<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/ilustrasi-kanker-paru.jpg" alt="PERHATIKAN GEJALA: Ketua Pokja Kanker Paru Perhimpunan Dokter Paru Indonesia mengimbau masyarakat untuk segera memeriksakan diri ke dokter apabila merasa ada yang tidak beres dengan saluran napasnya. (FOTO ILUSTRASI DIPERAGAKAN MODEL - DITE SURENDRA/JAWA" width="100%">
<figcaption>PERHATIKAN GEJALA: Ketua Pokja Kanker Paru Perhimpunan Dokter Paru Indonesia mengimbau masyarakat untuk segera memeriksakan diri ke dokter apabila merasa ada yang tidak beres dengan saluran napasnya. (FOTO ILUSTRASI DIPERAGAKAN MODEL - DITE SURENDRA/JAWA</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melaporkan terdapat sekitar 34 ribu kasus baru kanker paru di Indonesia. &nbsp;Kasus kanker paru tersebut juga diikuti dengan angka kematian yang tinggi. yakni hampir 88 persen, atau setara dengan 30 ribu hingga 31 ribu kasus. Dilansir dari Antara pada Selasa (28/11), statistik terkait kanker paru tersebut diungkapkan oleh Siti Nadia Tarmizi sebagai Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. "Setiap tahun ada 34 ribu kasus baru, kematiannya menjadi perhatian kita banget karena kematian hampir 88 persen, dari 34 ribu, dilaporkan meninggal 30 ribu hingga 31 ribu," kata Nadia dalam diskusi peningkatan kualitas hidup pasien kanker paru di Jakarta, Selasa (28/11). Dia menyebutkan angka kematian yang tinggi diakibatkan oleh keterlambatan penanganan terhadap pasien kanker paru. Padahal angka kesembuhan pada pasien kanker bisa mencapai 90 persen jika ditangani dengan baik sejak dini, menurut Nadia. Maka dari itu, dia menekankan upaya deteksi dini dan pencegahan yang terdapat pada program transformasi kesehatan yang diluncurkan Kemenkes adalah tahapan yang mesti dilakukan guna meningkatkan kualitas hidup pasien kanker paru. Salah satunya adalah dengan melalui skrining dan deteksi dini terhadap 14 jenis penyakit. Termasuk di antaranya adalah skrining untuk kanker paru bagi sejumlah kelompok berisiko,&nbsp; kata Nadia. "Skrining ini sasarannya untuk kanker paru, berusia 45 tahun ke atas, ada riwayat perokok aktif atau yang baru berhenti merokok kurang dari 15 tahun," tuturnya. Kemudian, Nadia menambahkan syarat berikutnya adalah mengetahui adanya riwayat kanker pada keluarga. Syarat tersebut dibuktikan melalui skor yang terdapat pada saat melakukan skrining. Dengan begitu, supaya usaha pencegahan menjadi semakin optimal, dia menyerukan kepada masyarakat untuk menghindari konsumsi tembakau serta produk turunannya, sebab konsumsi tembakau merupakan faktor utama terjadinya kanker paru. "Penting sekali untuk melakukan CERDIK, yaitu Cek kesehatan secara rutin, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet gizi seimbang, Istirahat cukup, dan Kelola stres," pungkas Nadia.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melaporkan terdapat sekitar 34 ribu kasus baru kanker paru di Indonesia.

