<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-29-at-12.07.53.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai Rp 2,4 miliar dari kasus dugaan korupsi berupa investasi di PT Taspen (Persero) tahun anggaran 2019. Uang tersebut diduga merupakan fee broker atas kegiatan investasi di PT Taspen. "KPK telah melakukan penyitaan uang tunai sebesar Rp 2,4 miliar. Uang tersebut merupakan fee broker atas kegiatan investasi PT Taspen dengan Manager Investasi yang tidak sesuai dengan ketentuan," kata tim juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Minggu (3/11). Selain menyita uang, KPK juga telah menyita berbagai barang bukti dokumen hingga alat elektronik usai menggeledah dua rumah salah satu Direksi PT Insight Investmen (IIM). Dua rumah yang digeledah itu berlokasi di Jakarta Utara. KPK juga menggeledah rumah salah satu mantan Direktur PT Taspen yang berlokasi di Jakarta Selatan, dan perusahaan terafiliasi dengan PT Insight Investmen yang berlokasi di wilayah SCBD Jakarta.&nbsp;&nbsp; "Rangkaian kegiatan penyidikan tersebut terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kegiatan investasi PT Taspen (Persero) tahun anggaran 2019," ucap Budi. Budi menegaskan, KPK menyampaikan apresiasi terhadap pihak-pihak yg memiliki itikad baik dan memilih untuk bekerja sama dalam mengungkap dengan sebenar-benarnya perkara dugaan korupsi di PT Taspen.&nbsp; Sebaliknya, bagi pihak-pihak yang tidak bersikap kooperatif, tentu KPK akan mengambil segala tindakan yang patut dan terukur sesuai dengan Undang-Undang agar pemulihan kerugian negara dapat maksimal. "Penyidikan saat ini masih memungkinkan untuk meminta pihak-pihak lainnya yang patut untuk dimintakan pertanggungjawaban pidananya," tegas Budi. Berdasarkan informasi, Antonius Kosasih dan Direktur Utama Insight Investments Management Ekiawan Heri Primaryanto sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. KPK melalui Ditjen Imigrasi (Sekaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan) juga telah mencegah keduanya bepergian ke luar negeri selama enam bulan hingga September 2024. KPK menaksir jumlah kerugian negara dalam kasus ini mencapai ratusan miliar rupiah. Meski memang KPK sampai saat ini masih menghitung jumlah pasti kerugian negaranya.

KPK menyita uang senilai Rp 2,4 miliar dari kasus dugaan korupsi berupa investasi di PT Taspen (Persero) tahun anggaran 2019.

