<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/15/xLMHTMxIAMNcO3vdnk5LHx140No0AATdJizr4OHH-1-233906609.jpg" alt="Kepala Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) Syahmud Basrie Ngabalin bersama Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham di Jakarta. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) Syahmud Basrie Ngabalin bersama Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham di Jakarta. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kepala Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) Syahmud Basrie Ngabalin menekankan perlunya perubahan besar dalam sistem pemilu Indonesia, untuk menghadirkan demokrasi yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Menurut dia, demokrasi tidak boleh berhenti pada pesta lima tahunan semata. Ia menegaskan, demokrasi harus tumbuh dari kesadaran dan tanggung jawab setiap warga negara, bukan sekadar simbol mencoblos di bilik suara. &ldquo;Selama ini rakyat hanya diposisikan sebagai pemilik hak suara. Mereka datang, memilih, lalu pulang. Padahal, suara bukan sekadar hak, tetapi juga mandat, janji, dan titipan masa depan bangsa,&rdquo; kata Syahmud di Jakarta, Minggu (14/9). Syahmud menambahkan, pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, melainkan aktor utama dalam menentukan arah bangsa. Demokrasi, katanya, adalah perjanjian antara rakyat dengan wakil yang dipilih. Karena itu, ia berharap rakyat dapat memilih dengan kesadaran penuh, bukan karena iming-iming uang atau popularitas sesaat.&nbsp; &ldquo;Bayangkan rakyat memilih dengan hati yang sadar dan pikiran jernih. Wakil rakyat pun akan lahir dari suara tulus dan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab,&rdquo; tegasnya. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham menyambut positif gagasan tersebut. Ia menyebut langkah perubahan sistem Pemilu sebagai bentuk ijtihad politik yang bertujuan memperkuat, serta menata sistem politik Indonesia. &ldquo;Saya sangat mengapresiasi ijtihad politik yang dilakukan Kepala BSNPG atau yang sering disebut SBN. Ini upaya serius agar demokrasi kita semakin berkualitas,&rdquo; tutur Idrus. Idrus menyebut, usulan dan gagasan BSNPG akan dikaji lebih dalam sebelum dilaporkan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Menurut dia, sebagai partai besar, Golkar memiliki tanggung jawab mengawal arah demokrasi agar tetap berpihak kepada rakyat. &ldquo;Demokrasi adalah anugerah sejarah yang harus dijaga. Golkar melalui BSNPG ingin memastikan politik tidak kehilangan martabatnya, dan pemerintah maupun parlemen benar-benar menjadi rumah rakyat,&rdquo; pungkasnya.

Partai Golkar menekankan pentingnya perubahan sistem pemilu agar demokrasi tidak hanya menjadi formalitas lima tahunan, libatkan rakyat.

Partai Golkar Dorong Perubahan Sistem Pemilu, Tak Ingin Demokrasi Hanya Sekadar Pesta Rutin 5 Tahunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/Wakil-Ketua-Komisi-III-DPR-Ahmad-Sahroni-Dery-Ridwansah-1-4185951693.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengaku bersyukur Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk tetap menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka pada Pemilu 2024. Sebab, ia menilai sistem proporsional terbuka lebih mengedepankan nilai-nilai Pancasila. &ldquo;Kemarin putusan MK yang tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka itu bagus sekali. Dengan begitu, tetap bisa milih langsung wakil rakyat yang sesuai dengan hati nurani," kata Sahroni kepada wartawan, Rabu (21/6). Politikus Partai NasDem ini menyebut, sistem pemilu proporsional terbuka lebih adil, transparan, dan mengedepankan nilai-nilai Pancasila. "Tidak terbayang kemarin kalau kita beralih ke (proporsional) tertutup, masyarakat enggak kenal sama wakil rakyatnya sendiri,&rdquo; ucap Sahroni. Karena itu, Sahroni menekankan Pemilu 2024 merupakan momentum terbaik untuk menunjukkan nilai-nilai Pancasila yang melekat pada setiap diri masyarakat Indonesia. Ia pun optimis kualitas Pemilu 2024 akan jauh lebih baik dari sebelumnya. &ldquo;Jadi kita harus pastikan Pemilu 2024 benar-benar menjadi pesta rakyat yang berkualitas. Pesta di mana rakyat dapat menunjuk langsung wakilnya secara rasional tanpa sentimen identitas berlebih. Mari gunakan hak pilih bapak ibu sekalian untuk jadikan Indonesia selalu lebih baik lagi!,&rdquo; pungkas Sahroni.

Semua pihak harus memastikan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 benar-benar menjadi pesta rakyat yang berkualitas.

