<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/11/NfjEoKgJ9Far0us4cVUokArF2N5p9R0MmuPNWB9N-2849511667.jpg" alt="Dinas Pendidikan Kota Surabaya akan menggelar trial atau uji coba pendaftaran SPMB. (Humas Pemkot Surabaya)." width="100%">
<figcaption>Dinas Pendidikan Kota Surabaya akan menggelar trial atau uji coba pendaftaran SPMB. (Humas Pemkot Surabaya).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mulai membuka pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK pada Mei 2025. Orang tua dan calon siswa diminta segera mempersiapkan diri karena sistem ini membawa sejumlah perubahan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Perlu diketahui, SPMB menggantikan sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang telah digunakan selama ini. Pergantian ini diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui regulasi terbaru yang mulai berlaku pada tahun ajaran 2025/2026. Tak Lagi Menggunakan Zonasi, Kini Berbasis Domisili Salah satu perbedaan paling signifikan adalah penghapusan sistem zonasi, yang digantikan dengan sistem domisili. Artinya, penentuan sekolah tujuan didasarkan pada alamat tempat tinggal yang tercantum dalam Kartu Keluarga. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan proses seleksi yang lebih adil dan terukur. Tak hanya itu, calon siswa yang tidak lolos seleksi di sekolah negeri akan dialihkan ke sekolah swasta. Persyaratan Umum SPMB 2025 Jakarta Jenjang TK - Kelompok A: usia 4&ndash;5 tahun - Kelompok B: usia 5&ndash;6 tahun Jenjang SD - Usia minimal 6 tahun, maksimal 7 tahun pada 1 Juli 2025 - Bisa mendaftar dengan usia 5 tahun 6 bulan jika memiliki rekomendasi psikolog/dewan guru -Tidak diperlukan tes baca-tulis-hitung Jenjang SMP - Usia maksimal 15 tahun per 1 Juli 2025 - Telah menyelesaikan SD atau sederajat Jalur Pendaftaran yang Tersedia di SPMB 2025 1. Jalur Domisili - Diperuntukkan bagi siswa yang tinggal di wilayah yang ditetapkan pemerintah. Diperlukan Kartu Keluarga yang diterbitkan minimal 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Dalam kondisi khusus (bencana alam atau sosial), dapat diganti dengan surat keterangan domisili. 2. Jalur Prestasi Tersedia untuk jenjang SMP dan SMA, jalur ini terbuka bagi siswa yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik.&nbsp; Bukti prestasi bisa berupa: -Nilai rapor 5 semester terakhir - Sertifikat lomba tingkat kabupaten/kota hingga internasional - Pengalaman kepemimpinan di organisasi sekolah 3. Jalur Afirmasi Khusus bagi calon siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Wajib menunjukkan kartu keikutsertaan program bantuan sosial resmi dari pemerintah atau surat keterangan dari dokter/dokter spesialis. 4. Jalur Mutasi Untuk anak dari orang tua yang pindah tugas kerja serta anak guru yang ingin mendaftar di sekolah tempat orang tuanya mengajar. Harus melampirkan surat tugas resmi dan bukti domisili baru.&nbsp; Kuota dan Daya Tampung Tiap Jalur Jenjang SD Domisili: minimal 70% Afirmasi: minimal 15% Mutasi: maksimal 5% Jenjang SMP Domisili: minimal 40% Afirmasi: minimal 20% Prestasi: minimal 25% Mutasi: maksimal 5% Jenjang SMA Domisili: minimal 30% Afirmasi: minimal 30% Prestasi: minimal 30% Mutasi: maksimal 5% Segera Cek Jadwal dan Persiapkan Dokumen Pendaftaran SPMB Jakarta akan dibuka secara online melalui situs resmi: https://disdik.jakarta.go.id. Masyarakat diimbau untuk segera menyiapkan dokumen-dokumen penting seperti Kartu Keluarga, rapor, sertifikat prestasi, hingga surat tugas bagi jalur mutasi. Dengan sistem yang kini lebih terbuka dan terstruktur, SPMB 2025 diharapkan mampu memberikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak di DKI Jakarta. </div>

Salah satu perbedaan paling signifikan adalah penghapusan sistem zonasi, yang digantikan dengan sistem domisili.

