban amanah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. &rdquo;Kami percaya dengan komitmen kedua tokoh ini. Insya Allah kerja keras mereka bisa membawa perubahan positif yang bisa membawa kesejahteraan rakyat. Ini sudah terbukti saat keduanya menjabat jadi bupati dan wali kota Mojokerto,&rdquo; kata Kang Irwan. Karena itu, dalam kesempatan yang sama, Irwan meminta DPD PKS Kabupaten dan Kota Mojokerto untuk merapatkan barisan memenangkan Ning Ita dan Ikfina. &rdquo;PKS juga akan mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam perhelatan pilkada. Momen pemilihan kepala daerah adalah hal krusial bagi masyarakat,&rdquo; tegas Irwan Setiawan. Ning Ita di hadapan pengurus PKS Jatim menyampaikan, ada kesamaan harapan antara dirinya dan PKS. Yakni mewujudkan kemaslahatan masyarakat Kota Mojokerto. &rdquo;Mohon support agar kami bisa tetap menjaga niat dan tetap dalam rel, untuk mewujudkan dan menyukseskan apa yang dicita-citakan,&rdquo; kata Ning Ita. Sementara itu, Ikfina dalam pertemuan pemberian SK tersebut menyampaikan siap kembali berjuang di Kabupaten Mojokerto. &rdquo;Sebagai Bupati Mojokerto, insya Allah kami berusaha melaksanakan sebaik-baiknya. Berbagai potensi yang ada, insya Allah ditujukan untuk kemanfaatan masyarakat Mojokerto. Bismillah, kami siap berjuang,&rdquo; tegas Ikfina. Dalam pertemuan pemberian SK kepada dua tokoh itu, Irwan ditemani Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang BP3 DPW PKS Jawa Timur Ahmadi, Frimainto Utomo, Lilik Hendarwati, dan Mashuri. Sementara pengurus PKS Jatim ditemani Pengurus DPD PKS Kabupaten dan Kota Mojokerto.

DPP PKS serahkan SK dukungan kepada Ika Puspitasari (Ning Ita) dan Ikfina Fahmawati untuk maju menjadi calon bupati dan wali kota Mojokerto

Serahkan SK DPP PKS, Dukung Ikfina dan Ning Ika Maju Pilkada Kabupaten dan Kota Mojokerto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/25/Untitledz-1526247854.jpg" alt="Tim Hukum Penyelamat PBB minta Kemenkumham batalkan SK kepengurusan baru PBB kepemimpinan Fahri Bachmid." width="100%">
<figcaption>Tim Hukum Penyelamat PBB minta Kemenkumham batalkan SK kepengurusan baru PBB kepemimpinan Fahri Bachmid.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) diminta membatalkan Surat Keputusan atau SK kepengurusan baru Partai Bulan Bintang (PBB) kepemimpinan Fahri Bachmid selaku Pj Ketua Umum. Sebab, dianggap terjadi kecacatan proses administrasi. &rdquo;Kita minta agar SK tersebut ya, itu dibatalkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kami harus menempuh prosedur ini terlebih dahulu keberatan administratif. Kami berharap bahwa itu nanti dibatalkan dicabut oleh Menteri hukum dan hak asasi manusia,&rdquo; ujar Ketua Tim Hukum Penyelamat PBB Luthfi Yazid di Ditjen AHU Kemenkumham, Selasa (25/6). SK yang dimaksud yakni Keputusan Tata Usaha Negara nomor M.HH-02.AH.11.03 tahun 2024 tentang pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Bulan Bintang (PBB). Kemudian, Keputusan Tata Usaha Negara nomor M.HH-04.AH.11.02 tahun 2024 tentang pengesahan susunan dan personalia dewan pimpinan pusat Partai Bulan Bintang (PBB) tertanggal 12 Juni 2024. Menurut dia, kecacatan administratif pengurusan baru karena dalam pembentukannya tak menempuh proses Musyawarah Dewan Partai (MDP) dan steering committee. Bahkan, pembentukan kepengurusan baru PBB merupakan akal-akalan dari Yusril Ihza Mahendra selaku mantan Ketua Umum. &rdquo;Karena yang diajukan Pak Yusril permohonan itu adalah permohonan yang penuh dengan rekayasa, Pak Yusril penuh rekayasa penuh manipulasi, terhadap permohonan yang diajukan kepada menteri di sini,&rdquo; sebut Luthfi Yazid. &rdquo;Mengapa? Karena permohonan itu harusnya dilakukan berdasar MDP dan Anggaran Rumah Tangga itu harus dilakukan melalui steering committee ada 7 orang tetapi ini hanya Pak Yusril sendirian gitu,&rdquo; sambung Lutfi. Tak hanya itu, Afriansyah Noor yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (sekjen) tak dilibatkan dan justru langsung dicopot. Eks Wakil Ketua Umum PBB Fuad Zakaria mengatakan, tak hanya Afriansyah Noor, tetapi beberapa pengurus partai yang tak dilibatkan. Sehingga, pembentukan itu dianggap ada maksud dan tujuan terselubung. &rdquo;Ada 12 pengurus, 3 wakil ketua umum termasuk saya, dan beberapa ketua dan wakil sekjen termasuk sekjen sendiri 12 orang dengan Pak Sekjen,&rdquo; sebut Fuad Zakaria. Tak hanya meminta Kemenkumham mencabut SK, Fuad juga menyampaikan akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). &rdquo;Itu yang memang buat kita gak setuju. Karena ini partai Islam kalau boleh semua itu jujur terbuka apa adanya. Itu yang membuat kita menuntut. Mudah-mudahan juga kemenkumham melihat yang sudah dijelaskan pak Lutfi sehingga bisa mengadili sampai ke PTUN,&rdquo; kata Fuad.

