<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/06/294310-1-1494019020.jpg" alt="Polda Jatim&nbsp;merilis enam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait dengan jaringan narkoba selama periode Juli-September 2025, Senin (6/10/2025). (ANTARA/Willi Irawan)" width="100%">
<figcaption>Polda Jatim&nbsp;merilis enam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait dengan jaringan narkoba selama periode Juli-September 2025, Senin (6/10/2025). (ANTARA/Willi Irawan)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur baru saja mengungkap enam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait jaringan narkoba, selama Juli hingga September 2025. Total aset yang disita mencapai Rp 30,1 miliar.</p> <p>Dari total aset TPPU yang berhasil diamankan tersebut, sebanyak Rp 24,6 miliar merupakan hasil pengungkapan di tingkat Polda Jatim dan sisanya Rp 5,9 miliar hasil operasi polres jajaran.</p> <p>Aset-aset itu berupa kendaraan bermotor, mobil, barang elektronik, barang berharga, hingga tanah.</p> <p>"Nilai aset yang sudah berhasil diamankan sebesar Rp 30,1 miliar. Untuk tingkat polda&nbsp;Rp24,6 miliar, kemudian di polres jajaran sisanya ya kurang lebih Rp 5,9 miliar," urai Dirresnarkoba Polda Jatim Kombespol Robert Da Costa, Senin (6/10) sebagaimana dilansir dari Antara.</p> <p>Dia menjelaskan, penyitaan barang bukti yang signifikan dilakukan jajaran Polres Malang dan Polrestabes Surabaya.</p> <p>Polres Malang menyita sebanyak 4 kilogram sabu-sabu&nbsp;dan 15 kilogram Ganja. Sedangkan Polrestabes Surabaya yang menyita 43,8 kilogram sabu dan 40 ribu butir ekstasi. "Ini jaringannya Kalimantan dan Jawa Timur," kata Robert Da Costa.</p> <p>Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Jules Abraham Abast menjelaskan, dalam periode Juli&ndash;September&nbsp;2025, Ditserse Narkoba Polda Jatim bersama polres jajaran juga mengungkap 1.757 kasus penyalahgunaan narkoba dan menangkap 2.248 tersangka.</p> <p>"Barang bukti yang diamankan, antara lain sabu-sabu seberat 199,5 kilogram, ganja sebanyak 46,8 kilogram, tembakau gorilla 306 gram, ekstasi 48.402 butir, dan okerbaya atau obat keras berbahaya sebanyak 2,9 juta butir," katanya.</p> <p>"Kami juga berhasil mengungkap enam kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang berkaitan dengan jaringan narkoba. Dengan nilai aset yang disita mencapai sekitar Rp 30,1 miliar," ujarnya.</p> <p>Abast menegaskan pihaknya akan menindak tegas para pelaku kejahatan narkoba dan menutup ruang gerak jaringan di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.</p> <p>"Kami juga terus memperkuat kerja sama lintas instansi untuk memastikan bahwa upaya penegakan hukum ini memberikan efek jera serta melindungi masyarakat dari dampak buruk narkoba," imbuhnya.</p>

Aset-aset itu berupa kendaraan bermotor, mobil, barang elektronik, barang berharga, hingga tanah yang disita dari periode Juli-September.

Polda Jatim Sita Aset Rp 30 Miliar Hasil Pencucian uang Jaringan Narkoba, Ringkus 2.248 Tersangka

