<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/16/siti-nurbaya-1437162885.jpg" alt="Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem, Siti Nurbaya Bakar di NasDem Tower, Jakarta, Minggu (16/2). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem, Siti Nurbaya Bakar di NasDem Tower, Jakarta, Minggu (16/2). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem, Siti Nurbaya Bakar, meluncurkan program remaja bernegara. Hal itu bertujuan untuk memperkenalkan dunia politik kepada remaja berusia 13 hingga 19 tahun dengan cara yang menyenangkan dan interaktif.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Metode yang kami gunakan adalah dengan cara yang menyenangkan dan interaktif, misalnya melalui simulasi. Para peserta akan diajak untuk mencoba bagaimana menjadi anggota DPR, menteri, gubernur, atau tokoh masyarakat. Jadi, simulasi itu dengan fun. Namanya kalau di NasDem, politik riang gembira," kata Siti Nurbaya di NasDem Tower, Jakarta, Minggu (16/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Siti Nurbaya menjelaskan, program tersebut digelar selama sekitar empat setengah jam pada hari pertama, dimulai dengan pembukaan dan dilanjutkan dengan latihan untuk memahami sejarah kebangsaan, sistem negara Republik Indonesia, serta peran dan tugas anggota legislatif. Fokus utama dari kegiatan ini adalah pada aspek legislatif, karena dianggap lebih mudah dipahami oleh para remaja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menambahkan, program ini juga bertujuan untuk membangun pemahaman yang lebih luas mengenai kehidupan bernegara, sekaligus menumbuhkan rasa minat terhadap politik di kalangan generasi muda.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui pendekatan yang lebih ringan dan menyenangkan, lanjut Siti Nurbaya, diharapkan remaja tidak hanya sekadar mengerti, tetapi juga tertarik untuk terlibat lebih dalam dalam dunia politik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"NasDem ingin memberikan pemahaman bahwa politik adalah hal yang mulia dan tidak hanya terkait dengan kekuasaan atau partai politik, tetapi juga tentang agenda bersama untuk kebaikan bangsa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menuturkan, program remaja bernegara juga untuk meningkatkan kepedulian remaja terhadap isu-isu global dan lokal, serta lingkungan sekitar mereka.&nbsp;Ini adalah bagian dari upaya Partai NasDem untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai politik dan kehidupan bernegara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami juga ingin menunjukkan bahwa kehidupan politik sekarang ini semakin cepat, dengan regenerasi yang berlangsung lebih cepat. Oleh karena itu, kami menampilkan generasi muda yang sudah aktif di legislatif sebagai contoh, agar mereka bisa menjadi motivasi bagi remaja untuk berpartisipasi dalam politik,&rdquo; pungkas Saan.</div>

"Para peserta akan diajak untuk mencoba bagaimana menjadi anggota DPR, menteri, gubernur, atau tokoh masyarakat," kata Siti.

Ajak Remaja Lebih Aktif Berpolitik, Partai NasDem Bikin Program Simulasi jadi Anggota DPR, Gubernur, hingga Menteri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/31/pln-ebt-1559878181.jpg" alt="PT PLN (Persero) meraih penghargaan Anugerah Ekonomi Hijau untuk Infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT) Ramah Lingkungan. (dok. PLN)" width="100%">
<figcaption>PT PLN (Persero) meraih penghargaan Anugerah Ekonomi Hijau untuk Infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT) Ramah Lingkungan. (dok. PLN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT PLN (Persero) meraih penghargaan Anugerah Ekonomi Hijau untuk Infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT) Ramah Lingkungan pada Selasa (30/7), di Jakarta. Penghargaan ini diperoleh atas upaya perseroan yang secara konsisten melakukan transisi energi melalui pengembangan dan penambahan pembangkit EBT di tanah air. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan, transisi energi dan pengembangan ekonomi hijau merupakan hal yang sangat penting. Sebab, hal ini terkait dengan aspek-aspek perkembangan ekonomi dengan emisi dan polusi yang rendah, efisiensi energi, serta efisiensi sumber daya alam. "Ekonomi hijau merupakan rezim ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesejahteraan sosial, sekaligus mengurangi risiko kehidupan secara signifikan. Ekonomi hijau juga berarti perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam, dan perkembangan sosial," ungkap Siti Nurbaya, dikutip Rabu (31/7). &nbsp; Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, penghargaan ini menjadi motivasi bagi PLN untuk terus mendukung pemerintah melakukan transisi energi dalam rangka memitigasi perubahan iklim global. "Penghargaan ini buah dari kerja keras seluruh insan PLN dalam menjalankan transisi energi. Capaian ini menjadi pelecut semangat bagi kami untuk terus melakukan transisi energi demi memastikan kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang," kata Darmawan. Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Evy Haryadi menyampaikan bahwa PLN terus melakukan upaya transisi energi, salah satunya dengan mengembangkan pembangkit EBT dan infrastruktur pendukungnya. "Tahun lalu kami berhasil mengoperasikan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung Cirata di Jawa Barat dengan kapasitas 192 megawatt peak (MWp). Ini menjadi PLTS apung terbesar di Asia Tenggara dan mampu menyuplai listrik hijau untuk sebanyak 50 ribu rumah tangga," ucap Evy. Selain itu, Evy menambahkan, PLN juga telah berhasil mengoperasikan PLTS di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebesar 10 megawatt dari total kapasitas 50 megawatt. PLTS IKN ini menempati lahan seluas 80 hektare dan dilengkapi 21.600 panel surya. PLN juga telah memiliki skenario pengembangan EBT secara agresif melalui Accelerated Renewable Energy Development (ARED). Skenario ini dimaksudkan untuk mengakomodasi penambahan kapasitas pembangkit 75 persen berbasis EBT dan 25 persen berbasis gas hingga 2040. "Kami menyadari transisi energi harus kami lakukan demi mencegah pemanasan global dan memastikan kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang," tutup Evy.

