<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/20/IMG-20251020-WA0080-3539594473.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto menghadiri penyerahan uang pengganti kerugian negara hasil korupsi minyak kelapa sawit (CPO) di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto menghadiri penyerahan uang pengganti kerugian negara hasil korupsi minyak kelapa sawit (CPO) di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menginvestasikan sebagian dana sitaan kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit (CPO) senilai Rp 13 triliun pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Prabowo mengatakan, uang hasil efisiensi dan sitaan korupsi harus dimanfaatkan untuk kepentingan jangka panjang, terutama guna memperkuat sektor pendidikan nasional. &ldquo;Kita didik mereka dengan beasiswa penuh LPDP akan saya tambahkan. Uang-uang dari sisa efisiensi, penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu, sebagian besar kita investasi di LPDP mungkin, yang Rp 13 triliun,&rdquo; kata Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna memperingati satu tahun pemerintahan, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10). Hal ini disampaikan Prabowo usai Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan dana senilai Rp 13 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dana tersebut merupakan hasil sitaan dari kasus korupsi ekspor CPO dan turunannya. &ldquo;Mungkin yang Rp 13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan kepada Menteri Keuangan, mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan,&rdquo; ucapnya. Prabowo menilai, penguatan sektor pendidikan menjadi kunci dalam membangun generasi unggul Indonesia. Sebab, pemerintah telah memulai langkah konkret melalui pendirian Sekolah Garuda, yang bertujuan mencetak sumber daya manusia (SDM) berkelas dunia. &ldquo;Kita mengerti bahwa kita harus mengejar negara-negara lain. Karena itu segala upaya kita lakukan untuk mengejar ini. Tadi SMA Garuda 10, kita berharap 10 tiap tahun. Kriterianya sangat tinggi, tapi tidak ada masalah, saudara-saudara, kita negara besar,&rdquo; ujar Prabowo. Prabowo juga menekankan pentingnya menemukan anak-anak dengan tingkat kecerdasan tinggi dari berbagai latar belakang sosial. Ia menegaskan, potensi besar sering kali justru datang dari kalangan bawah. &ldquo;Kita harus mencari mereka ini dan jangan anggap bahwa mereka itu anak-anak orang menengah ke atas. Banyak anak orang bawah, orang miskin, ternyata punya kecerdasan yang tinggi. Kita harus cari mereka,&rdquo; tegasnya. Karena itu, Prabowo meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Menteri Sosial (Mensos), serta Panglima TNI dan Kapolri agar membangun jaringan hingga ke desa-desa guna menemukan anak-anak dengan potensi unggul tersebut. &ldquo;Mungkin dibantu oleh ormas-ormas, dibantu yang punya yayasan-yayasan, cari mereka ini,&rdquo; pungkasnya.

Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan mengalokasikan dana hasil sitaan korupsi untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Prabowo Minta Menkeu Purbaya Alokasikan Sebagian dari Rp 13 Triliun Sitaan Korupsi CPO untuk LPDP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/18/Kejagung-Sita-11-Triliun-Lebih-Terkait-Korupsi-Ekspor-CPO-Dery-Ridwansah-5JPG-569989123.jpg" alt="Barang bukti uang sitaan dari Wilmar Group senilai Rp. 11.8 Triliun saat konferensi pers kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) di Gedung Bundar Jampidus Kejaksaaan Agung (Kejagung), Jakarta, Selasa (17/6/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Barang bukti uang sitaan dari Wilmar Group senilai Rp. 11.8 Triliun saat konferensi pers kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) di Gedung Bundar Jampidus Kejaksaaan Agung (Kejagung), Jakarta, Selasa (17/6/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons pernyataan Wilmar Group atas uang Rp 11,8 triliun yang diserahkan terdakwa kasus dugaan korupsi crude palm oil (CPO) tersebut. Korps Adhyaksa membantah pernyataan Wilmar Group bahwa uang tersebut merupakan dana jaminan. Uang tersebut berdasarkan keputusan pengadilan berstatus dalam penyitaan. Kapuspen Kejagung Harli Siregar menuturkan, dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi terkait kerugian keuangan negara tidak ada istilah dana jaminan. Yang ada, uang yang disita sebagai barang bukti atau uang pengembalian kerugian keuangan negara. "Karena perkaranya sedang berjalan, maka uang pengembalian disita untuk bisa dipertimbangkan dalam putusan pengadilan," paparnya. Menurut dia, Kejagung optimistis setelah penyitaan, uang diputuskan pengadilan untuk disita. Hal itu karena penyitaan mendapatkan persetujuan dari pengadilan. "JPU sesuai rilis telah memasukkan tambahan memori kasasi terkait penyitaan uang tersebut," ujarnya. Sementara dalam keterangan tertulisnya, Wilmar International Limited menyebut penempatan dana Rp 11.880.351.802.619 merupakan dana jaminan sehubungan proses sidang di pengadilan Indonesia yang melibatkan lima anak perusahaan grup Wilmar di Indonesia. "Dana Jaminan tersebut merepresentasikan sebagian dari dugaan kerugian negara dan dugaan keuntungan ilegal yang diperoleh Wilmar sebagai tergugat dari tindakan yang dituduhkan. Wilmar sebagai tergugat telah menyetujui dan telah menempatkan dana jaminan tersebut," ujarnya. Dana Jaminan akan dikembalikan kepada Pihak Wilmar apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, Dana Jaminan dapat disita, baik sebagian maupun seluruhnya tergantung pada putusan, apabila Mahkamah Agung memutuskan tidak memihak kepada Wilmar sebagai tergugat. "Wilmar tetap menyatakan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan telah dilakukan dengan itikad baik dan tanpa niat koruptif apa pun," ujar keterangan tertulis tersebut.&nbsp;