<div id="m#msg-f:1823540868578793036" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/Juru-Bicara-KPK-Tessa-Mahardika-Dery-Ridwansah-1JPG-3991813634.jpg" alt="Juru Bicara KPK Tessa Mahardika. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Tessa Mahardika. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1823540868578793036-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan lahan tanah di daerah Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya pada 2019-2020. Dalam pendalaman kasus ini, KPK menyita sejumlah aset milik tersangka Direktur Utama (Dirut) PT Totalindo Eka Persada, Donald Sihombing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, aset yang disita itu di antaranya berupa dua unit apartemen yang berlokasi di Jakarta Selatan dan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Serta, dua bidang tanah yang berlokasi di wilayah Cikarang, Jawa Barat, dengan luas sekitar kurang lebih 11.000 m2.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Asset yang disita tersebut milik Tsk DS dan diduga punya keterkaitan dengan perkara&nbsp;</div> <div dir="auto">dimaksud," kata juru bicara KPK Tessa Mahardika kepada wartawan, Minggu (9/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menduga berbagai aset yang disita dari tersangka Donald Sihombing mencapai 22 miliar. Aset yang disita itu diduga berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan lahan tanah di daerah Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahwa taksiran nilai dari empat bidang assets yang disita tersebut kurang lebih&nbsp;</div> <div dir="auto">sebesar Rp 22 miliar," ujar Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada para pihak dan juga masyarakat yang membantu kelancaran kegiatan penyitaan pada perkara ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pengusutan kasus ini, KPK menahan Direktur Utama (Dirut) PT Totalindo Eka Persada, Donald Sihombing. Penahanan itu dilakukan, setelah Donald Sihombing menjalani proses pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, pada Rabu 18 November 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015620181/kasus-pemalsuan-surat-kpk-dua-tersangka-mengelak-sebut-tak-tahu-itu-surat-palsu">Kasus Pemalsuan Surat KPK: Dua Tersangka Mengelak, Sebut Tak Tahu Itu Surat Palsu</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Donald Sihombing, KPK juga menahan empat tersangka lainnya. Keempat tersangka itu yakni, mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan; Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Indra S Arharrys; Komisaris PT Totalindo Eka Persada, Saut Irianto Rajagukguk; dan Direktur Keuangan PT Totalindo Eka Persada, Eko Wardoyo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK, Asep Guntur menyampaikan, kelima tersangka ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK untuk 20 hari pertama.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan 7 Oktober 2024. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang Gedung KPK Merah Putih," ucap Asep Guntur dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Asep, PT Totalindo Eka Persada merupakan salah satu perusahaan yang menawarkan tanah kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang salah satu usahanya membeli tanah di Jakarta untuk dijadikan sebagai bank tanah atau land bank. Lahan seluas total 12,3 hektare di Rorotan dibeli Perumda Pembangunan Sarana Jaya dari PT Totalindo Eka Persada senilai Rp 371,5 miliar pada 2019 lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal, tanah itu sebelumnya dibeli PT Totalindo dari PT Nusa Kirana Real Estate atau PT NKRE dengan nilai yang jauh lebih murah. Lahan seluas sekitar 11,7 hektare dibeli PT Totalindo Eka Persada dari PT NKRE seharga Rp 950.000 per meter persegi yang diperhitungkan sebagai pembayaran utang PT NKRE kepada PT Totalindo Eka Persada dengan nilai transksi total Rp 117 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keuangan negara diduga dirugikan senilai Rp 223,8 miliar atas penyimpangan dalam proses investasi dan pengadaan tanah oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya pada 2019-2021.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nilai kerugian negara atau daerah tersebut berasal dari nilai pembayaran bersih yang diterima PT Totalindo Eka Persada dari Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp 371,5 miliar dikurangi harga transaksi riil PT Totalindo Eka Persada dengan pemilik tanah awal, PT Nusa Kirana Real Estate setelah memperhitungkan biaya terkait lainnya seperti pajak, BPHTB dan biaya notaris sebesar total Rp 147,7 miliar," ungkap Asep.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya mark up harga, lanjut Asep, pengadaan tanah di Rorotan itu dilakukan dengan berbagai penyimpangan. Ia menyebut, Yoory mengarahkan untuk tidak perlu menunjuk kantor jasa penilai publik (KJPP) independen untuk menilai harga tanah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, PPSJ juga belum melakukan kajian internal terkait penawaran KSO dari PT Totalindo Eka Persada. Pihak Totalindo Eka Persada juga mengetahui enam SHGB tanah Rorotan masih atas nama PT NKRE dan belum ada peralihan hak kepemilikan atas tanah dari PT NKRE ke PT Totalindo.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yoory diduga menerima fasilitas dari PT Totalindo Eka Persada. Yoory menerima valas dalam dolar Singapura senilai Rp 3 miliar dari PT Totalindo Eka Persada.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yoory juga diduga mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam penjualan aset milik pribadi yang segera dibeli oleh pegawai PT Totalindo Eka Persada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pembelian aset Saudara YCP berupa satu rumah dan satu unit apartemen oleh pegawai PT TEP tersebut atas instruksi Saudara EKW dan sumber dananya berasal dari kas perusahaan dalam bentuk pinjaman lunak kepada pegawai yang membeli aset tersebut," ujar Asep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akibat perbuatannya, mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