"Ekonomi hijau merupakan rezim ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesejahteraan sosial," kata Siti Nurbaya.

Komitmen Transisi Energi, PLN Raih Anugerah Ekonomi Hijau untuk Infrastruktur EBT Ramah Lingkungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/27/bursa-karbon-indonesia-400688168.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat peluncuran Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon), kemarin Selasa (26/9)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat peluncuran Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon), kemarin Selasa (26/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) yang telah diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Main Hall PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (26/9) akan semakin menarik. Pasalnya, PT PLN (Persero) akan segera melantai ke bursa karbon Indonesia. Dengan potensi yang dimiliki, PLN akan menjadi trader terbesar di bursa karbon Indonesia dengan membuka setara hampir 1 juta ton CO2. Hal ini merupakan bagian langkah PLN mendukung pemerintah dalam penurunan emisi dan mengakselerasi transisi energi. Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan langkah yang dilakukan PLN ini menjadi bagian dari upaya transisi energi yang dilakukan Indonesia. "Hal ini menandakan langkah besar dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim di Indonesia," ucap Siti. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN Group siap menjadi garda terdepan dalam upaya penurunan emisi melalui peran aktif dalam bursa perdagangan karbon di Indonesia. Upaya tersebut merupakan wujud komitmen perseroan dalam melakukan transisi energi di tanah air. "Kami terus mendukung pemerintah untuk mengembangkan ekosistem perdagangan karbon. Beberapa pilot project telah kami lakukan sehingga hari ini, sistem perdagangan karbon bisa dilakukan," ucap Darmawan dalam keterangan tertulis, Kamis (25/4). Bukti keseriusan PLN dalam memimpin perdagangan karbon di Indonesia adalah dengan mendapatkan Sertifikat Penurunan Emisi (SPE) pertama di Indonesia melalui mekanisme non konversi dengan mekanisme internasional. "Kita akan segera melantai di bursa karbon dengan penurunan emisi terbesar," ungkap Darmawan. Tidak hanya terdaftar di bursa, PLN juga melakukan perdagangan karbon secara langsung dengan melingkupi 3 dari 4 aspek perdagangan karbon, yaitu perdagangan emisi secara langsung, offset emisi secara langsung, dan perdagangan offset melalui bursa. Terlebih lagi, PLN sudah memiliki platform PLN Climate Click, dimana aktivitas perdagangan karbon, baik perdagangan emisi dan offset emisi, sudah mulai dilakukan sejak 8 September 2023 lalu. "Saat PLN masuk bursa beberapa waktu ke depan, kami akan langsung menjadi pemilik SPE dengan penurunan emisi terbesar. Kami juga akan meluncurkan aplikasi PLN Climate Click yang sudah siap digunakan untuk carbon trading yang belum dimiliki perusahaan lain," tambahnya. Lebih lanjut Darmawan mengungkapkan, unit pembangkit berbahan bakar gas pertama di Indonesia, pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) Blok 3 Muara Karang akan memimpin langkah pembangkit PLN masuk ke bursa karbon. PLTGU ini telah memiliki SPE gas rumah kaca (GRK) dari Kementerian LHK dan tercatat berhasil menurunkan karbon dioksida setara hampir 1 juta ton pada 2022. PLTGU Blok 3 Muara Karang telah menggunakan 100&nbsp;persen bahan bakar gas yang telah diregasifikasi dari LNG pada Floating Storage and Regassification Unit (FSRU) dengan menggunakan suplai LNG. PLTGU ini juga dilengkapi dengan teknologi gas turbin terbaru dan paling efisien yang menggunakan metode Combine Cycle. "PLN saat ini tidak hanya menyediakan listrik tetapi menghadirkan energi yang rendah emisi, itu dari mana? Ya, tentu bersumber dari pembangkit energi baru terbarukan," kata Darmawan. "Kami membangun skenario transisi energi yang ambisius melalui Accelerated Renewable Energy Development secara agresif dengan menambahkan porsi pengembangan energi terbarukan hingga 75&nbsp;persen pada tahun 2040 dengan 25&nbsp;persen diantaranya dari gas alam," pungkas Darmawan.