KPK Sita Uang Rp 2,4 Miliar hingga Geledah Rumah Bos PT Insight Investmen Terkait Dugaan Korupsi Investasi Taspen 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT_PRESKON-OTT-KUDUS_MIFTAHULHAYAT-6.jpg" alt="Penyidik KPK menunjukkan barang bukti uang senilai Rp170 juta hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2019 saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/7/2019). KPK" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK menunjukkan barang bukti uang senilai Rp170 juta hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2019 saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/7/2019). KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menyita uang senilai kurang lebih Rp 100 miliar dari beberapa rekening bank yang terkait dengan tersangka korporasi PT. Merial Esa. Diketahui, PT. Merial Esa terjerat kasus dugaan suap pengurusan anggaran Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk proyek pengadaan satelit monitoring dan drone dalam APBNP tahun 2016.  "Tim penyidik dalam proses penyidikan ini, telah menyita uang sekitar Rp 100 miliar yang berada di beberapa rekening bank yang diduga terkait dengan perkara," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (3/1).  Ali menyampaikan, uang miliaran rupiah yang disita itu diharapkan bisa memulihkan keuangan negara dari praktik korupsi. Terlebih perkara dugaan suap yang menjerat korporasi PT. Merial Esa segera menjalani persidangan.  "Diharapkan uang yang disita tersebut bisa dijadikan sebagai bagian dari aset recovery dari tindak pidana dimaksud," tegas Ali.  Sebelumnya, KPK telah melimpahkan berkas perkara PT. Merial Esa ke tahap penuntutan. tim jaksa memiliki waktu 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan terhadap PT Merial Esa.  "Persidangan akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," papar Ali.  KPK menduga, PT Merial Esa secara bersama-sama atau memberikan serta menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait dengan proses pembahasan dan pengesahan anggaran dalam APBN‎-P tahun 2016 untuk Bakamla.  Dalam perkara ini, Komisaris PT Merial Esa Erwin Sya'af Arief yang juga sudah ditetapkan tersangka diduga berkomunikasi dengan anggota Komisi I DPR RI‎, Fayakhun Andriadi mengupayakan agar proyek satelit monitoring (satmon) di Bakamla masuk dalam APBN-P 2016.  Erwin menjanjikan fee tambahan untuk Fayakhun Andriadi jika berhasil meloloskan permintaannya. Total commitment fee dalam proyek ini yaitu 7 persen, dimana 1 persennya diperuntukkan Fayakhun Andriadi.  Sebagai realisasi commitment fee, Direktur PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah, memberikan uang kepada Fayakhun Andriadi sebesar USD911.480 atau setara sekitar Rp12 miliar yang dikirim secara bertahap sebanyak empat kali melalui rekening di Singapura dan Guangzhou, Tiongkok.  PT Merial Esa disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 ‎Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP.

KPK Sita Uang Hingga Rp 100 M dari Beberapa Rekening PT. Merial Esa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/kpk_sita.jpg" alt="DISITA: Tumpukan uang yang terkait dengan kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin (15/3). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>DISITA: Tumpukan uang yang terkait dengan kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin (15/3). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebanyak Rp 3 miliar dari Syammy Dusman. Diduga uang tersebut berkaitan dengan kasus suap penetapan izin ekspor benih lobster.  Syammy Dusman merupakan direktur utama PT Gardatama Nusantara dan mantan caleg Partai Gerindra.  Penyitaan itu dilakukan setelah Syammy Dusman diperiksa oleh penyidik KPK. Pemeriksaan Syammy Dusman untuk melengkapi berkas penyidikan terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, serta tersangka lainnya.  "Syammy Dusman diperiksa sebagai saksi untuk tersangka EP dkk. Pada yang bersangkutan dilakukan penyitaan sejumlah uang yang diduga terkait dengan perkara," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (23/3).  Belakangan ini penyidik KPK menyita berbagai aset yang terkait dengan dugaan suap penetapan izin ekspor benur. KPK telah menyita uang senilai Rp 52,3 miliar dari salah satu bank BUMN.  Selain itu, penyidik KPK juga turut menyita satu unit rumah milik tersangka Andreau Pribadi Misanta, mantan staf khusus (stafsus) Edhy Prabowo di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Diduga pembelian rumah itu dari hasil suap ekspor benur.  Kemudian, penyidik KPK juga menyita satu unit villa di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Rumah itu diduga milik Edhy Prabowo. Villa yang berada di atas tanah seluas dua hektare itu diduga dibeli Edhy dari hasil suap ekpor benur.  Terhadap sejumlah barang bukti yang disita itu dijadikan alat bukti untuk mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap ekspor benur yang menjerat Edhy Prabowo. Hingga kini KPK baru menetapkan tujuh orang tersangka.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/17/03/2021/kpk-duga-aliran-uang-suap-benur-mengalir-ke-penyanyi-betty-elista/">KPK Duga Aliran Uang Suap Benur Mengalir ke Penyanyi Betty Elista</a>  Mereka di antaranya Edhy Prabowo, Safri (SAF) dan Andreau Pribadi Misanta (APM). Kemudian ada Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD); staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan, Ainul Faqih (AF) dan pihak swasta, Amiril Mukminin. Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito (SJT) sebagai tersangka.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=cHYeDTUTISI