KPK menyita sejumlah aset milik tersangka Direktur Utama (Dirut) PT Totalindo Eka Persada, Donald Sihombing.

KPK Sita Apartemen dan Bidang Tanah Milik Tersangka Dirut Totalindo Eka Persada Donald Sihombing Senilai Rp 22 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/17/sita-aset-blbi-2918747686.jpg" alt="Ilustrasi aset tanah disita Satgas (BLBI,Satgas BLBI)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aset tanah disita Satgas (BLBI,Satgas BLBI)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah melakukan penguasaan fisik aset tanah dan bangunan melalui pemasangan plang pengamanan yang bertujuan untuk penyelesaian dan pemulihan hak negara dari dana BLBI.</p> <p>Satgas BLBI melakukan kegiatan penguasaan fisik berupa pemasangan plang atas Aset Properti Eks BPPN/eks BLBI berupa tanah seluas 85,84 hektare, yang terletak di Desa Bojong dan Desa Budi Mulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan estimasi nilai sebesar Rp 171.681.600.000 atau Rp 171.681 miliar (berdasarkan NJOP Tanah).</p> <p>"Aset tersebut berasal dari Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) eks debitur PT Pentabinangun Sejahtera/eks kreditur PT Bank Indonesia Raya (Bank Bira Tbk) BBKU," seperti dikutip dari siaran pers yang ditandatangani Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban, Selasa (17/10).</p> <p>Adapun saat ini, tanah tersebut merupakan aset negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan menjadi prioritas penanganan oleh Satgas BLBI.</p> <p>Penguasaan fisik aset properti eks BPPN/eks BLBI dilakukan oleh Tim Satgas BLBI bersama Kantor Wilayah DJKN Banten, KPKNL Tangerang II, dan didampingi pengamanan dari Tim Satgas Gakkum BLBI Bareskrim Polri.</p> <p>Terhadap aset-aset yang telah dilakukan penguasaan fisik ini, selanjutnya akan dilakukan optimalisasi pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Untuk tahap berikutnya, Satgas BLBI telah merencanakan tindakan penguasaan fisik atas aset properti yang tersebar di berbagai kota/kabupaten di Indonesia," tandasnya.</p> <p>Sebagai informasi, Satgas BLBI dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 jo. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2021. Hingga saat ini, Satgas BLBI telah melakukan serangkaian strategi, program, dan kegiatan guna pengembalian hak tagih kepada negara dengan upaya penagihan obligor/debitur dan penanganan aset properti yang dilakukan secara bertahap dan terukur. Salah satu upaya penanganan aset properti yang dilakukan adalah dengan memasang plang penyitaan. <strong>(*)</strong></p>

Satgas BLBI melakukan kegiatan penguasaan fisik berupa pemasangan plang atas Aset Properti Eks BPPN/eks BLBI