Tim Hukum Penyelamat PBB minta Kemenkumham batalkan Surat Keputusan kepengurusan baru Partai Bulan Bintang (PBB) kepemimpinan Fahri Bachmid

Tim Hukum Minta Kemenkumham Batalkan Kepengurusan Baru Partai Bulan Bintang

<div id="m#msg-f:1795126845975659945" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/01/Screenshot_2024-04-01-19-34-01-788_comgoogleandroidgm-edit-4151619775.jpg" alt="Ribuan PPPK Pemkot Surabaya menerima SK di Gelora Pancasila" width="100%">
<figcaption>Ribuan PPPK Pemkot Surabaya menerima SK di Gelora Pancasila</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyerahkan sebanyak 2.086 Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota by(Pemkot) Surabaya. Secara simbolis, penyerahan SK PPPK yang berbentuk digital itu diserahkan kepada dua penerima di Gedung Gelora Pancasila Surabaya, Senin (1/4/2024).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014505602/tak-jadi-parpol-pemenang-parlemen-prabowo-dan-gerindra-dinilai-tak-bisa-berpangku-tangan-ke-jokowi">Tak jadi Parpol Pemenang Parlemen, Prabowo dan Gerindra Dinilai Tak Bisa Berpangku Tangan ke Jokowi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan itu, Wali Kota Surabaya Eri mengatakan bahwa kuota PPPK yang diberikan oleh Kemenpan RB kepada Kota Surabaya sangat banyak. Makanya, ia menegaskan akan memaksimalkan kuota tersebut supaya terserap semuanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Alhamdulillah yang menerima SK hari ini 2.086, nanti akan ada lagi di 2024 ini. Saya sampaikan kepada teman-teman untuk selalu bersyukur kepada Gusti Allah karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa lolos dan menerima SK PPPK,&rdquo; kata Wali Kota Eri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apalagi, TPP Surabaya itu tinggi sangat tinggi karena memang cara kerja ASN Surabaya berbeda dengan cara kerja ASN di luar Surabaya, sehingga dia menilai sangat wajar jika TPP itu sangat tinggi bagi mereka. Ia juga menjelaskan cara kerja yang berbeda itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Silahkan teman-teman tanyakan kepada Camat dan Lurah sekarang, berapa persil di daerahnya, berapa KK di daerahnya, satu persil berapa KK, pasti camat saya bisa jawab, tapi camat atau lurah di luar Surabaya saya tidak tahu. Nah, inilah cara kerja yang berbeda yang saya maksud, &ldquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, ia menjelaskan bahwa gaji PPPK yang baru menerima SK itu nantinya akan berbeda-beda tergantung kelasnya. Tapi gaji yang paling bawah sebesar Rp 2,8 juta, padahal ketika menjadi tenaga kontrak di lingkungan Pemkot Surabaya, gajinya sudah di kisaran Rp 4 juta lebih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Oleh karena itu, kalau hari ini gajinya Rp 2,8 juta, maka saya minta untuk ditambah Rp 2,2 juta, sehingga penghasilan mereka bisa tembus Rp 5 juta. Itu artinya, kelas jabatan lainnya juga bisa ditambah Rp 2,2 juta, sehingga apa yang dia terima saat ini lebih besar dibanding yang dia terima sebelumnya,&rdquo; katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wali Kota Eri juga menegaskan bahwa gaji PPPK itu akan meningkat di tahun depan. Pasalnya, mulai tahun depan para PPPK itu akan mendapatkan TPP sebesar Rp 6 jutaan, sehingga kalau ditambah dengan gaji pokoknya, mereka bisa mendapatkan pendapatan sebesar Rp 9 juta perbulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya Ira Tursilowati mengatakan pada seleksi tahun 2023 lalu, Pemkot Surabaya menerima sebanyak 3.496 PPPK yang terdiri dari tenaga teknis, tenaga kesehatan dan tenaga guru. Namun, yang keluar NIP atau SK-nya sampai saat ini sebanyak 2.086, sehingga jumlah inilah yang diserahkan SK-nya di tahap pertama ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014505794/terimbas-gangguan-18-perjalanan-lrt-jabodebek-alami-keterlambatan-hingga-30-meniti-kai-minta-maaf">Terimbas Gangguan, 18 Perjalanan LRT Jabodebek Alami Keterlambatan hingga 30 Meniti, KAI Minta Maaf</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi, nanti ada tahap keduanya yang rata-rata adalah guru, karena verifikasi guru ini memerlukan verifikasi pula dari Kemendikbud. Kita masih menunggu juga dari BKN karena prosesnya di sana,&rdquo; pungkasnya. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyerahkan sebanyak 2.086 Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Intip Suasana Haru saat Ribuan PPPK Pemkot Surabaya Terima SK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/12/WhatsApp-Image-2024-03-12-at-162347-938711680.jpeg" alt="Yamaha Mio J, skutik injeksi yang yang saat ini harganya sudah murah meriah." width="100%">
