<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/06/7370a86d-c960-4245-928b-bec9ce3d77eb-2984419088.jpg" alt="Kemendikdasmen mengunjungi rumah duka YBR, 10, siswa SD yang bunuh diri diduga karena masalah ekonomi di Ngada, NTT. (Kemendikdasmen)" width="100%">
<figcaption>Kemendikdasmen mengunjungi rumah duka YBR, 10, siswa SD yang bunuh diri diduga karena masalah ekonomi di Ngada, NTT. (Kemendikdasmen)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu&rsquo;ti, mengunjungi rumah duka YBR, 10, siswa SD yang bunuh diri diduga karena masalah ekonomi di Ngada, NTT, Kamis (5/2) kemarin. Dia menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada keluarga. &ldquo;Secara pribadi dan atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, saya menyampaikan belasungkawa atas wafatnya YBR," ujarnya. Mu'ti menegaskan bahwa meninggalnya YBR merupakan catatan dan pelajaran bagi semua pihak akan pentingnya perhatian, penanaman nilai-nilai agama, dan ketahanan keluarga bagi anak-anak. "Oleh orang tua, masyarakat, guru, tokoh agama, dan penyelenggara pendidikan, termasuk Kemendikdasmen,&rdquo; tuturnya. Selain menyampaikan belasungkawa, Mu'ti juga menyerahkan santunan untuk membantu meringankan beban keluarga. Bantuan tersebut diterima langsung oleh pihak keluarga, yakni Maria Goreti Te&rsquo;a (ibunda almarhum), Wihelmina Nenu (nenek), dan Dominikus Nou (paman). Dominikus, mewakili pihak keluarga, &ldquo;Kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kemendikdasmen atas bantuan yang diberikan. Kiranya ini dapat membantu keluarga untuk proses adat terkait kematian almarhum dan kebutuhan lainnya. Keluarga tidak bisa membalas dengan apa-apa, selain doa agar Tuhan membalas budi baik kementerian,&rdquo; ungkap Dominikus. Sebelumnya, duka mendalam menyelimuti warga Dusun Sawasina, Desa Nuruwolo, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Seorang siswa kelas IV sekolah dasar berinisial YBR, 10, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi gantung diri di sebuah pohon cengkeh. Peristiwa pilu ini bermula dari permintaan sederhana yang tak mampu dipenuhi. Sehari sebelum kejadian, YBR sempat meminta ibunya untuk dibelikan buku tulis dan pensil. Namun keterbatasan ekonomi membuat sang ibu tak dapat mengabulkan permintaan tersebut. Camat Jerebuu, Bernardus H. Tage, menuturkan bahwa YBR dikenal sebagai anak pendiam, sopan, dan rajin belajar. Meski hidup dalam kondisi serba kekurangan, YBR jarang menunjukkan tanda-tanda kesedihan mendalam di hadapan warga sekitar. &ldquo;Menurut keterangan tetangga, dia anak yang baik dan rajin sekolah. Tidak ada tanda-tanda yang mencolok bahwa dia menyimpan beban berat,&rdquo; ujar Bernardus seperti dikutip dari Radar Pati, Rabu (4/2). Ayah YBR diketahui telah meninggal dunia sebelum ia lahir. Selama ini, YBS tinggal bersama neneknya yang telah berusia sekitar 80 tahun. Sementara sang ibu tinggal di kampung lain bersama lima anak lainnya. Pada Kamis pagi, warga sempat melihat YBS duduk di depan rumah neneknya. Padahal pagi itu ia seharusnya berangkat ke sekolah. Beberapa jam kemudian, tubuh YBR ditemukan oleh warga yang tengah menggembalakan kerbau di sekitar lokasi. Sang ibu, MGT, 47, mengungkapkan bahwa YBR menginap di rumahnya pada malam sebelum kejadian. Pagi hari sekitar pukul 06.00 WITA, YBS diantar menggunakan ojek menuju rumah neneknya. &ldquo;Saya sempat berpesan supaya rajin sekolah dan mengerti kondisi keluarga yang sedang sulit,&rdquo; ujar sang ibu dengan suara bergetar. Tragedi ini semakin mengiris hati setelah aparat Polres Ngada menemukan secarik kertas berisi surat wasiat tulisan tangan YBS menggunakan bahasa daerah setempat. Surat tersebut merupakan pesan perpisahan untuk sang ibu dan keluarga. Berikut isi surat yang ditinggalkan YBR: KERTAS TII MAMA RETI MAMA GALO ZEEMAMA MOLO JA&rsquo;OGALO MATA MAE RITA EE MAMA NE&rsquo;E GAE NGAO EEMOLO MAMA Yang artinya: SURAT BUAT MAMA RETI MAMA SAYA PERGI DULU MAMA RELAKAN SAYA PERGI, JANGAN MENANGIS YA MAMA MAMA SAYA PERGI TIDAK PERLU MAMA MENANGIS DAN MENCARI ATAU MERINDUKAN SAYA &nbsp;

