<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/04/cak-imin-4-feb-4176446115.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar turut buka suara atas peristiwa memilukan yang terjadi di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar turut buka suara atas peristiwa memilukan yang terjadi di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar turut buka suara atas peristiwa memilukan yang terjadi di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), belakangan ini. Menurut dia, tidak seharusnya anak sekolah bunuh diri. Apalagi dengan alasan tidak mampu membeli alat tulis seperti buku dan pena. Menurut pejabat yang akrab dipanggil Cak Imin itu, peristiwa yang terjadi kepada anak berusia 10 tahun itu menjadi cambuk bagi semua pihak. Pemerintah dan masyarakat harus lebih peduli dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Jangan sampai peristiwa serupa terulang dan kembali memakan korban anak-anak yang seharusnya menjadi masa depan bangsa. &rdquo;Ini harus menjadi cambuk ya, kewaspadaan kita, kehati-hatian kita. Semua membuka diri untuk mudah dimintai tolong oleh siapapun. Pemerintah juga waspada, masyarakat satu dengan lain harus gotong royong,&rdquo; kata dia saat ditanyai oleh awak media pada Selasa malam (3/2). Tidak hanya itu, Cak Imin juga menegaskan bahwa akar persoalan dari peristiwa itu harus dicari. Menurut dia, peristiwa tragis tersebut menunjukkan ada frustasi sosial yang harus ditemukan solusinya. Salah satunya dengan terbuka satu sama lain dan mengedepankan gotong royong di tengah-tengah masyarakat. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mengalami hal serupa. &rdquo;Kita cari akar masalah, akar masalah frustasi sosial itu sudah sejauh mana. Tapi, yang penting keterbukaan, gotong royong. Menjadi cambuk kita untuk terus waspada,&rdquo; ujarnya. Sebelumnya diberitakan bahwa seorang anak berinisial YBS nekat mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Peristiwa itu menjadi sorotan publik karena YBS meninggalkan sepucuk surat untuk ibunya. Dalam surat tersebut, salah seorang pelajar SD di Ngada tersebut menyebut alasan dirinya mengakhiri hidup. Yakni karena ingin membeli buku dan pena seharga Rp 10 ribu. MGT selaku ibu YBS tidak memiliki cukup uang untuk membelikan anaknya buku dan pena. Sebab, kini MGT menjadi orang tua tunggal. Pekerjaannya juga hanya petani dan buruh serabutan. Di saat yang bersamaan, dia harus menafkahi 5 orng anak. Tak pelak, kabar yang datang dari Ngada tersebut menjadi atensi publik secara luas.

Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar buka suara soal anak sekolah bunuh diri karena tak mampu beli buku dan pena.

Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku dan Pena, Cak Imin: Cambuk Kewaspadaan Bersama

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/12/ilustrasi-bunuh-diri-antaranews-144786186.jpg" alt="Ilustrasi bunuh diri. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bunuh diri. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dunia pendidikan Indonesia berduka. Seorang siswa Sekolah Dasar (SD) di NTT nekat mengakhiri hidupnya pada akhir Januari 2026 lalu. Ironisnya, alasan di balik tindakan tragis ini diduga kuat karena korban tidak mampu membeli buku dan pena untuk sekolah. Peristiwa memilukan ini memicu reaksi keras dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Kematian siswa tersebut dinilai sebagai bukti nyata lumpuhnya perlindungan negara terhadap hak dasar anak-anak, terutama mereka yang terhimpit kemiskinan. "Di tengah klaim pemerintah tentang anggaran pendidikan yang terus naik, realitas di lapangan justru menunjukkan bahwa nyawa seorang anak bisa melayang hanya karena harga sebuah buku dan pena yang tak terjangkau," ujar Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI, Rabu (4/1). Belakangan, sempat muncul pernyataan dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyebut faktor utama anak putus sekolah adalah karena "tidak bisa jajan". Namun, kasus tragis di NTT ini menjadi tamparan keras bagi narasi tersebut. Ubaid menegaskan bahwa alasan 'tidak bisa jajan' adalah bentuk penghinaan terhadap realitas kemiskinan yang dialami jutaan keluarga. "Kasus di NTT ini secara langsung membantah dan membungkam narasi tersebut. Anak-anak kita putus sekolah bukan karena mereka tidak bisa jajan cilok di kantin. Mereka menyerah karena biaya pendidikan yang mencekik," tegas Ubaid. Meskipun pemerintah gencar mengampanyekan "Wajib Belajar 13 Tahun", realitas biaya sekolah yang kian mahal tetap menjadi momok. "Ketika sekolah diwajibkan, terus bayarnya bagaimana?" tambah Ubaid. Konstitusi Diabaikan, Negara Dianggap "Cuci Tangan" Secara hukum, Pasal 31 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi telah memerintahkan negara untuk membiayai pendidikan dasar tanpa pungutan. Namun, JPPI menilai pemerintah pusat dan daerah seolah "cuci tangan" dengan membebankan biaya operasional kepada wali murid. Kondisi ini mengubah fungsi sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak. "Sekolah yang seharusnya menjadi safe space dan tempat anak-anak belajar, justru berubah menjadi penjara mental yang penuh intimidasi ekonomi," kata Ubaid. Berdasarkan UU No.17/2025 tentang APBN 2026, sebagian besar dana pendidikan kini dialihkan untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola BGN. Data menunjukkan sekitar 69 persen anggaran MBG bersumber dari dana pendidikan, dengan nilai mencapai Rp 223 triliun. Hal ini menyebabkan anggaran pendidikan murni menyusut drastis. "Gara-gara pasal ini, anggaran pendidikan (selain peruntukan MBG) di APBN 2026 kini tinggal 14%, dari yang semestinya 20 persen," papar Ubaid. Ia juga mengkritik keras prioritas pemerintah yang dianggap terbalik. Menurutnya, perut kenyang tidak ada artinya jika anak-anak depresi karena tidak bisa bersekolah. "Pemerintah tampak lebih sibuk mengurusi urusan logistik makanan daripada memastikan anak-anak bisa belajar dengan tenang. Apa gunanya perut kenyang jika anak-anak harus menanggung rasa malu dan depresi karena tidak mampu membeli alat tulis? Prioritas ini terbalik dan membahayakan masa depan bangsa," tegasnya. 3 Tuntutan Keras JPPI untuk Pemerintah Menyikapi alarm keras ini, JPPI mengeluarkan tiga tuntutan utama bagi pemerintah: 1. Hentikan Gimik Politik: Akui bahwa pendidikan masih mahal bagi rakyat miskin dan berhenti menggunakan alasan "kurang jajan". 2. Audit Dana BOS dan PIP: Pastikan bantuan sampai ke siswa tanpa potongan dan mencakup kebutuhan alat tulis. 3. Kembalikan Anggaran 20 persen: Fokuskan dana pendidikan untuk murid, guru, dan sarana, bukan untuk badan baru atau ambisi politik. "Jangan biarkan pena yang seharusnya digunakan untuk menulis masa depan, justru menjadi alasan seorang anak kehilangan nyawanya. Negara harus hadir, atau sejarah akan mencatat periode ini sebagai masa di mana pendidikan hanya milik mereka yang mampu membeli pena," pungkas Ubaid.

