<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/ahy-sby-tunggu_sikap.jpg" alt="Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (IMAM HUSEIN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (IMAM HUSEIN/JAWA POS)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku bersyukur dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan judicial review (JR) atau uji materi tentang sistem Pemilu. Sehingga, MK tetap menetapkan sistem pemilu proporsional terbuka pada Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya bersyukur kehadirat Allah SWT dan selamat, serta terima kasih kepada MK yang telah mengambil keputusan jernih dan benar. Saya yakin putusan Mahkamah Konstitusi yang tetap memberlakukan sistem proporsional terbuka ini sesuai dengan harapan rakyat Indonesia," kata SBY dalam keterangannya, Jumat (16/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden keenam RI ini menyatakan, jika sistem proporsional terbuka yang diterapkan memiliki kelemahan, tentu bisa disempurnakan oleh Presiden dan DPR hasil Pemilu 2024 mendatang. "Sangat mungkin kita memiliki UU Pemilu yang lebih sempurna dengan tetap menganut sistem proporsional terbuka," tegas SBY.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">SBY mengungkapkan, sebelum dirinya mengakhiri jabatan sebagai Presiden pada Oktober 2014, telah mengeluarkan Perppu untuk tetap mempertahankan aistem Pilkada langsung bukan Pilkada yang dipilih oleh DPRD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam Perppu tersebut sudah diwadahi berbagai perubahan dan perbaikan atas implementasi UU yang berlaku sebelumnya," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;MK memutuskan menolak permohonan judicial review (JR) alias uji materi sistem pemilu yang tertuang dalam perkara Nomor 114/PUU-XIX/2022. Dengan demikian, Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem&nbsp; proporsional terbuka. "Mengadili, memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan di Gedung MK di Gedung MK, Jakarta, Rabu (15/6).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putusan ini diambil oleh 9 hakim MK dengan satu hakim yang berpendapat berbeda atau <em>dissenting opinion</em>, yakni hakim konstitusi Arief Hidayat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

"Saya yakin putusan Mahkamah Konstitusi yang tetap memberlakukan sistem proporsional terbuka ini sesuai dengan harapan rakyat Indonesia".

Sistem Pemilu Tetap Proporsional Terbuka, SBY: Jika Ada Kelemahan Bisa Dibahas DPR dan Presiden 2024

<div id="m#msg-f:1768757706004432208" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/04/Denny-Indrayana-3638629522.png" alt="Denny Indrayana." width="100%">
<figcaption>Denny Indrayana.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan memolisikan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana atas pernyataannya soal bocoran putusan uji materi sistem pemilu. Pasalnya, sudah ada pihak yang melaporkan Denny Indrayana atas kasus tersebut ke polisi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memang ada diskusi perlu nggak lapor ke polisi, kami di MK memilih sikap tidak akan melangkah sejauh itu. Biar polisi yang bekerja karena biar sudah ada laporan terkait itu," kata Wakil Ketua MK Saldi Isra di gedung MK, Jakarta, Kamis (15/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saldi mengatakan, pihaknya siap membantu aparat kepolisian dalam proses pengusutan laporan terhadap Denny. MK siap menghadiri proses permintaan keterangan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau sewaktu-kami kami diperlukan, kami akan kooperatif terhadap itu," ucap Saldi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Saldi berharap kepolisian mendalami laporan tersebut secara independen dan objektif. "Kami harap (di polisi) ditangani sesuai prinsip penegakkan hukum yang objektif," ucap Saldi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Saldi, MK lebih memilih melaporkan Denny Indrayana ke organisasi advokat pengacara kondang itu bernaung. Termasuk melaporkan Denny ke organisasi advokat di Australia, karena Denny juga berpraktek sebagai advokat di Australia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Akan laporkan Denny Indrayana ke organisasi advokat dimana Denny Indrayana terdaftar. Biar organisasi yang menilai apakah yang dilakukan Denny Indrayana itu langgar etik sebagai advokat atau tidak," pungkas Saldi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Saldi mengatakan, pihaknya siap membantu aparat kepolisian dalam proses pengusutan laporan terhadap Denny.