Mendikdasmen kunjungi rumah duka siswa SD NTT yang bunuh diri dan memberikan belasungkawa serta santunan guna membantu keluarga.

Mendikdasmen Kunjungi Rumah Duka Siswa SD yang Bunuh Diri di NTT, Sampaikan Belasungkawa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/13/Dedi-Mulyadi-Dery-Ridwansah-7JPG-163728562.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyapa warga pada acara Abdi Nagri Ngangjang Ka Warga Edisi 15 di Lapangan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (12/7/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyapa warga pada acara Abdi Nagri Ngangjang Ka Warga Edisi 15 di Lapangan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (12/7/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi buka suara perihal kasus bunuh diri siswa berinisial P, 16, di Garut, Jawa Barat. Dia menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan melakukan langkah strategis untuk mengetahui latar belakang kasus ini. &ldquo;Kasus bunuh diri anak pelajar di Garut tidak sesederhana seperti yang kita kira. Variabelnya sangat banyak,&rdquo; kata Dedi Mulyadi seperti diunggah pada akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, Jumat (18/7). Dia menegaskan, ada dua hal yang akan dilakukan oleh pihaknya, yang pertama yakni menonaktifkan kepala sekolah untuk memudahkan melakukan tindakan investigasi. Kedua, tim investigasi akan dibentuk dari berbagai badan, diantaranya dari Inspektorat Provinsi Jawa Barat, Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Barat, pihak kepolisian, dan dari pihak psikolog. &ldquo;Yang nanti akan bekerja mengungkap dari seluruh problematika yang terjadi sehingga kita bisa mengambil solusi-solusi ke depan,&rdquo; ungkap dia. Tak lupa, eks Bupati Purwakarta ini juga meminta masyarakat untuk terus memberikan dukungan. Tujuannya agar apa yang dilakukan Pemprov Jabar bisa menjawab kegelisahan publik. &ldquo;Untuk itu, mohon dukungannya semoga langkah-langkah kami bisa menjawab seluruh kegelisahan publik yang terjadi saat ini. Saya ucapkan terima kasih,&rdquo; tukas Dedi Mulyadi. Sebelumnya diberitakan, kasus kematian tragis yang melibatkan seorang siswa SMA di Garut, Jawa Barat, menggugah keprihatinan publik soal pentingnya edukasi antiperundungan. Siswa di Garut berinisial P, 16 tahun, diduga mengakhiri hidupnya karena depresi setelah tidak naik kelas dan mengalami tekanan dari teman-teman sekolahnya. Remaja Garut tersebut ditemukan meninggal dunia di rumahnya pada Senin (14/7/2025), hari pertama masuk sekolah setelah libur semester. Tragedi ini terungkap setelah ibunda korban membagikan kisah pilu anaknya melalui media sosial.&nbsp; Dalam unggahannya, sang ibu mengungkap bahwa anaknya dibully karena dituduh melaporkan teman sekelas yang menggunakan vape kepada guru. "Efek perundungan di salah satu sekolah favorit di Garut sampai separah itu. Maafin ibu, kakak. Selalu maksa kakak buat sekolah," tulis sang ibu.

Gubernur Dedi Mulyadi mengungkapkan langkah strategis Pemprov Jabar terkait kasus bunuh diri siswa di Garut.