Tak Lagi Pakai Zonasi! Ini Aturan Baru Pendaftaran SPMB 2025 Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20221224_2226381.jpg" alt="Ayu Azhari merilis single Datanglah Sayang. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Ayu Azhari merilis single Datanglah Sayang. Istimewa</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- Sistem zonasi yang diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru sempat menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Karena dalam praktiknya, sistem yang diberlakukan sejak 2017 silam itu dinilai menyulitkan bagi calon siswa yang ingin belajar di sekolah terbaik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, terdapat manipulasi dilakukan para orang tua siswa dengan memindahkan Kartu Keluarga (KK) demi anaknya dapat masuk ke sekolah yang ditarget dan diinginkan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sampai menyatakan akan mengkaji ulang terkait penerapan sistem zonasi di Tanah Air seiring munculnya kontroversi yang terjadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015401864/cara-klaim-asuransi-korban-tertimpa-pohon-di-jakarta">Cara Klaim Asuransi Korban Tertimpa Pohon di Jakarta</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015387302/berikut-11-arti-mimpi-yang-menandakan-datangnya-rezeki-besar-dan-kesuksesan">Berikut 11 Arti Mimpi yang Menandakan Datangnya Rezeki Besar dan Kesuksesan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait kontroversi tersebut, Ayu Azhari menyatakan sikapnya setuju dengan dengan penerapan sistem zonasi. Dia menyebut, hal itu untuk jangka panjang dapat menghapus klasifikasi adanya sekolah favorit dan sekolah non favorit. Karena seharusnya semua sekolah bisa menjadi sekolah favorit untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Banyak manfaat yang didapat untuk murid, orang tua, dan juga sekolah (dengan adanya sistem zonasi)," kata Ayu Azhari kepada JawaPos.com,&nbsp; Senin (9/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga mengatakan, pemerintah sebaiknya tidak perlu ragu apalagi bimbang untuk menerapkan aturan. Jika masih ada kendala di lapangan, suatu hal yang wajar mengingat cara berpikir masyarakat masih belum dapat menyesuaikan dengan aturan yang baru. Cara pandang mereka masih meyakini adanya sekolah favorit dan sekolah non favorit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sistem zonasi sangat baik untuk melakukan percepatan pembangunan pendidikan yang merata, berkualitas dan berkeadilan," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ayu Azhari pun menceritakan pengalamannya tinggal di luar negeri. Dia menyebut, di sana isunya lebih ke bagaimana membangun perilaku dan pola pikir anak melalui pendidikan secara berjenjang. Tidak lagi membicarakan isu anak-anak harus menimba ilmu di sekolah favorit.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berdasarkan pengalaman saya secara pribadi yang pernah tinggal bersama anak-anak saya di beberapa negara maju seperti Amerika juga Finlandia, kita sering dengar memiliki sistem kualitas pendidikan terbaik mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar maupun menengah. Itu memang saya rasakan langsung manfaatnya," paparnya.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

Ayu Azhari menyatakan sikapnya setuju dengan dengan penerapan sistem zonasi. Hal itu dapat menghapus klasifikasi adanya sekolah favorit.