Denny Indrayana Bikin Opini soal Putusan Sistem Pemilu, MK Tak akan Polisikan tapi Lapor ke Organisasi Advokat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Pengamanan-Gedung-MK-Dery-Ridwansah-7-640x480-1.jpg" alt="Pengamanan Gedung Mahkamah Konstitusi. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pengamanan Gedung Mahkamah Konstitusi. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Sebanyak delapan hakim konstitusi bersepakat, namun satu hakim yakni Arief Hidayat berbeda pendapat atau <em>dissenting opinion</em>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sistem pemilu proporsional terbuka terbatas itulah yang saya usulkan. Isu hukum mengenai sistem pemilu merupakan kebijakan hukum terbuka, namun tidak berarti hal tersebut menghalangi Mahkamah untuk menilai konstitusionalitasnya," kata Hakim Konstitusi Arief Hidayat membacakan <em>dissenting opinion</em> di Gedung MK, Jakarta, Kamis (15/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Arief, diperlukan evaluasi perbaikan dan perubahan pada sistem proporsional terbuka yang telah empat kali diterapkan pada 2004, 2009, 2014, dan 2019. Karena itu, ia berpendapat peralihan sistem pemilu, dari sistem proporsional terbuka ke sistem proporsional terbuka terbatas diperlukan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab dari perspektif filosofis dan sosiologis pelaksanaan sistem proporsional terbuka yang selama ini eksis, ternyata didasarkan pada demokrasi yang rapuh. Karena para calon anggota legislatif bersaing tanpa etika. "Menghalalkan segala cara untuk dapat dipilih masyarkat dan adanya potensi konflik yang tajam di masyarakat yang berbeda pilihan," cetus Arief.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;MK memutuskan menolak permohonan <em>judicial review</em> (JR) alias uji materi sistem pemilu yang tertuang dalam perkara Nomor 114/PUU-XIX/2022. Dengan demikian, Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem&nbsp; proporsional terbuka.&nbsp; "Mengadili, memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan di Gedung MK di Gedung MK, Jakarta, Rabu (15/6).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putusan ini diambil oleh&nbsp;sembilan hakim MK dengan satu hakim yang berpendapat berbeda atau <em>dissenting opinion</em>, yakni hakim konstitusi Arief Hidayat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sidang pleno pembacaan putusan ini dihadiri oleh&nbsp;delapan hakim konstitusi, yakni Anwar Usman, Arief Hidayat, Suhartoyo, Manahan Sitompul, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan Guntur Hamzah. Sementara hakim konstitusi Wahiduddin Adams tidak hadir karena sedang menjalankan tugas MK di luar negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perkara dengan nomor 114/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diajukan oleh enam pemohon. Mereka adalah Demas Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono. Para pemohon meminta agar sistem Pemilu 2024 diubah dari sitem proporsional tertutup, menjadi proporsional terbuka.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para Pemohon menguji Pasal&nbsp;168 Ayat (2), Pasal 342 Ayat (2), Pasal 353 Ayat (1) huruf b, Pasal 386 Ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan&nbsp;huruf d, Pasal 422, Pasal 424 Ayat (2), Pasal 426 Ayat (3) UU Pemilu terkait ketentuan sistem proporsional&nbsp;terbuka pada pemilu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para Pemohon berpendapat UU Pemilu telah mengerdilkan atau membonsai organisasi partai politik dan pengurus partai politik. Hal tersebut karena dalam penentuan caleg terpilih oleh KPU, tidak berdasarkan nomor urut sebagaimana daftar caleg yang dipersiapkan oleh partai politik, namun berdasarkan suara terbanyak secara perseorangan.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Model penentuan caleg terpilih berdasarkan pasal a quo menurut para pemohon telah nyata menyebabkan para caleg merasa Parpol hanya kendaraan dalam menjadi anggota parlemen, seolah-olah peserta pemilu adalah perseorangan bukan partai politik.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Sebanyak delapan hakim konstitusi bersepakat, namun satu hakim yakni Arief Hidayat berbeda pendapat atau dissenting opinion.