Dedi Mulyadi Nonaktifkan Kepala Sekolah dan Bentuk Tim Investigasi untuk Telusuri Kasus Bunuh Diri Siswa di Garut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Retno-Listyarti-KPAI.jpg" alt="Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdapat tiga peserta didik yang meninggal selama masa pembelajaran jarak jauh (PJJ). Terbaru adalah kasus siswa kelas 3 sekolah menengah pertama (SMP) di Tarakan, Kalimantan Utara.  Di satu sisi, pihak terkait seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyangkal hal tersebut dengan mengatakan itu bukan tanggung jawab mereka. Sebab, korban adalah murid MTs yang berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag). <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/30/10/2020/siswa-bunuh-diri-akibat-pjj-kemendikbud-serahkan-kepada-kemenag/">Siswa Bunuh Diri Akibat PJJ, Kemendikbud Serahkan Kepada Kemenag</a></li> </ul> Terkait hal itu, Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengkritisi sikap dari Kemendikbud yang tidak mau mengambil tanggung jawab dari permasalahan ini. Begitu juga dengan Kemenag yang tidak ada tanggapan.  "Ada upaya-upaya saling lempar tanggung jawab, sibuk membantah bahwa itu bukan SMP. Kemenag juga diam dan merasa aman, merasa kan terjadinya di Kemendikbud bukan Kemenag," ujarnya dalam siaran YouTube FSGI Pusat, Senin (2/11).  Padahal soal PJJ ini diatur oleh Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri yaitu Mendikbud, Menag, Menkes, dan Mendagri. Namun, tidak ada yang mau mencari solusi atas permasalahan tersebut.  "SKB 4 menteri yg begitu rinci ini kan ditandatangani 4 menteri, kalau berpikir bahwa itu sekolah Kemendikbud dan kemenag, saya rasa tidak tepat, sementara membuat SKB, harusnya bersama-sama mengatasi ini," tegas Retno.  Seperti diketahui, sebelumnya Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Evy Mulyani mengatakan bahwa korban di Tarakan itu adalah siswa MTs. Jadi, pihaknya enggan menyampaikan tanggapan soal hal tersebut.  "Siswa tersebut adalah siswa MTs, sebaiknya ditanyakan ke Kemenag sesuai kewenangan," jelas Evy, Jumat (30/10).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3HSTYxnaD9E&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Siswa Bunuh Diri, FSGI Kritisi Kementerian Lempar Tanggung Jawab

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Retno-Listyarti-KPAI.jpg" alt="Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus siswa SMP (15) di Tarakan, Kalimantan Utara yang bunuh diri pada 27 Oktober 2020 akibat pembelajaran jarak jauh (PJJ) bukanlah kasus yang pertama. Sebelumnya, terdapat siswi (17) di Kabupaten Gowa akibat stres tugas menumpuk dan seorang siswa SD (8) yang mengalami penganiayaan dari orangtuanya sendiri karena sulit diajari PJJ.  Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti pun mengatakan, dengan hilangnya 3 nyawa peserta didik selama menjalani PJJ, pihaknya mendorong Kemendikbud, Kemenag, Disdik dan Kanwil Kemenag untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PJJ pada fase kedua yang sudah berjalan selama 4 bulan ini.  "Tidak ada kasus bunuh diri siswa, bukan berarti sekolah atau daerah lain PJJ-nya baik-baik saja, bisa jadi kasus yang mecuat ke publik merupakan gunung es dari pelaksanaan PJJ yang bermasalah dan kurang mempertimbangkan kondisi psikologis anak, tidak didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak," tegasnya dalam keterangan resmi, Jumat (30/10).  Pihaknya juga akan bersurat pada pihak-pihak terkait untuk pencegahan dan penanganan peserta didik yang mengalami masalah mental dalam menghadapi PJJ di masa pandemi. Mengingat PJJ secara daring berpotensi membuat anak kelelahan, ketakutan, cemas, dan stress menghadapi penugasan yang berat selama PJJ.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/30/10/2020/kpai-terima-laporan-siswa-smp-bunuh-diri-karena-pjj-di-tarakan/">KPAI Terima Laporan Siswa SMP Bunuh Diri karena PJJ di Tarakan</a>  "Para guru bimbingan konseling (BK) dapat diberdayakan selama PJJ di masa pandemi, sehingga masalah gangguan psikologis pada para siswa dapat diatasi segera untuk mencegah peserta didik depresi hingga bunuh diri," tambahnya.  Walikelas dan guru kelas juga seharusnya dibantu dan dilatih untuk mampu memetakan dan mendeteksi siswa yang dapat mengikuti PJJ daring dan yang tidak. "Untuk siswa yang mengalami kesulitan mengikuti PJJ, maka pihak sekolah harus berkoordinasi dengan orang tuanya dan bersinergi membantu kesulitan anaknya," jelas Retno.  Sebelumnya, diketahui bahwa korban baru PJJ dari Tarakan ini bunuh diri dengan cara menggantung dirinya di kamar mandi kediamannya. Hal ini di karenakan tugas yang menumpuk serta surat peringatan dari pihak sekolah membuatnya stres.  "Tewasnya siswa yang berusia 15 tahun tersebut mengejutkan kita semua, apalagi pemicu korban bunuh diri adalah banyaknya tugas sekolah daring yang menumpuk yang belum dikerjakan korban sejak tahun ajaran baru. Padahal syarat mengikuti ujian akhir semester adalah mengumpulkan seluruh tugas tersebut," ungkap Retno.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=IE5ZtmtNUSg

