<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/07/images-66-2896422381.jpeg" alt="Ilustrasi: Konten judi online meresahkan. (Algamus)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Konten judi online meresahkan. (Algamus).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Fakta menyedihkan terkuak usai tujuh pelaku sindikat judi online ditangkap polisi di sebuah apartemen daerah Jakarta Barat. Pasalnya, mereka menyasar situs-situs pemerintahan dan pendidikan untuk mempromosikan judi online tersebut.&nbsp;</p> <div dir="auto">"Tersangka tersebut memasarkan atau mengiklankan situs judi online dengan cara meretas dan mengubah tampilan website pemerintah maupun pendidikan," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andri Kurniawan saat dihubungi, Rabu (10/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bukan tanpa sebab, situs-situs pemerintahan dan pendidikan disasar para sindikat judi online karena situs mereka yang paling mudah dibobol dibanding situs lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014849604/jika-seseorang-mencintai-anda-tanpa-mengatakannya-mereka-biasanya-bakal-menampilkan-8-kebiasaan-ini-menurut-psikologi">Jika Seseorang Mencintai Anda Tanpa Mengatakannya, Mereka Biasanya Bakal Menampilkan 8 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mereka melakukan aksinya dengan mencari website milik pemerintah (dengan URL&nbsp;<a href="http://go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1720705488158000&amp;usg=AOvVaw13ztUeAzprr0e_v0WXbqKb">go.id</a>) maupun pendidikan (dengan URL&nbsp;<a href="http://ac.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://ac.id&amp;source=gmail&amp;ust=1720705488158000&amp;usg=AOvVaw3h5wwqjJdUdLuNdZCJIeqn">ac.id</a>) yang memiliki keamanan lemah. Selanjutnya mereka melakukan defacing (mengubah tampilan website) dengan konten yang bermuatan perjudian," papar Andri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Polisi membongkar markas judi online yang berlokasi di salah satu unit di apartemen kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Sebanyak 7 pelaku ditangkap.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Total 7 orang sudah berhasil kita amankan," kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M Syahduddi saat dihubungi, Rabu (10/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014849580/sulit-ditebak-tapi-unik-ini-4-zodiak-perempuan-yang-terkenal-paling-misterius-dalam-dunia-astrologi">Sulit Ditebak Tapi Unik! Ini 4 Zodiak Perempuan yang Terkenal Paling Misterius dalam Dunia Astrologi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andri Kurniawan mengatakan, penggerebekan markas judi online itu dilakukan pada Kamis (4/7) lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Markas judi online itu terendus dari laporan masyarakat di apartemen yang dimaksud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari hasil penyelidikan bahwa benar didapatkan adanya kegiatan usaha perjudian online yang dioperasikan oleh enam orang tersangka dengan inisial FAF, 26, AE, 39, YGP, 20, FH, 21, GF, 21, dan FAP, 19," ungkap Andri.</div>

Fakta menyedihkan terkuak usai tujuh pelaku sindikat judi online ditangkap polisi di sebuah apartemen daerah Jakarta Barat.