Kemenkes Sebut Ada 34 Ribu Kasus Kanker Paru Baru Setiap Tahunnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/antarafoto-kampanye-metode-wolbachia-cegah-dbd-060623-4_1-41549385.jpg" alt="Petugas menunjukkan sampel nyamuk Aedes aegypti yang sudah disuntik bakteri Wolbachia pada peluncuran kampanye pemanfaatan metode Wolbachia untuk mengendalikan DBD di Kota Denpasar, Provinsi Bali." width="100%">
<figcaption>Petugas menunjukkan sampel nyamuk Aedes aegypti yang sudah disuntik bakteri Wolbachia pada peluncuran kampanye pemanfaatan metode Wolbachia untuk mengendalikan DBD di Kota Denpasar, Provinsi Bali.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pejabat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan bahwa penggunaan bakteri Wolbachia dalam upaya pengendalian penularan demam berdarah dengue (DBD) tidak berpotensi menimbulkan penyakit baru yang berbahaya. Hal ini seperti yang disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, yang mengatakan bahwa telah dilakukan penelitian dan kajian risiko yang menyatakan keamanan penggunaan Wolbachia. "Wolbachia tidak menimbulkan penyakit baru yang berbahaya bagi kesehatan, sudah ada penelitian dan kajian risiko," Siti Nadia Tarmizi saat dimintai keterangan di Jakarta seperti dilansir dari&nbsp;ANTARA, Jumat (17/11). Menurut penelitian Pusat Kedokteran Tropis Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2012, Nadia mengatakan Wolbachia merupakan bakteri alami yang umumnya ditemukan pada serangga seperti kupu-kupu, ngengat, nyamuk, dan lalat. Penelitian ini dilakukan di lima dusun, mencakup area permukiman dan agrikultur, yang berada di Kabupaten Sleman dan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Siti Nadia Tarmizi mengatakan, hasil penelitian ini menunjukkan keberadaan Wolbachia pada sekitar 44,9 persen serangga, termasuk nyamuk dan lalat, tanpa menyebabkan infeksi dan menimbulkan penyakit baru pada manusia atau hewan. "Wolbachia merupakan endosimbion obligat, yang hanya bisa hidup di dalam sel organisme hidup lain," katanya. Nadia sebagai perwakilan Kemenkes, menjelaskan bahwa bakteri Wolbachia memiliki efek positif dalam menurunkan replikasi virus dengue di tubuh nyamuk Aedes aegypti. Wolbachia berperan dalam kompetisi makanan antara virus dan bakteri, menghambat perkembangan virus dengan meminimalisir sumber nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, nyamuk Aedes aegypti yang mengandung bakteri Wolbachia dilepaskan sebagai upaya mengendalikan penularan virus dengue. Jika nyamuk Aedes aegypti jantan dengan Wolbachia kawin dengan nyamuk betina, maka virus dengue pada nyamuk betina akan terblokir. Apabila nyamuk betina dengan Wolbachia kawin dengan nyamuk jantan yang tidak memiliki bakteri itu, maka seluruh telurnya akan mengandung Wolbachia. "Metode pertama pelepasan bertujuan untuk mengurangi populasi nyamuk Aedes eegypti dengan melepas nyamuk ber-Wolbachia jantan saja dalam kurun waktu tertentu, sehingga telur-telur yang dihasilkan tidak menetas dan memberikan dampak berupa penurunan populasi," kata Nadia. Metode pelepasan kedua yang ditujukan untuk menyebarkan Wolbachia dalam populasi nyamuk Aedes aegypti guna menekan penularan virus dengue. Hal ini dilakukan dengan melepas nyamuk jantan dan betina dengan Wolbachia dalam waktu sekitar enam bulan agar mayoritas nyamuk dalam populasi memiliki Wolbachia. Sejak awal tahun 2023, Kemenkes telah melakukan penyebaran jentik nyamuk ber-Wolbachia di lima kota endemis demam berdarah dengue di Indonesia. Dengan tersebarnya bakteri ini di 47.251 titik di Kota Semarang, 20.513 titik di Kota Bandung, 18.761 titik di Kota Jakarta Barat, 9.751 titik di Kota Kupang, dan 4.917 titik di Kota Bontang, diharapkan dapat mengurangi penularan virus dengue secara signifikan. Penerapan teknologi ini menjadi langkah inovatif dalam mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat, khususnya terkait demam berdarah dengue. Dengan demikian, Kemenkes berupaya memberikan solusi yang efektif dan aman dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kemenkes mengungkapkan penggunaan Wolbachia sebagai upaya menekan penurunan demam berdarah tidak menimbulkan penyakit baru.