Kejagung menegaskan uang Rp 11,8 T yang disita bukan dana jaminan, melainkan barang bukti yang disita dalam kasus korupsi CPO.

Kejagung Pastikan Status Uang Rp 11,8 Triliun dari Kasus Dugaan Korupsi CPO Merupakan Sitaan, Bukan Dana Jaminan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/17/IMG_8848JPG-502914449.jpg" alt="Penampakan uang sitaan dari Wilmar Group senilai Rp. 11.8 Triliun saat ditampilkan oleh Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (17/6/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Penampakan uang sitaan dari Wilmar Group senilai Rp. 11.8 Triliun saat ditampilkan oleh Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (17/6/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan upaya pengembalian kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi crude palm oil (CPO). Korps Adhyaksa baru saja menyita uang senilai Rp 11,8 triliun dari lima perusahaan yang kasusnya sempat diputus onslag atau lepas karena adanya suap terhadap hakim. Tidak hanya menyita uang tunai sebesar Rp 11,8 triliun, Kejagung juga tengah mengajukan kasasi dalam kasus tersebut.&nbsp; Pantauan di lokasi, uang sitaan bernilai triliunan dipamerkan di Kejagung. Uang tersebut ditumpuk mengitari sejumlah pejabat Kejagung. Saking banyaknya, tumpukan uang itu bisa mencapai tinggi dua meter. Padahal, yang dipamerkan itu 'hanya' Rp 2 triliun, bagian dari Rp 11,8 triliun sitaan dari lima perusahaan. Direktur Penuntutan Jampidsus Kejagung Sutikno menjelaskan, tim Penuntut Umum dari Direktorat Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah melakukan penyitaan pada tingkat penuntutan terhadap uang senilai Rp 11.880.351.802.619. Uang itu terkait perkara tindak pidana korupsi fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit tahun 2022. "Perkara tersebut melibatkan lima terdakwa korporasi yaitu, PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia," paparnya.&nbsp; Saat ini kelima terdakwa korporasi tersebut telah diputus oleh Hakim dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum &nbsp;atau onslag van alle rechtsvervolging di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. "Sehingga Penuntut Umum melakukan upaya hukum kasasi yang hingga saat ini perkaranya masih dalam tahap pemeriksaan kasasi," jelasnya.&nbsp; Berdasarkan perhitungan hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Laporan Kajian Analisis Keuntungan Ilegal dan Kerugian Perekonomian Negara dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, terdapat kerugian negara sebesar Rp 11.880.351.802.619.&nbsp; "Dalam perkembangannya, kelima Terdakwa Korporasi tersebut pada tanggal 23 dan 26 Mei 2025 mengembalikan uang sejumlah kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 11.880.351.802.619 pada Rekening Penampungan Lainnya (RPL) JAM PIDSUS pada Bank Mandiri," ujarnya.&nbsp; Selanjutnya terhadap uang yang dikembalikan tersebut, Penuntut Umum telah melakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst tanggal 04 Juni 2025. "Penyitaan tersebut dilakukan pada tingkat penuntutan dengan mendasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 38 ayat (1) KUHAP untuk kepentingan pemeriksaan kasasi," jelasnya.&nbsp; Dia mengatakan, setelah dilakukan penyitaan, tim penuntut umum mengajukan tambahan memori kasasi. Yakni, memasukkan uang yang telah disita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi.&nbsp; "Ini agar menjadi bahan pertimbangan oleh Hakim Agung yang memeriksa Kasasi, khususnya terkait sejumlah uang tersebut &ldquo;dikompensasikan&rdquo; untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan," urainya. Setelah uang Rp 11,8 triliun disita, lanjutnya, nantinya hakim yang akan menentukan untuk apa uang tersebut. Apakah akan dikembalikan ke negara untuk mengembalikan kerusakan lingkungan yang terjadi atau tujuan lainnya. "Itu nanti hakim yang memutuskan," paparnya.&nbsp; Dalam konferensi pers tersebut, juga diputar video Marcela Santoso yang meminta maaf terkait konten-konten negatif yang dibuat bersama dengan Direktur JAK TV berinisial TB. Dalam video tersebut Marcela mengaku tidak mengecek konten-konten tersebut hingga mengusik kehidupan pribadi Jaksa Agung, Jampidsus, dan Dirdik.&nbsp; "Saya sangat menyesali dan sangat menyadari bahwa apapun dan bagaimanapun ceritanya, baik itu kelalaian saya, saya tidak mengecek ulang isi konten, ataupun kelalaian dan luputnya saya, mengecek dan meneliti kembali dan fokus terhadap apa yang disampaikan. Saya menyadari bahwa konten-konten tersebut memberikan rasa sakit bagi pihak-pihak yang terkait dan terdampak," ujarnya.&nbsp; Dalam video Marcela mengatakan, dari hati yang paling dalam meminta maaf. &nbsp;"Saya sampaikan penyesalan dan saya meminta maaf kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak," paparnya.&nbsp; Sementara, Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Abdul Qohar mengatakan, informasi dalam konten-konten negatif yang ditujukan kepada institusi Kejagung, Jaksa Agung, Jampidsus, direktur penyidikan, bahkan terhadap institusi lain yang telah disebut tadi adalah tidak benar.&nbsp; "Ini klarifikasi secara nyata dan tidak ada unsur paksaan, atas kemauannya sendiri. Sehingga masyarakat, kami harap menjadi paham bahwa yang selama ini dibangun narasi negatif adalah tidak benar," ujarnya. &nbsp;