Satgas BLBI Sita Aset Tanah Senilai Rp 171,68 Miliar di Provinsi Banten

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Rafael-Alun-Trisambodo-Dery-Ridwansah-12.jpg" alt="Mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo (tengah) berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/3/2023). KPK memeriksa orang tua dari Mario Dandy tersebut selama kurang lebih delap" width="100%">
<figcaption>Mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo (tengah) berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/3/2023). KPK memeriksa orang tua dari Mario Dandy tersebut selama kurang lebih delap</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergerak menelusuri aset-aset milik ayah Mario Dandy, Rafael Alun Trisambodo. Yang terbaru, lembaga antirasuah itu memastikan bahwa tim penyidik telah menyita aset berupa properti di wilayah Jogjakarta. Penyitaan itu merupakan lanjutan dari pengembangan kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).</p> <p>Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur mengatakan, aset properti itu bernilai fantastis. Namun, pihaknya belum bisa menyampaikan secara detail kisaran harga dan lokasi dari aset tersebut. "Nilainya lumayan besar," kata Asep kepada wartawan di KPK kemarin (6/6).</p> <p>Penyitaan aset properti milik Rafael sebelumnya juga dilakukan KPK. Aset tersebut berada di Jakarta dan Solo. Khusus di Jakarta, properti yang disita meliputi rumah indekos di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, dan rumah kontrakan di daerah Meruya, Jakarta Barat. Selain properti, KPK menyita aset lain berupa motor gede Triumph 1200cc di Jogjakarta serta Toyota Land Cruiser dan Camry di Solo.</p> <p>Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menambahkan, tim penyidik KPK akan terus melakukan penelusuran aset terkait perkara gratifikasi dan TPPU Rafael. Tujuannya, memaksimalkan upaya follow the money dan identifikasi aset. &rsquo;&rsquo;Dan untuk optimalisasi asset recovery dari hasil korupsi (Rafael, Red),&rsquo;&rsquo; ujarnya.</p> <p>Ali mengajak masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kasus Rafael. Setidaknya dengan menginformasikan kepada KPK terkait aset-aset yang terafiliasi dengan Rafael. Hal itu dapat membantu percepatan penanganan kasus TPPU Rafael. "Masyarakat bisa menginformasikan kepada KPK bila memiliki data dan informasi terkait perkara ini," tuturnya.</p> <p>Informasi dari masyarakat terkait aset-aset Rafael akan ditelusuri. Tak tertutup kemungkinan aset Rafael diatasnamakan pihak lain. Tidak hanya keluarga, tapi juga menggunakan nama kerabat atau kolega. "(Aset hasil korupsi, Red) tidak harus di saudara, keluarga, anaknya, adiknya, kakaknya. Tapi, mungkin di kenalannya (Rafael, Red)," imbuhnya.</p> <p>Sebagaimana diberitakan, KPK menetapkan Rafael sebagai tersangka penerimaan gratifikasi dan TPPU. Mantan pegawai Ditjen Pajak itu diduga menyembunyikan atau menyamarkan hasil korupsi dalam bentuk aset. Sejauh ini, KPK mengendus indikasi TPPU yang dilakukan Rafael mendekati angka Rp 100 miliar. <strong>(tyo/c18/fal)</strong></p>

KPK terus bergerak menelusuri aset-aset milik ayah Mario Dandy, Rafael Alun Trisambodo. Yang terbaru, menyita aset Rafael di Jogjakarta.

KPK Sita Properti Rafael Alun di Jogjakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/sita-aset-bos-judi-online-antara.jpeg" alt="Petugas Polda Sumatera Utara menyita aset bos judi online Apin BK alias J. (Foto:ANTARA/HO-Polda Sumut)" width="100%">
<figcaption>Petugas Polda Sumatera Utara menyita aset bos judi online Apin BK alias J. (Foto:ANTARA/HO-Polda Sumut)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com-</strong>Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara menyita empat lagi aset bos judi online Apin BK alias J senilai Rp 5,1 miliar sehingga total aset yang disita kini mencapai Rp 151,9 miliar.<br /> <br /> "Penyitaan aset tersebut merupakan proses hukum yang dilakukan terhadap Apin BK bos judi terbesar di Sumatera Utara," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi kepada wartawan di Medan, Rabu.<br /> <br /> Empat aset yang disita itu berupa dua unit rumah dan toko (ruko) berlantai tiga yang berada di kompleks pertokoan Suzuya Plaza di Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan nilai Rp4 miliar dan dua unit ruko senilai Rp1,1 miliar di Jalan Danau Singkarak Kota Medan.<br /> <br /> Dengan penyitaan empat aset itu, sampai saat ini total ada 26 aset Apin yang disita dengan nilai Rp151,9 miliar.<br /> <br /> Penyitaan aset di Kabupaten Deli Serdang berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam Nomor: 1693/Pen.Pid/2022/PN Lbp tanggal 17 Oktober 2022, sedangkan aset di Kota Medan berdasarkan penetapan PN Medan dengan Nomor: 4019/Pen.Sit/2022 PN Mdn tanggal 18 Oktober 2022.<br /> <br /> Apin ditangkap Bareskrim Polri di Malaysia pada Jumat (14/10). Menurut Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, pemulangan Apin atas kerja sama Polri dengan Kepolisian Malaysia lewat kerja sama police to police. <strong>(*)</strong><br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;