Diduga Hasil Suap Benur, KPK Sita Uang Rp 3 M dari Eks Caleg Gerindra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/kpk_sita.jpg" alt="DISITA: Tumpukan uang yang terkait dengan kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin (15/3). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>DISITA: Tumpukan uang yang terkait dengan kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin (15/3). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Uang tunai Rp 52,3 miliar diserahkan petugas BNI Cabang Gambir kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin (15/3). Duit pecahan Rp 100 ribu itu disita penyidik KPK sebagai barang bukti perkara dugaan suap terkait dengan perizinan ekspor benih lobster (benur) di Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP).  Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri menerangkan, penyitaan tersebut dilakukan karena penyidik menduga duit itu berasal dari para eksportir benur yang mendapatkan izin dari KKP tahun lalu. Uang tersebut merupakan jaminan bank (bank garansi) yang diduga bagian dari komitmen pelaksanaan ekspor benur di KKP. ”Aturan penyerahan jaminan bank sebagai bentuk komitmen itu diduga tidak pernah ada,” kata Ali.  Skema bank garansi itu sebenarnya lumrah dalam pengadaan barang dan jasa. Umumnya, kontraktor atau vendor memberikan jaminan bank dalam mengerjakan proyek tertentu. ”Dalam perkara ini kan memberikan perizinan ekspor (bukan pengadaan barang/jasa),” jelas dia.  Bank garansi itu ditengarai gagasan eks Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo. Edhy yang menjadi tersangka dalam perkara tersebut diduga memerintah Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP Antam Novambar untuk membuat surat perintah tertulis penarikan jaminan bank dari eksportir. Surat itu diteruskan kepada Rina, kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM).  ”Selanjutnya, kepala BKIPM memerintah kepala kantor Balai Karantina Besar Jakarta I Soekarno-Hatta untuk menerima bank garansi tersebut,” ungkap Ali.  Sejauh ini KPK belum mengungkap siapa saja eksportir yang menyerahkan bank garansi tersebut. ”Terkait dari siapa saja yang menyerahkan bank garansi untuk ekspor benur, bisa diikuti di sidang,” tuturnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/05/02/2018/kpk-diminta-awasi-uang-jaminan-tambang-di-kalimantan-selatan/">KPK Diminta Awasi Uang Jaminan Tambang di Kalimantan Selatan</a>  Ali menyatakan, penanganan perkara dugaan suap ekspor benur tidak lama lagi masuk tahap persidangan. Sementara itu, terkait dengan peran Sekjen KKP Antam Novambar dalam perkara dugaan suap ekspor benur, Ali menuturkan, pihaknya akan melakukan konfirmasi lebih lanjut. Sebagaimana diketahui, Antam adalah pensiunan polisi. Sebelum menjabat Sekjen KKP, Antam bertugas di Bareskrim Polri sebagai wakil kepala Bareskrim. ”Sejauh ini (peran) dia (Antam) mendapatkan perintah dari tersangka EP (Edhy Prabowo) untuk membuat perintah tertulis (penarikan bank garansi),” terang Ali.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=nXnWAKB10LA