Hapus Klasifikasi Sekolah Favorit, Ayu Azhari Justru Setuju dengan Sistem Zonasi yang Bakal Dikaju Ulang Gibran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/07/1000164185-2246469701.jpg" alt="Ilustrasi Pelaksanaan PPDB Zonasi di Kota Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pelaksanaan PPDB Zonasi di Kota Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Wacana penghapusan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih menarik perhatian publik. Alih-alih memeratakan pendidikan, zonasi PPDB justru dipandang menimbulkan masalah baru. Seperti fenomena yang terjadi di Kota Surabaya. Penerapan zonasi memicu para wali murid, berlomba-lomba memindahkan domisili Kartu Keluarga (KK) ke tempat yang lebih dekat dengan lokasi sekolah negeri. Fenomena ini tentu meresahkan sejumlah pihak. Wajar bila publik pun menyambut kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang meminta sistem zonasi dihilangkan, disambut dengan suka cita. Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Ajeng Wirawati juga memiliki pandangan serupa. Ia bercerita bahwa selama ini kerap mendengar keluhan wali murid yang ingin kuota prestasi ditambah, dan kuota zonasi dikurangi. "Jadi, menghindari terfokus jarak tanpa prestasi, atau menjamurnya orang tua yang fokus membeli atau menyewa rumah dekat sekolah," ujarnya kepada JawaPos.com, Sabtu (7/12). Ajeng kemudian memaparkan persentase zonasi PPDB tahun ajaran 2024/2025 di Kota Surabaya. Pada jenjang SD, jalur zonasi mendapatkan kuota 70 persen. Dibagi kelurahan, kecamatan dan kota.&nbsp; Lalu pada PPDB jenjang SMP, jalur zonasi mendapatkan 50 persen dari kuota. Sementara jalur prestasi 30 persen. Sisanya 20 persen untuk penerimaan melalui jalur afirmasi. Meski begitu, menurut Ajeng alih-alih jalur zonasi dihilangkan seluruhnya. Lebih baik jalur tersebut dilebur atau digabungkan dengan jalur penerimaan lain, seperti prestasi. "Kami berharapnya PPDB SMP ini zonasi 50 persen dijadikan satu dengan prestasi 30 persen. Artinya total 80 persen itu untuk jalur prestasi zonasi," imbuhnya. Peleburan jalur prestasi dan zonasi ini membuat meteran bukan lagi satu-satunya acuan. Pihak sekolah juga diharapkan mempertimbangkan prestasi akademik dan prestasi non akademik siswa. Dengan begitu, PPDB bisa menjadi lebih adil dan tepat sasaran. Peserta didik bisa sekolah dekat rumah, dengan catatan prestasi lebih diprioritaskan walaupun bukan satu-satunya acuan. "Pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2025/2026 jangan kaku, lebih fleksibel lagi. Kalau SD pertimbangannya kan poin usia kemudian poin jarak. SMP harapannya poin prestasi dulu baru jarak," tukasnya.

"Jadi, menghindari terfokus jarak tanpa prestasi, atau menjamurnya orang tua yang fokus membeli atau menyewa rumah dekat sekolah," ujarnya.

Wali Murid Resah, DPRD Surabaya Ingin PPDB Zonasi dan Prestasi Dilebur, Apa Dampaknya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/07/ppdb-smp-64281066.png" alt="CEK PPDB: Seorang warga mengakses website PPDB. Jumlah wali murid yang menarik berkasnya di sekolah swasta terus bertambah." width="100%">
<figcaption>CEK PPDB: Seorang warga mengakses website PPDB. Jumlah wali murid yang menarik berkasnya di sekolah swasta terus bertambah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) masih menemukan beberapa pelanggaran dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023. Salah satunya mengenai implementasi penerapan jalur zonasi yang diwarnai sejumlah kecurangan. ORI merekomendasikan perlunya menutup celah-celah itu. Hasil tersebut disampaikan ORI setelah mengumpulkan hasil pengawasan pelaporan PPDB 2023 periode Maret&ndash;Agustus. Pengumpulan data diambil dari 58 kabupaten/kota di 28 provinsi. &rdquo;Hasilnya, masih ditemukan beberapa masalah di lapangan,&rdquo; ucap anggota ORI bidang pendidikan Indraza Marzuki Rais di Jakarta kemarin. Untuk zonasi salah satunya mengenai kerentanan terhadap blank spot saat pelaksanaannya. Juga masih ditemukannya sejumlah ketidaksesuaian rumah dengan titik koordinat. Ada pula laporan mengenai manipulasi dan pemalsuan dokumen selama proses pendaftaran jalur zonasi. Masalah lainnya, tidak semua penyelenggara PPDB juga melakukan pembagian zonasi secara luas. &rdquo;Masih menentukan zonasi hanya dari titik domisili ke titik sekolah,&rdquo; ucapnya. Padahal, dalam ketentuan, mekanisme zonasi juga bisa dibagi berdasar spasial. Artinya, penerapan zonasi bisa dalam lingkup RW atau wilayah, disesuaikan dengan jumlah peserta didik dengan sekolah. Sementara itu, untuk pelaksanaan PPDB di lingkungan Kemenag, catatan ORI terkait dengan belum banyaknya pendaftaran menggunakan daring. &rdquo;Padahal, pelaksanaan daring direkomendasikan dalam aturan,&rdquo; katanya. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek Chatarina Muliana Girsang menyatakan, masalah PPDB, khususnya jalur zonasi, mayoritas terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Khususnya di jenjang SMA dan SMP. &rdquo;Kalau untuk PPDB SD tidak ada masalah,&rdquo; ujarnya. (elo/c9/ttg) &nbsp;

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) masih menemukan beberapa pelanggaran dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023.