Menyedihkan! Situs Pemerintah dan Pendidikan Dijadikan Promosi Judi Online karena Paling Mudah Diretas

<div id="m#msg-f:1789665145932277183" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/01/Screenshot_2024-02-01-11-19-46-042_comgoogleandroidgm-edit-1501689784.jpg" alt="Ilustrasi situs milik pemerintah yang disusupi judi online" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi situs milik pemerintah yang disusupi judi online</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sepanjang 2023 lalu, website atau situs milik pemerintah jadi langganan peretasan oleh hacker. Tanpa perlawanan berarti, peretas leluasa dan dengan mudah membajak website atau laman resmi pemeritah dan Kementerian di Indonesia dengan berbagai tujuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014072765/gubernur-khofifah-pastikan-harga-bapok-di-jatim-stabil-dan-stok-aman-terkendali">Gubernur Khofifah Pastikan Harga Bapok di Jatim Stabil dan Stok Aman Terkendali</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yang sering dijumpai juga adalah peretas iseng mengubah tampilan situs pemerintah menjadi sarana promosi judi online. Metode tersebut dikenal dengan istilah deface, mengubah tampang asli situs tertentu sesuai dengan maksud dan tujuan si peretas tadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari akun DPR RI, sampai beberapa situs Kementerian lainnya, yang kerap jadi langganan serangan hacker adalah situs dengan domain&nbsp;<a href="http://go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1706844104624000&amp;usg=AOvVaw3ztn8MK2oV1ujcbOMhqSvZ">go.id</a>. Terkait hal tersebut, ditemui pada Rabu (31/1), Ketua Pengelola Nama Domain Internet Indonesia atau Pandi, John Sihar Simanjutak menyebut, aksi "domain abuse" tersebut ditengarai karena situs atau laman pemerintah tadi jarang melakukan pemeliharaan atau maintain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">John memaparkan, sepanjang tahun 2023,&nbsp;</div> <div dir="auto">Pandi menerima 600 lebih laporan penyalahgunaan domain atau domain abuse dot id (.id) yang didominasi dari domain &ldquo;<a href="http://go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1706844104624000&amp;usg=AOvVaw3ztn8MK2oV1ujcbOMhqSvZ">go.id</a>&rdquo; dan &ldquo;<a href="http://ac.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://ac.id&amp;source=gmail&amp;ust=1706844104624000&amp;usg=AOvVaw0tvKdloDN2-BmB7dJg2Q53">ac.id</a>&rdquo;. Pada domain&nbsp;<a href="http://go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1706844104624000&amp;usg=AOvVaw3ztn8MK2oV1ujcbOMhqSvZ">go.id</a>&nbsp;tadi paling sering kena deface judi online.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Domain abuse berupa judi daring sudah lama berkembang. Tapi saat itu belum sebanyak tahun 2023. Kami menduga oknum pelaku judi daring memang terus memperluas penyebaran, semakin banyak memanipulasi domain name system (DNS) dan server laman,&rdquo; terang John.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti sudah disinggung di atas, John berpendapat, banyaknya fenomena domain&nbsp;<a href="http://go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1706844104624000&amp;usg=AOvVaw3ztn8MK2oV1ujcbOMhqSvZ">go.id</a>&nbsp;diretas jadi situs judi online lantaran lemahnya pemeliharaan sistem domain di sejumlah instansi pemerintahan. Dia menduga pekerjaan administrator di instansi pemerintahan dilakukan dengan pendekatan tahunan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal, menurut John, lumrahnya, pekerjaan administrator yang di dalamnya mencakup pemeliharaan DNS harus dilakukan berkala. Tidak adanya "tek-tok" dengan Pandi selaku registri domain dot id juga menyulitkan langkah pencegahan dan pemulihan situs yang diretas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami pun tidak bisa langsung take down domain (<a href="http://go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1706844104624000&amp;usg=AOvVaw3ztn8MK2oV1ujcbOMhqSvZ">go.id</a>) yang disusupi judi daring,&rdquo; imbuh John.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014072818/bantu-umk-naik-kelas-ribuan-mitra-binaan-rumah-bumn-pln-kantongi-sertifikat-halal">Bantu UMK Naik Kelas, Ribuan Mitra Binaan Rumah BUMN PLN Kantongi Sertifikat Halal</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pandi sendiri telah mengupayakan penghapusan, suspensi, dan mengirimkan notifikasi kepada pihak administrator. Untuk penghapusan, dia menyebutkan, jumlahnya mencapai 520 domain. (*)</div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Tanpa perlawanan berarti, peretas leluasa dan dengan mudah membajak website atau laman resmi pemeritah dan Kementerian