KPK Sita Uang Jaminan Bank Rp 52,3 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Konponpres-Kejagung-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Jaksa Agung ST Burhanuddin (tengah) memegang barang bukti dari terdakwa Kokos Jiang alis Kokos Lio Lim di Kejaksaan Agung RI, Jumat (15/112019). Kejaksaan Agung menggelar eksekusi barang bukti atas perkara terpidana Kokos Jiang alias Kokos Leo Lim dalam" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung ST Burhanuddin (tengah) memegang barang bukti dari terdakwa Kokos Jiang alis Kokos Lio Lim di Kejaksaan Agung RI, Jumat (15/112019). Kejaksaan Agung menggelar eksekusi barang bukti atas perkara terpidana Kokos Jiang alias Kokos Leo Lim dalam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tumpukan uang yang luasnya lebih dari kasur single bed diletakkan di aula Kejaksaan Agung (Kejagung) kemarin siang (15/11). Uang tersebut merupakan barang bukti (BB) yang dikembalikan terpidana korupsi Kokos Jiang alias Kokos Leo Lim. Jumlah uang kerugian negara dari kasus korupsi PLN itu mencapai <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/16/11/2019/kejaksaan-agung-eksekusi-uang-korupsi-rp-477-miliar/">Rp 477.359.539.000</a>.  Berdasar Putusan Mahkamah Agung Nomor 3318K/Pid/Sus/2019 tanggal 17 Oktober 2019, Kokos dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam perjanjian kerja sama PT PLN Batubara dan PT Tansri Madjid Energi (TME). PT TME merupakan perusahaan yang dulu dipimpin Kokos sebagai direktur utama. MA memerintahkan agar uang tersebut disetorkan ke kas negara.  Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan, terdapat banyak transaksi ganjil dari PT PLN kepada PT TME.  Perusahaan Kokos itu bekerja sama terkait dengan izin pengadaan batu bara untuk memenuhi kebutuhan pasokan PLN. Kokos dan Dirut PT PLN Batubara Khairil Wahyuni (periode 2011-2012) mengatur nota kesepahaman atau MoU operasi pengusahaan batu bara agar diberikan kepada PT TME.  Di tengah jalan, PT TME justru tidak melakukan kajian teknis seperti yang disepakati. Batu bara yang diperjualbelikan merupakan pasokan cadangan dan tidak sesuai dengan spesifikasi. ”Banyak hal yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan dan seharusnya kepada PT TME tidak dilakukan pembayaran. Tapi, oleh PT PLN Batubara, dilakukan pembayaran sejumlah Rp 477 miliar,” jelas Burhanuddin.  Kokos ditangkap tim tangkap buron (tabur) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Senin (11/11) dan langsung dijebloskan ke penjara. Lima hari mendekam di penjara, Kokos mengembalikan uang sejumlah kerugian negara tersebut secara tunai. Dia dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan.  ”Dijatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti. Uang tersebut telah disetor ke kas negara oleh jaksa eksekutor melalui sistem informasi PNBP online. Itulah yang kami lakukan hari ini,” katanya.  Sebelumnya, Kokos divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada 12 Juni 2019. Padahal, mantan Dirut PT PLN Batubara Khairil Wahyuni tetap mendapat hukum penjara meskipun lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni dua tahun. Jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Jakarta Selatan dan Kejati DKI Jakarta lantas mengajukan kasasi ke MA. Kasasi tersebut akhirnya dikabulkan MA pada Oktober lalu.  Kasus korupsi itu ditengarai bermula ketika PLN mencari batu bara untuk pembangkit daya pada 2011. Kokos yang bergerak di usaha batu bara menawarkan pasokan dari Muaraenim, Sumatera Selatan.  Selama sidang, diketahui dia mengatur agar proyek bisa jatuh ke perusahaannya. Kerja sama kedua pihak itu berlangsung sejak 2012. Untuk eksplorasi pertama, PLN Batubara mentransfer dana Rp 30 miliar kepada PT TME. Kemudian, Rp 447 miliar selanjutnya menyusul setelah analisis laporan konsultan keluar. Namun, diketahui kemudian bahwa analisis tersebut dimanipulasi.  Setelah putusan MA keluar, tim dari kejaksaan berusaha menangkap Kokos di rumahnya di Ciracas, Jakarta Timur. Namun, Kokos ditangkap ketika sedang periksa kesehatan di RS Bina Waluya, Jakarta Timur.