Tekan Angka Demam Berdarah, Kemenkes Ungkap Penggunaan Wolbachia Tidak Timbulkan Penyakit Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/14/mpox-647181220.jpg" alt="Petugas kesehatan menyosialisasikan penyakit cacar monyet kepada masyarakat di Puskesmas Kedaung, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (1/11)" width="100%">
<figcaption>Petugas kesehatan menyosialisasikan penyakit cacar monyet kepada masyarakat di Puskesmas Kedaung, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (1/11)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kasus cacar monyet atau monkeypox di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan, hingga 12 November 2023, telah tercatat ada sebanyak 44 kasus positif. Hal tersebut diungkapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, mengenai kondisi saat ini yang semakin diperparah karena stok vaksin cacar monyet (mpox) masih terbatas dan mahal. Untuk itu, salah satu solusi untuk mencegah infeksi virus langka dari hewan (zoonosis) ini yakni, dengan tidak melakukan hubungan seks yang berisiko. "Karena saat ini vaksin sangat terbatas dan cukup mahal yang terbaik menghindari praktik seks berisiko apalagi kalau mengetahui pasangan seks kita memiliki gejala mpox jangan melakukan hubungan seks dan segera isolasi," kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi sebagaimana dikutip dari&nbsp;ANTARA&nbsp;di Jakarta, Senin (13/11). Dia menjelaskan kelompok berisiko yang dimaksud mencakup orang yang melakukan seks dengan berganti-ganti pasangan dan memiliki banyak pasangan, terutama seks sesama jenis. Umumnya, kasus cacar monyet sering terjadi akibat hubungan seks sesama jenis. Siti Nadia Tarmizi juga mengimbau kepada masyarakat apabila melihat atau merasakan gejala mpox untuk segera melakukan isolasi. Selain itu, orang yang berisiko tinggi harus segera mendapatkan vaksinasi untuk melindungi diri mereka dari penyakit ini. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013282736/dinkes-bali-koordinasi-soal-cacar-monyet-dengan-komunitas-biseksual">Dinkes Bali Koordinasi Soal Cacar Monyet dengan Komunitas Biseksual</a> "Kalau kita ada gejala mpox segera lapor ke fasilitas kesehatan dan lakukan isolasi. Untuk yang beresiko perlu segera mendapatkan vaksinasi," kata dia. Dia juga mengungkapkan, cacar monyet dapat menyebar ke provinsi lain karena penyakit ini bersifat menular. Namun, masyarakat tidak perlu terlalu khawatir karena penularan mpox jauh lebih lambat dibandingkan dengan COVID-19. Biasanya dapat ditularkan melalui kontak langsung maupun tidak langsung, sehingga penyebarannya cenderung lebih lambat. Menurut Kemenkes, masyarakat yang terkonfirmasi cacar monyet biasanya terjadi pada hubungan seks sesama jenis, terutama pada kaum laki-laki yang juga menderita kondisi penyerta seperti HIV dan sifilis. Gejala cacar monyet umumnya dimulai dengan nyeri kepala, diikuti demam dengan suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celsius, nyeri tenggorokan, dan pembesaran kelenjar getah bening. Setelah itu, ruam kulit akan muncul dalam waktu satu hingga tiga hari. Ruam ini biasanya berwarna merah dan tersebar di berbagai bagian tubuh seperti lengan, area genital, dan tungkai. Gejala cacar monyet ini berbeda dengan cacar air yang seringkali ditandai dengan demam tinggi hingga 39 derajat Celsius dan ruam yang muncul dalam jumlah banyak dan beragam seperti bintil, lenting, dan gejala ini dapat muncul dalam berbagai fase. Kemenkes telah menyediakan 4.500 dosis vaksin cacar monyet dan 1.008 botol antivirus tecovirimat sebagai upaya pengobatan pasien. Ketersediaan vaksin ini diharapkan pada pekan keempat November 2023 sebagai langkah untuk mengatasi kasus mpox di Indonesia. <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">***</div>

Kemenkes mengungkapkan kasus cacar monyet terus meningkat, sementara stok vaksin yang tersedia masih terbatas dan mahal.