Situ Milik Pemerintah Kerap Dibajak Judi Online karena Jarang Di-maintain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/bimtek-manajemen-keamanan-informasi.jpg" alt="Sejumlah camat dan lurah mengikuti acara Bimbingan Teknis Tata Kelola Manajemen Keamanan Informasi di Pemkot Surabaya, Selasa (11/10). Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah camat dan lurah mengikuti acara Bimbingan Teknis Tata Kelola Manajemen Keamanan Informasi di Pemkot Surabaya, Selasa (11/10). Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Situs resmi milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, salah satunya <em>www.surabaya.go.id</em> diretas 957.254 kali oleh orang tak bertanggung jawab dalam tiga bulan terakhir.<br /> <br /> ”Berdasar data Pencegahan Serangan Siber, dalam 90 hari atau sekitar tiga bulan terakhir ini, terdapat 957.254 serangan yang berhasil ditangkal,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Surabaya M. Fikser seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Surabaya.<br /> <br /> Menurut dia, akhir-akhir ini sedang hangat kasus kebocoran data dan informasi di Indonesia. Hal itu juga terjadi di lingkungan pemerintahan yang biasanya digunakan untuk pelayanan publik.<br /> <br /> Dia menilai potensi kebocoran data itu juga sangat tinggi dan bisa terjadi di lingkungan Pemkot Surabaya. Situs yang diserang itu adalah aplikasi pelayanan publik untuk membantu memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.<br /> <br /> ”Apabila situs-situs ini terus diserang, tentu akan mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat. Jadi, kami mohon dan minta tolong kepada semua pihak, tolong situs-situs ini jangan diserang, karena ini untuk kepentingan publik, kasihan warga nanti kalau situs-situs ini <em>down</em>, pelayanan kepada mereka pasti akan terganggu,” tutur M. Fikser.<br /> <br /> Menurut dia, Diskominfo Surabaya bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan berbagai upayan pencegahan. Salah satunya menggelar Bimtek Tata Kelola Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Pemkot Surabaya.<br /> <br /> Dia berharap dengan Bimtek tersebut, jajaran Pemkot Surabaya dapat meningkatkan dan semakin menguatkan keamanan informasi, yang merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bimtek juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran perangkat daerah mengenai pentingnya tata kelola manajemen keamanan informasi, sehingga mampu menerapkan tata kelola keamanan informasi yang efektif dan efisien dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemkot Surabaya.<br /> <br /> Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menambahkan, seluruh pelayanan di Pemkot Surabaya sudah berbasis elektronik atau menggunakan elektronik. Hal itu dilakukan untuk mempercepat layanan demi transparansi dan untuk pengaduan juga sudah menggunakan elektronik.<br /> <br /> ”Nah, sistem elektronik ini butuh pengamanan dan pengamanan ini sebenarnya tidak hanya dari infrastrukturnya, seperti server dan sebagainya. Namun, juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia (SDM). Keamanan sistem informasi itu bisa hancur kalau kita teledor,” kata Eri.