Dengan potensi yang dimiliki, PLN akan menjadi trader terbesar di bursa karbon Indonesia dengan membuka setara hampir 1 juta ton CO2.

Siap-siap Melantai di Bursa Karbon Indonesia, PLN Bakal jadi Raksasa Pelaku Carbon Trading hingga 1 Juta Ton CO2

\ <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/15/KLHK-3642160849.jpg" alt="Wakil Presiden RI Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden RI Ma</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT PLN Indonesia Power (PLN IP) berpartisipasi aktif mendukung kegiatan&nbsp;Tanara Clean Up&nbsp;sebagai komitmen nyata perusahaan untuk selalu menjaga kualitas air sungai, yang penting bagi kehidupan. "Kami di sini bersama dengan beberapa unsur lainnya bersama-sama dalam satu tujuan yang sama, yaitu untuk Indonesia bersih dan sadar lingkungan," kata Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra dalam kegiatan tersebut, dikutip&nbsp;dari Antara, Senin (15/1). Menurut dia, aksi yang melibatkan beberapa unsur masyarakat itu merupakan langkah nyata untuk menuju Indonesia Maju, yang diawali dari sosial dan lingkungan. Edwin menambahkan kegiatan juga merupakan bagian dari aksi tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang mengacu pada tiga pilar ESG, yaitu&nbsp;environmental&nbsp;atau menjaga lingkungan,&nbsp;social&nbsp;atau dampak bagi masyarakat sekitar, dan&nbsp;governance&nbsp;atau tata kelola dan kepemimpinan yang baik. "Sebagai perusahaan yang patuh dengan kebijakan pemerintah, PLN Indonesia Power menganut prinsip ESG, sehingga kegiatan operasi perusahaan menjunjung tinggi kelestarian lingkungan untuk keberlangsungan makhluk hidup kini dan akan datang," imbuhnya. Kegiatan Tanara Clean Up merupakan aksi bersih-bersih limbah dan sampah di Sungai Cidurian, Kecamatan Tanara, Kabupatan Serang, Provinsi Banten, sepanjang 1.800 meter. Acara puncak kegiatan, yang berlangsung 11-14 Januari 2024 itu, dihadiri Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin pada Minggu (14/1). Bersamaan kegiatan Tanara Clean Up, juga dilaksanakan penanaman pohon tabebuya kuning dan edukasi tentang pemilahan sampah. Dalam aksi lingkungan, yang diikuti pemangku kepentingan termasuk industri, yang beroperasi di wilayah Banten itu, terkumpul sampah seberat 1.000 ton. Wapres Ma'ruf Amin mengungkapkan kegiatan bersih sungai dan penanaman pohon menjadi gerakan, yang bisa memberikan banyak manfaat, baik dari segi kesehatan, kebersihan, maupun keberlanjutan lingkungan. "Terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat. Marilah kita jadikan kegiatan ini sebagai komitmen bersama untuk menjadikan Indonesia lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan," katanya. Sedangkan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, yang juga hadir, mengatakan perubahan iklim yang mengancam penduduk dunia harus dimitigasi, salah satunya dengan menanam dan memelihara pohon dan memperbaiki lingkungan. Hal tersebut juga menjadi upaya pemerintah dalam mendukung dan mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau&nbsp;Sustainable Development Goals&nbsp;(SDG's). "Dampak akibat perubahan iklim seperti udara yang sangat panas dan kita rasakan sekarang ini, kondisi banjir, longsor dan lain-lain, perlu kita mitigasi. Karena itu, perlu untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dari limbah akibat aktivitas manusia yang masuk ke sungai sampai masuk ke laut. Kita bisa melakukan pengurangan sampah dan limbah dengan mengurangi beban sampah atau&nbsp;reuse,&nbsp;reduce, dan menggunakan kembali atau&nbsp;recycle," paparnya. Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali menyebutkan pihaknya siap membantu kegiatan perlindungan dan penyelamatan lingkungan di Kecamatan Tanara tersebut. "Di Tanara ini, akan dibangun pengelolaan lingkungan, yang ke depan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, TNI Angkatan Laut siap membantu," ucapnya. Dalam kegiatan tersebut, PT PLN Indonesia Power mengerahkan sekitar 200 pegawai, yang berasal dari PLTU Lontar, PLTU Suralaya, PLTU Banten 1 Suralaya, dan PLTGU Cilegon, serta satu unit ekskavator untuk pengerukan sedimen.