Sahroni Sebut Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Lebih Kedepankan Nilai Pancasila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/17/viva-yoga-1335064743.jpg" alt="Viva Yoga Mauladi" width="100%">
<figcaption>Viva Yoga Mauladi</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sejumlah perbaikan didorong Mahkamah Konstitusi (MK) setelah menolak perubahan sistem proporsional di UU Pemilu. Amanat MK itu perlu ditindaklanjuti legislatif dan eksekutif dalam merevisi UU Pemilu. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi kemarin (16/6). Menurut Viva, putusan MK pada Kamis (15/6) mendorong dilakukannya perubahan UU Pemilu. Namun, revisi tentu tidak bisa dilakukan segera mengingat Pemilu 2024 semakin dekat. "Revisi dilakukan setelah terbentuknya pemerintahan dan pelantikan lembaga legislatif hasil Pemilu 2024," terangnya kepada Jawa Pos. Menurut Viva, DPR dan pemerintah mulai bisa menyiapkan naskah akademik (NA) perubahan UU Pemilu. Namun, Viva mendorong agar revisi tersebut tidak sekadar berdasar isu yang termaktub di putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022. Viva meminta dilakukan revisi atas presidential threshold (PT). Syarat pencalonan 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional dinilai terlalu tinggi. Seharusnya, kata dia, PT tidak membatasi secara ekstrem peluang calon pemimpin nasional untuk maju dalam pilpres. Terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian terhadap UU Pemilu. Salah satunya soal sistem pemilu. &rsquo;&rsquo;Bagaimana praktik antara pemilu proporsional terbuka dan tertutup tersebut,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, putusan MK banyak memberikan panduan dalam melakukan reformasi hukum pemilu dan partai politik Indonesia. Di antaranya, bagaimana memastikan rekrutmen caleg yang berbasis kaderisasi dan antikorupsi, lalu pengaturan untuk mengeliminasi praktik politik uang, dan demokrasi internal partai. "Serta inovasi untuk mengurai kompleksitas teknis dalam penyelenggaraan pemilu serentak," jelasnya. MK juga menyebut evaluasi atas sistem pemilu harus pula menjaga koherensi antara keberadaan partai politik dan kedaulatan rakyat. Titi memandang, semestinya ambang batas pencalonan presiden ditiadakan agar partai leluasa mengusung kader terbaiknya. "Rakyat bisa mendapatkan kandidat unggul kader-kader terbaik bangsa yang dicalonkan partai politik peserta pemilu," jelasnya. Selanjutnya, evaluasi keserentakan juga mendesak dilakukan. Model keserentakan saat ini tidak kompatibel bagi penguatan sistem kepartaian dan iklim demokratisasi. Model saat ini juga bertentangan dengan desain kelembagaan penyelenggara pemilu yang bersifat permanen lima tahun. (lum/c7/bay)

Menurut Viva, putusan MK pada Kamis (15/6) mendorong dilakukannya perubahan UU Pemilu. Namun, revisi tentu tidak bisa dilakukan segera.

UU Pemilu Dianggap Layak Direvisi, Presidential Threshold Diminta Dihapus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/16/PDIP-Hasto-Djarot-1831121093.jpg" alt="TANCAP GAS: Hasto Kristiyanto (tengah) dan Djarot Saiful Hidayat (kanan) memberikan keterangan pers sebelum Rakernas III beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>TANCAP GAS: Hasto Kristiyanto (tengah) dan Djarot Saiful Hidayat (kanan) memberikan keterangan pers sebelum Rakernas III beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sistem pemilu yang tetap proporsional terbuka membuat parpol-parpol bernapas lega. Demikian juga para bakal calon anggota legislatif (bacaleg). Mereka pun bisa mulai memanaskan mesin politik masing-masing. Ketua Umum DPP PKB A. Muhaimin Iskandar mengatakan, para bacaleg kini plong dengan putusan MK. Mereka bisa melanjutkan tahapan pencalegan. Selama ini, bacaleg dibayang-bayangi sistem pemilu yang belum pasti. Muhaimin pun meminta bacaleg PKB untuk tancap gas. Bekerja keras memenangi Pileg 2024. &rsquo;&rsquo;Harus rajin turun ke masyarakat. Mereka bisa menyapa dan menyerap aspirasi warga. Sudah saatnya bekerja memenangkan pemilu,&rsquo;&rsquo; ucapnya dalam konferensi pers di DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, kemarin (15/6). Menurut Muhaimin, para bacaleg bisa mengatur strategi dan menyusun program pemenangan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Mereka harus menyatu dengan rakyat. Lalu, berkomitmen memperjuangkan aspirasi rakyat ketika duduk di legislatif. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menginstruksikan seluruh kader untuk mengedepankan kepentingan partai dalam strategi pemenangan pemilu. &rsquo;&rsquo;Kami tetap mengedepankan cara gotong royong,&rsquo;&rsquo; paparnya. PDIP, lanjut dia, akan berjuang mempersiapkan kader-kader terbaik, terlatih, dan berkualitas untuk maju sebagai wakil rakyat di parlemen. Bukan kader partai yang mengandalkan popularitas dan uang untuk bisa terpilih. Dengan sistem yang ada, persaingan tidak hanya terjadi antarpartai, tapi juga dalam satu partai. Karena itu, Hasto mendorong seluruh kader PDIP untuk mengedepankan spirit gotong royong dan tak melunturkan semangat kerja sama antarcaleg. Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDIP Djarot Saiful Hidayat menambahkan, partainya akan menyusun strategi untuk memastikan para caleg bisa bekerja sama dalam pemenangan. Dengan demikian, tidak ada praktik kanibalisme politik yang menjadi ancaman dari demokrasi liberalisme-kapitalisme. (lum/c18/hud)