Ombudsman RI Temukan Kecurangan Sistem Zonasi dalam PPDB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/06/ppdb-surabaya-700474581.png" alt="CEK WEBSITE: Sejumlah warga memantau website PPDB. Mereka mengeluhkan kebijakan umur pada pendaftaran PPDB jenjang SD untuk jalur zonasi." width="100%">
<figcaption>CEK WEBSITE: Sejumlah warga memantau website PPDB. Mereka mengeluhkan kebijakan umur pada pendaftaran PPDB jenjang SD untuk jalur zonasi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wacana penghapusan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi akhirnya batal. Pemerintah memastikan skema zonasi masih digunakan tahun depan. Itulah yang disampaikan Deputi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Warsito. Dia menegaskan, sistem zonasi bakal tetap diaplikasikan dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan dari evaluasi atas pelaksanaan PPDB tahun ini. &rdquo;Jadi, sampai saat ini pemerintah tetap melakukan PPDB berbasis zonasi,&rdquo; ujarnya pada Jawa Pos Rabu (23/8). Hanya, penerapannya akan sedikit berbeda. Rencananya, PPDB zonasi dibuat terpadu. Maksudnya, PPDB zonasi di sekolah negeri dan swasta menjadi satu pengelolaan. Menurut dia, DKI Jakarta sudah menjadi best practice dari penerapan PPDB zonasi terpadu ini. &rdquo;Sehingga, ketika sekolah negeri sudah penuh, sekolah swasta di dekatnya itu sebagai pelimpahan,&rdquo; ungkapnya. Adanya anggaran untuk pembiayaan pendidikan hingga jenjang SMA membuatnya optimistis sistem ini bisa berjalan. Mereka yang tidak diterima di sekolah negeri dan dialihkan ke swasta tetap bisa mendapat pembiayaan dari pemerintah. Apakah semua sekolah swasta, termasuk yang berbiaya mahal, bakal terlibat? Warsito mengakui, hal itu sempat menjadi bahan diskusi di internal pemerintah. Ada wacana pemerintah melobi sekolah-sekolah swasta tersebut. Tujuannya, mereka bersedia memberikan keringanan SPP sesuai dengan kemampuan pemerintah. &rdquo;Tentu ini masih proses (diskusi, Red), debatable, dan terbuka untuk menerima saran,&rdquo; katanya. Selain itu, pemerintah daerah (pemda) akan didorong melakukan pemerataan kualitas pendidikan di wilayah masing-masing. Termasuk pembenahan kualitas sekolah swasta. Warsito mengungkapkan, guna mempersiapkan PPDB 2024, pemerintah menyiapkan rapat koordinasi sejak dini. Dengan begitu, pemda paham betul regulasi turunan yang harus dibuat terkait implementasi PPDB zonasi tersebut. Nanti sosialisasi dimasifkan sejak jauh hari sebelum PPDB berlangsung. Selain itu, pemerintah bakal membentuk satgas pengawasan PPDB. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/07/MENKO-PMK-Muhadjir-Effendy-RAPAT-EVALUASI-HAJI-FEDRIK-TARIGAN-3-2019554431.jpg" alt="Menko PMK Muhadjir Effendy melakukan rapat tingkat Menteri Evaluasi Pelaksanaan Ibadah Haji 1444H di Kantor Menko PMK, Jakarta, Selasa (6/6/2023). Rapat Evaluasi ini di hadiri oleh sejumlah pejabat terkait seperti Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, Kemen" width="100%">
<figcaption>Menko PMK Muhadjir Effendy melakukan rapat tingkat Menteri Evaluasi Pelaksanaan Ibadah Haji 1444H di Kantor Menko PMK, Jakarta, Selasa (6/6/2023). Rapat Evaluasi ini di hadiri oleh sejumlah pejabat terkait seperti Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, Kemen</figcaption>
</figure> Dalam kesempatan terpisah, Menko PMK Muhadjir Effendy membeberkan, pada prinsipnya, zonasi digulirkan untuk menyelesaikan persoalan kastanisasi pendidikan. Sebelum diterapkan, sistem zonasi ini dikaji Balitbang Kemendikbudristek. Hasilnya turut diamini Ombudsman bahwa sistem ini menjadi pilihan terbaik untuk mengatasi praktik kastanisasi sekolah negeri. &rdquo;Bahwa di lapangan banyak masalah, itu iya. Tapi, kalau ada masalah, bukan kemudian zonasi dihapus,&rdquo; tegasnya kemarin. Muhadjir menyatakan belum mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghapus sistem ini. Kendati demikian, evaluasi tetap berjalan. Kalaupun nanti sistem zonasi harus dihapus dan ada sistem yang lebih meyakinkan, menurut dia, tidak ada masalah. Keputusan pemerintah tak jadi menghapus sistem zonasi diapresiasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G). Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menyebut, sejak awal pihaknya memang meminta agar sistem itu tetap dipertahankan. &rdquo;Tahun depan masih ada. Ya, justru memang harus dipertahankan. Yang kami minta kan pembenahan implementasinya di daerah, perlu evaluasi total,&rdquo; tegasnya. Apalagi melihat banyaknya penyimpangan yang jauh dari tujuan awal PPDB zonasi. Menurut dia, persoalan pokok zonasi ini sama. Yakni, ketidakmerataan sekolah negeri di Indonesia. Ada dua kondisi. Ada lokasi dengan jumlah sekolah negeri sedikit, tetapi calon siswa banyak. Sebaliknya, jumlah siswa sedikit, tetapi sekolah negeri di dekatnya terlampau banyak. Pada kasus kedua, sekolah-sekolah akhirnya tidak memiliki siswa sama sekali di tahun ajaran ini. &rdquo;Karena itu, kami mendorong pembangunan unit sekolah baru berdasar kajian analisis demografis,&rdquo; tuturnya. Itu pun harus tetap memperhatikan sekolah swasta yang sudah ada saat ini. (mia/c14/oni)