Acara puncak kegiatan Tanara Clean Up, yang berlangsung 11-14 Januari 2024 itu, dihadiri Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin.

Dukung Tanara Clean Up, PLN Indonesia Power Jaga Kualitas Air Sungai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/19/savearu-267345420.jpg" alt="Masyarakat menolak rencana investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh PT Wana Sejahtera Abadi (WSA) dan PT Alam Subur Indonesia." width="100%">
<figcaption>Masyarakat menolak rencana investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh PT Wana Sejahtera Abadi (WSA) dan PT Alam Subur Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Koalisi #SaveAru yang terdiri dari aktivis organisasi masyarakat sipil, perempuan, pemuda dan mahasiswa, masyarakat adat dan masyarakat lokal di Kepulauan Aru, menolak rencana investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh PT Wana Sejahtera Abadi (WSA) dan PT Alam Subur Indonesia, anak perusahan Melchor Group Indonesia. PT WSA memperoleh izin pemanfaatan hutan alam (PBPH-HA) seluas 54.650 hektare (Ha) di Pulau Wokam dan Pulau Woham. Koalisi menilai kehadiran PT WSA di Kepulauan Aru berpotensi menimbulkan konflik. Kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan tergolong aktivitas berisiko tinggi dan membutuhkan biaya lingkungan (environmental cost) yang sangat besar, karena area konsesinya yang mencapai 140.000 Ha (P. Wokam) dan 30.400 Ha (P. Woham). Selain itu, PT WSA juga dianggap tidak melakukan tahapan usaha sebagaimana diatur dalam Permen LHK 8/2021. Perusahaan juga dinilai tidak melakukan sosialisasi secara jujur dan terbuka kepada masyarakat, tidak membuat rencana kerja, dan tidak melakukan inventarisasi hutan. "Dengan penuh kesadaran terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), lingkungan, dan melawan perubahan iklim, kami Koalisi #SaveAru menyatakan sikap dan meminta Menteri LHK agar menghentikan aktivitas perusahaan dan mencabut izin PBPH PT WSA di Kabupaten Kepulauan Aru," bunyi pernyataan resmi koalisi, dikutip Selasa (19/12). Menteri LHK dan jajaran juga diminta menghentikan proses perizinan PBPH PT Bumi Lestari Internasional dan PT Alam Subur Indonesia di Kabupaten Kep. Aru, serta meninjau kembali kebijakan kawasan hutan di Provinsi Maluku, khususnya Kabupaten Kep. Aru. Menteri LHK beserta jajaran diharapkan melakukan audit perizinan dan konsesi berbasis SDA di Provinsi Maluku khususnya di Kabupaten Kep. Aru, serta memberikan sanksi tegas bahkan pencabutan izin bagi yang terbukti melanggar. "Gubernur Maluku beserta jajaran agar sesuai kewenangannya diharap menghentikan aktivitas PT WSA di Kabupaten Kep. Aru, dan menghentikan proses perizinan PBPH anak perusahaan Melchor Group," lanjut seruan Koalisi #SaveAru. Gubernur Maluku diminta meninjau kembali dan merevisi kebijakan RTRW Provinsi Maluku khususnya Kabupaten Kep. Aru. Gubernur Maluku juga diharapkan tak lagi memberikan izin terhadap segala macam industri/konsesi berbasis SDA yang berpotensi merusak hutan dan merampas ruang hidup masyarakat adat Aru. Sebagai informasi, penolakan masyarakat Aru atas investasi skala besar berbasis tanah yang berpotensi merusak alam dan menghancurkan sumber daya air dan sumber penghidupan masyarakat sudah terjadi berulang kali. Pada 2013, masyarakat Aru menolak rencana investasi perkebunan tebu milik Menara Grup yang luasnya mencapai hampir 70 persen luas daratan Aru. Pada 2018, masyarakat Aru kembali menolak izin peternakan sapi terluas se-Indonesia sekitar 61.000 Ha di Aru bagian selatan. Mengapa mereka menolak? Kepulauan Aru adalah gugusan pulau kecil di tengah Laut Arafura. Ada lebih dari 800 pulau kecil yang dipisahkan oleh selat-selat sempit yang sering disalahtafsirkan sebagai sungai. Luasan hutan alam Aru mencapai sekitar 705 Ha atau 85 persen dari luas daratannya. Daratan di Pulau Aru terbentuk atas batuan karst dan topografi yang rendah. Hal ini menyebabkan tidak adanya daerah aliran sungai (DAS) yang luas di Kep. Aru. Oleh karena itu, ketersediaan dan akses air tawar di beberapa pulau sangatlah terbatas, yang mengharuskan sebagian masyarakat menggantungkan kebutuhan air bersih dari hujan. Bumi Jargaria, dari ujung timur Batu Goyang sampai utara Waria Lau telah dibagi habis dan dikuasai oleh masyarakat adat Aru melalui hak petuanan. Menjaga tanah dan hutan Aru tetap diyakini sebagai pesan yang dititipkan oleh nenek moyang kepada mereka untuk diteruskan sampai anak cucu generasi mendatang. Tanah, karst, hutan, mangrove, sungai, dan laut beserta segala macam yang ada di dalamnya memiliki keterikatan yang kuat dengan kehidupan masyarakat adat Aru. Saat musim barat atau gelombang tinggi, maka berburu dan meramu ke hutan menjadi sumber penghidupan. Namun, saat musim timur atau laut tenang, masyarakat akan pergi menangkap ikan di selat, mencari kerang, dan menangkap kepiting di hutan mangrove. Tak hanya bersumber dari laut dan hutan, berladang dengan menanam sumber makanan pokok selain sagu (seperti padi, jagung pulut, ubi jalar, singkong, dan sayur-sayuran lokal), memampukan sebagian masyarakat Aru memenuhi kebutuhan pokok secara mandiri dan berdaulat.

Kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan tergolong aktivitas berisiko tinggi dan membutuhkan biaya lingkungan sangat besar.

Koalisi #SaveAru Minta Menteri LHK Cabut Izin PBPH WSA dan Stop Proses Perizinan Perdagangan Karbon di Aru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/18/IMG-20230917-WA0015-429045538.jpg" alt="Peluncuran Kemudahan Proses Perizinan Berusaha Kegiatan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) secara Otomatis melalui Sistem Amdalnet yang Terintegrasi dengan Sistem OSS RBA." width="100%">
<figcaption>Peluncuran Kemudahan Proses Perizinan Berusaha Kegiatan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) secara Otomatis melalui Sistem Amdalnet yang Terintegrasi dengan Sistem OSS RBA.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meluncurkan Kemudahan Proses Perizinan Berusaha Kegiatan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) secara Otomatis melalui Sistem Amdalnet yang Terintegrasi dengan Sistem OSS RBA. Peluncuran itu dilakukan dalam Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan, Energi Baru Terbarukan (LIKE), di Rangkaian Pembukaan Zona Energi Baru Terbarukan (Zona Biru) di Jakarta, beberapa waktu lalu. Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar, mengatakan dalam waktu singkat, izin berada di tangan pengusaha. Perizinan Berusaha Kegiatan SPKLU secara Otomatis ini dibangun atas kerja kolaborasi dari 3 kementerian/lembaga, yaitu KLHK, BKPM dan ESDM. "KLHK menyediakan sistem persetujuan lingkungan AMDALNET dan standar form UKL UPL, BKPM menyediakan OSS-RBA, ESDM tentang kebijakan energi listrik," kata Siti Nurbaya dalam keterangan resmi, Senin (18/9). Selanjutnya, dokumen lingkungan yang diperlukan untuk kegiatan SPKLU akan dibuatkan secara otomatis oleh sistem Amdalnet yang telah tersedia form UKL-UPL standar spesifiknya yang kemudian akan dikirimkan ke sistem OSS RBA. "Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan SPKLU dapat diterbitkan secara otomatis melalui sistem OSS RBA. Semua proses tersebut dilakukan melalui sistim informasi yang secara cepat dengan SLA - service Level Arrangement waktu layanan paling lama 2 jam," tandasnya.

Perizinan Berusaha Kegiatan SPKLU secara Otomatis ini dibangun atas kerja kolaborasi dari 3 kementerian/lembaga, yaitu KLHK, BKPM dan ESDM.