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sistem pemilu yang tetap proporsional terbuka membuat parpol-parpol bernapas lega.

MK Putuskan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka, Parpol Langsung Beri Instruksi ke Bacaleg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/16/Sidang-Putusan-Mahkamah-Konstitusi-soal-Pemilu-Miftahul-Hayat-5-3630808826.jpg" alt="Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) bersama Hakim Konstitusi memimpin jalannya sidang putusan permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (15/6/202" width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) bersama Hakim Konstitusi memimpin jalannya sidang putusan permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (15/6/202</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dalam putusannya yang dibacakan di gedung MK, Jakarta, kemarin (15/6), Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan kader PDIP Demas Brian Wicaksono bersama empat warga lainnya. Dengan demikian, Pemilu 2024 akan tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa sistem pemilu sebagai kebijakan hukum terbuka. Artinya, pembuat undang-undang, yakni pemerintah dan DPR, diberi kewenangan untuk menentukan kebijakan. Hakim MK Suhartoyo mengatakan, konstitusi Indonesia tidak pernah mengatur sistem pemilu apa yang harus digunakan. Sejak UUD 1945 dibentuk, Konstitusi RIS 1949, maupun UUDS 1950, semuanya tidak menentukan jenis sistem pemilu yang harus digunakan. &rsquo;&rsquo;UUD 1945 hasil perubahan pun tidak menentukan sistem pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Dengan demikian, saat Pasal 168 UU Pemilu mengatur sistem proporsional terbuka, tidak ada norma konstitusi yang dilanggar. MK juga membantah semua dalil pemohon. Sebelumnya, pemohon mendalilkan sistem terbuka memiliki banyak ancaman. Mulai membahayakan negara dan ideologi Pancasila, mendistorsi partai politik, memunculkan caleg pragmatis, memperluas money politics, mempersulit keterwakilan perempuan, hingga memberatkan penyelenggara pemilu. "Tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya," kata Saldi Isra, hakim MK. Soal ancaman membahayakan negara, misalnya, MK berpendapat tidak akan terjadi jika dipagari dengan prinsip-prinsip yang dapat membatasi aktor politik tidak merusak ideologi negara. Kemudian, klaim mendistorsi parpol, MK menilai peran sentral parpol tetap kuat dalam menetapkan caleg. Sebaliknya, MK justru mendorong partai untuk memperkuat kaderisasi sehingga bisa menghasilkan caleg berkualitas yang sesuai dengan visi partai. Selanjutnya, terkait money politics, MK berpendapat sistem tertutup juga punya potensi sama. Khususnya dalam upaya caleg mendapatkan nomor urut calon jadi. Untuk melawan money politics, MK justru memberikan sejumlah masukan. Pertama, partai dan caleg harus berkomitmen tidak menggunakan politik uang. Kedua, penegakan hukum harus berjalan. Ketiga, edukasi kepada masyarakat. "Masalah politik uang sebenarnya lebih disebabkan sifatnya yang struktural, bukan sekadar disebabkan pilihan sistem," tuturnya. Soal pilihan sistem, MK juga menilai masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan begitu, dalam menentukan, harus dilakukan secara cermat. Jika kelak sistem pemilu dibahas ulang, MK memberi lima rambu-rambu dalam memutuskan. Pertama, perubahan tidak terlalu sering dilakukan sehingga dapat diwujudkan kemapanan sistem pemilu. Kedua, jika dilakukan perubahan, harus ditempatkan dalam rangka menyempurnakan sistem. Ketiga, opsi perubahan harus dilakukan sebelum tahapan pemilu dimulai. "Sehingga tersedia waktu yang cukup untuk melakukan simulasi," jelasnya. Keempat, jika dilakukan perubahan, harus menjaga keseimbangan antara peran partai politik sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E Ayat 3 dan prinsip kedaulatan rakyat Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Terakhir, apabila dilakukan perubahan, tetap melibatkan semua kalangan dan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna. Sementara itu, hakim MK Arief Hidayat memberikan pendapat berbeda. Arief mengatakan, sistem pemilu perlu dievaluasi dan diperbaiki. Terlebih, sudah empat kali diberlakukan sejak 2004. Sebab, dari perspektif filosofis dan sosiologis, pelaksanaan sistem proporsional terbuka yang selama ini berlangsung dinilai Arief didasarkan pada demokrasi yang rapuh. Para caleg bersaing tanpa etika dan menghalalkan segala cara untuk dapat dipilih masyarakat. Arief mengusulkan sistem terbuka terbatas. Partai mendapat kewenangan lebih dalam menentukan calon terpilih melalui sejumlah skema perhitungan tertentu. Namun, karena tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai, dia mengusulkan sistem proporsional terbuka terbatas dilaksanakan pada Pemilu 2029. "Saya berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian," terangnya. (far/lum/mia/c7/oni)