Dissenting Opinion, Hakim MK Arief Hidayat Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/04/Denny-Indrayana-3638629522.png" alt="Denny Indrayana." width="100%">
<figcaption>Denny Indrayana.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus <em>judicial review</em> (JR) alias uji materi perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 terkait sistem Pemilu, pada Kamis (15/6) mendatang. Pakar hukum tata negara Denny Indrayana meminta MK tidak tergoda untuk mengubah sistem pemilu dari proporsional tertutup menjadi proporsional terbuka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengubah sistem pemilu ke tertutup, saat proses sudah berjalan, akan menimbulkan kekacauan, bahkan penundaan pemilu. Sudah terlihat, delapan fraksi di DPR menolak sistem pileg proporsional tertutup. Ingat, putusan MK memerlukan pengubahan aturan pelaksanaan misalnya di KPU," kata Denny Indrayana dalam keterangannya, Selasa (13/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Denny mengaku justru dirinya akan diuntungkan jika sistem pemilu diubah menjadi proporsional tertutup. Sebab, dia kini merupakan bacaleg Partai Demokrat nomor urut 1 di Dapil Kalsel 2.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Denny memastikan tidak ada motif politik pribadi ketika saya mengadvokasi putusan MK seperti sekarang, tetap proporsional terbuka.&nbsp;"Semuanya saya lakukan justru untuk kepentingan publik, untuk menyelamatkan suara rakyat dan menguatkan demokrasi di tanah air," tegas Denny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) ini lantas memprediksi, lima arah putusan MK terkait sistem pemilu. Pertama, tidak dapat diterima, karena para pemohon tidak punya legal standing.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya sistem pileg tetap proporsional terbuka, tidak ada perubahan," ucap Denny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, menolak seluruhnya, karena permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan. "Artinya sistem pileg tetap proporsional terbuka, tidak ada perubahan," papar Denny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga, mengabulkan seluruhnya. Ia menyebut, sistem pileg berubah menjadi proporsional tertutup, tetapi apakah akan langsung diterapkan pada pemilu 2024, atau ditunda pelaksanaannya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau MK, mencari jalan kompromi antara berbagai kepentingan politik, maka putusannya akan mengabulkan seluruh permohonan, yang artinya mengganti sistem proporsional terbuka menjadi tertutup, namun diberlakukan untuk pemilu selanjutnya, tidak langsung berlaku di 2024," papar Denny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keempat, mengabulkan sebagian, yaitu ketika memutuskan sistem campuran (hybrid) antara penerapan proporsional tertutup yang memperhatikan nomor urut, sambil tetap memperhitungkan suara terbanyak (terbuka), yang akan diterapkan pada pemilu 2024, atau ditunda pelaksanaannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kelima, nengabulkan sebagian, yaitu ketika memutuskan sistem campuran (hybrid) berdasarkan levelnya, misalnya proporsional tertutup untuk DPR RI, dan terbuka untuk tingkat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, atau sebaliknya, yang akan diterapkan pada pemilu 2024, atau ditunda pelaksanaannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sedangkan komposisi putusan hakimnya memang lebih sulit diprediksi, meskipun bukan tidak bisa dilihat dari kecenderungan konservatif dan progresif posisi hakim selama ini," pungkas Denny.</div>

Denny Indrayana mengaku justru dirinya akan diuntungkan jika sistem pemilu diubah menjadi proporsional tertutup.

5 Prediksi Denny Indrayana Terkait Putusan MK soal Sistem Pemilu

<div id="m#msg-f:1767819697702057474" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/04/denny-indrayana-3-2436893067.png" alt="Eks Wamenkumham Denny Indrayana." width="100%">
<figcaption>Eks Wamenkumham Denny Indrayana.</figcaption>
</figure> &nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Polri memastikan akan bersikap profesional dalam menangani kasus dugaan pembocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) oleh eks Wamenkumham Denny Indrayana. Bagi Polri, semua kasus memiliki kedudukan yang sama sehingga harus diselesaikan sebaik mungkin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak hanya kasus ini. Polri komitmen untuk profesional dalam melaksanakan pengusutan setiap perkara," kata Kabag Penum Div Humas Polri Kombes Pol Nurul Azizah kepada wartawan, Senin (5/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nurul mengatakan, laporan polisi kepada Denny Indrayana masih dalam tahap penyelidikan. Tahapan hukum akan dijalankan sebagaimana mestinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masih didalami oleh Bareskrim. Jika ada update nanti kita sampaikan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Laporan terhadap&nbsp;Denny&nbsp;teregister dengan nomor LP/B/128/V/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 31 Mei 2023. Adapun pelapornya adalah AWW.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saksi-saksi dalam kasus ini yaitu WS dan AF. Kemudian Barang bukti yang ditemukan yaitu 1 bundle tangkapan layar akun Instagram @dennyindrayana99 dan 1 buah flashdisk berwarna putih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasus ini&nbsp;Denny&nbsp;dilaporkan melanggar tindak pidana yakni ujaran kebencian (SARA), berita bohong (hoax), penghinaan terhadap penguasa dan pembocoran rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 112 KUHP Pidana dan/atau Pasal 112 KUHP dan/atau Pasal 207 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Denny&nbsp;Indrayana melalui cuitannya di media sosial mengaku mendapat kabar bahwa MK akan menetapkan sistem pemilu kembali ke proporsional tertutup. Menurut&nbsp;Denny, masyarakat sebagai pemilih hanya akan memilih gambar partai politik pada pemilu legislatif (Pileg).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja," ungkap&nbsp;Denny&nbsp;Indrayana dalam cuitan pada akun media sosial Twitter.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Denny&nbsp;menduga, putusan sistem pemilu itu akan terdapat perbedaan pendapat hakim konstitusi atau dissenting opinion. Ia menyebut, komposisi itu berbanding enam dan tiga dari sembilan hakim konstitusi. "Info tersebut menyatakan, komposisi putusan enam berbanding tiga dissenting," ucap&nbsp;Denny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat dikonfirmasi JawaPos.com terkait sumber informasi yang diperolehnya itu, kata&nbsp;Denny, dipastikan bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Namun,&nbsp;Denny&nbsp;enggan membocorkan informannya itu. Ia memastikan, sumbernya bukan dari hakim konstitusi. "Tentunya saya sangat yakin kredibilitasnya," pungkas&nbsp;Denny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Bagi Polri, semua kasus memiliki kedudukan yang sama sehingga harus diselesaikan sebaik mungkin. Termasuk kasus Denny Indrayana.