Polda Sumut Sita Aset Bos Judi Online Apin BK, Total Rp 151, 9 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/penyitaan-aset-obligor-blbi-satgas-blbi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>-Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan telah mengantongi nama-nama obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang kabur ke luar negeri. Bahkan, beberapa di antaranya sudah berpindah kewarganegaraan.<br /> <br /> Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban menjelaskan, terkait orang-orang itu lebih lanjut pemerintah akan menindak dan melakukan kerja sama dengan otoritas setempat. Ini dilakukan agar kewajiban pembayaran kepada negara tetap ditunaikan, meskipun mereka berada di luar negeri.<br /> <br /> "Jadi, meskipun mereka di luar negeri, namun kepentingan terhadap aset-aset di dalam negeri ini besar. Jadi itu yang akan kita pastikan. Kita akan lebih agresif lagi memonitor aset-aset mereka yang ada di Indonesia bahkan dipindahtangankan," kata Rionald dalam Bincang Bareng DJKN, Jumat (14/10).<br /> <br /> Meski sudah menyimpan nama, Rionald yang merupakan Ketua Satgas BLBI tidak mau menyampaikan lebih detail kepada wartawan. Ia hanya menegaskan, bahwa Satgas BLBI akan menindak para obligor melalui kerja sama dengan otoritas setempat.<br /> <br /> "Kita sedang lihat mana yang sudah beralih kewarganegaraan. Saya sudah ada datanya. Tapi saya nggak akan menyampaikan di sini. Untuk masing-masing orang tersebut kami akan kerja sama dengan otoritas setempat," ujarnya.<br /> <br /> Ia juga memastikan, walaupun para obligor kabur ke luar negeri, tapi mereka tidak akan lepas dari Indonesia. Sebab, kata Rionald, kepentingan-kepentingan bisnis mereka di Indonesia masih sangat besar. Oleh karena itu, Satgas BLBI selalu berupaya mengamankan sejumlah harta para obligor yang ada di Indonesia. Sebelum nantinya berpindah tangan.<br /> <br /> Seperti yang baru-baru ini dilakukan Satgas BLBI dengan melakukan penyitaan atas dua aset milik Trijono Gondokusumo di kawasan Jakarta Selatan, Senin (10/10) pagi. Trijono diketahui bukan lagi WNI, melainkan sudah beralih menjadi warga negara Singapura. "Sehingga soal Trijono, kita lihat harta kekayaan lainnya masih sangat besar. Jadi kita segera amankan aset-aset tersebut karena rawan untuk dipindahtangankan," tegas dia.<br /> <br /> Untuk diketahui, Trijono Gondokusumo merupakan obligor PT. Bank Putra Surya Perkasa (BPSP) yang hingga saat ini belum memenuhi kewajiban pembayaran kepada negara sejumlah Rp 5,3 miliar. Adapun dua aset milik Trijono yang disita merupakan dua bidang tanah.<br /> <br /> Terdiri dari sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 502 m2 terletak di Jalan. Simprug Golf III No. 71, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Serta, sebidang tanah seluas 2.300m2 di Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. <strong>(*)</strong>

