<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/13/jXugsyXYhIpMiZuxAaFsoXemI7K13eiu9KTEmDPC-3812077446.jpg" alt="Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berbincang dengan siswa di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Bandung. (Tim Media KDM)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berbincang dengan siswa di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Bandung. (Tim Media KDM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang mengirimkan anak 'nakal' ke barak militer, masih menjadi perdebatan di masyarakat. Sebagian kalangan menyambut baik karena bisa membentuk kedisiplinan.&nbsp; Namun tidak sedikit juga yang memberikan penolakan. Pakar Hukum Universitas Airlangga, Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari menilai program ini perlu dikaji secara serius sebelum diimplementasikan ke anak usia sekolah. "Dari perspektif hukum perlindungan anak, kebijakan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang sah di Indonesia," tutur Zendy di Surabaya, Minggu (18/5). Melansir dari laman resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), KHA adalah perjanjian internasional yang disahkan PBB pada 1989, di mana menjamin hak-hak anak di seluruh dunia. Adapun hak-hak anak dalam KHA, di antaranya hak sipil dan kebebasan, hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dan kesejahteraan dasar, hak atas pendidikan, waktu luang, dan kegiatan seni budaya, dan hak-hak lainnya.&nbsp; Menurut Zendy, barak militer belum ideal sebagai lingkungan yang ramah terhadap tumbuh kembang anak. Tempat ini justru dinilai berisiko melanggar prinsip hak hidup, kelangsungan, dan perkembangan anak. &ldquo;Ketika anak tinggal di lingkungan yang tidak sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya, risiko kekerasan fisik maupun psikis menjadi sangat tinggi,&rdquo; imbuh dosen yang aktif mengajar di Fakultas Hukum Unair itu.&nbsp; Zendy lantas mempertanyakan apakah anak-anak yang dikirim ke barak militer telah memperoleh haknya sesuai KHA, seperti hak untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. &ldquo;Apakah pendapat anak didengar dan dipertimbangkan secara sungguh-sungguh, atau justru keputusan diambil sepihak oleh orang tua, sekolah, atau pemerintah?&rdquo; tanya Zendy. Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi telah mengirimkan 272 siswa SMA sederajat di Jawa Barat ke Barak Militer. Tepatnya di Dapo Pendidikan Atletik Bela Negara Rindam III Siliwangi.&nbsp; Para siswa yang dikirimkan ke barak militer disebut telah mendapat izin dari para orang tua mereka. Mereka dilatih secara fisik, dididik menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab, hingga dilatih bela negara. Adapun 272 siswa angkatan pertama yang dikirim ke barak militer adalah pelaku bullying, pengguna narkoba, pelaku pelecehan seksual, tawuran, geng motor, hingga mereka yang suka mabuk-mabukan.

Program Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengirim siswa nakal ke barak militer, menuai pro dan kontra dari masyarakat dan pakar hukum.

Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer, Solusi Agar Disiplin atau Pelanggaran Hak Anak? Ini Kata Pakar Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/13/dedmull22-9682773.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat ditanya wartawan mengenai kesiapan daerah lain. (Kanal Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat ditanya wartawan mengenai kesiapan daerah lain. (Kanal Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan kalau pembinaan siswa-siswi nakal melibatkan tentara dan polisi di barak militer, bukan merupakan pendidikan militer. Hal tersebut disampaikan oleh Dedi Mulyadi saat mengunjungi Kodim 0610 Sumedang untuk melihat para siswa SMP yang akan mulai menjalani pendidikan di barak militer. Usai berbincang dengan sejumlah siswa SMP, Dedi diwawancarai oleh para awak media mengenai durasi pendidikan. "Yang punya metodologi Bupati, karena ini pengelolaannya di bawah Bupati, Pak Dandim, diawasi Pak Danrem," tuturnya dilansir dari Radar Bogor (Grup JawaPos). Dedi Mulyadi menyebutkan, jajaran Polri juga akan ikut mengawasi. Nantinya, di barak militer, para siswa nakal akan diberikan pembekalan mengenai aturan lalu lintas, menghilangkan kebiasaan naik motor (sebelum usianya) dan kebiasaan main game. Kemudian, Dedi menyampaikan dari sisi metodologi sudah sangat baik. "Psikologi, tes kesehatan, cakupan gizi, berat badan, itu menjadi dasar utama bagaimana nanti sebelum masuk dan sesudah masuk perubahannya," jelasnya. Dedi menegaskan, hal ini menunjukkan ke publik, bukan pendidikan militer. "Ini adalah pendidikan kedisiplinan siswa agar siswa mau minum air putih, agar siswa mau makanan bergizi, bernutrisi, mau berolahraga," paparnya. Karena, Dedi mengungkapkan, salah satu rekomendasi adalah anak-anak ini tidak pernah berolahraga. Salah satu wartawan menanyakan daerah lain yang akan mengadakan pendidikan serupa. Dedi mengatakan, Cianjur dan Kota Bekasi sudah mempersiapkan diri. "Pokoknya semua daerah yang berkebutuhan dan para bupatinya juga jangan merasa gengsi dan takut," tegasnya. Jangan sampai, Dedi menambahkan, begitu tempat lain sudah tertib dan rapi, tapi di tempat lainnya malah berantakan. "Nanti di kabupatennya ribut geng motor tidak terkendali, kan malu," tandasnya.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pembinaan siswa nakal melibatkan tentara dan polisi, bukan pendidikan militer.