Polri Nyatakan Bersikap Profesional Tangani Kasus Denny Indrayana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/SIDANG-UJI-MATERIIL-UU-PEMILU_Salman-Toyibi-2.jpg" alt="Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah), didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat (kedua kanan), Wahiduddin Adams (kanan), Saldi Isra (Kedua kiri), Enny Nurbaningsih (kiri), saat memimpin sidang sidang uji materiil Undang-Undang" width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah), didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat (kedua kanan), Wahiduddin Adams (kanan), Saldi Isra (Kedua kiri), Enny Nurbaningsih (kiri), saat memimpin sidang sidang uji materiil Undang-Undang</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Uji materi sistem pemilu proporsional tertutup memasuki fase penting. Para pihak telah menyerahkan berkas kesimpulan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Selanjutnya, semua yang disampaikan dalam persidangan maupun berkas tertulis akan dibawa dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH).</p> <p>Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, RPH segera dijadwalkan kepaniteraan. &rdquo;Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Bahkan mungkin di hari libur bisa jadi,&rdquo; ujarnya kemarin (31/5).</p> <p>Mekanisme RPH, jelas Fajar, akan digelar secara tertutup. Hanya ada sembilan hakim konstitusi yang berdiskusi memutuskan perkara. &rdquo;Berapa lama RPH-nya, tergantung pada dinamika pembahasan itu,&rdquo; terang dia.</p> <p>Apabila secara bobot dinilai tidak berat, bisa diselesaikan secara cepat. Sebaliknya, jika berat, akan membutuhkan waktu. Tidak ada batasan waktu yang pasti. Yang jelas, MK berupaya kerja cepat dalam semua perkara.</p> <p>Dalam kasus gugatan sistem pemilu, menurut Fajar, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi perdebatan alot. &rdquo;Diskusi mendalam antara hakim itu kan selalu terjadi karena masing-masing hakim punya pendapat,&rdquo; katanya.</p> <p>Soal potensi hakim disetir elite politik tertentu, Fajar menampiknya. Dia mengklaim bahwa MK akan tetap pada koridor hukum. Terlebih, semua orang dapat mengawasi. Sekarang persidangan pun ditayangkan secara terbuka sehingga setiap orang bisa memonitor. &rdquo;Artinya, serahkan saja sekarang kepada hakim konstitusi dengan kewenangan yang dimiliki. Sambil kita terus monitor,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Lebih lanjut, Fajar menyebutkan bahwa pihaknya telah menutup kans pengusutan dugaan kebocoran putusan. Sebab, dalam perkembangannya, Denny Indrayana memberikan klarifikasi bahwa tidak ada orang dalam MK yang terlibat. Dengan demikian, MK tidak mengambil langkah apa pun sambil menunggu perkembangan.</p> <p>Sementara itu, salah satu pihak yang menyerahkan kesimpulan adalah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Peneliti Perludem Kahfi Adlan mengatakan, dalam kesimpulan, pihaknya meminta pilihan sistem pemilu dianggap open legal policy. Artinya, itu menjadi kewenangan DPR dan pemerintah untuk menetapkan. &rdquo;Akan sangat berbahaya ketika sistem pemilu itu diputuskan oleh MK,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Jika MK hanya memutus satu model sistem saja yang dianggap konstitusional, Kahfi menyebut hal itu akan membatasi upaya evaluasi ke depan. Sebab, sistem lain akan dianggap tidak konstitusional.</p> <p>Atas dasar itu pula, Perludem meminta MK menolak gugatan pemohon. Menurut Kahfi, evaluasi atau perubahan sangat mungkin dilakukan. Namun tidak di tengah tahapan yang sudah berjalan jauh. &rdquo;Evaluasi itu sangat penting, tapi setelah pemilu misalnya,&rdquo; tutur dia.</p> <p><strong>Efek Pemilu ke Ekonomi</strong></p> <p>Penyelenggaraan pemilu akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi pada 2024. Pasalnya, ada kemungkinan pemilihan berlangsung hingga tiga kali. &rdquo;Pemilu presiden dan legislatif, pemilu putaran kedua untuk presiden, juga ada pilkada. Jadi, baru kali ini daya dorong dari sisi kegiatan politik cukup besar,&rdquo; ujar Kepala Ekonom BCA David Sumual saat ditemui pada diskusi di Kemenkeu kemarin.</p> <p>Berdasar kalkulasinya, pemilu bisa memberikan tambahan 0,15 sampai 0,20 persen dari baseline pertumbuhan ekonomi. Beberapa sektor seperti ritel, perdagangan, maupun transportasi akan menjadi pendorong pertumbuhan.</p> <p>Senada, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menerangkan, pemilu kali ini akan meningkatkan investasi dan konsumsi masyarakat. &rdquo;Outlook pertumbuhan ekonomi di 2024 sudah memperhitungkan pemilu. Ada banyak orang biasanya bilang pemilu menimbulkan ketidakpastian, ini ada benarnya. Tetapi, tahun ini agak berbeda,&rdquo; jelasnya. <strong>(far/dee/c9/fal)</strong></p>

Uji materi sistem pemilu proporsional tertutup memasuki fase penting. Para pihak telah menyerahkan berkas kesimpulan ke MK.