Kasus Cacar Monyet di Indonesia Terus Meningkat, Kemenkes Sebut Stok Vaksin Masih Terbatas dan Mahal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/covid-surabaya.jpg" alt="KARANTINA: Petugas di Hotel Asrama Haji membagikan makanan kepada pasien yang menghuni Gedung Zamzam. Sebagian pasien tersebut berasal dari hasil penyekatan perbatasan di Jembatan Suramadu. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KARANTINA: Petugas di Hotel Asrama Haji membagikan makanan kepada pasien yang menghuni Gedung Zamzam. Sebagian pasien tersebut berasal dari hasil penyekatan perbatasan di Jembatan Suramadu. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bukan hanya di Kemenkum HAM, dugaan korupsi juga terjadi di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kemarin Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengungkap anggaran jumbo dalam pengadaan alat pelindung diri (APD) yang diduga dikorupsi. Berdasar data yang diperoleh penyidik KPK, nilai proyek APD untuk penanggulangan pandemi Covid-19 itu mencapai Rp 3,03 triliun. Dari angka tersebut, kerugian keuangan negara mencapai ratusan miliar rupiah. Ali menyatakan bahwa instansinya sangat menyesalkan tindakan tersebut. Dugaan korupsi di Kemenkes itu terjadi ketika masyarakat Indonesia butuh pertolongan. Meski belum bisa membuka detail konstruksi perkaranya, Ali menjelaskan bahwa proyek yang &rdquo;dimainkan&rdquo; orang-orang curang tersebut masuk dalam anggaran pemerintah untuk 2020&ndash;2022. Anggaran sebesar itu semestinya digunakan secara maksimal untuk melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari ancaman Covid-19. Sayangnya, masih ada yang berani menyalahgunakan anggaran. &rdquo;Jadi, perkara ini berkenaan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan,&rdquo; jelas Ali. KPK memang belum mengungkap jumlah total kerugian keuangan negara atas kasus tersebut. Namun, Ali memastikan, penyidik bakal terus mendalami kerugian keuangan negara ratusan miliar rupiah yang sudah terdeteksi. Menurut dia, temuan itu menjadi titik awal bagi instansinya untuk terus mengembangkan penyidikan. Ali menyebut temuan tersebut sebagai bukti permulaan untuk menggali peristiwa pidana yang terjadi. Berdasar informasi yang diperoleh KPK, anggaran Rp 3,03 triliun digunakan untuk membeli lima juta set APD. &rdquo;Jadi, saya kira proyek APD untuk pandemi Covid-19 ini cukup besar dan KPK kemudian concern terhadap persoalan ini,&rdquo; ujarnya. Dia pun memastikan sudah ada tersangka dalam penyidikan kasus tersebut. Meski demikian, sampai kemarin KPK belum bisa mengumumkan nama para tersangka. &rdquo;Memang ada beberapa orang (tersangka), ya. Saya kira lebih dari satu yang kami tetapkan sebagai tersangka,&rdquo; jelas Ali. Dia menegaskan, KPK akan mengungkap semua nama tersangka bersamaan dengan penahanan. &rdquo;Pasti kami akan sampaikan seterang-terangnya. Konstruksi perkara, pasal-pasalnya, jumlah fixed dari kerugian keuangan negaranya,&rdquo; beber dia. Sampai saat ini, lanjut Ali, pihaknya terus mengembangkan penyidikan perkara tersebut. Terutama yang terkait dengan substansi materi penyidikan. Termasuk keterlibatan pihak-pihak tertentu. &rdquo;Termasuk mungkin pihak lain yang bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum selain pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,&rdquo; terangnya. Pada waktunya, KPK akan menyampaikan penanganan kasus tersebut seterang-terangnya. Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyatakan bahwa kasus rasuah itu terjadi sebelum era Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Sebelum Budi, jabatan Menkes diampu Terawan Agus Putranto. &rdquo;Kita tunggu dari KPK,&rdquo; kata Nadia. Dia tidak ingin gegabah untuk mengomentari kasus ini. Terlebih, Nadia tidak tahu siapa yang terlibat pada kasus rasuah tersebut. Nadia menekankan, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah kasus korupsi. Termasuk bekerja sama dengan penyuluh antikorupsi. &rdquo;Kami juga punya WBK (wilayah bebas dari korupsi), WBBM (wilayah birokrasi bersih dan melayani), serta pencanangan zona integritas,&rdquo; ungkapnya. (lyn/syn/c14/ttg)

Dugaan korupsi juga terjadi di Kementerian Kesehatan. KPK mengungkap anggaran jumbo dalam pengadaan alat pelindung diri yang diduga disunat.