Situs Pemkot Surabaya Diretas 957.254 Kali Dalam Tiga Bulan Terakhir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG-20211019-WA0004.jpg" alt="Foto: Situs pemerintah yang disusupi judi online. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Foto: Situs pemerintah yang disusupi judi online. (Istimewa).</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Sejumlah situs milik pemerintah diberitakan diretas dan digunakan sebagai situs judi <em>online</em>. Para pelaku sebagian sudah ditangkap. Namun praktik ini,dikatakan akan menjadi tren, mengingat lemahnya keamanan siber pada situs milik pemerintah dan lembaga negara.<br /> <br /> Dalam keterangan tertulisnya, pakar keamanan siber Pratama Persadha menjelaskan bahwa pelaku mudah sekali meretas situs pemerintah, karena memang pengamanan masih lemah belum menjadi budaya yang mengakar. Menurutnya, selama ini situs pemerintah menjadi korban <em>deface web</em> dan kini mulai menjadi tren diretas untuk dijadikan situs judi <em>online</em>.<br /> <br /> “Para pelaku ini meretas lalu dibuatlah satu url pada domain yang diretas oleh pelaku yang susah untuk dilacak dan tidak mudah diketahui oleh pemilik sistem tersebut. Ada ratusan situs pemerintah yang telah disusupi oleh judi <em>online</em> yang dikarenakan kelemahan pada sistem web sehingga pelaku mudah sekali masuk dan menanamkan iklan tersebut," jelas Pratama.<br /> <br /> Chairman lembaga riset keamanan siber CISSReC (Communication &amp; Information System Security Research Center) itu melanjutkan, peretas memanfaatkan situs pemerintah karena bisa menaikkan rating iklan judi <em>online</em> yang sehari - harinya sering dibuka oleh masyarakat umum.  Entah itu untuk mencari suatu informasi atau pelayanan publik.<br /> <br /> Dijelaskan Pratama, akar permasalahannya memang karena masih banyaknya kerentanan di website pemerintah. Walaupun di beberapa pemerintahan daerah sudah ada CSIRT namun kadang mereka merespons ketika insidennya keliatan dan ketauan.<br /> <br /> “Perlunya disini kegiatan secara aktif mencari ancaman yang ada di sistem atau biasa disebut<em> threat hunting,</em> bahkan jika <em>resource</em> mencukupi dapat melakukan <em>cyber threads intelligent</em><em>,</em>" tegasnya.<br /> <br /> Dalam kegiatan siber rutin itu Pratama menyebut salah satunya ada unit yang secara aktif mencari informasi ancaman terkait organisasi ke luar. Contohnya dengan bergabung ke forum-forum <em>underground</em>, maupun mengikuti <em>security</em> forum.<br /> <br /> Ditambahkan Pratama bahwa saat ini serangan siber itu sudah tidak bisa dilihat hanya dari technical aspeknya saja. Tapi juga harus mampu memetakan, misalkan isu yang trending yang sedang terjadi contohnya musim pemilu atau sedang ada tender tertentu maka harus berupaya untuk mampu memetakan motif dibelakang suatu serangan. Karena motifnya selalu dinamis, bisa berbeda-beda.<br /> <br /> “Perlu dilakukan <em>deep vulnerable assessment</em> terhadap sistem yang dimiliki. Serta melakukan penetration test secara berkala untuk mengecek kerentanan sistem informasi dan jaringan. Lalu gunakan teknologi Honeypot dimana ketika terjadi serangan maka hacker akan terperangkap pada sistem honeypot ini, sehingga tidak bisa melakukan serangan ke server yang sebenarnya,” terang Pratama.<br /> <br /> Untuk mencegah hal tersebut berulang, perlu juga untuk memasang sensor <em>cyber threads intelligent</em> untuk mendeteksi malware atau paket berbahaya yang akan menyerang ke sistem. Lalu terakhir dan paling penting membuat tata kelola pengamanan siber yang baik dan mengimplementasikan standar - standar keamanan informasi yang sudah ada.<br /> <br /> “Masih banyak website pemerintah maupun perguruan tinggi yang belum diperbaiki. dan masih menampilkan iklan judi beberapa domain tersebut. Kita lihat bahwa situs web perguruan tinggi yang menjadi sasaran utama dari peretasan untuk dijadikan situs judi online,” tandasnya.

Tren Baru Peretasan Situs, Milik Pemerintah Disusupi Judi Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/retas_web_jateng-1.jpg" alt="Pakar keamanan siber CISSReC minta perkuat keamanan siber di situs pemerintah agar tidak diretas dan disalahgunakan seperti dijadikan tempat situs judi online" width="100%">