Hakim MK Bahas Putusan Uji Materi Sistem Pemilu di Hari Libur

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Kotak-Suara-Pilkada-Depok-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Petugas memeriksa kotak suara yang telah dirakit di Gudang Logistik KPU, Depok, Jawa Barat, Jumat (13/11/2020). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok telah merakit sebanyak 4.049 kotak suara yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (" width="100%">
<figcaption>Petugas memeriksa kotak suara yang telah dirakit di Gudang Logistik KPU, Depok, Jawa Barat, Jumat (13/11/2020). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok telah merakit sebanyak 4.049 kotak suara yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan, apa pun putusan Mahkamah Konstitusi terkait sistem pemilu tidak akan mengganggu penyelenggaraan dan pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu 2024.</p> <p>"<em>Insyaallah</em> tidak (akan mengganggu penyelenggaraan dan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024)," ujar Afif, sapaan akrab Mochammad Afifuddin, kepada wartawan di Jakarta, Rabu.</p> <p>Ia mengatakan ke depannya, KPU berkomitmen untuk menjalankan putusan MK itu.</p> <p>Hal senada juga telah disampaikan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam acara Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota Legislatif (Caleg) RI di Jakarta, Senin (29/5).</p> <p>Hasyim juga menyampaikan sembari menunggu putusan MK itu, sampai saat ini KPU tetap akan mengacu pada sistem proporsional terbuka dalam menyusun surat suara maupun logistik lain untuk Pemilu 2024.</p> <p>Sebelumnya, MK telah menerima permohonan uji materi terhadap Pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terkait sistem proporsional terbuka yang didaftarkan dengan nomor registrasi perkara 114/PUU-XX/2022 pada 14 November 2022.</p> <p>Keenam orang yang menjadi pemohon ialah Demas Brian Wicaksono (pemohon I), Yuwono Pintadi (pemohon II), Fahrurrozi (pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (pemohon IV), Riyanto (pemohon V), dan Nono Marijono (pemohon VI).</p> <p>Apabila uji materi UU Pemilu mengenai sistem proporsional terbuka itu dikabulkan oleh MK, sistem Pemilu 2024 akan berubah menjadi sistem proporsional tertutup.</p> <p>Sistem proporsional tertutup memungkinkan para pemilih hanya disajikan logo partai politik (parpol) pada surat suara, bukan nama kader partai yang mengikuti pileg.</p> <p>Sejauh ini, terdapat beragam pendapat dalam menilai sistem mana yang dapat menjadi sistem terbaik dalam penyelenggaraan pemilu di Tanah Air. Ada sebagian pihak yang mendukung penerapan sistem proporsional terbuka. Ada pula yang mendukung sistem proporsional tertutup.</p>

Apa pun putusan Mahkamah Konstitusi terkait sistem pemilu tidak akan mengganggu penyelenggaraan dan pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu 2024.