Banyak Obligor BLBI Kabur, Satgas Tegaskan Lebih Agresif Kejar Aset

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/sita_aset.jpg" alt="MASIH DIBURU: Papan bertulisan" width="100%">
<figcaption>MASIH DIBURU: Papan bertulisan</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan komitmennya untuk menelusuri semua aset yang terkait dengan PT Duta Palma Group. Tidak kurang dari 23 aset telah disita Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (JAM Pidsus Kejagung).<br /> <br /> Seluruhnya merupakan aset milik Surya Darmadi. Sebelumnya, Kejagung juga menetapkan Surya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 78 triliun.<br /> <br /> Kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Surya Darmadi berkaitan dengan penguasaan lahan kelapa sawit seluas 37 ribu hektare di wilayah Riau. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana, pihaknya telah memanggil yang bersangkutan hingga tiga kali untuk diperiksa.<br /> <br /> ”Tersangka SD (Surya Darmadi, Red) tidak juga hadir atau tidak kooperatif dalam memenuhi panggilan,” ungkap Ketut.<br /> <br /> Atas pengabaian terhadap panggilan tersebut, Kejagung menilai bahwa yang bersangkutan telah melepaskan hak-haknya. Tidak hanya sampai di situ, Kejagung juga telah melakukan langkah-langkah tegas lainnya.<br /> <br /> ”Tim jaksa penyidik telah memblokir seluruh rekening operasional PT Duta Palma Group,” beber Ketut. Secara keseluruhan, ada lima rekening yang diblokir Kejagung. Yakni, rekening PT Seberida Subur, PT Panca Agro Lestari, PT Palma Satu, PT Banyu Bening Utama, dan PT Kencana Amal Tani. Semua rekening tersebut berada di Bank Mandiri dan BCA.

Kejagung Sita Aset dan Blokir Rekening Surya Darmadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/IMG_20200218_175128.jpg" alt="Kepala Kejaksaan Negeri Garut Sugeng Hariadi. Feri Purnama/Antara " width="100%">
<figcaption>Kepala Kejaksaan Negeri Garut Sugeng Hariadi. Feri Purnama/Antara </figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita sejumlah aset milik seorang tersangka kasus tindak pidana korupsi PT ASABRI. Aset tersebut berada di Kabupaten Garut, Jawa Barat.<br /> <br /> Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut Sugeng Hariadi seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Garut membenarkan adanya penyitaan aset milik tersangka mantan Dirut PT ASABRI berinisial A yang dilakukan tim penyidik. Kejari Garut, kata dia, hanya ikut mendampingi.<br /> <br /> ”Ya betul ada penyitaan aset milik salah satu tersangka kasus dugaan korupsi ASABRI,” kata Sugeng, Rabu (31/3).<br /> <br /> Dia menuturkan, tim penyidik Kejagung berjumlah enam orang melakukan penyitaan aset tersangka di wilayah Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Aset yang disita Kejagung di antaranya stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), rumah, dan tanah sawah.<br /> <br /> ”Total besaran aset jika diuangkan belum dapat diketahui. Ada beberapa aset yang disita kemarin, mulai dari empat bidang tanah sawah, SPBU, hingga rumah,” terang Sugeng.<br /> <br /> Dia menambahkan, penyitaan aset milik tersangka itu disaksikan perwakilan keluarga tersangka yaitu anak dan istrinya. Tim penyidik, masih terus melakukan penelusuran aset milik tersangka yang disinyalir masih ada di Kabupaten Garut.<br /> <br /> ”Mungkin aset yang disitanya akan terus bertambah, karena tim penyidik dari Kejagung masih terus bergerak melakukan <em>tracing</em>,” ujar Sugeng.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=bKys_hvhzYQ