Sudah Ada 3 Korban Akibat PJJ, KPAI Minta Ada Evaluasi Setiap Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/mayat2.jpg" alt="Ilustrasi tamu hotel tewas di dalam kamar diduga bunuh diri. (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tamu hotel tewas di dalam kamar diduga bunuh diri. (JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kondisi pembelajaran jarak jauh (PJJ) sudah berlangsung lama, artinya sudah banyak yang mulai bisa beradaptasi. Namun, ada juga siswa yang justru makin terbebani.  Mengenai itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pun mendapatkan laporan bahwa salah satu siswa SMP di Tarakan, Kalimantan Utara mengalami depresi yang berujung bunuh diri akibat PJJ.  "KPAI menyampaikan duka mendalam atas wafatnya seorang siswa di salah satu SMP di Tarakan, Kalimantan Utara. Ananda ditemukan tewas gantung diri di kamar mandi tempat tinggalnya," terang Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti dalam keterangan resmi, Jumat (30/10).  Dia pun mengungkapkan alasan siswa tersebut mengakhiri hidupnya, yakni di karenakan tugas menumpuk yang diberikan oleh pihak sekolah.  "Tewasnya siswa yang berusia 15 tahun tersebut mengejutkan kita semua, apalagi pemicu korban bunuh diri adalah banyaknya tugas sekolah daring yang menumpuk yang belum dikerjakan korban sejak tahun ajaran baru. Padahal syarat mengikuti ujian akhir semester adalah mengumpulkan seluruh tugas tersebut," ungkapnya.  Ibunda korban menjelaskan, anak tersebut memang memiliki masalah dengan pembelajaran daring. Anak korban lebih merasa nyaman dengan pembelajaran tatap muka, karena PJJ daring tidak disertai penjelasan guru dan hanya memberi tugas-tugas yang berat dan sulit dikerjakan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/19/10/2020/kemendikbud-tanggapi-siswi-bunuh-diri-yang-diduga-akibat-tugas-pjj/">Kemendikbud Tanggapi Siswi Bunuh Diri yang Diduga Akibat Tugas PJJ</a>  Retno melanjutkan, pada PJJ fase pertama, kesulitan PJJ masih bisa diatasi karena materi pembelajaran sudah sempat diterima para siswa selama 9 bulan dan saat PJJ sudah menjelang ujian akhir tahun. Namun ketika PJJ fase kedua pada tahun ajaran baru (Juli 2020), saat naik ke kelas IX (sembilan), semua materi baru dan penjelasan dari guru sangat minim, sehingga banyak penugasan yang sulit dikerjakan atau diselesaikan para siswa.  "Akhirnya tugasnya menumpuk hingga jelang ujian akhir semester ganjil pada November 2020 nanti," ujarnya.  Adapun, pada 26 Oktober lalu, ibu korban mengaku menerima surat dari pihak sekolah yang isinya menyampaikan bahwa anak korban memiliki sejumlah tagihan tugas dari 11 mata pelajaran. Rata-rata jumlah tagihan tugas yang belum dikerjakan anak korban adalah 3-5 tugas per mata pelajaran.  "Jadi bisa dibayangkan beratnya tugas yang harus diselesaikan ananda dalam waktu dekat, kalau rata-rata 3 mata pelajaran saja, ada 33 tugas yang menumpuk selama semester ganjil ini," imbuhnya.  Menurut orangtua korban, tugas yang belum diselesaikan itu bukan karena anaknya malas, tetapi karena memang tidak paham sehingga tidak bisa mengerjakan. Sementara orang tua juga tidak bisa membantunya.  "Ibu korban sempat berkomunikasi dengan pihak sekolah terkait beratnya penugasan sehingga anaknya mengalami kesulitan, namun pihak sekolah hanya bisa memberikan keringanan waktu pengumpulan, tapi tidak membantu kesulitan belajar yang dialami ananda," terang Retno.  Persoalan lain, peranan orang tua ikut membuat siswa banyak tertekan karena mereka memang tidak memiliki kemampuan ikut membimbing atau mengajar. “Saya tidak bisa menyelesaikan karena memang saya tidak bisa mengerjakannya, enggak paham materinya,” kata sang ibu saat meminta anaknya mengerjakan, sementara orangtua korban juga tidak memiliki kapasitas membantu anaknya mengerjakan tugas-tugas tersebut.  Orangtua korban menduga kuat kalau surat dari sekolah yang diterima sehari sebelum korban memutuskan mengakhiri hidupnya adalah merupakan pemicu. Pasalnya dalam surat tersebut ada 'tekanan' jika tugas-tugas tersebut tidak dikumpulkan ke gurunya, maka anak korban tidak bisa mengikuti ujian semester ganjil nantinya.  "Anak korban yang sudah duduk di kelas akhir (kelas 9) kemungkinan ketakutan tidak mampu mengerjakan tugas, akhirnya tidak ikut ujian semester dan nanti bisa tidak lulus SMP," jelasnya.  Barangkali tujuan pihak sekolah hanya sekedar mengingatkan dan memberikan dorongan agar para siswanya mengerjakan atau menyelesaikan tugas-tugasnya yang tertumpuk. "Namun, bagi remaja yang mengalami masalah mental, kecemasan, stres selama masa pandemi karena ketidakmampuan mengerjakan tugas-tugas PJJ, memiliki risiko lebih tinggi untuk melahirkan pikiran tentang bunuh diri," tandasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=DrqP7Ls0Bc8