Kejaksaan Agung sita Rp 11,8 triliun dari lima perusahaan korupsi CPO dan ajukan kasasi setelah putusan lepas dari tuntutan hukum.

Penampakan Uang Tunai Rp 2 Triliun, Bagian Rp 11, 8 Triliun Sitaan Kejagung dari 5 Perusahaan Kasus Dugaan Korupsi CPO, Tingginya Capai 2 Meter!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/02/IMG-20241101-WA0029-1745852698.jpg" alt="Menteri PKP Sirait membidik tanah sitaan dari koruptor di Banten seluas 1.000 hektare (Ha) untuk dibangun menjadi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). (Dok. Kementerian PKP)" width="100%">
<figcaption>Menteri PKP Sirait membidik tanah sitaan dari koruptor di Banten seluas 1.000 hektare (Ha) untuk dibangun menjadi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). (Dok. Kementerian PKP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait membidik tanah sitaan dari koruptor di Banten seluas 1.000 hektare (Ha) untuk dibangun menjadi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini untuk mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Ara, panggilan akrab Maruarar Sirait, memastikan bahwa tanah seluas 1.000 Ha itu merupakan aset negara yang diperoleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dari hasil sitaan para koruptor. Ia menilai, sudah selayaknya tanah aset negara dimanfaatkan oleh kepentingan rakyat. Namun, ia tidak menyebut secara spesifik di mana lokasi dan siapa pemilik tanah yang dibidik akan disulap jadi rumah rakyat itu. "Di Banten, Pak Jaksa Agung sudah menyiapkan 1.000 hektare tanah dari koruptor yang disita negara. Ya tanah koruptor disita, ya kasih sama rakyat lah," kata Menteri Ara dalam acara Groundbreaking Pembangunan 250 unit Rumah MBR Gratis di Desa Sukawali, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (1/11). Lebih lanjut, Ara meminta seluruh jajaran kementerian terkait untuk membantu pemanfaatan lahan sitaan milik koruptor itu untuk dijadikan rumah bagi MBR. Dia berharap, seluruh proses yang terkait bisa diselesaikan dengan cepat dan dibuat gampang. "Saya berharap birokrasi itu tidak memperlama. Tapi mempercepat. Jadi, jangan lagi apa yang bisa dibuat susah, dibuat gampang," lanjutnya. Sejalan dengan itu, Menteri Ara pun mengingatkan soal fungsi kementerian yang memang dihadirkan untuk membantu percepatan pelayanan bagi masyarakat. Apalagi, kata dia, saat ini kementeriannya sedang berupaya mencanangkan gotong royong untuk mewujudkan target Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta rumah per tahun. "Yang buat susah harus dibuat gampang, dibuat tadinya lama jadi cepat. Baru gunanya kita menjadi pelayan publik. Janganlah kita jadi pelayan publik membuat sesuatu menjadi susah dan lama," pungkas Menteri Ara.

Menteri Ara, panggilan akrab Maruarar Sirait, memastikan bahwa tanah seluas 1.000 Ha itu merupakan aset negara.