Buka Usaha SPKLU Semakin Mudah, Perizinan Keluar Paling Lama 2 Jam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/01/pertamina-tjsl-1151236676.jpg" alt="Pertamina dinilai konsisten menjalankan program TJSL yang melibatkan pemberdayaan masyarakat, antara lain Desa Wisata Pertamina, Desa Energi Berdikari, dan lainnya." width="100%">
<figcaption>Pertamina dinilai konsisten menjalankan program TJSL yang melibatkan pemberdayaan masyarakat, antara lain Desa Wisata Pertamina, Desa Energi Berdikari, dan lainnya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) meraih penghargaan Indonesia Best TJSL Awards 2023 dengan program&nbsp;Increasing Community Economic Independence&nbsp;dalam kategori industri energi, minyak, dan gas. Vice President CSR &amp; SMEPP Management Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, apresiasi tersebut mencerminkan kontribusi Pertamina dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), yang melibatkan masyarakat. "Semoga penghargaan ini dapat menjadi semangat bagi kami untuk terus dapat berinovasi dan memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan kepada masyarakat sesuai dengan spirit TJSL kami yaitu&nbsp;Energizing Sustainable&nbsp;Community," ujar Fajriyah&nbsp;dalam keterangan, dikutip dari Antara,&nbsp;Jumat (1/9). Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi bagi pelaku usaha dari berbagai sektor untuk terus meningkatkan pelaksanaan program TJSL, yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pertamina dinilai konsisten menjalankan program TJSL yang melibatkan pemberdayaan masyarakat, antara lain Desa Wisata Pertamina, Desa Energi Berdikari, UMK Academy, dan Rumah BUMN. Pada acara penghargaan yang diselenggarakan secara daring, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyampaikan seluruh komponen bangsa mesti memprioritaskan perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagai proses bisnis. Ia menghargai bila sifat melindungi lingkungan menjadi inisiatif, bukan hanya motif, apalagi hal yang diabaikan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/012424379/dorong-kualitas-umkm-agar-masuk-pasar-global-pertamina-dan-kemendag-gelar-umk-academy-2023">Dorong Kualitas UMKM Agar Masuk Pasar Global, Pertamina dan Kemendag Gelar UMK Academy 2023</a> Siti melihat, BUMN menjadi penggerak utama ekonomi dan bersama pimpinan daerah menjadi penggerak utama untuk&nbsp;green leadership. "Mari kita terus bekerja bersama untuk lingkungan yang lebih baik," ujar Siti Nurbaya. Vice President Corporate Communication&nbsp;Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan salah satu program unggulan Pertamina di bidang pemberdayaan masyarakat, yakni Desa Energi Berdikari (DEB). Program ini memberikan akses energi terbarukan sebagai solusi energi masyarakat serta membuka jalan untuk mencapai kemandirian energi dan ekonomi masyarakat. "Dengan memberikan akses energi terbarukan, Pertamina dapat menyosialisasikan dan menghadirkan pengalaman transisi energi, sehingga masyarakat memahami pentingnya energi untuk menggerakkan roda perekonomian," kata Fadjar. Program ini, lanjutnya, sejalan dengan SDG's poin&nbsp;7&nbsp;yaitu energi bersih dan terjangkau, poin 8 yaitu pertumbuhan ekonomi, dan poin 13 yaitu penanganan perubahan iklim, serta sejalan target pemerintah mencapai&nbsp;net zero emission&nbsp;(NZE). Pertamina sebagai pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target NZE 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian SDG's. Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan&nbsp;environmental, social, and governance&nbsp;(ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Pertamina dinilai konsisten menjalankan program TJSL yang melibatkan pemberdayaan masyarakat, antara lain Desa Energi Berdikari.

Dorong Peningkatan Ekonomi Lewat Desa Energi Berdikari hingga UMK Academy, Pertamina Raih Award TJSL

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/13/SitiNurbaya-klhk-1378484170.jpg" alt="Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar (kanan) menyambangai sejumlah anak yang melakukan kampanye pemilahan sampah dalam acara Festival Peduli Sampah Nasional di Gedung Manggala Wanabakti, Selasa (13/6/2023)" width="100%">
<figcaption>Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar (kanan) menyambangai sejumlah anak yang melakukan kampanye pemilahan sampah dalam acara Festival Peduli Sampah Nasional di Gedung Manggala Wanabakti, Selasa (13/6/2023)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat saat ini terdapat 25.540 unit bank sampah tersebar di seluruh Indonesia dan menjadi salah satu solusi yang efektif dalam pengelolaan sampah secara nasional. "Awal saya masuk (sebagai Menteri, red) waktu itu jumlah bank sampah sekitar 3.500 unit dan sekarang sudah mencapai 25.540 unit," kata Menteri LHK Siti Nurbaya di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (13/6). Siti mengucapkan apresiasi kepada pemerintah daerah, para pelaku dan aktivis bank sampah, serta dunia usaha yang juga selalu mendukung pengembangan bank sampah di Indonesia. Bank sampah merupakan fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R, yaitu&nbsp;reduce,&nbsp;reuse, dan&nbsp;recycle&nbsp;sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, serta pemerintah daerah. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah pada sumbernya menjadi kunci keberhasilan manajemen bank sampah. "Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada pengelola bank sampah atas ketulusannya dalam kerja-kerja edukasi untuk pemahaman bagi masyarakat mengurangi sampah di sumbernya dan memilah sampah di rumah," kata Siti. "Bank sampah memiliki peran strategis sebagai sarana edukasi, instrumen perubahan perilaku masyarakat dan modal penerapan ekonomi sirkular di Indonesia dalam rantai nilai pengelola sampah," imbuhnya. Keberadaan bank sampah dapat menjadi salah salah pintu masuk terpilihnya sampah di sumbernya, menentukan ketersediaan dan kualitas sampah sebagai materi daur ulang sebagai upaya pemenuhan bahan baku industri daur ulang dalam negeri. Selain itu, bank sampah juga sebagai mitra strategis dalam penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah. Pada Festival Peduli Sampah Nasional 2023, KLHK memberikan penghargaan kepada 10 bank sampah yang memiliki kinerja terbaik. KLHK mencatat ada 108 bank sampah unit dan 60 bank sampah induk dari 26 provinsi dan 86 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang diusulkan oleh pemerintah daerah dan asosial dalam bidang persampahan. Berdasarkan hasil pemeringkatan terdapat 10 bank sampah dengan lima bank sampah induk dan lima bank sampah unit sebagai penerima Penghargaan Bank Sampah Kinerja Terbaik Tahun 2023. (*)