Wacana penghapusan PPDB dengan sistem zonasi akhirnya batal. Pemerintah pastikan skema zonasi masih digunakan.

PPDB Zonasi 2024 Libatkan Sekolah Swasta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/06/ppdb-surabaya-700474581.png" alt="CEK WEBSITE: Sejumlah warga memantau website PPDB. Mereka mengeluhkan kebijakan umur pada pendaftaran PPDB jenjang SD untuk jalur zonasi." width="100%">
<figcaption>CEK WEBSITE: Sejumlah warga memantau website PPDB. Mereka mengeluhkan kebijakan umur pada pendaftaran PPDB jenjang SD untuk jalur zonasi.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani telah menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang&nbsp;pentingnya meninjau ulang&nbsp;kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB). Menurutnya, kebijakan sistem zonasi PPDB memiliki maksud yang baik untuk pemerataan sekolah favorit.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, dalam implementasinya justru menimbulkan banyak persoalan hampir di seluruh provinsi di Indonesia.&nbsp;"Kami tadi menyampaikan tentang kebijakan PPDB, penerimaan peserta didik baru yang dibanyak tempat menimbulkan problem baru. Tidak seperti maksud diadakannya kebijakan ini yakni untuk sekolah-sekolah unggul," kata Muzani usai bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/8).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muzani mengatakan, sistem zonasi PPDB ini juga menimbulkan ketidakadilan di beberapa tempat. Ia mencontohkan, terdapat siswa yang dekat dengan sekolah tujuannya justru tidak tertampung di sekolah itu, karena beberapa alasan seperti keterbatasan kuota, selisih usia, dan manipulasi data calon siswa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karema itu, Muzani mendorong Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan menghapus sistem zonasi PPDB di tahun depan. Ia menyebut, sistem zonasi PPDB menghadirkan ketidakadilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena itu presiden sedang mempertimbangkan untuk menghapus atau menghentikan kebijakan ini tahun depan. Tapi ini sedang dipertimbangkan," ucap Muzani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra ini menambahkan, sistem yang dibangun dalam rangka pemerataan sekolah unggulan sudah baik, melalui PPDB. Namun, tetap perlu penyempurnaan agar ke depan tidak menimbulkan masalah seperti sebelumnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seperti apa nanti presiden memutuskan, intinya adalah Gerindra ingin agar kebijakan ini dievaluasi, disempurnakan. Karena PPDB ini maksudnya baik, tapi hasilnya masih jauh dari harapan. Artinya perlu penyempurnaan dalam pelaksanaan teknisnya, sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah seperti sebelumnya," pungkas Muzani.</div>

"Kami tadi menyampaikan tentang kebijakan PPDB, penerimaan peserta didik baru yang dibanyak tempat menimbulkan problem baru," katanya.