Dalam putusannya yang dibacakan di gedung MK, Jakarta, kemarin (15/6), Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan kader PDIP.

MK Minta Partai Perkuat Kaderisasi dan Melawan Politik Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/16/Sidang-Putusan-Mahkamah-Konstitusi-soal-Pemilu-Miftahul-Hayat-3-2233948547.jpg" alt="Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin jalannya sidang putusan permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (15/6/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin jalannya sidang putusan permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (15/6/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sistem pemilu yang bakal digunakan pada 2024 akhirnya mendapat kepastian hukum. Kepastian itu didapat setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XX/2022 yang dibacakan di gedung MK, Jakarta, kemarin (15/6). Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan kader PDIP Demas Brian Wicaksono bersama empat warga lain tersebut. Dengan demikian, Pemilu 2024 akan tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa sistem pemilu sebagai kebijakan hukum terbuka. Artinya, pembuat undang-undang, yakni pemerintah dan DPR, diberi kewenangan untuk menentukan kebijakan. Hakim MK Suhartoyo mengatakan, konstitusi Indonesia tidak pernah mengatur sistem pemilu apa yang harus digunakan. Sejak UUD 1945 dibentuk, Konstitusi RIS 1949, maupun UUDS 1950, semuanya tidak menentukan jenis sistem pemilu yang harus digunakan. &rsquo;&rsquo;UUD 1945 hasil perubahan pun tidak menentukan sistem pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Dengan demikian, saat Pasal 168 UU Pemilu mengatur sistem proporsional terbuka, tidak ada norma konstitusi yang dilanggar. MK juga membantah semua dalil pemohon. Sebelumnya, pemohon mendalilkan sistem terbuka memiliki banyak ancaman. Mulai membahayakan negara dan ideologi Pancasila, mendistorsi partai politik, memunculkan caleg pragmatis, memperluas money politics, mempersulit keterwakilan perempuan, hingga memberatkan penyelenggara pemilu. "Tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya," kata Saldi Isra, hakim MK. Soal ancaman membahayakan negara, misalnya, MK berpendapat tidak akan terjadi jika dipagari dengan prinsip-prinsip yang dapat membatasi aktor politik tidak merusak ideologi negara. Kemudian, klaim mendistorsi parpol, MK menilai peran sentral parpol tetap kuat dalam menetapkan caleg. Sebaliknya, MK justru mendorong partai untuk memperkuat kaderisasi sehingga bisa menghasilkan caleg berkualitas yang sesuai dengan visi partai. Selanjutnya, terkait money politics, MK berpendapat sistem tertutup juga punya potensi sama. Khususnya dalam upaya caleg mendapatkan nomor urut calon jadi. Untuk melawan money politics, MK justru memberikan sejumlah masukan. Pertama, partai dan caleg harus berkomitmen tidak menggunakan politik uang. Kedua, penegakan hukum harus berjalan. Ketiga, edukasi kepada masyarakat. "Masalah politik uang sebenarnya lebih disebabkan sifatnya yang struktural, bukan sekadar disebabkan pilihan sistem," tuturnya. Soal pilihan sistem, MK juga menilai masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan begitu, dalam menentukan, harus dilakukan secara cermat. Jika kelak sistem pemilu dibahas ulang, MK memberi lima rambu-rambu dalam memutuskan. Pertama, perubahan tidak terlalu sering dilakukan sehingga dapat diwujudkan kemapanan sistem pemilu. Kedua, jika dilakukan perubahan, harus ditempatkan dalam rangka menyempurnakan sistem. Ketiga, opsi perubahan harus dilakukan sebelum tahapan pemilu dimulai. "Sehingga tersedia waktu yang cukup untuk melakukan simulasi," jelasnya. Keempat, jika dilakukan perubahan, harus menjaga keseimbangan antara peran partai politik sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E Ayat 3 dan prinsip kedaulatan rakyat Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Terakhir, apabila dilakukan perubahan, tetap melibatkan semua kalangan dan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna. Sementara itu, hakim MK Arief Hidayat memberikan pendapat berbeda. Arief mengatakan, sistem pemilu perlu dievaluasi dan diperbaiki. Terlebih, sudah empat kali diberlakukan sejak 2004. Sebab, dari perspektif filosofis dan sosiologis, pelaksanaan sistem proporsional terbuka yang selama ini berlangsung dinilai Arief didasarkan pada demokrasi yang rapuh. Para caleg bersaing tanpa etika dan menghalalkan segala cara untuk dapat dipilih masyarakat. Arief mengusulkan sistem terbuka terbatas. Partai mendapat kewenangan lebih dalam menentukan calon terpilih melalui sejumlah skema perhitungan tertentu. Namun, karena tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai, dia mengusulkan sistem proporsional terbuka terbatas dilaksanakan pada Pemilu 2029. "Saya berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian," terangnya. Dengan tidak adanya perubahan, pelaksanaan tahapan akan berjalan sesuai perencanaan. Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, putusan MK kian memberikan kepastian hukum bahwa Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem terbuka. Karena itu, dalam mendesain rancangan peraturan KPU ke depan, pihaknya akan berpatokan pada sistem tersebut. Mulai desain surat suara pemilu legislatif, pemungutan suara di TPS, tanda coblos, hingga berkenaan dengan metode konversi suara ke kursi. "Desainnya pun dalam sistem proporsional daftar terbuka," ujarnya di kantor KPU. Terkait saran MK untuk meningkatkan kualitas pemilihan legislatif, Ketua KPU Hasyim Asyari menyebut secara regulasi sudah diatur. Seleksi caleg, misalnya, sudah diatur dalam mekanisme internal partai. Hal itulah yang perlu ditekankan implementasinya oleh partai. Kemudian dalam pemilihan, sudah ada aturan untuk menertibkan. &rsquo;&rsquo;Misalnya untuk money politics, ada mekanismenya, ada Bawaslu,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Meski mendukung sistem tertutup, DPP PDI Perjuangan (PDIP) menerima dengan terbuka putusan MK. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya menghormati keputusan tersebut. Hasto menegaskan, PDIP mendukung putusan MK dan siap mengikuti pemilu dengan sistem terbuka. "PDIP hanya ingin melahirkan anggota dewan yang jauh dari praktik popularisme, liberalisme, dan kapitalisme," terang politikus asal Jogjakarta itu. (far/lum/mia/c7/oni)

Sistem pemilu yang bakal digunakan pada 2024 akhirnya mendapat kepastian hukum. Kepastian itu didapat setelah keluarnya putusan MK.