Kasus Dugaan Korupsi APD di Kemenkes Sudah Ada Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/110000-orang-meninggal-akibat-campak-dan-rubella_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gejala penyakit campak pada anak (Dok/Jpc)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gejala penyakit campak pada anak (Dok/Jpc).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Musim penyakit campak saat ini sudah mulai meluas ke 12 provinsi di Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta para orang tua mewaspadai wabah campak yang ditandai dengan ruam dan demam pada anak. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, saat ini sudah lebih dari 53 Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak di 34 kabupaten/kota. Total sudah 12 provinsi yang melaporkan kasus. "Saat ini sudah ada 53 KLB campak di 34 kabupaten kota di 12 provinsi," kata Nadia kepada wartawan, Rabu (18/1). Apa itu campak? Dalam laman Kemenkes, campak merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dan sangat mudah menular (ditularkan melalui batuk dan bersin). Gejala penyakit campak adalah demam tinggi, bercak kemerahan pada kulit (rash) disertai dengan batuk dan atau pilek dan atau konjungtivitis yang dapat berujung pada komplikasi berupa pneumonia, diare, meningitis dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Ketika seseorang terkena campak, 90 persen orang yang berinteraksi erat dengan penderita dapat tertular jika mereka belum memiliki kekebalan terhadap campak. Kekebalan terbentuk jika telah diimunisasi atau pernah terinfeksi virus campak sebelumnya. Komplikasi dari campak yang dapat menyebabkan kematian adalah pneumonia (radang paru) dan ensefalitis (radang otak). Sekitar 1 dari 20 penderita campak akan mengalami komplikasi radang paru dan 1 dari 1.000 penderita akan mengalami komplikasi radang otak. Selain itu, komplikasi lain adalah infeksi telinga yang berujung tuli (1 dari 10 penderita), diare (1 dari 10 penderita) yang menyebabkan penderita butuh perawatan di RS. Dipicu Kurangnya Cakupan Imunisasi Dengan adanya pandemi Covid-19, cakupan vaksinasi pada anak menurun termasuk campak. Kemenkes sudah mengejar Bulan Imunisasi Anak Nasional BIAN terdiri dari dua kegiatan layanan imunisasi yakni pertama layanan imunisasi tambahan berupa pemberian satu dosis imunisasi campak dan rubela tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Kedua layanan imunisasi kejar, berupa pemberian satu atau lebih jenis imunisasi untuk melengkapi status imunisasi dasar maupun lanjutan bagi anak yang belum menerima dosis vaksin sesuai usia. Tahun lalu imunisasi yang diberikan berupa imunisasi campak rubela untuk usia 9 sampai 15 tahun. Sementara untuk imunisasi kejar diberikan pada anak usia 12 sampai 59 bulan yang tidak lengkap imunisasi OPV, IPV, dan DPT-HB-Hib Untuk imunisasi campak rubella menyasar usia 9 sampai 59 bulan, dan imunisasi kejar diberikan pada anak usia 12 sampai 59 bulan yang tidak lengkap imunisasi OPV, IPV, dan DPT-HB-Hib. Sampai saat ini sudah lebih dari 11 juta anak telah mendapatkan imunisasi campak rubela. (*)

Wabah Campak Telah Meluas ke 12 Provinsi, Waspadai Gejalanya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/kakbah-masjidilharam.jpg" alt="TAWAF: Rombongan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melaksanakan umrah wajib kemarin (4/7). (MEDIA CENTER HAJI)" width="100%">
<figcaption>TAWAF: Rombongan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melaksanakan umrah wajib kemarin (4/7). (MEDIA CENTER HAJI)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah siap memberikan kelonggaran aturan vaksinasi meningitis untuk jemaah umrah. Namun, hal itu menunggu kebijakan resmi dan tertulis dari pemerintah Arab Saudi.  Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menegaskan, regulasi kewajiban vaksinasi meningitis bagi jemaah umrah yang berlaku di Indonesia mengikuti ketentuan Saudi. Memang ada informasi bahwa saat tiba di Saudi, status vaksinasi meningitis jemaah umrah tidak lagi dicek.  Selain itu, kebijakan Saudi bahwa vaksinasi meningitis untuk umrah hanya bersifat anjuran belum berupa kebijakan resmi tertulis. ”Jadi, kita tunggu aturan tertulisnya,” katanya di Jakarta kemarin (29/9).  Saat ini Kemenkes masih menjalankan aturan sesuai dengan kebijakan tertulis dari Saudi, yaitu jemaah umrah dan haji wajib mendapatkan suntikan vaksin meningitis. Kebijakan itulah yang sekarang memicu persoalan di tanah air karena stok vaksin meningitis sedang langka.  Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief mengatakan, beberapa hari lalu pihaknya menggelar pertemuan dengan Kemenkes dan travel umrah. Bahasannya soal kelangkaan vaksin meningitis. Hasil dari pertemuan itu, Kemenkes belum bisa mengeluarkan kebijakan khusus terkait dengan kelangkaan vaksin meningitis. ”Karena Kemenkes menunggu kebijakan khusus dari Saudi,” ujarnya.  Pada prinsipnya, kata Hilman, perlu diambil kebijakan yang baik dan tidak boleh merugikan jemaah. Jangan sampai terjadi kasus jemaah umrah gagal berangkat gara-gara vaksinasi meningitis.  Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Ditjen PHU Kemenag Nur Arifin menyatakan, pihaknya akan memastikan informasi bahwa Saudi tak lagi mewajibkan vaksinasi meningitis untuk jemaah umrah. ”Kami sedang koordinasi dengan KJRI Jeddah untuk memperoleh dokumen yang berkekuatan hukum bahwa vaksinasi meningitis sudah tidak diperlukan,” katanya.  Menurut Arifin, Kemenkes siap mengubah kebijakan soal vaksinasi meningitis untuk jemaah umrah. Yakni, tidak mewajibkan vaksinasi meningitis bagi calon jemaah umrah selama ada dokumen resmi dan berkekuatan hukum sehingga dapat membatalkan kebijakan yang selama ini berlaku.  Informasi yang diterima Kemenag, saat ini sudah masuk ke Indonesia 220 ribu dosis vaksin meningitis melalui Biofarma. Diharapkan, pada Oktober vaksin sudah bisa disuntikkan ke calon jemaah umrah.  Sejatinya, sepanjang 2022, Kemenkes sudah dua kali mendatangkan vaksin meningitis. Vaksin itu didistribusikan ke KKP dan klinik swasta. Namun, peningkatan jumlah jemaah umrah tahun ini di luar prediksi Kemenkes. Menurut Hilman Latief, minat masyarakat untuk menunaikan umrah sangat tinggi. Dalam dua bulan terakhir saja, lebih dari 200 ribu jemaah umrah telah diterbangkan.