Bertemu Presiden Jokowi, Wakil Ketua MPR Muzani Sampaikan Polemik Zonasi PPDB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/30/WhatsApp-Image-2023-06-30-at-141003-3593064584.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ikut dibuat pusing oleh pelaksanaan PPDB tahun ini. Perebutan masuk SMP negeri melalui sistem zonasi, contohnya, banyak dikeluhkan masyarakat. Domisili rumah yang hanya berjarak 700 meter ke sekolah saja banyak yang terlempar. &rdquo;Kami betul-betul dibikin pusing oleh PPDB,&rsquo;&rsquo; kata Eri Cahyadi kemarin. Dia memahami bahwa sistem zonasi bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan. Namun, sistem itu bisa terlaksana dengan baik jika semua fasilitas sudah tersedia. Termasuk keberadaan sekolah negeri di setiap kelurahan. Tapi, saat ini kondisi di Kota Surabaya belum sepenuhnya ideal. Banyak kelurahan yang tidak memiliki SMP negeri. Bahkan, satu kecamatan yang terdiri atas beberapa kelurahan hanya memiliki satu SMP negeri. Padahal, siswa lulusan SD/MI sangat banyak. Akibatnya, banyak anak yang tidak bisa tertampung di sekolah negeri. &rdquo;Kami belum siap ke sana juga. Keberadaan SMPN dulu semua kelurahan dan kecamatan belum merata," ucap Eri. Karena itu, pihaknya sangat setuju sistem zonasi dievaluasi kembali. Bukan hanya berdasar kedekatan jarak rumah dengan sekolah. Harus ada variabel tambahan yang menyertai. Misalnya, menyertakan syarat nilai rapor siswa. (wan/mia/mar/elo/c7/c6/oni)

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ikut dibuat pusing oleh pelaksanaan PPDB tahun ini. Perebutan masuk SMP negeri melalui sistem zonasi.

Wali Kota Surabaya Setuju Evaluasi PPDB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/PPDB-SMPN.jpg" alt="Ilustrasi penerimaan peserta didik baru (PPDB)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penerimaan peserta didik baru (PPDB).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemkot Surabaya menargetkan skema penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SD dan SMP negeri bulan ini selesai. Pemkot Surabaya siapkan skema khusus. Apa itu. Kepala Dinas Pendidikan (dispendik) Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, PPDB 2023 sudah dalam tahap finalisasi. Dispendik telah bertemu dengan beberapa pihak. Mulai akademisi, praktisi, PGRI, hingga seluruh kepala sekolah. Baik itu, SD atau SMP. &rdquo;Pemkot Surabaya berusaha dan berupaya memberikan yang terbaik. Supaya tidak ada lagi permasalahan yang muncul,&rdquo; terang Yusuf kepada JawaPos.com. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01569227/begini-curhatan-siswi-smp-di-surabaya-korban-perkosaan">Begini Curhatan Siswi SMP di Surabaya Korban Perkosaan</a> Apa yang berbeda antara PPDB tahun ini dengan sebelumnya? Yusuf menyatakan, pihaknya menyiapkan konsep baru yang berkaitan dengan jalur zonasi. &rdquo;Nantinya bakal ada zonasi khusus dan umum. Untuk mewadahi siswa yang jarak rumah dari sekolah jauh,&rdquo; jelas Yusuf. Saat ini, Yusuf masih belum bersedia memaparkan bagaimana detail khusus untuk zonasi. Yang pasti, dia menyatakan, ada hal spesial untuk siswa yang jarak rumahnya jauh dari sekolah. Dia menambahkan, Dispendik Surabaya juga akan melibatkan kelurahan dan kecamatan. Hal tersebut untuk menyukseskan PPDB 2023. &rdquo;Semangatnya adalah anak-anak Surabaya bisa sekolah semua,&rdquo; ucap Yusuf Masruh.

dispendik Surabaya menyatakan, aturan dan skema penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SD dan SMP negeri sudah dalam tahap finalisasi