<figcaption>Pakar keamanan siber CISSReC minta perkuat keamanan siber di situs pemerintah agar tidak diretas dan disalahgunakan seperti dijadikan tempat situs judi online</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Pakar keamanan siber dari CISSReC memandang penting memperkuat keamanan siber di situs milik pemerintah agar tidak dijadikan sebagai tempat situs judi <em>online.</em> Hal itu menyusul sejumlah <em>website</em> pemerintah yang menjadi korban <em>deface web</em>.<br /> <br /> Hingga Senin (18/10) pukul 07.00 WIB, situs milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah menjadi korban <em>deface web</em> (perusakan situs <em>web</em>) dengan alamat <em>uniform resource locator</em> (URL) <em>https://dlhk.jatengprov.go.id/app</em>. Serangan terhadap situs <em>web</em> itu mengubah tampilan visual situs <em>web</em> atau halaman <em>web</em>, seperti di situs milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah (<em>dlhk.jatengprov.go.id</em>) yang salah satu halamannya menampilkan situs judi <em>online </em>tersebut.<br /> <br /> Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Pratama Persadha menjelaskan, tidak hanya situs DLHK Provinsi Jateng, tetapi sejumlah situs juga disusupi judi <em>online. </em><em>A</em>da ratusan situs pemerintah yang telah disusupi judi <em>online</em> karena kelemahan pada sistem <em>web.</em><br /> <br /> ”Pelaku mudah sekali masuk, kemudian pasang iklan tersebut,” tutur Pratama Persadha seperti dilansir dari <em>Antara</em>, Senin (18/10).<br /> <br /> Menurut pakar keamanan siber itu, pelaku mudah meretas situs pemerintah dan lembaga negara karena pengamanan masih lemah. Sebab, pengamanan belum menjadi budaya yang mengakar.<br /> <br /> ”Selama ini situs pemerintah menjadi korban <em>deface web</em>, kini mulai menjadi tren diretas untuk dijadikan situs judi <em>online</em>,” kata Pratama Persadha yang juga dosen pascasarjana di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).<br /> <br /> Setelah situs itu diretas, lanjut Pratama, dibuatlah satu URL pada domain yang diretas pelaku yang susah untuk dilacak dan tidak mudah diketahui pemilik sistem tersebut.<br /> <br /> Dia menambahkan, peretas memanfaatkan situs pemerintah karena bisa menaikkan <em>rating</em> iklan judi <em>online</em>. Hal itu mengingat masyarakat umum sering membukanya untuk mencari suatu informasi atau pelayanan publik.<br /> <br /> ”Akar permasalahannya memang karena masih banyaknya kerentanan di <em>website</em> pemerintah. Walaupun di beberapa pemerintahan daerah sudah ada <em>computer security incident response team</em> (CSIRT), kadang mereka merespons ketika insidennya kelihatan dan ketahuan,” ujar Pratama Persadha.

Pakar Minta Perkuat Keamanan Siber Cegah Situs Pemerintah untuk Judi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Bareskrim-Polri-Rilis-OTT-Bupati-Nganjuk-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono (tengah) didampingi Karo Penmas Brigjen Pol Rusdi Hartono (kanan) dan Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Pol Djoko Poerwanto (kiri) menunjukan barang bukti saat konferensi pers OTT Bupati Nganjuk" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono (tengah) didampingi Karo Penmas Brigjen Pol Rusdi Hartono (kanan) dan Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Pol Djoko Poerwanto (kiri) menunjukan barang bukti saat konferensi pers OTT Bupati Nganjuk</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Bareskrim Polri mengungkap kasus penyusupan situs judi online di dalam situs resmi milik pemerintah dan lembaga pendidikan. Sebanyak 19 tersangka diamankan dalam perkara ini.<br /> <br /> Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, kasus ini bermula dari kabar situs-situs pemerintah disusupi iklan judi online sejak Agustus 2021. Bareskrim Polri kemudian membentuk tim untuk mengusut kasus ini.<br /> <br /> "Dari penyelidikan kita mendapatkan adanya sindikat yang memasarkan untuk decline. Jadi, kita sudah mendapatkan dari pada penyelidikan itu sasaran di kementerian pendidikan dan lembaga pendidikan," kata Argo kepada wartawan, Kamis (14/10).<br /> <br /> Argo menjelaskan, sindikat ini biasa beroperasi dengan cara memasukan link ke dalam situs resmi pemerintah. Sindikat ini sengaja menyusupkan link judi online untuk keuntungan pribadi.<br /> <br /> "Kenapa orang-orang ini menggunakan situs pemerintah? Karena untuk iklan ini membutuhkan rating, nanti kalau naik algoritmanya tinggi. Ini tujuannya kenapa menggunakan situs-situs pemerintah? Karena kalau sendiri nanti rating akan naik, memanfaatkan akun pemerintah," terangnya.<br /> <br /> Saat ini penyidik masih mengembangkan kasus ini. Sedangkan 19 pelaku diproses hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

19 Orang Jadi Tersangka Penyusupan Judi Online di Situs Pemerintah