Pemilu 2024 Tetap Bisa Coblos Caleg, KPU Lanjutkan Tahapan Sesuai Desain Awal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/17/Paripurna-Pembukaan-Masa-Sidang-DPR-Hendra-Eka-2-2589163067.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan, pihaknya siap melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan, pihaknya siap melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan, pihaknya siap melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu. Hal ini menyusul ditolaknya gugatan dalam perkara pengujian materil atau judicial review Pasal 168 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sehingga sistem pemilu tetap proporsional terbuka untuk Pemilu 2024. "Kami di DPR sepenuhnya menghormati dan siap menjalankan amanah putusan dari Mahkamah Konstitusi. DPR RI taat pada konstitusi negara,&rdquo; kata Puan kepada wartawan, Kamis (15/6). Puan mendorong semua pihak untuk taat pada konstitusi dengan menerima putusan dari MK. &ldquo;Dalam semangat kebersamaan, semua pihak berupaya membangun demokrasi berkualitas yang mewujudkan keadilan, keterwakilan yang baik, dan kebebasan berpendapat,&rdquo; tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. Menurut Puan, hal tersebut diperlukan demi mendorong kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pemilu 2024. Ia juga menekankan agar KPU dan Bawaslu bekerja sama dengan Pemerintah, DPR, serta aparat keamanan untuk untuk memastikan kelancaran proses demokrasi tersebut. &ldquo;Saya juga mengajak masyarakat untuk mengikuti pelaksanaan Pemilu dengan gembira dan damai sehingga pesta demokrasi tahun depan akan berjalan dengan aman dan lancar,&rdquo; ujar Puan. Sebelumnya, MK memutuskan menolak permohonan judicial review (JR) alias uji materi sistem pemilu yang tertuang dalam perkara Nomor 114/PUU-XIX/2022. Dengan demikian, Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. "Mengadili, memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan di Gedung MK di Gedung MK, Jakarta, Rabu (15/6). Putusan ini diambil oleh 9 hakim MK dengan satu hakim yang berpendapat berbeda atau dissenting opinion, yakni hakim konstitusi Arief Hidayat. Sidang pleno pembacaan putusan ini dihadiri oleh 8 hakim konstitusi yakni Anwar Usman, Arief Hidayat, Suhartoyo, Manahan Sitompul, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan Guntur Hamzah. Sementara hakim konstitusi Wahiduddin Adams tidak hadir karena sedang menjalankan tugas MK di luar negeri. Perkara dengan nomor 114/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diajukan oleh enam pemohon. Mereka adalah Demas Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono. Para Pemohon menguji Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu terkait ketentuan sistem proporsional terbuka pada pemilu. Para Pemohon berpendapat UU Pemilu telah mengerdilkan atau membonsai organisasi partai politik dan pengurus partai politik. Hal tersebut karena dalam penentuan caleg terpilih oleh KPU, tidak berdasarkan nomor urut sebagaimana daftar caleg yang dipersiapkan oleh partai politik, namun berdasarkan suara terbanyak secara perseorangan. Model penentuan caleg terpilih berdasarkan pasal a quo menurut para pemohon telah nyata menyebabkan para caleg merasa Parpol hanya kendaraan dalam menjadi anggota parlemen, seolah-olah peserta pemilu adalah perseorangan bukan partai politik.

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan, pihaknya siap melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu.