Dedi Mulyadi Tegaskan Pembinaan Siswa Nakal Bukan Pendidikan Militer, Minta Semua Daerah Bersiap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/05/IMG-20250505-WA0065-1211106177.jpg" alt="Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berbincang dengan siswa saat program pendidikan karakter dan kedisiplinan di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Senin (5/5/2025). (Tim Media KDM)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berbincang dengan siswa saat program pendidikan karakter dan kedisiplinan di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Senin (5/5/2025). (Tim Media KDM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menggembleng siswa-siswa nakal di wilayah Jabar dengan cara yang terbilang ekstrem. Untuk menanggulangi kenakalan remaja, Dedi Mulyadi bekerja sama dengan Polri, TNI dan pihak sekolah untuk mencari siswa-siswa yang dianggap nakalnya susah ditangani dan dimasukkan ke barak militer. Di barak militer, siswa-siswa nakal tadi dibina. Mereka digembleng oleh para pengajar dan pembina, tentunya melibatkan peran guru untuk membentuk karakter yang lebih baik.&nbsp; Keluar dari barak militer, siswa-siswa nakal tadi diharapkan bertaubat. Selain tak lagi nakal, mereka diharapkan jadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan mengerti orang tuanya yang sudah susah payah menyekolahkan mereka. Selama pembinaan, yang diketahui berubah adalah pola tidurnya. Dedi Mulyadi menyebut pelajar yang mengikuti pembinaan di barak militer menunjukkan progres positif. Mereka semakin disiplin. Rencananya, kegiatan itu juga akan dijalankan di kota lain seperti Bandung, Bekasi, Sumedang, serta Subang. Saat meninjau kegiatan di Resimen Armed 1 Sthira Yudha, Purwakarta, Sabtu (3/5), Dedi Mulyadi mengatakan, anak-anak yang terbiasa bolos, berkelahi, dan nongkrong mulai berubah. &rdquo;Coba lihat tempat nongkrong sekarang, bersih. Anak-anak yang biasanya bolos, sudah tidak ada. Sekarang tuh sudah ada rasa takut bila akan bolos,&rdquo; ujar Dedi Mulyadi melalui konten YouTube-nya. Kedisiplinan juga terlihat dari pola tidurnya. Menurut Dedi Mulyadi, terlihat dari jam tidur pelajar yang lebih teratur, hal tersebut merupakan buah dari pembinaan ala militer yang beberapa hari ini diterima para siswa-siswa nakal. &rdquo;Dulu mereka sulit tidur. Sekarang jam 8 malam sudah terlelap. Dulu susah bangun, sekarang jam 4 pagi sudah bangun. Dulu mereka susah fokus, sekarang sudah mulai bisa fokus,&rdquo; terang Dedi Mulyadi. Program itu, kata Dedi, akan berjalan di Bandung, Bekasi, Sumedang, dan seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat untuk menanggukangi kenakalan remaja. Di Subang, Pemprov Jabar telah menjalin kerja sama dengan Lanud Kalijati. Bila pelatihan berhasil, ujar Dedi, sasaran pendidikan karakter itu akan diperluas. Tidak hanya untuk siswa SMP dan SMA tapi juga orang dewasa yang dianggap nakal.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menerapkan program ekstrem untuk siswa nakal dengan pembinaan ala militer, hasilnya sangat positif.

Masuk Barak Militer, Siswa Nakal yang Dikirim Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk Digembleng Mulai Berubah

siswa nakal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#siswa nakal

Berita Terkini

Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer, Solusi Agar Disiplin atau Pelanggaran Hak Anak? Ini Kata Pakar Hukum

Dedi Mulyadi Tegaskan Pembinaan Siswa Nakal Bukan Pendidikan Militer, Minta Semua Daerah Bersiap

Masuk Barak Militer, Siswa Nakal yang Dikirim Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk Digembleng Mulai Berubah

Download Aplikasi JawaPos.com