JPPI kritik keras setelah siswa SD di NTT akhiri hidup karena tak mampu beli pena. Anggaran pendidikan tersisa 14 persen.

JPPI: Siswa SD di NTT Akhiri Hidup Imbas Anggaran Pendidikan Tersisa 14 Persen demi Program Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/04/gabungan-surat1-2447900694.jpg" alt="Surat siswa SD di NTT dan artinya. (Instagram)" width="100%">
<figcaption>Surat siswa SD di NTT dan artinya. (Instagram)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Peristiwa nahas atas meninggalnya YBS, 10, seorang siswa Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga bunuh diri karena tidak mampu membeli buku dan pena menyita perhatian publik. Negara dinilai harus bertanggung jawab atas peristiwa terswbut. Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ina Ammania, menilai tragedi tersebut tidak akan terjadi apabila negara hadir memberikan perlindungan yang memadai terhadap anak, termasuk pemenuhan hak atas pendidikan. &ldquo;Ini harus menjadi alarm serius bagi negara. Ini adalah potret buruk dunia pendidikan, termasuk pemenuhan hak-hak anak,&rdquo; kata Ina Ammania kepada wartawan, Rabu (4/2). Kasus meninggalnya YBS tengah menjadi perhatian publik. Siswa kelas IV SD itu diduga mengakhiri hidupnya karena tidak dapat membeli buku dan pena dengan harga kurang dari Rp 10.000. Keterbatasan ekonomi keluarga disebut menjadi faktor utama. Ibu korban, MGT, 47, merupakan orang tua tunggal yang bekerja sebagai petani dan buruh serabutan, serta harus menafkahi lima orang anak. Selain menyampaikan duka mendalam, legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur III itu menegaskan peristiwa tersebut seharusnya tidak terjadi, mengingat negara telah mengalokasikan anggaran pendidikan hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Ia juga menyinggung berbagai program bantuan sosial bagi keluarga tidak mampu yang disalurkan melalui sejumlah kementerian. Menurutnya, jika bantuan tersebut tepat sasaran, persoalan sederhana seperti kekurangan buku dan pena seharusnya dapat teratasi. &ldquo;Apakah buku dan pena itu terlalu mahal sehingga negara tidak bisa hadir? Ini adalah bentuk kelalaian negara yang gagal memberikan perlindungan dan pencegahan,&rdquo; tegas Ina. Ina juga menyoroti peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang dinilai gagal melindungi anak-anak rentan, khususnya di wilayah Ngada. Ia mengingatkan, pada tahun 2025 Kabupaten Ngada juga menjadi sorotan nasional akibat kasus kekerasan terhadap anak yang melibatkan aparat penegak hukum. &ldquo;Artinya, Kemen PPPA gagal menjamin perlindungan anak. Mereka tidak belajar dari kasus tahun lalu ketika sejumlah anak di Ngada menjadi korban pornografi dan perdagangan manusia,&rdquo; ujarnya. Legislator Fraksi PDIP itu menekankan pentingnya menelusuri akar persoalan yang terjadi di daerah tersebut, termasuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, yang diduga turut mendorong terjadinya tragedi tersebut. &ldquo;Di sinilah peran Kemen PPPA dituntut, bagaimana melakukan perlindungan anak sejak dini, baik dari lingkungan keluarga maupun masyarakat,&rdquo; pungkasnya.

Legislator soroti kasus siswa SD di NTT bunuh diri karena tak mampu beli buku dan pena. Kasus ini jadi alarm keras bagi perlindungan anak.

Siswa SD Bunuh Diri di NTT Gara-gara Tak Bisa Beli Buku dan Pena, Legislator: Alarm Serius bagi Negara

siswa sd di ntt

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#siswa sd di ntt

Berita Terkini

Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku dan Pena, Cak Imin: Cambuk Kewaspadaan Bersama

JPPI: Siswa SD di NTT Akhiri Hidup Imbas Anggaran Pendidikan Tersisa 14 Persen demi Program Lain

Siswa SD Bunuh Diri di NTT Gara-gara Tak Bisa Beli Buku dan Pena, Legislator: Alarm Serius bagi Negara

Download Aplikasi JawaPos.com