Kejagung Sita Aset Tersangka Korupsi ASABRI di Garut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/IMG-20210327-WA0019_2.jpg" alt="Kejagung sita aset berupa tanah, mal, dan hotel, terkait Benny Tjockrosaputro tersangka kasus korupsi PT ASABRI, Kamis (25/3). Puspenum Kejagung/Antara" width="100%">
<figcaption>Kejagung sita aset berupa tanah, mal, dan hotel, terkait Benny Tjockrosaputro tersangka kasus korupsi PT ASABRI, Kamis (25/3). Puspenum Kejagung/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung kembali menyita aset berupa tanah, mal, dan hotel milik Benny Tjockrosaputro (BTS), tersangka kasus dugaan korupsi di PT ASABRI.<br /> <br /> Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenum) Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak seperti dilansir dari <em>Antara</em> mengatakan, aset berupa tanah, mal, dan hotel tersebut berada di Mempawah dan Pontianak.<br /> <br /> ”Kali ini penyitaan aset milik tersangka yang berhasil disita dalam perkara tersebut yakni aset-aset milik dan atau yang terkait tersangka BTS,” kata Leonard pada Sabtu (27/3).<br /> <br /> Dia menjelaskan, aset yang disita tersebut berupa berupa enam bidang tanah dan/atau bangunan. Penyitaan itu telah mendapat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak pada Kamis (25/3).<br /> <br /> ”Yang pada pokoknya memberikan izin kepada penyidik Kejaksaan Agung untuk melakukan penyitaan terhadap tanah dan/atau bangunan di Kota Pontianak,” kata Leonard.<br /> <br /> Sesuai Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 10/Pen.Pid.Sus-TPK/2021 /PN.PTK tanggal 24 Maret 2021, aset milik atau yang berkaitan dengan tersangka Benny Tjockrosaputro yaitu satu bidang tanah dan/atau bangunan sesuai HGB No. 469 di Kota Pontianak dengan luas 9.820 meter persegi. Selanjutnya, satu bidang tanah dan/atau bangunan sesuai HGB No. 511 di Kota Pontianak dengan luas 577 meter persegi.<br /> <br /> ”Di atas dua bidang tanah tersebut, berdiri sebuah bangunan permanen yaitu Mall Matahari Pontianak,” kata Leonard.<br /> <br /> Sementara itu, berdasar Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 12/ Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.PTK tanggal 24 Maret 2021, aset milik atau yang berkaitan dengan Benny Tjockrosaputro, yaitu satu bidang tanah dan/atau bangunan sesuai HGB No. 38 (dahulu No. 2058) di Kota Pontianak dengan luas 2.034 meter persegi. Satu bidang tanah dan/atau bangunan sesuai HGB No. 57 (dahulu No. 2055) di Kota Pontianak dengan luas 93 meter persegi.<br /> <br /> ”Di atas dua bidang tanah tersebut berdiri sebuah bangunan permanen yaitu Hotel Maestro Pontianak,” terang Leonard.<br /> <br /> Berikutnya, satu bidang tanah dan/atau bangunan sesuai HGB No. 58 (dahulu No. 2057) di Kota Pontianak dengan luas 166 meter persegi dan satu bidang tanah dan/atau bangunan sesuai HGB No. 59 (dahulu No. 2056) di Kota Pontianak dengan luas 159 meter persegi.<br /> <br /> Selanjutnya, kata Leonard, aset milik atau yang berkaitan dengan tersangka Benny Tjockrosaputrp yang masih dalam proses untuk disita Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Agung berupa tiga hamparan bidang tanah seluas kurang lebih 833 hektare (8.330.000 meter persegi) di Desa Peniti Luar, Desa Sungai Purun Besar dan Desa Sungai Burung, Kabupaten Mempawah.<br /> <br /> ”Terhadap aset-aset para tersangka yang telah disita tersebut, selanjutnya akan dilakukan penaksiran atau taksasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) guna diperhitungkan sebagai penyelamatan kerugian keuangan negara di dalam proses selanjutnya,” papar Leonard.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=iuqHxwjV0WM