Tunggu Putusan MK, KPU Tetap Mengacu Sistem Proporsional Terbuka

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-22-at-18.36.28.jpg" alt="Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Said Abdullah. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Said Abdullah. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menilai, pernyataan bersama delapan partai politik di parlemen berisi peringatan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memutuskan perkara terkait sistem pemilu sebagai pernik-pernik karena para legislator memahami rambu peraturan perundangan.</p> <p>"Saya pikir apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tidak akan sejauh itu lah, kawan-kawan kan ngerti rambu-rambunya. Itu hanya pernik-pernik dari kawan-kawan saja," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (31/5).</p> <p>Dia juga menyinggung pernyataan Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman yang duduk di Komisi III DPR RI saat konferensi pers bersama, Selasa (30/5), terkait kewenangan penganggaran DPR apabila MK bersikeras dalam memutuskan gugatan tentang sistem kepemiluan.</p> <p>"Karena seperti Bapak Habib menyampaikan itu hanya pernik-pernik saja. Pak Habib itu kan orang yang pakar di bidang hukum. Pasti tidak akan melampaui undang-undang yang sudah ada di Mahkamah Konstitusi," ujarnya.</p> <p>Said meyakini bahwa para legislator tersebut pada akhirnya tidak akan menggunakan kewenangannya untuk merevisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi apabila mengeluarkan putusan terkait sistem proporsional tertutup.</p> <p>"Saya tidak punya keyakinan akan seperti itu," ucapnya.</p> <p><strong><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01700027/waketum-persis-dukung-kewenangan-kejagung-diperkuat">Waketum Persis Dukung Kewenangan Kejagung Diperkuat</a></strong></strong></p> <p>Dia pun mengingatkan bahwa apapun yang menjadi putusan MK nantinya maka bersifat final dan mengikat.</p> <p>"Kami ingin secara bersama sama kolektif di DPR itu memandang keputusan MK yang final. Endingnya itu kan enggak bisa ditolak, langsung tidak bisa diganggu gugat karena keputusannya mengikat," tuturnya.</p> <p>Menurut dia, pernyataan bersama delapan fraksi parlemen itu menyiratkan penantian akan putusan MK terkait sistem pemilu.</p> <p>"Kalau saya melihatnya apa yang jadi concern kawan-kawan di DPR bahwa semua menanti keputusan Mahkamah Konstitusi, apakah terbuka dan tertutup, suasana kebatinannya sama antara kawan-kawan di DPR dengan kami semua sama," katanya.</p> <p>Untuk itu, Said mengajak agar publik bersepakat untuk mengawal jalannya pemilu yang damai, sejuk, sehat, serta kualitasnya meningkat.</p> <p>Sebelumnya Selasa (30/5), delapan fraksi partai politik (parpol) di DPR RI meminta agar Mahkamah Konstitusi tetap menerapkan sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024, menyusul dugaan kebocoran putusan MK terkait uji materi sistem pemilu anggota legislatif yang beredar beberapa waktu belakangan.</p> <p>Hal itu disampaikannya saat konferensi pers delapan partai parlemen untuk menegaskan kembali sikap untuk menolak sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.</p> <p>Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman yang duduk di Komisi III DPR RI mengingatkan bahwa DPR mempunyai pula sejumlah kewenangan legislatif apabila MK bersikeras dalam memutuskan gugatan tentang sistem kepemiluan.</p> <p>"Kita juga akan mengingatkan bahwa kami ini legislatif juga punya kewenangan. Apabila MK berkeras untuk memutus (sistem proporsional tertutup) ini, kami juga akan menggunakan kewenangan kami, begitu juga dalam konteks budgeting," kata dia.</p> <p>Kedelapan perwakilan fraksi parpol di parlemen yang menggelar konferensi pers bersama itu adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).</p> <p>Hanya PDI Perjuangan (PDIP) yang tidak ikut dalam konferensi pers bersama tersebut lantaran mendukung penerapan sistem pemilu proporsional tertutup.</p>

Said meyakini bahwa para legislator tersebut pada akhirnya tidak akan menggunakan kewenangannya untuk merevisi UU tentang MK.

PDIP Tanggapi Santai Soal 8 Fraksi di DPR yang Meminta MK Putuskan Sistem Pemilu Terbuka