Soal Aturan Umrah, Pemerintah Tunggu Kebijakan Tertulis Saudi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/47A6A5E6-9092-460D-A0B9-DFA114DB8B69.jpeg" alt="Ilustrasi Hepatitis akut. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Hepatitis akut. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/tag/kementerian-kesehatan/">Kementerian Kesehatan</a> menyampaikan bahwa kemungkinan penyakit <a href="https://www.jawapos.com/tag/vitamin-c/">hepatitis akut</a> menjadi pandemi relatif kecil.  "Kalau kita lihat perkembangan kasus, kecepatan penambahan kasus, ini hepatitis akut misterius kalau berkembang seperti situasi pandemi rasanya kecil sekali," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes Siti Nadia Tarmizi dalam diskusi dialektika demokrasi bertema "Hepatitis Akut Mengancam, Bagaimana Antisipasinya?" yang diikuti di Jakarta, Kamis (19/5).  Menurutnya, situasi <a href="https://www.jawapos.com/tag/vitamin-c/">hepatitis akut</a> yang terjadi di dunia saat ini tidak mengancam begitu banyak yang menyebabkan aktivitas masyarakat menjadi terganggu. "Tapi tetap perlu kita waspadai karena WHO menyatakan sebagai penyakit yang berpotensi mencapai kejadian yang luar biasa," tuturnya.  Dalam epidemiologi, ia mengemukakan tahapan-tahapan penyakit dimulai dari peningkatan kasus, kejadian luar biasa, wabah, endemi dan pandemi. "Kalau Covid-19 kan sampainya pandemi. Kalau ini (hepatitis akut) WHO cuma mengatakan hati-hati nanti bisa terjadi kejadian luar biasa," ujarnya.  Menurut para ahli, Nadia menyampaikan, gejala <a href="https://www.jawapos.com/tag/vitamin-c/">hepatitis akut</a> mirip dengan gejala hepatitis A, yang penularannya melalui makanan. Namun, belum ada fakta ilmiah mengenai identifikasi virus dan pengobatan penyakit hepatitis misterius.  "Kita tidak tahu sebab penyakitnya, virusnya, mau obati pakai obat apa juga belum tahu, faktor risikonya belum tahu, bagaimana secara pasti menularnya seperti apa," katanya.  Oleh karena itu, lanjut dia, masyarakat diimbau untuk tetap menerapkan gaya hidup bersih dengan rajin mencuci tangan, tidak makan sembarangan, tidak berbagi alat makan dengan orang lain.  Nadia mengatakan, dari data kasus di Indonesia yang dimiliki <a href="https://www.jawapos.com/tag/kementerian-kesehatan/">Kemenkes,</a> tujuh dari 14 kasus<a href="https://www.jawapos.com/tag/vitamin-c/"> hepatitis akut</a> terjadi pada usia di bawah lima tahun. Kemudian, terdapat tiga orang dengan usia 11-16 tahun, dan empat orang berusia 5-10 tahun. "Risiko anak di bawah lima tahun lebih besar. Jadi kami merasa tidak perlu melakukan evaluasi pembelajaran tatap muka (PTM)," ucapnya. (*)

Kemenkes Sebut Kemungkinan Hepatitis Akut Jadi Pandemi Relatif Kecil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Siti-Nadia-Tarmizi-YouTube-Sekretariat-Presiden-Antara.jpg" alt="Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selama setahun terakhir, sosok Siti Nadia Tarmizi dikenal masyarakat sebagai perempuan yang paling sibuk bicara vaksinasi Covid-19. Jabatannya adalah Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan.  Seiring menurunnya kasus Covid-19 dan semakin tingginya angka cakupan vaksinasi, tugas Siti Nadia selesai. Kini dia diangkat menjadi Juru Bicara Kementerian Kesehatan pada Penyelenggaraan Rangkaian Pertemuan Bidang Kesehatan dalam Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.  Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1133/2022 tentang Juru Bicara Kementerian Kesehatan pada Penyelenggaraan Rangkaian Pertemuan Bidang Kesehatan dalam Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022. Melalui surat keputusan itu, Siti Nadia resmi diangkat menjadi Jubir G20.  