DPR Pastikan Siap Laksanakan Putusan MK Terkait Sistem Pemilu Tetap Proporsional Terbuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Sidang-Kode-Etik-Penyelenggara-Pemilu-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Anggota KPU RI Idham Holik (kiri) menjalani sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di kantor DKPP, Jakarta, Rabu (8/2/2023). Sidang KEPP itu beragendakan mendengarkan keterangan pengadu dan teradu yang salah satunya anggota KPU RI Idham Holik. Foto" width="100%">
<figcaption>Anggota KPU RI Idham Holik (kiri) menjalani sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di kantor DKPP, Jakarta, Rabu (8/2/2023). Sidang KEPP itu beragendakan mendengarkan keterangan pengadu dan teradu yang salah satunya anggota KPU RI Idham Holik. Foto</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kepastian soal sistem pemilu diketahui pagi ini saat Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan uji materi sistem proporsional terbuka. Apa pun putusan MK, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan akan melaksanakannya. &rdquo;Prinsip berkepastian hukum menjadi salah satu prinsip yang harus kami pedomani dalam menyelenggarakan tahapan pemilu,&rdquo; kata Komisioner KPU Idham Holik kemarin (14/6). Yang pasti, apa pun keputusannya, tahapan pemilu akan jalan sesuai jadwal. &rdquo;Insya Allah semua ini akan berjalan sesuai (jadwal) yang ditetapkan KPU,&rdquo; imbuhnya. Pakar kepemiluan Universitas Indonesia Titi Anggraini memperkirakan MK bersikap bijak. Yakni, menyerahkan kebijakan sistem pemilu kepada pembuat UU. Itu dilihat dari pendapat yang banyak disampaikan para ahli dan pihak terkait dalam persidangan. Menurut Titi, tidak ada persoalan konstitusionalitas dalam sistem pemilu. Terbuka maupun tertutup, keduanya boleh digunakan. &rdquo;Tidak ada norma Undang-Undang Dasar yang disimpangi,&rdquo; ujarnya kemarin. Konstitusi atau UUD 1945 tidak mengatur harus menggunakan sistem apa. Karena itu, penentuan kebijakan diserahkan kepada pembentuk UU, yakni DPR dan pemerintah. Setiap sistem pemilu, lanjut Titi, memiliki implikasi teknis. Jika terbuka, misalnya, konsekuensinya akan memicu kompetisi. Tidak hanya antarpartai, tapi juga dalam satu partai. &rdquo;Kalau tertutup, yang kampanye hanya partai dan caleg nomor urut atas. Caleg dengan nomor urut bawah peluang keterpilihan kecil,&rdquo; ungkap dia. Analis politik Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menambahkan, setiap sistem memiliki kekurangan yang di sisi lain menjadi kelebihan sistem sebaliknya. Sistem terbuka minusnya bisa memunculkan persaingan di internal partai, melemahkan posisi partai politik, mengesampingkan tautan platform, visi dan misi partai, hingga kekuatan party ID. Kemudian, sistem tersebut juga merusak sistem meritokrasi dan kaderisasi parpol. &rdquo;Yang tadinya bukan kader partai, lalu tiba-tiba bisa nyelonong jadi caleg,&rdquo; ujarnya. Berbagai kekurangan itu relatif tidak ditemukan di sistem tertutup. Sebaliknya, sistem tertutup juga punya banyak kelemahan. Yang paling utama adalah mengurangi interaksi kader partai dengan pemilih. &rdquo;Caleg tidak mau bekerja keras untuk mengampanyekan dirinya dan partai. Sebab, mereka percaya yang bakal dipilih adalah caleg prioritas nomor urut satu, bukan basis suara