Pemkot Surabaya Siapkan Skema Khusus PPDB 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/SDN-Sriwedari-No-197.jpg" alt="SDN Sriwedari No. 197 Surakarta. Aris Wasita/Antara" width="100%">
<figcaption>SDN Sriwedari No. 197 Surakarta. Aris Wasita/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–SDN Sriwedari No. 197 Surakarta, Jawa Tengah, hanya mempunyai satu murid baru hasil penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara daring akibat sistem zonasi.  Kepala SDN Sriwedari No. 197 Surakarta Bambang Suryo Riyadi mengatakan, sejak diterapkan sistem zonasi dari tahun ke tahun jumlah siswa baru cenderung menurun. Sebab, SDN Sriwedari No 197 letaknya jauh dari perkampungan.  ”Lingkungan di sini kan perhotelan, kantor, dan lapangan. Jumlah penduduknya juga sedikit,” terang Bambang Suryo Riyadi seperti dilansir dari Antara.  Selain itu, sekolah dasar negeri (SDN) di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Solo bukan hanya SDN Sriwedari No. 197. Ada beberapa sekolah lain.  ”Untuk penduduk yang tinggal di sebelah utara rel (Jalan Slamet Riyadi) pilih sekolah di sana, orang tua khawatir kalau anak-anak sekolah di sini kan harus menyeberang jalan raya,” tutur Bambang Suryo Riyadi.  Dia mengatakan, dari tahun ke tahun sekolah yang berdiri pada 1980 tersebut terus mengalami penurunan jumlah siswa. Jumlah lulusan tahun ini atau siswa kelas VI sebanyak 19 orang, sedangkan jumlah siswa kelas V ada 17 orang, kelas IV ada delapan orang, kelas III sebanyak tiga orang, dan kelas II ada empat orang.  ”Dari kelas I naik ke kelas II seharusnya ada lima siswa namun yang tak naik kelas satu anak. Jadi nanti yang kelas I ada satu siswa baru dan satu siswa yang tinggal kelas,” jelas Bambang Suryo Riyadi.  Selain zonasi, dia memperkirakan penurunan jumlah siswa baru tersebut karena tidak serentak jadwal pelaksanaan penerima peserta didik baru antara sekolah negeri dengan swasta.  ”Saingannya juga dengan swasta, sebelum ada PPDB kan swasta sudah buka (pendaftaran) duluan. Mereka bisa pilih siswa, coba PPDB bersamaan otomatis bisa bersaing,” ucap Bambang Suryo Riyadi.  Terkait dengan hal itu, menurut dia, belum ada arahan dari Pemkot Surakarta melalui Dinas Pendidikan terhadap SDN Sriwedari No. 197.  Saat dikonfirmasi terkait hal itu, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Surakarta Abdul Haris Alamsah membenarkan ada beberapa sekolah negeri di Solo yang kekurangan siswa. ”Faktor kekurangan siswa ini yang minat (rendah). Memang kalau semua masuk negeri itu ada banyak tempat, termasuk kalau luar kota mau ke negeri sebetulnya bisa,” kata Abdul Haris Alamsah.  Di samping itu, menurut dia, sebagian calon siswa ada yang sudah mendaftar ke SD swasta favorit di Solo. ”Sebelum PPDB SD negeri di Solo dimulai, sudah banyak siswa yang mendaftar ke SD swasta favorit. Setelah pendaftaran itu ditutup mereka masuk ke SD negeri,” ujar Abdul Haris Alamsah.