Ia bertugas menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan rangkaian pertemuan bidang kesehatan dalam Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022. Siti bertugas melakukan komunikasi publik terkait penyelenggaraan rangkaian pertemuan bidang kesehatan dalam Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 berdasarkan protokol komunikasi yang ditetapkan.  Siti Nadia juga bertugas mendampingi pejabat yang berwenang memberikan informasi penyelenggaraan rangkaian pertemuan bidang kesehatan dalam Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 pada saat wawancara atau jumpa pers terkait Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022. Ia melaksanaan fungsi lain yang relevan dengan upaya membangun sinergi komunikasi terkait penyelenggaraan rangkaian pertemuan bidang kesehatan dalam Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.  Nadia mengatakan setelah hampir 1,5 tahun bertugas sebagai Jubir Vaksinasi Kemenkes, ia menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang terbangun. "Prinsipnya kita adalah mengedukasi dan semakin meliterasi masyarakat terutama pada saat pandemi," kata Nadia kepada JawaPos.com, Kamis (19/5).  Saat ini Juru Bicara Kemenkes digantikan oleh Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso dr. Mohammad Syahril, Sp.P, MPH. Ia disahkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1053/2022 tentang Juru Bicara Kementerian Kesehatan.  Keputusan itu ditetapkan pada Jumat 1 April 2022. Berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan, dr. Syahril bertugas menyampaikan informasi terkait program bidang kesehatan, melakukan komunikasi publik terkait program bidang kesehatan berdasarkan strategi komunikasi yang ditetapkan.  Sebagai jubir, ia juga bertugas mendampingi pejabat yang berwenang memberikan informasi di lingkungan Kementerian Kesehatan pada saat wawancara atau jumpa pers terkait program bidang kesehatan. Selain itu, melaksanaan fungsi lain yang relevan dengan upaya membangun sinergi komunikasi terkait program bidang kesehatan.

Selesai Urusan Vaksin Covid-19, Siti Nadia kini jadi Jubir G20

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Siti-Nadia-Tarmizi-YouTube-Sekretariat-Presiden-Antara.jpg" alt="Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah negara di Eropa dan Amerika telah mengonfirmasi kemunculan hepatitis akut misterius yang terjadi pada anak- anak antara usia  1 sampai 16 tahun. Di Indonesia, telah ditemukan 3 anak yang diduga terpapar hepatitis varian baru ini dan berujung kematian.  Kementerian Kesehatan kini sedang berupaya melakukan investigasi secara menyeluruh terkait penyebab kejadian hepatitis akut misterius ini melalui pemeriksaan panel virus secara lengkap.  Dalam keterangan tertulis Kemenkes, dampak yang ditimbulkan pada sejumlah kasus memang cukup berisiko. Sejumlah anak yang terpapar atau 10 persen dari total kasus yang terjadi di seluruh dunia, membutuhkan  transplantasi hati dan ada juga yang meninggal dunia.  Meskipun hepatitis akut misterius sudah masuk ke Indonesia, Kemenkes melalui Juru Bicaranya, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tenang namun tetap berhati hati. Kementerian Kesehatan pun mengungkapkan tips untuk menghindari hepatitis akut misterius ini. Yaitu dengan melakukan sejumlah langkah antara lain:  &nbsp; <ol> 	<li>Mencuci Tangan.</li> </ol> &nbsp; <ol start="2"> 	<li>Mengonsumsi makanan dalam keadaan matang dan bersih.</li> </ol> &nbsp; <ol start="3"> 	<li>Tidak bergantian alat makan.</li> </ol> &nbsp; <ol start="4"> 	<li>Menghindari kontak dengan orang sakit.</li> </ol> &nbsp; <ol start="5"> 	<li>Melaksanakan protokol kesehatan.</li> </ol> &nbsp;  Gejala klinis yang timbul akibat penyakit hepatitis akut misterius pada kasus yang teridentifikasi antara lain; terjadinya peningkatan enzim hati, sindrom jaundice (penyakit kuning) akut, dan gejala gastrointestinal (nyeri abdomen, diare dan muntah-muntah).  "Jika anak-anak memiliki gejala kuning, sakit perut, muntah-muntah dan diare mendadak, buang air kecil berwarna teh tua, buang air besar berwarna pucat, kejang, penurunan kesadaran, agar segera memeriksakan anak ke fasilitas layanan kesehatan terdekat,’’ tutur dr. Nadia. (*)