terbanyak,&rdquo; katanya. Kelemahan lainnya, lanjut Pangi, sistem tertutup akan menguatkan oligarki di internal partai politik. Sebab, ada kemungkinan elite lebih mengutamakan kelompok. Bagi pemilih, proporsional tertutup juga seperti memilih kucing dalam karung. Di sisi lain, Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan sikap resmi atas pernyataan Denny Indrayana beberapa waktu lalu. &rdquo;Setelah sidang pengucapan putusan, Mahkamah Konstitusi akan menggelar konferensi pers menyampaikan sikap dan tanggapan resmi kelembagaan,&rdquo; ujarnya. Fajar belum bisa membeberkan langkah apa yang akan diambil MK. Namun, dia menegaskan, yang disampaikan Denny tidak dibenarkan. Bagi MK, pernyataan tersebut telah menimbulkan pandangan negatif kepada institusi. &rdquo;Yang berdampak langsung pada kredibilitas dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses persidangan dan putusan MK,&rdquo; tandasnya. (far/lum/c19/fal)

Kepastian soal sistem pemilu diketahui pagi ini saat Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan uji materi sistem proporsional terbuka.

Apa pun Putusan MK, KPU Pastikan Tahapan Pemilu Berjalan Sesuai Jadwal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Gedung-MK-Dery.jpg" alt="GEDUNG MK. (DERY RIDWANSYAH/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>GEDUNG MK. (DERY RIDWANSYAH/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengamanan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) semakin ketat. Jumlah petugas di gedung MK itu ditambah lebih banyak. Hal itu terkait dengan agenda pembacaan putusan terhadap perkara Nomor 114/PUU-XIX/2022 soal uji materi sistem pemilu pada hari ini, Kamis (15/6). Untuk meningkatkan keamanan lembaga yudikatif itu, 1.202 personel aparat kepolisian disiagakan. Juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait penambahan pengamanan di sekitar gedung MK. "Ada permintaan dari kami untuk menebalkan personel pengamanan antara 2 atau 3 SSK setara 200-300 personel kepolisian. Masih kita lihat perkembangannya," kata Fajar kepada wartawan, Kamis (15/6). Aparat kepolisian juga telah memblokir Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, tepat berlokasi di depan gedung MK. Bahkan, mobil barakuda disiagakan dalam pengamanan di kawasan gedung MK. Perkara dengan nomor 114/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diajukan oleh enam pemohon. Mereka adalah Demas Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono. Para pemohon meminta agar sistem Pemilu 2024 diubah dari sitem proporsional tertutup, menjadi proporsional terbuka. Para Pemohon menguji Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu terkait ketentuan sistem proporsional terbuka pada pemilu. Para Pemohon berpendapat UU Pemilu telah mengkerdilkan atau membonsai organisasi partai politik dan pengurus partai politik. Hal tersebut karena dalam penentuan caleg terpilih oleh KPU, tidak berdasarkan nomor urut sebagaimana daftar caleg yang dipersiapkan oleh partai politik, namun berdasarkan suara terbanyak secara perseorangan. Model penentuan caleg terpilih berdasarkan pasal a quo menurut para pemohon telah nyata menyebabkan para caleg merasa Parpol hanya kendaraan dalam menjadi anggota parlemen, seolah-olah peserta pemilu adalah perseorangan bukan partai politik.