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/3931_21008_viva-yoga.jpg" alt="Viva Yoga Mauladi" width="100%">
<figcaption>Viva Yoga Mauladi</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Partai Amanat Nasional (PAN) mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) agar menolak gugatan <em>judicial review </em>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (pemilu) atau lebih spesifik mengenai sistem proporsional tertutup.&nbsp;</p> <p>Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengungkapkan ada beberapa alasan MK harus menolak gugatan tersebut sebagai garda terdepan penjaga moral demokrasi di Indonesia. Sebab, sistem pemilu tertutup akan membuat masyarakat hanya mencoblos lambang partai politik peserta pemilu saja.</p> <p>"Tentang adanya <em>judicial review</em> dari para pihak atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya tentang sistem pemilu proporsional daftar terbuka agar menjadi sistem pemilu proporsional tertutup di mana hanya mencoblos lambang partai politik peserta pemilu saja. Tanpa bermaksud melakukan intervensi kepada MK, PAN mengingatkan MK agar menolak gugatan tersebut," ujar Viva dalam rilis-nya di Jakarta, Selasa, (30/5).&nbsp;</p> <p>Pertama, kata dia, sistem pemilu tertutup yang hanya mencoblos tanda gambar partai politik saja akan merusak sistem demokrasi karena akan melanggar prinsip pemilu yang demokratis yang ditandai oleh <em>one person, one vote, one value</em> (OPOVOV).</p> <p>"Suara rakyat adalah suara Tuhan (<em>vox populi</em>, <em>vox dei</em>) tidak akan terwujud di dalam sistem pemilu tertutup," ucap Viva.</p> <p><strong><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01685404/dpr-minta-mk-dengar-aspirasi-publik-tak-ubah-sistem-pemilu-proporsional-terbuka">DPR Minta MK Dengar Aspirasi Publik Tak Ubah Sistem Pemilu Proporsional Terbuka</a></strong></strong></p> <p>Lalu, kedua adalah MK dalam putusan MK Nomor 22-23/PUU-VI/2008 telah menetapkan sistem pemilu proporsional daftar terbuka berdasarkan suara terbanyak. Hal itu mengabulkan gugatan atas pasal 214 (a, b, c, d) UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang memakai sistem proporsional daftar tertutup.</p> <p>Untuk itu, PAN mengingatkan MK yang pernah mengabulkan gugatan untuk menerapkan sistem pemilu proporsional daftar terbuka, karena alasan MK bahwa sistem penetapan anggota legislatif berdasarkan sistem pemilu tertutup terbatas itu akan menyebabkan terjadinya pelanggaran dan bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi.</p> <p>Menurutnya, dasar filosofi dari setiap pemilihan atas orang untuk menentukan pemenang adalah berdasarkan suara terbanyak. Oleh karena itu, memberlakukan sistem pemilu tertutup terbatas berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai pilihannya.</p> <p>Selain itu, sistem tertutup telah mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih. Hal ini merupakan satu kutipan amar putusan MK Nomor 22-23/PUU-VI/2008.</p> <p>"Lah ini, tuntutan dari para pihak itu justru kembali ke zaman pemilu yang primitif, tidak ada nama caleg yang berdasarkan nomor urut, tetapi hanya mencoblos tanda gambar partai politik saja," tambah dia.</p> <p>Ia menilai, sistem pemilu tertutup murni sangat tidak masuk akal dan sifatnya historis bagi pembangunan demokrasi apabila MK mengabulkan gugatan tersebut.</p> <p>Ketiga, jika yang menjadi dasar penggugat adalah pasal 22 E ayat 3 UUD RI 1945 bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR RI dan anggota DPRD adalah partai politik. Sementara, di pasal 22 E ayat 6 sudah jelas dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pemilu diatur dengan undang-undang.</p> <p>Viva menegaskan keberadaan sistem pemilu proporsional terbuka sudah ada di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Ini mengatur tentang sistem pemilu harusnya masuk ke ranah <em>open legal policy</em>. Bagi masyarakat pemilih sistem ini dapat diterima dengan baik karena sudah terbiasa dengan pemilihan langsung, melalui pemilihan kepala desa (pilkades), pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg).</p> <p>"Sudah tiga kali pemilu memakai suara terbanyak rasanya cukup bagi KPU, Bawaslu dan DKPP sekarang untuk lebih tangguh, andal, dan kuat karena memiliki pengalaman empiris agar dapat menyelenggarakan pemilu lebih baik dan berkualitas lagi," tambah Viva.</p> <p>Tidak hanya itu, ada beberapa hal positif bagi pembangunan demokrasi di Indonesia jika sistem pemilu proporsional daftar terbuka. Pertama, menghindari bahaya nepotisme di internal parpol.</p> <p>Secara empiris, siapa yang dekat pimpinan akan mendapatkan nomor urut kecil. Meskipun parpol melakukan rekrutmen secara transparan dan objektif, namun unsur subjektivitas pimpinan selaku<em> policy maker</em> dalam skala tertentu akan mengalahkan unsur obyektivitas.</p> <p>Kedua, sistem suara terbanyak tidak akan menghilangkan kedaulatan parpol. Pasalnya, yang merekrut, menyusun, dan mendaftarkan caleg ke KPU adalah parpol.</p> <p>Tidak bisa orang per-orang, karena peserta pemilu legislatif adalah partai politik. Tentunya parpol akan mengukur caleg tersebut bagaimana kadar dan pemahaman ideologi partai-nya, basis massa di dapil, kinerja, dan sebagainya.</p> <p>Jika terpilih, sambung Viva, siapa pun orangnya, sudah diatur di Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu untuk wajib tunduk, patuh dan taat pada kebijakan parpol. Parpol memiliki otoritas atau kewenangan mutlak untuk melakukan evaluasi dan pergantian antar waktu jika anggota Dewannya wan-prestasi atau melanggar kebijakan parpol.</p> <p>"Setiap anggota Dewan pasti akan berbicara sesuai dengan kebijakan parpol-nya. Tidak dapat membawa kepentingan pribadi yang berbeda dengan platform dan kebijakan parpol-nya," jelas Viva.</p> <p>Ketiga, sistem suara terbanyak akan mendekatkan caleg terpilih dengan konstituen-nya, karena dapat lebih mudah melakukan komunikasi dan menyuarakan aspirasi serta kepentingannya untuk diperjuangkan oleh anggota Dewan menjadi kebijakan negara dan direalisasikan dalam bentuk program-program di masyarakat.</p> <p>Dengan kata lain tentu juga akan semakin mendekatkan parpol dengan rakyat yang diwakilinya di lembaga legislatif melalui caleg terpilih. Hal ini sama sekali tidak mengganggu atau mendegradasi kedaulatan parpol dalam sistem demokrasi sebab caleg terpilih itu dicalonkan oleh parpol.</p> <p>"Justru sebaliknya, malah akan semakin memperkuat kehadiran dan eksistensi parpol di tengah-tengah masyarakat," ucapnya.</p> <p>Keempat, sistem suara terbanyak lebih bersifat adil dibanding sistem pemilu tertutup. Siapa caleg yang bekerja lebih keras di dapil tentu akan mendapatkan suara lebih banyak.</p> <p>Memilih orang dalam pemilu adalah salah satu tonggak penting membangun kedaulatan rakyat. Rakyat menentukan sendiri siapa yang akan mewakili dirinya untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya di lembaga legislatif sebagai wakil rakyat.</p> <p>Kelima, tidak ada jaminan dan ukuran akademis bahwa sistem proporsional daftar tertutup murni akan mengurangi dan atau menghilangkan praktik politik uang (money politic) dibandingkan sistem proporsional daftar terbuka berdasarkan suara terbanyak.</p> <p>Praktik politik uang itu bukan soal apa sistem pemilu-nya, tetapi karena soal kesulitan ekonomi rakyat, kesadaran politik rakyat dalam memaknai pemilu, pengawasan pelaksanaan pemilu oleh Bawaslu, lembaga pemantau, maupun oleh partisipasi masyarakat, serta penegakan aturan pemilu.</p>