KLHK mencatat saat ini terdapat 25.540 unit bank sampah tersebar di Indonesia, menjadi salah satu solusi efektif pengelolaan sampah nasional

25 Ribu Bank Sampah Telah Tersebar di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/PKT-jokowi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tingkatkan kontribusi dalam mendorong optimalisasi perhutanan sosial, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) menyalurkan bantuan pupuk seberat 11 ton di Wisata Hutan Bambu Kota Balikpapan. Pemberian bantuan pupuk ini turut disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar saat Penyerahan SK Kehutanan Sosial di Wisata Hutan Bambu Kota Balikpapan.  Direktur Utama Pupuk Kaltim Rahmad Pribadi menyatakan, bantuan tersebut terdiri dari jenis pupuk NPK Pelangi seberat 10 ton dan dekomposer dengan merek Biodex seberat 1 ton. Bantuan ini merupakan bentuk dukungan Pupuk Kaltim terhadap pertanian yang merupakan leading sector pembangunan berkelanjutan.  "Ini merupakan komitmen Pupuk Kaltim untuk berkontribusi terhadap masyarakat utamanya dalam hal pengembangan perhutanan sosial," ujarnya dikutip Jumat (24/2).  Pupuk NPK Pelangi bermanfaat untuk menyuburkan dan mempercepat pertumbuhan tanaman seiring dengan kandungan nitrogen yang tinggi. Kandungan fosfat yang ada di dalam pupuk juga mudah terserap tanaman serta kandungan kalium membantu tanaman membentuk klorofil secara maksimal.  Sementara itu, dekomposer Biodex berfungsi sebagai bioaktivator yang diperkaya dengan mikroba pendegradasi kompos unggulan yang sesuai dengan iklim tropis. Mikrobanya terdiri dari jenis trichoderma yang tidak hanya unggul sebagai pendegradasi bahan organik.  Tetapi juga dapat sebagai proteksi dan biopestisida penyakit pada berbagai macam tanaman. Biodex bermanfaat memercepat pengomposan sampah organik tanaman dan kotoran hewan serta ramah lingkungan.  Rahmad mengatakan, pemberian bantuan ini merupakan bentuk dukungan perusahaan terhadap program pemerintah yang juga dijalankan dalam program community forest. Program ini merupakan implementasi penerapan aspek environment, social, and governance (ESG) berkelanjutan.  Caranya yakni dengan meningkatkan kontribusi pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat guna mendukung ekosistem bisnis dan tata kelola perusahaan untuk memberi manfaat secara luas. Community forest bagian dari langkah Pupuk Kaltim dalam mendorong penurunan emisi karbon hingga 32 persen pada 2030, sekaligus mendukung tercapainya target Net Zero Emmision pada 2060.  Program ini digagas untuk memberikan perlindungan keanekaragaman hayati dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberi nilai tambah ekonomi pada lahan yang kurang produktif untuk ditanami berbagai jenis komoditas.  Pupuk Kaltim sepanjang 2022 telah menjalankan beberapa program community forest di seluruh Indonesia. Pada tahap awal, Pupuk Kaltim menanam 3.000 bibit pohon bersama Kostrad di Sukabumi Jawa Barat, dengan target 60.000 bibit di atas lahan mencapai 200 Hektare (Ha).  Selanjutnya, program dilaksanakan di Provinsi Gorontalo, dengan penanaman berbagai jenis varietas dengan target 68.000 bibit. Pada akhir tahun, program dijalankan di Maratua dengan menanam 1.100 bibit mangrove dan menurunkan 120 media transplantasi terumbu karang.  "PKT selalu memperhatikan aspek lingkungan dan manfaat perusahaan bagi para stakeholder dan masyarakat sekitar," tuturnya.  Kawasan Wisata Hutan Bambu yang menjadi lokasi perhutanan sosial dikelilingi Bendungan Manggar sebagai penyedia sumber air baku bagi kebutuhan masyarakat di Kota Balikpapan sekaligus menjadi lokasi ekowisata. Penanaman bambu di kawasan tersebut dilakukan oleh Pengendalian Pembangunan Eco Region (P3E) Balikpapan sejak 2014 hingga kemudian dikelola oleh kelompok masyarakat sehingga menjadi lokasi seperti sekarang ini.  Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya. Sesuai dengan Permen LHK No. 83/2016, perhutanan sosial bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat.  Presiden Jokowi pada saat yang sama juga menyerahkan 514 SK Perhutanan Sosial untuk 59.000 kepala keluarga dengan luas lahan 321.000. Selain itu, Jokowi juga menyerahkan 19 SK Hutan Adat seluas 77.000 hektar dan SK TORA sebanyak 46 SK. Presiden Jokowi berpesan kepada seluruh penerima SK Perhutanan Sosial dan SK TORA memanfaatkan dengan baik SK yang mereka dapat.  "Semuanya agar dimanfaatkan untuk kesejahteraan kita semuannya, harus produktif, karena kita berikan itu agar lahan-lahan semua yang kita miliki itu produktif. Jangan ditelantarkan," kata Jokowi.  Dalam dialognya bersama warga, Presiden mengapresiasi pengelolaan lahan yang telah diberikan pemerintah menjadi kawasan edukasi alam. Pengelolaan yang dilakukan secara swadaya merupakan peluang yang memberikan dampak yang baik bagi masyarakat sekitar.