Pengamanan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) semakin ketat. Jumlah petugas di gedung MK itu ditambah lebih banyak.

Jelang Putusan Gugatan Sistem Pemilu, Pengamanan di MK Diperketat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/04/denny-indrayana-3-2436893067.png" alt="Eks Wamenkumham Denny Indrayana." width="100%">
<figcaption>Eks Wamenkumham Denny Indrayana.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus judicial review alias uji meteri Undang-Undang Pemilu, terkait sistem kepemiluan, pada hari ini Kamis (15/6). Putusan MK ini akan menentukan Pemilu 2024 akan menggunakan sistem proporsional terbuka atau tertutup.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kamis 15 Juni 2023 pukul 09.30 WIB. Agendanya pengucapan putusan," tulis MK dalam situs resminya, Kamis (15/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perkara dengan nomor 114/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diajukan oleh enam pemohon. Mereka adalah Demas Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono. Para pemohon meminta agar sistem Pemilu 2024 diubah dari sitem proporsional tertutup, menjadi proporsional terbuka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/01988411/kroasia-melaju-ke-final-uefa-nations-league-seusai-bungkam-belanda-4-2">Kroasia Melaju ke Final UEFA Nations League Seusai Bungkam Belanda 4-2</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, pakar hukum tata negara Denny Indrayana telah memberikan bocoran bahwa MK akan menetapkan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Masyarakat hanya disajikan dengan gambar partai untuk menentukan wakilnya di Parlemen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara MK Fajar Laksono menyatakan opini yang disampaikan Denny Indrayana pada akun media sosial Twitter berpotensi berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap MK. Bahkan, ia meyayangkan Denny dinilai merendahkan kredibilitas hakim konstitusi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Denny Indrayana di akun twitter pribadinya pada Minggu (28/5) lalu yang pada pokoknya menyampaikan perihal informasi penting bahwa MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja dengan komposisi putusan enam berbanding tiga dissenting opinion," kata Fajar dalam keterangannya, Rabu (14/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/01988405/main-imbang-0-0-palestina-puji-indonesia-tim-kuat">Main Imbang 0-0, Palestina Puji Indonesia Tim Kuat</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fajar menyebut, opini yang disampaikan Denny sangat mengganggu proses persidangan terhadap gugatan uji materi UU Pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagi Mahkamah Konstitusi, pemberitaan, opini, pernyataan, unggahan, dan/atau cuitan tersebut berpotensi dan bahkan telah menimbulkan pandangan negatif yang berdampak langsung pada kredibilitas dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses persidangan dan putusan Mahkamah Konstitusi," tegas Fajar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01988399/doku-dan-uph-umumkan-kemitraan-strategis-untuk-dukung-kewirausahaan-di-sektor-pendidikan">Doku dan UPH Umumkan Kemitraan Strategis untuk Dukung Kewirausahaan di Sektor Pendidikan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti diketahui permohonan perkara nomor 114/PUU-XIX/2022 diajukan oleh Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto dan Nano Marijono. Para Pemohon menguji Pasal&nbsp;168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan&nbsp;huruf d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu terkait ketentuan sistem proporsional&nbsp;terbuka pada pemilu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01988397/bayi-positif-sabu-diduga-terkait-jaringan-narkoba-si-anak-kini-di-rumah-aman-bnn">Bayi Positif Sabu Diduga Terkait Jaringan Narkoba, si Anak Kini di Rumah Aman BNN</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para pemohon berpendapat UU Pemilu telah mengerdilkan atau membonsai organisasi partai politik dan pengurus partai politik. Hal tersebut karena dalam penentuan caleg terpilih oleh KPU, tidak&nbsp;berdasarkan nomor urut sebagaimana daftar caleg yang dipersiapkan oleh partai politik, namun berdasarkan suara terbanyak secara perseorangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/01961861/dokter-niko-azhari-hidayat-spbtkv-k-ciptakan-aplikasi-medical-tourism-indonesia">Dokter Niko Azhari Hidayat SpBTKV (K), Ciptakan Aplikasi Medical Tourism Indonesia</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Model penentuan caleg terpilih berdasarkan pasal a quo menurut para pemohon telah nyata menyebabkan para caleg merasa Parpol hanya kendaraan dalam menjadi anggota parlemen, seolah-olah peserta pemilu adalah perseorangan bukan partai politik.</div>

Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus judicial review alias uji meteri Undang-Undang Pemilu, terkait sistem kepemiluan, pada hari ini.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sistem pemilu

Berita Terkini