Berikut asal Uang Rp 477 Miliar yang Dieksekusi Kejaksaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/kpk-sita-uang-rp-32-miliar-dari-kamar-rumah-bupati-klaten_m_75019.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPK menyita uang sebesar Rp 3,2 miliar dari hasil penggeledahan di sejumlah lokasi di Klaten, Jawa Tengah. Penggeledahan itu terkait kasus dugaan suap terkait pengisian jabatan di Pemkab Klaten yang melibatkan sang bupati, Sri Hartini. "Ada dokumen dan uang di lemari di dalam kamar diduga anak bupati Rp 3 miliar dan lemari di kamar bupati Rp 200 juta," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan pers dii kantornya, Rabu (4/1). Minggu (1/1) penyidik menggelah rumah dinas, pribadi Sri Hartini serta kediaman salah satu saksi. Sedangkan Senin (2/1) penyidik menggeledah tiga tempat, di antaranya kantor bupati, kepala BKD dan inspektorat Klaten. Febri mengatakan, penyidik masih terus mendalami temuan uang dan dokumen yang diduga terkait dengan kasus suap tersebut. Pasalnya, uang itu jumlahnya tergolong lebih banyak dari yang disita KPK dalam penangkapan pada 30 Desember 2016 lalu. "Jumlah tersebut lebih banyak saat ditemukan OTT dilakukan," kata dia. Jumat (30/12) lalu, KPK menangkap delapan orang dalam OTT di Klaten, Jawa Tengah. Selain Sri, KPK menangkap Kasie SMP Disdik Pemkab Kebumen Suramlan, PNS Nina Puspitarini, Slamet, Bambang Teguh, staf honorer Panca Wardhana dan dua orang swasta Sunarso (SNS). Usai ditangkap, delapan orang terjaring OTT dibawa ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk diperiksa. Sekitar pukul 23.00 WIB, penyidik dan delapan orang terjaring OTT tiba di kantor KPK, Jakarta. Usai dilakukan gelar perkara dan pemeriksaan 1x24 jam, KPK menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah Bupati Klaten Sri Hartini sebagai pihak penerima dan Kasie SMP Disdik Pemkab Klaten Suramlan sebagai pihak pemberi. Dari penangkapan itu, KPK menyita uang sebesar Rp 80 juta, Rp 2 miliar, USD 5.700, dan SGD 2.035. Pemberian uang berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan berkaitan dengan pengisian organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Saat ini, Sri ditahan di Rutan KPK. Sementara Suramlan ditahan di Rutan Guntur untuk 20 hari pertama. (put/jpg)

KPK Sita Uang Rp 3,2 Miliar dari Kamar Rumah Bupati Klaten

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/74155_93478_Bareskrim-Duga-Keterlibatan-Jaringan-Bulgaria.jpg" alt="Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Agung Setya" width="100%">
<figcaption>Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Agung Setya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bareskrim Mabes Polri menyita sejumlah barang bukti dalam penangkapan seorang penjual kaus berlambang palu arit di Cililin, Bandung, Jawa Barat.&nbsp; Di antaranya, uang senilai Rp 4 juta hasil penjualan kaus palu arit, satu unit mesin pencetak desain logo palu arit, dan satu unit CPU. &quot;Di depan ini adalah mesin yang digunakan untuk cetak kaus, tinggal dihubungkan dengan komputer untuk diprint,&quot; kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Agung Setya di kantornya, Kamis (30/12). Agung mengatakan, HS dibantu enam karyawannya dalam menjalankan penjualan kaos online tersebut. Enam karyawan HS itu kemudian turut dimintai keterangan soal penjualan kaus palu arit. Selama enam bulan ini, HS berhasil menjual 50 potong kaos berlambang palu arit dengan harga Rp 115 ribu. Menurut Agung, penangkapan HS dilakuka setelah Tim Cyber Patrol melakukan penelusuran di dunia maya pada 12 Desember lalu.&nbsp; &quot;Teman-teman menemukan tawaran ini, lalu melakukan penyelidikan,&quot; ujar Agung. (Put/jpg)

Tangkap Penjual Kaus Palu Arit, Bareskrim Sita Uang Jutaan...

sita uang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sita uang

Berita Terkini