KPAI Terima Laporan Siswa SMP Bunuh Diri karena PJJ di Tarakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Siswa-Belajar-Online-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Sejumlah anak-anak sekolah mengikuti belajar secara daring atau online dengan fasilitas WiFi yang disediakan secara gratis oleh warga di Perumahan Pondok Mulya I, Beji, Depok, Rabu (29/7/2020). WiFi gratis ini oleh warga sekitar kompleks perumahan sebagai" width="100%">
<figcaption>Sejumlah anak-anak sekolah mengikuti belajar secara daring atau online dengan fasilitas WiFi yang disediakan secara gratis oleh warga di Perumahan Pondok Mulya I, Beji, Depok, Rabu (29/7/2020). WiFi gratis ini oleh warga sekitar kompleks perumahan sebagai</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Diduga akibat tugas menumpuk selama pembelajaran jarak jauh (PJJ), siswi asal Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, meninggal bunuh diri. Terkait hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya angkat bicara.  Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen), Jumeri mengungkapkan turut berduka cita atas meninggalnya korban berinisial MI berumur 16 tahun itu. Tapi sebenarnya, kejadian serupa tak hanya terjadi saat PJJ.  "Ekses (peristiwa) sebuah perubahan (akibat Covid-19) selalu ada, di masa normal sebenarnya kejadian sejenis juga ada. Indonesia negeri luas dengan banyak disparitas," ungkap dia kepada wartawan, Senin (19/10). <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/19/10/2020/siswa-bunuh-diri-akibattugas-jsdi-minta-nadiem-punya-solusi/">Siswa Bunuh Diri Akibat Tugas, JSDI Minta Nadiem Punya Formulasi Lain</a></li> </ul> Sedangkan, terkait dugaan penyebab korban bunuh diri, Jumeri mengklaim, Kemendikbud sendiri sudah meminta agar beban tugas kepada murid harus dikurangi. Tapi, dia menduga bahwa penyederhanaan beban tugas para guru di sekolah tersebut tidak berjalan baik.  "Kita sudah bimbing guru untuk tidak bebani siswa dengan tugas berat (banyak), (guru harus) bisa memahami kondisi psikologis siswa," terangnya.  "Implementasi kebijakan kita di lapangan memang sering tidak semulus yang kita bayangkan. Kami sudah sering berkordinasi dengan daerah untuk memastikan pelayanan berjalan baik," sambungnya.  Sebelumnya, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti, mengatakan bahwa ini perlu didalami terkait apakah ada motif lain, disamping permasalahan PJJ secara daring dan beratnya tugas-tugas kepada korban. Menurut dia, hal ini penting diungkap, karena jika terbukti motif bunuh diri karena masalah kendala PJJ, maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh dari PJJ.  “Khususnya di kabupaten Gowa oleh Dinas Pendidikan dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, kalau SMA/SMK berarti menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan,” tegas dia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ZjxFeMLDlMk&amp;ab_channel=JawaPos