SDN Sriwedari Surakarta Hanya Punya Satu Murid Baru akibat Zonasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/ombudsman.jpg" alt="PEMAPARAN: Komisioner Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng saat memberikan penjelasan mengenai pengawasan pelayanan publik. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PEMAPARAN: Komisioner Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng saat memberikan penjelasan mengenai pengawasan pelayanan publik. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setiap tahun, sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selalu menjadi sorotan. Sebab, pelaksanaan PPDB secara online selalu menyisakan masalah bagi orang tua dan siswa yang berebut kuota sekolah negeri.  Tak sedikit siswa yang tidak bisa mendapatkan sekolah impiannya. Sistem ini sudah dilaksanakan selama 3 tahun terakhir dalam penyelenggaraan PPDB tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan.  Dasar penyelenggaraan PPDB 2019 yakni Permendikbud 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan yang telah diubah menjadi Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019. Menanggapi banyaknya temuan dan masalah PPDB di lapangan, Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy bertemu dengan Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai di Kantor Ombudsman RI, di Jakarta, Jumat (26/7).  Pertemuan digelar untuk membahas catatan evaluasi hasil pengawasan PPDB setiap tahun sebagai bentuk pencegahan terjadinya maladministrasi guna mencapai penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.  Temuan di Lapangan  Pada pemantauan pelaksanaan PPDB tahun 2019, Ombudsman RI menemukan beberapa dugaan maladminsitrasi. Pada pelaksanaan PPDB tingkat SMP ditemukan maladministrasi yaitu tidak ada SOP dan tim verifikasi/validasi untuk calon siswa yang terjadi di Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta dan Bengkulu. Masalah lainnya, terdapat intervensi pejabat daerah dalam PPDB di Jawa Timur dan Bali.  Kecurangan juga terjadi dalam bentuk administrasi kependudukan. Ada calon peserta didik menumpang nama di Kartu Keluarga penjaga sekolah. Kasus itu terjadi di Jawa Barat. Ada pula, calon peserta didik anak guru yang diterima di luar jalur PPDB sesuai ketentuan. Kasus itu terjadi di Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, dan Jawa Barat. Hingga pungutan liar penerimaan PPDB yang masih terjadi di Jawa Barat.  Penyelenggaraan PPDB SMA tidak menggunakan sistem zonasi, terjadi di Nusa Tenggara Timur, DKl Jakarta dan Sumatera Barat. Ketidaksesuaian titik kordinat pada sistem jaringan online juga terjadi di Jambi dan Bali. Hingga adanya permintaan sumbangan Rp 600 ribu kepada calon peserta didik terjadi di Kalimantan Barat.  "Ombudsman mendukung penerapan zonasi sebab akan banyak perbaikan-perbaikan yang terjadi. Namun, permasalahan tetap ditemukan, ada sekolah favorit, ada perebutan jabatan-jabatan tertentu, pungutan-pungutan tertentu di sekolah favorit," kata Amzulian Rifai.  Ombudsman RI juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menutup celah kecurangan administrasi. Misalnya terjadi jual beli surat domisili untuk mengikuti sistem zonasi. Sebab Kemendagri bisa menelusuri hingga ke tingkat Camat, Lurah, RW dan RT yang sudah mengeluarkan surat domisili.  "Kami 34 perwakilan di seluruh Indonesia, tentu melakukan mengumpulkan bahan-bahan, menemukan bahan-bahan investigasi untuk memperbaiki PPDB di masa yang akan datang," tuturnya.  Perpres Zonasi jadi Payung Hukum  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menegaskan, tak boleh ada satu pun siswa usia sekolah yang putus sekolah hanya karena sistem zonasi PPDB. Sejumlah kepala daerah masih belum menjalankan sistem PPDB, sehingga ke depan, sistem ini akan diperkuat dengan payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres).  "Kalau dengan sistem zonasi, tak boleh ada satupun anak putus sekolah. Itu tanggung jawab masing-masing daerah. Perpres mudah-mudahan beberapa hari lagi lah. Jadi nanti namanya Perpres Zonasi Pendidikan," ungkap Muhadjir.  Sehingga lewat Perpres tersebut, semua urusan pendidikan diharapakan akan ditangani berbasis zonasi, tak hanya PPDB saja. Menurutnya, dengan sistem zonasi bisa segera menjadi solusi masalah pendidikan, meskipun jika berkaca dari negara lain dibutuhkan waktu hingga puluhan tahun.  "Dengan Perpres Zonasi, nanti peta persebaran guru juga akan berbasis zonasi, alokasi dan distribusi, pengangkatan guru baru, tunjangan guru, pelatihan guru semua dilakukan dengan zonasi. Maka enggak ada lagi guru diundang ramai-ramai ke pusat pelatihan yang membuat biaya mahal, jadi tim yang akan turun," ungkapnya.  Sementara itu soal siswa yang masih belum tertampung karena kuota sistem zonasi yang terbatas, Menteri Muhadjir sudah berkoordinasi dengan kepala daerah untuk mengakomodasi para siswa. Siswa yang tak mampu bersekolah di sekolah swasta, juga akan dibantu hingga pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP).  "Pemerintah Daerah juga sudah siapkan biaya khusus bagi siswa yang awalnya tak masuk negeri, dan akhirnya harus masuk swasta hingga kami berikan KIP," pungkas Muhadjir.

Evaluasi Mendikbud dan Ombudsman soal Sistem Zonasi PPDB Lewat Perpres

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sistem zonasi

Berita Terkini