Kejagung Sita Tanah, Mal, dan Hotel Milik Benny Tjockrosaputro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/IMG-20210327-WA0011_2.jpg" alt="Tim penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menyita bangunan atau tanah milik tersangka kasus dugaan korupsi PT ASABRI di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (25/3). Puspenum Kejagung/Antara" width="100%">
<figcaption>Tim penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menyita bangunan atau tanah milik tersangka kasus dugaan korupsi PT ASABRI di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (25/3). Puspenum Kejagung/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menyita aset berupa tanah dan bangunan seluas 1.042 meter persegi di Pontianak. Tanah dan bangunan itu milik tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi di PT ASABRI.<br /> <br /> Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak seperti dilansir dari <em>Antara</em> mengatakan, aset yang disita tim penyidik terkait dengan tersangka Heru Hidayat (HH).<br /> <br /> ”Kali ini penyitaan aset milik tersangka yang berhasil disita dalam perkara tersebut yakni aset-aset milik dan atau yang terkait tersangka HH berupa dua bidang tanah dan atau bangunan dengan luas 1.042 meter persegi di Kota Pontianak,” kata Leonard pada Sabtu (27/3).<br /> <br /> Dia menyebutkan, penyitaan dua bidang tanah dan/atau bangunan tersebut telah mendapatkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak pada Kamis (25/3).<br /> <br /> ”Yang pada pokoknya memberikan izin kepada penyidik dari Kejaksaan Agung untuk melakukan penyitaan terhadap dua bidang tanah di Kota Pontianak,” terang Leonard.<br /> <br /> Berdasar penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 11/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk tanggal 24 Maret 2021, aset milik atau yang berkaitan dengan tersangka Heru Hidayat yakni satu bidang tanah dan/atau bangunan sesuai sertifikat hak guna bangunan (HGB) No.00994 seluas 660 meter persegi di Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dengan pemegang hak atas nama PT Inti Kapuas Arowana, Tbk.<br /> <br /> Berikutnya, satu bidang tanah dan/atau bangunan sesuai sertifikat hak milik (HM) No. 16885 seluas 382 meter persegi di Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dengan pemegang hak atas nama Susanti Hidayat.<br /> <br /> ”Terhadap aset-aset para tersangka yang telah disita tersebut, selanjutnya dilakukan penaksiran atau taksasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) guna diperhitungkan sebagai penyelamatan kerugian keuangan negara di dalam proses selanjutnya,” tutur Leonard.<br /> <br /> Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat merupakan satu dari sembilan orang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pengelolaan keuangan dan dana investasi PT ASABRI telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 23,73 triliun. Kerugian negara di kasus itu jauh lebih besar dari kasus Jiwasraya.<br /> <br /> Delapan tersangka lain adalah Dirut PT ASABRI periode 2011 sampai Maret 2016 Mayjen Purn. Adam Rachmat Damiri, Dirut PT ASABRI periode Maret 2016–Juli 2020 Letjen Purn. Sonny Widjaja, Direktur Keuangan PT ASABRI periode Oktober 2008–Juni 2014 Bachtiar Effendi, serta Direktur PT ASABRI periode 2013–2014 dan 2015–2019 Hari Setiono.<br /> <br /> Berikutnya, Kepala Divisi Investasi PT ASABRI Juli 2012–Januari 2017 Ilham W. Siregar, Dirut PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi, dan Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy Sutopo, dan Dirut PT Hanson International Tbk. Benny Tjokrosaputro.<br /> <br /> Baik Benny maupun Heru juga merupakan tersangka dalam kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya.<br /> <br /> Kejaksaan Agung telah menyematkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap tiga tersangka, yakni Benny Tjockrosaputro, Heru Hidayat, dan Jimmy Sutopo.<br /> <br /> Kejagung telah menyita sejumlah aset milik para tersangka mulai dari bangunan, apartemen, tambang nikel, mobil mewah, kapal, hingga barang-barang berharga lain. Termasuk memburu aset yang ada di luar negeri seperti Singapura. Hingga saat ini, nilai sementara aset sitaan yang telah dikumpulkan penyidik mencapai Rp 7 triliun. Nilai ini belum termasuk dengan aset tambang yang sudah disita.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=w9er7Dmn6Jk

Kejagung Sita Aset Tanah dan Bangunan Tersangka ASABRI di Pontianak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sita aset

Berita Terkini