Presiden Serahkan 514 SK Perhutanan Sosial, PKT Bantu 11 Ton Pupuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/226DF6D5-B2AA-4473-B978-EA008A6A35F8.jpg" alt="Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Biro Adpim Pemprov Kaltim/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Biro Adpim Pemprov Kaltim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menegaskan, kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak akan merusak hutan alam. Sebaliknya, IKN akan memiliki dampak positif dan luas bagi aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat.  ”Kehadiran IKN juga akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target Folu Net Sink 2030 (kontribusi penurunan emisi yang ditetapkan secara nasional pada 2030),” kata Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar seperti dilansir dari Antara.  Di depan ribuan mahasiswa, Siti Nurbaya menguraikan, IKN akan terdiri atas daratan seluas 256.000 hektare, termasuk kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN) 56.000 hektare yang di dalamnya terdapat Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 6.600 hektare. Sedangkan kawasan pengembangan IKN seluas 199.000 hektare dan luas wilayah laut 68.000 hektare.  Menteri Siti Nurbaya juga menjelaskan, konsep forest city IKN akan menyeimbangkan ekologi alam, kawasan hutan, dan sistem sosial secara harmonis. Konsep forest city adalah sebuah kota berbasis lanskap yang menempatkan ekosistem hutan sebagai pembentuk struktur ruang perkotaan, orientasi kehidupan masyarakat perkotaan, dan membantu memfasilitasi interaksi antar kegiatan perkotaan.  ”Lanskap IKN adalah hutan industri yang dikelilingi hutan produksi, konservasi, dan kawasan hutan lindung. Keberadaan IKN juga akan mengembalikan hutan Kalimantan Timur menjadi hijau kembali, terkhusus di kawasan IKN.” tutur Siti Nurbaya.  Menurut dia, pemerintah sudah menyiapkan Persemaian Mentawir yang berisi berbagai tanaman dari seluruh Indonesia dengan produksi 15 juta bibit pohon per tahun. ”Natural tropical rain forest Kalimantan Timur akan jadi lagi,” jelas Siti Nurbaya.  Menteri Siti Nurbaya juga memuji Kaltim yang lebih dulu telah melakukan upaya untuk tetap menjaga kelestarian hutan bersamaan dengan aktivitas ekonomi. Kaltim menjadi provinsi pertama yang mendapat komitmen pembayaran terkait pengurangan emisi karbon dari negara-negara donor di dunia melalui World Bank dalam program FCPF-CF.  ”Menyusul Kaltim adalah Provinsi Jambi. Kalimantan Timur bisa menjadi teladan daerah lain di dunia bahwa pembangunan ekonomi bisa tetap dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek ekologi dan sosial kemasyarakatan,” papar Menteri Siti Nurbaya.  Kompensasi dari World Bank untuk Kaltim disebut sebesar 110 juta USD. Dia berharap paradigma hutan lestari agar tidak lagi membenturkan antara kepentingan ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.  ”Secara sederhana bisa dikatakan, economicly feasible, socialy acceptable, ecology sustainable,” jelas Siti Nurbaya.  Siti Nurbaya menambahkan, pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bukan hanya memiliki peran penting untuk mencegah berbagai ancaman bencana dan malapetaka. Tapi mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, yakni melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjaga perdamaian dunia.

Menteri LHK Bilang Pembangunan IKN Tidak Merusak Alam

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#siti nurbaya bakar

Berita Terkini