Menteri PKP Maruarar Sirait Bidik Tanah Sitaan dari Koruptor Seluas 1.000 Ha di Banten untuk Bangun Rumah Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/21/20241021_193601-2140138206.jpg" alt="Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendapat pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan tugas di Kabinet Merah Putih. Yaitu, mewujudkan pembangunan tiga juta rumah. Angka 3 juta rumah adalah angka fantastis dan tidak gampang diwujudkan dalam waktu singkat. Maruarar Sirait berupaya memutar otak agar misi dari Presiden Prabowo dapat diwujudkan. Di antaranya dengan skema kolaborasi dengan pihak swasta, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan BUMN. Maruarar mengatakan, nantinya Pemerintah berupaya menyediakan lahan untuk pembangunan tiga juta rumah. Lahan itu diperoleh dari tanah-tanah sitaan Kejagung yang belum termanfaatkan. "Ada, kata Pak Jaksa Agung, ada cukup banyak ya, di satu provinsi aja ada yang besar sekali," ungkap Maruarar saat Sertijab di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10). Opsi lain untuk mendapatkan lahan pembangunan tiga juta rumah yakni memanfaatkan lahan milik BUMN di pusat kota. Di sana ada opsi dibangun apartemen. Dengan demikian masyarakat bisa memiliki rumah di tengah kotan dan tidak jauh dari tempat kerja. "Ya, karena saya sudah bicara sama Pak Erick (Menteri BUMN) juga, nanti kita koordinasi dengan BUMN, kita juga ingin ada tanah-tanah yang ada di kota, supaya nanti masyarakat itu tidak perlu lagi jauh dari daerah ke kota, sehingga biaya, waktu lagi dan sebagainya," jelasnya. Sementara untuk pembangunannya, sambung mantan politikus PDIP itu, dilakukan dari dana corporate social responsibility (CSR) pihak swasta. "Tanahnya dari negara, teman-teman (swasta) juga bisa membantu untuk membangun sebagain bagian dari CSR mereka. Saya pikir kita mesti kreatif, tapi juga harus berdasarkan hukum," ujar Maruarar.

Maruarar mengatakan, nantinya Pemerintah berupaya menyediakan lahan untuk pembangunan tiga juta rumah.

Maruarar Sirait Minta Swasta Bantu Bangun 3 Juta Rumah dengan Dana CSR di Atas Lahan Sitaan Kejagung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/21/knalpot-brong-584343062.jpg" alt="Satlantas Polrestabes Semarang telah menyita kenalpot brong sebanyak 848." width="100%">
<figcaption>Satlantas Polrestabes Semarang telah menyita kenalpot brong sebanyak 848.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Satlantas Polrestabes Semarang telah menyita kenalpot brong sebanyak 848. Knalpot brong tersebut berasal dari donasi yang diserahkan secara sukarela ke posko Satlantas Polrestabes Semarang. Mengutip Radar Semarang (JawaPos.com), Minggu (21), Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irawan Anwar, mengatakan, kegiatan Zero Brong ialah kebijakan dari Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luthfi. Kebijakan tersebut dilakukan dengan penindakan hukum dan pencegahan. "Penegakan hukum sudah dilakukan penindakan penilangan terhadap 107 pelanggar, 1.342 teguran tertulis, dan penyitaan knalpot brong di Polrestabes Semarang itu terkumpul 844 knalpot atau kurang lebih 700 kilogram," ucapnya, Sabtu (20/1). Knalpot brong tersebut selanjutnya akan dilebur menggunakan las dan dijual ke tempat barang bekas. &ldquo;Dijual harga per kilonya Rp 5,5 ribu, ya kurang lebih Rp 5 juta,&rdquo; ujarnya. Hasil penjualan tersebut nantinya akan diberikan kepada Pesantren Riyadhus Sholihin setelah ditambah dana dari Satlantas Polrestabes Semarang Rp 5 juta. Sebelumnya, mengutip Radar Kudus (JawaPos.com), Polresta Pati telah meresmikan Tugu Bandeng yang terbuat dari Knalpot Brong, Minggu (14/1). &ldquo;Tugu Bandeng terbuat dari knalpot brong sebanyak 4.031 knalpot. Itu hasil penindakan selama empat bulan terakhir,&rdquo; ucap Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama. Ia mengatakan jika aksi ini bertujuan untuk mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif pada masa Pemilu 2024. &ldquo;Ini merupakan tindak lanjut kebijakan dari Kapolda Jawa Tengah. Saya ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan situasi kondusif dan mendukung Pemilu Damai 2024. Khususnya terkait penertiban knalpot brong,&rdquo; imbuhnya. &nbsp;***

Satlantas Polrestabes Semarang telah menyita kenalpot brong sebanyak 848, hasil sitaan akan didonasikan.

Knalpot Brong Hasil Sitaan Jadi Tugu Bandeng di Pati, Hasil Penjualan Knalpot Brong akan Didonasikann

sitaan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sitaan