sistem pemilu tertutup yang hanya mencoblos tanda gambar partai saja akan merusak sistem demokrasi karena akan melanggar prinsip pemilu.

Elite PAN Tegaskan Tak Ingin Pemilu Kembali ke Zaman Primitif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/116-kasus-dugaan-tindak-pidana-pemilu-26-di-antaranya-politik-uang_m_.jpg" alt="Ilustrasi politik uang. (salman toyibi/jawa pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi politik uang. (salman toyibi/jawa pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi III DPR RI Supriansah mengaku kaget dengan pernyataan pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) akan menetapkan sistem pemilu proporsional tertutup. Ia mengamini kabar yang disampaikan Denny bukan sebuah bocoran, melainkan informasi yang didapat dari pihak yang bisa dipertanggungjawabkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi Prof Denny sudah menyampaikan bahwa ini sebenarnya bukan bocoran, tetapi beliau mendapatkan informasi dan beliau menyampaikan informasi tidak berarti dari dalam MK, tetapi ada orang yang beliau mungkin percaya, sehingga keluarnya di publik kita semua ini termasuk saya sebagai pihak yang pro terhadap terbuka, tentu kaget," kata Supriansah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Supriansah menegaskan, sistem pemilu terbuka dinilai masih yang terbaik digunakan di Indonesia. Sebab, partisipasi publik dalam menentukan wakilnya di parlemen cukup tinggi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01688627/masa-jabatan-pimpinan-kpk-jadi-5-tahun-mk-dianggap-langkahi-tugas-dpr">Masa Jabatan Pimpinan KPK Jadi 5 Tahun, MK Dianggap Langkahi Tugas DPR</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini saya sampaikan bahwa bicara sistem pemilu di Republik ini, saya tentu masih berpikir bahwa terbuka itu masih kita anggap yang terbaik untuk republik ini, kenapa? Karena kita sudah lama menjalani yang namanya tertutup, dari kecil dulu kita ini kan tertutup ini pemilihannya, orang tua kita kita diajak ke TPS saat kita masih kecil, memilih yang namanya tanda gambar, kemudian berubah menjadi terbuka, harapannya terbuka karena ini menjadi adalah bagian daripada penguatan kedaulatan rakyat," tegas Supriansah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus Partai Golkar ini menyatakan, tak menjamin jika sistem pemilu diubah akan menghilangkan politik uang. Ia menduga, akan ada perpindahan politik uang yang bisa saja terjadi pada masing-masing internal partai politik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dikatakan kalau dilaksanakan secara terbuka katanya, maka itu akan terjadi money politik di bawah, pertanyaan saya, adakah juga yang bisa menjamin kalau dilaksanakan secara tertutup orang-orang yang mendapatkan nomor urut 1-2 dan seterusnya ini terutama nomor 1 tidak membayar di partainya masing-masing, jangan-jangan hanya pindah tempat terjadinya kecurigaan-kecurigaan terjadinya money politik kan itu yang menjadi kekuatiran kita," ungkap Supriansah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Supriansah meyakini sistem pemilu proporsional terbuka masih yang terbaik. Sebab, publik dapat melakukan pengawasan secara terbuka dan berpartisipasi penuh menentukan wakil rakyat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sistem dengan cara pendekatan pelaksanaan terdaftar terbuka ini, jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang tertutup, karena banyak mata yang bisa menyaksikan, banyak orang yang bisa melihat dan banyak orang yang bisa&nbsp; memprotes dan melaporkan kepada Bawaslu dan seterusnya, jika terjadi tindakan-tindakan di lapangan," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Sistem pemilu terbuka dinilai masih yang terbaik digunakan di Indonesia. Jika sistem pemilu diubah tak menjamin hilangkan politik uang.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

Berita Terkini