Berikut Ini Tips Hindari Hepatitis Akut Misterius dari Kemenkes RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/26A7F172-0510-4A7C-B415-2841BD1ACA3B.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sosok Siti Nadia Tarmizi dikenal publik sebagai perempuan yang dekat dengan perkembangan kasus Covid-19 serta vaksinasi. Sebab, sepanjang tahun 2021 hingga 2022 ketika vaksinasi Covid-19 sudah mulai diberikan kepada individu, Siti Nadia Tarmizi merupakan salah satu sosok yang paling sibuk dalam memberikan informasi seputar data Covid-19, vaksinasi, hingga meluruskan berbagai informasi seputar pandemi di masyarakat. Perannya sebagai juru bicara ternyata masih tetap membuatnya bertugas pada Lebaran kali ini.  Perannya sebagai Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia dikenal dekat dan akrab dengan para jurnalis. Lebaran tahun ini, Nadia bersyukur karena angka cakupan vaksin semakin besar dan kasus Covid-19 semakin turun. Meski begitu, ia tetap bertugas saat Lebaran.  "Saya Lebaran di Jakarta saja. Saya tetap monitor mudik ya. Saat ini lebih tenang sedikit karena kasus Covid-19 (turun) tapi kita tetap waspada," kata Nadia kepada JawaPos.com baru-baru ini.  Menurut Nadia, meski Lebaran bisa tetap merayakannya bersama keluarga, akan tetapi ia tetap standby di saat situasi urgent atau mendesak. Makna Lebaran kali ini, katanya, tentunya ucapan syurkur karena Lebaran dan Ramadan tahun ini sudah bisa beribadah di masjid dan berlebaran serta mudik untuk seluruh masyarakat.  "Dua tahun pandemi dan berbagai upaya yang dilakukan bersmaa berkolaborasi dan dukungan masyarakat, teman media swasta artinya semua bergerak dan berjuang mengatasi pandemi. Dan kami yakin ke depan perjuangan ini bisa kita teruskan untuk mengembalikan kondisi kita kembali," tegas Nadia.  "Belum bisa mengatakan kemenangan sampai kondisi kita memasuki endemi tapi terus berjuang bersama harus kita lakukan," tambahnya.  Sosok ibu 5 anak ini juga menghargai dukungan suami yang selalu senantiasa bersabar dan mendukung setiap langkahnya. Nadia memiliki 5 anak terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki yang selalu mengerti kesibukan ibunya.  "Saya belum punya cucu. Ada anak 5, 3 perempuan dan 2 laki-laki dan sudah kuliah hanya 1 orang yang masih SMP kelas 1. Tidak ada khusus pembagian jam kerja. Kami standby tentunya. Sudah 2 tahun, sudah terbiasa membagi waktu. Terima kasih juga atas kesabaran teman teman media kalau repsons telat," kata Nadia.  Setiap Lebaran, meski di sela-sela kesibukannya, Nadia selalu menghidangkan makanan favorit keluarga yakni opor ayam dan lontong, sayur labu dan rendang tentunya. Setelah salat Idul Fitri, maka seperti Lebaran pada umumnya, Nadia dan keluarganya selalu mengunjungi keluarga lainnya  "Setelah salat Idul Fitri, kami makan bersama keluarga. Lalu siang mengunjungi saudara sekandung biasanya kumpul di rumah kakak tertua," ungkapnya.  "Lebaran di masa pandemi yang mgkn tidak akan terulang dalam waktu dekat. Ini pengalaman yang luar biasa," tutupnya.

Lebaran Sambil Bertugas, Siti Nadia Bersyukur Kasus Covid-19 Turun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Siti Nadia Tarmizi

Berita Terkini