Kemendikbud Tanggapi Siswi Bunuh Diri yang Diduga Akibat Tugas PJJ

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/DISDIKPORA-1.jpg" alt="Ilustrasi pembelajaran jarak jauh. Maulana Surya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembelajaran jarak jauh. Maulana Surya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi bunuh diri terjadi pada seorang siswi SMA di Gowa, Sulawesi Selatan berinisial MI (16). Dia nekat bunuh diri dengan meminum racun rumput pada Sabtu (17/10) pekan lalu.  Peristiwa itu diduga lantaran beban tugas daring yang menumpuk dari para gurunya. Apalagi sulitnya akses internet di tempat tinggalnya menyebabkan tugas-tugas daringnya menumpuk dan membuat dirinya stres.  Mengenai itu, Ketua Umum Jaringan Sekolah Digital Indonesia Muhammad Ramli Rahim pun geram melihat hal ini. Ia menuturkan bahwa pemberian tugas berlebihan akibat pembelajaran jarak jauh (PJJ) dapat menimbulkan stres yang dapat berujung fatal.  "Kejadian ini menurut kami bukan kejadian tunggal. Stres yang dialami siswa akibat PJJ yang tidak memiliki standar khusus sangat memberatkan siswa, tugas-tugas guru telah mengakibatkan depresi terhadap siswa yang akhirnya dapat berujung pada kejadian bunuh diri seperti ini," ungkap dia dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (19/10).  Kemudian juga jumlah mata pelajaran yang sangat banyak, ditambah dengan mudahnya guru memberikan tugas kepada siswa menjadi beban yang begitu berat bagi siswa. Apalagi 14 sampai 16 mata pelajaran tentu bukan sesuatu yang mudah, ditambah dengan dukungan jaringan internet yang tidak memadai.  Sejak awal, pria yang juga merupakan Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) sudah meminta pemerintah pusat dan menyampaikan langsung ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim soal beban mata pelajaran yang dialami oleh siswa. Ini sesungguhnya menjadi masalah utama rendahnya kualitas pendidikan dalam negeri.  "Namun hingga saat ini upaya penyederhanaan kurikulum tampaknya masih mengalami jalan buntu. Nadiem Makarim seolah tidak punya formulasi untuk menuntaskan masalah jumlah mata pelajaran yang sangat membebani anak didik ini," imbuh dia.  Begitu juga dengan standar penugasan oleh guru yang tidak diatur, baik oleh Kemendikbud, Dinas Pendidikan (Disdik) provinsi serta kabupaten/kota. Jika setiap guru memberikan satu tugas setiap minggu, maka setiap siswa akan mendapatkan 14 hingga 16 tugas yang harus dituntaskan sebelum mata pelajaran dilanjutkan minggu depannya. Dan itu akan terus seperti itu secara berulang.  "Tetapi mereka tidak memperhitungkan secara komprehensif beban tugas yang diberikan ke siswa tersebut," tutur dia.  Kejadian bunuh diri oleh siswa di kabupaten Gowa Ini seharusnya menjadi alarm yang sangat keras kepada pemerintah bahwa masalah penugasan-penugasan ini adalah sesuatu yang sangat serius. Karena bisa memberikan dampak depresi kepada siswa.  "Seharusnya kepala sekolah dan para guru konseling mampu mengetahui dan mengukur beban yang dialami oleh siswa akibat banyaknya penugasan penugasan yang dilakukan oleh para guru di suatu sekolah terhadap 1 siswa sehingga bisa menjadi standar bagi guru-guru di sekolah tersebut untuk memberikan penugasan kepada siswanya," tambahnya.  Setiap daerah juga harus mempertimbangkan kemampuan jaringan internet di daerahnya dan ketersediaan alat pendukung PJJ, baik berupa tablet, smartphone maupun laptop dan komputer di daerah tersebut yang dimiliki oleh siswanya. Lalu, mempertimbangkan kemampuan ekonomi siswa di daerah-daerah tersebut.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Fm8HxQwj254&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Siswa Bunuh Diri Akibat Tugas, JSDI Minta Nadiem Punya Formulasi Lain

siswa bunuh diri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#siswa bunuh diri

Berita Terkini