<figcaption>Yamaha Mio J, skutik injeksi yang yang saat ini harganya sudah murah meriah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tak diragukan lagi kalau market sepeda motor di Tanah Air saat ini didominasi oleh model skuter matik atau skutik. Motor bebek sudah kurang laku. Segmen sport atau batangan apalagi, jadi market yang sangat segmented. Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), skuter matik sangat mendominasi pasar motor Indonesia dengan 89,73 persen pada 2023. Tahun 2023 lalu, AISI mencatat lebih dari 6 juta unit atau tepatnya 6.236.992 unit. Di bawah market motor matik, motor sport dengan 5,19 persen dan motor bebek hanya mencatat angka sebesar 5,08 persen saja. Penjualan tertinggi ada pada Maret 2023 yang terjual 633.155 unit, disusul pada Januari 2023 yang terjual 615.416 unit dan November 2023 yang terjual 571.983 unit. Soal motor matik, dengan peluncurannya dan penyegaran produknya yang relatif cepat, hal ini membuat harga sekennya ikut turun cepat pula. Sekarang, dengan duit nggak sampai Rp 7 juta, siapapun bisa memiliki motor matik sudah dengan kondisi siap pakai dengan surat lengkap, cocok untuk PNS yang baru memulai karir mereka sehingga tidak perlu sampai menggadai SK mereka. Penasaran motor matik apa saja yang sekarang harganya murah-murah? Berikut rangkuman JawaPos.com: Honda Beat 2010 Skutik pertama yang harganya sekarang sudah di angka Rp 5-6 jutaan adalah Honda Beat generasi pertama. Untuk yang lansiran tahun 2010, skutik Honda Beat bisa dipinang dan mesinnya terkenal cukup bandel. Generasi awal Honda BeAT dimulai pada tahun 2008. Saat itu, pasar skutik memang sedang gencar dan bertumbuh pesat. Honda BeAT generasi pertama mengusung mesin 110 cc SOHC dan masih menggunakan sistem pembakaran karburator, dengan tenaga 8,22 ps dan torsi 8,32 Nm. Honda Scoopy 2012 Masih dari keluarga Honda, skutik yang bisa dibeli kontan tanpa perlu menggadai SK adalah Scoopy. Bertampang pertama ala Vespa, Honda Scoopy untuk yang tahun 2012 bisa dibeli dengan harga Rp 5-6 jutaan juga. Generasi pertama Honda Scoopy masuk di Indonesia pada 2010. Bisa dilihat, visual awal motor matik ini sangat lekat dengan nuansa retro. Bagian yang paling tampak adalah pada sisi dasbor samping bertuliskan 'Scoopy' dan bentuk bundar lampu sein di depan rem. Dari segi mesin, Honda Scoopy generasi 1masih bertipe karburator. Adapun mesinnya berkapasitas 108 cc, SOHC 2-katup. Tenaga maksimalnya adalah 8,22 PS per 8.000 rpm dengan nilai torsi 8,32 Nm di 5.500 rpm. Yamaha Mio J Kedua varian di atas masih mengemas mesin dengan sistem karburator. Cari yang injeksi? Coba geser ke merek lainnya. Honda memang masih kemahalan. Ada Yamaha Mio J tahun 2012 yang sudah mengemas fitur Fuel Injection (FI) dan sudah masuk kategori skutik murah. Dengan harga Rp 6 jutaan, Anda sudah dapat skutik injeksi yang boleh dibilang nggak tua-tua amat. Masih oke buat wara-wiri cari nafkah halal. Mio J pilihannya. Mio J sendiri menggunakan tipe mesin 4-langkah, 2 valve, SOHC, berpendingin kipas dan berkapasitas 113 cc. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga hingga 7,75 PS di putaran 8.500 rpm dengan torsi puncak mencapai 8,5 Nm di 5.000 rpm. Yamaha Mio Soul GT FI Masih dari pabrikan Garputala, dengan budget Rp 5-6 jutaan sudah dapat sepeda motor dengan mesin injeksi adalah Yamaha Mio Soul GT FI. Seperti namanya, sepeda motor matik ini sudah mengemas teknologi injeksi. Spesifikasi mesin Soul GT menggunakan tipe mesin 4-langkah, 2 valve, SOHC, berpendingin kipas dan berkapasitas 113 cc. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga hingga 7,75 PS di putaran 8.500 rpm dengan torsi puncak mencapai 8,5 Nm di 5.000 rpm. Suzuki Lets Terakhir ada Suzuki dengan skutik bergenre retro dengan nama Lets. Mirip-mirip Scoopy, Suzuki Lets bedanya sudah mengemas teknologi fuel injection juga. Jadi lebih irit dibandingkan yang bermesin karburator. Suzuki Lets untuk tahun 2013 dan sudah injeksi, harganya di angka Rp 6-7 jutaan. Suzuki Lets mesinnya menggunakan mesin 4 tak, SOHC, 113cc. Dari sisi desain, Lets menawarkan bentuknya yang fashionable, sporty dan ringan. ----- Demikian lima skutik dengan harga terjangkau yang dirangkum JawaPos.com dari beberapa marketplace dan platform jual-beli online. Sebagai catatan, informasi harga di atas rata-rata merupakan harga siap pakai dengan kondisi pajak hidup. Menarik, bukan? Jika getol mencari dan membandingkan, kemungkinan Anda bisa mendapat harga jauh lebih murah sangat besar.

Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), skuter matik sangat mendominasi pasar motor Indonesia dengan 89,73 persen.

Nggak Perlu Gadaikan SK, Ini Pilihan Motor Matik Seken Murah yang Cocok untuk PNS Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/B4C1ED1A-26C7-4ECF-B0D3-D620477D4F7A.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Biro Adpim Jatim/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Biro Adpim Jatim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai aparatur sipil negara (ASN) provinsi setempat untuk formasi 2021 kepada 10.992 orang.  "Bekerjalah dengan baik, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmoni, efektif dan kolaboratif (BERAKJLAK) secara core values ASN," ujarnya saat memberikan pembekalan kepada para ASN di Surabaya, Rabu (8/6).  Ada 10.992 orang tersebut rinciannya terdiri dari 1.387 CPNS dan 9.605 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sama (PPPK). Pada kesempatan itu Gubernur menyerahkan SK kepada perwakilan yang diikuti 1.870 orang secara langsung (luring) serta sisanya 9.122 orang menyaksikan secara daring.  Menurut dia, serangkaian tantangan akan menjadi tugas para ASN, salah satunya terkait pelayanan publik. ASN, kata Khofifah, harus memberikan layanan publik terbaik dan memberikan penguatan kembali karena selama ini sudah dikenal sangat baik.  "Terlebih, pada pertengahan Mei 2022 Jatim mendapatkan apresiasi karena mampu memberikan layanan minimum tertinggi se-Indonesia dengan skor nyaris sempurna, yakni 99,36," ucapnya.  Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu juga berpesan kepada ASN yang sebagian besar merupakan guru, agar prestasi pendidikan harus tetap maksimal. "Dan yang tak kalah pentingnya adalah mampu menjaga ketahanan keluarga," kata mantan menteri sosial tersebut.  Sementara itu, Gubernur juga mengapresiasi kecepatan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim dalam memproses SK ASN Formasi 2021. Berdasarkan laporan Kanreg BKN II Surabaya, dari tiga proses untuk menerbitkan SK ASN baru ini, paling cepat prosesnya adalah Jatim.  Pada kesempatan sama, Pj Sekdaprov Jatim Wahid Wahyudi menuturkan proses rekrutmen ASN formasi tahun 2021 ini berjalan cukup panjang atau hampir setahun. Total formasi yang dibuka dalam rekrutmen tahun 2021 adalah mencapai 12.088 lowongan, namun yang terisi sebanyak 10.992 lowongan.  Rinciannya, sebanyak 1.335 CPNS, 51 STAN, 1 STTD Kementerian Perhubungan, 501 PPPK nonguru, serta 9.104 PPPK Guru. Menurut Wahid, formasi tidak terisi sejumlah 2.483 orang, yang mayoritas dari PPPK Guru.  "Ini dikarenakan sampai sekarang belum ada informasi apakah akan dilaksanakan seleksi PPPK Guru tahap 3 atau tidak?," tutur pejabat eselon II yang juga Kepala Dinas Pendidikan Jatim tersebut. (*)

Gubernur Khofifah Serahkan SK ASN Jatim kepada 10.992 Orang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#SK

Berita Terkini