<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/23/Screenshot_2026-02-23-15-12-02-955_comandroidchrome-edit-3779645381.jpg" alt="PROTES KERAS: Sean Strickland menyatakan sistem pembayaran atlet UFC eksploitatif. (UFC)" width="100%">
<figcaption>PROTES KERAS: Sean Strickland menyatakan sistem pembayaran atlet UFC eksploitatif. (UFC)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Mantan juara kelas menengah UFC, Sean Strickland menyebut struktur pembayaran perusahaan tersebut sebagai "predator" sebelum pertarungan utama yang ia menangkan melawan Anthony Hernandez di UFC Fight Night, pada Minggu (22/2). Dalam wawancara pra-pertandingan dengan Complex, Strickland yang akan tampil untuk ke-24 kalinya di atas Octagon, meremehkan signifikansi langkah UFC baru-baru ini untuk meningkatkan bonus pertarungan menjadi USD 100 ribu naik dari USD 50 ribu. Tak sampai disitu, petarung kontroversial asal Amerika Serikat itu juga menyerang kompensasi petarung secara keseluruhan yang dianggap &ldquo;tidak adil&rdquo; dan bersifat eksploitatif.&rdquo; "Soal skala bayaran, jika dibandingkan dengan acara olahraga lainnya, UFC adalah yang paling kacau. Bayaran atlet dibandingkan dengan apa yang (UFC) hasilkan, tidak ada argumen yang bisa membantah. Itu tidak adil. Itu bersifat eksploitatif," kata Strickland. "Saya hanya ingin agar hal itu (masalah bayaran kompensasi) setara dengan acara olahraga lainnya," tambahnya&nbsp; Dia membandingkan dengan acara olahraga lainnya, dan memandant seharusnya atlet UFC mendapatkan lebih banyak. &ldquo;Katakanlah (seperti pertandingan) NFL (liga sepak bola Amerika) memberikan 70 persen dari keuntungannya, ini hanya contoh kepada para pemainnya. UFC seharusnya melakukan hal yang sama." Tidak ada perjanjian tawar-menawar kolektif atlet di UFC, karena para petarung menegosiasikan kontrak secara independen.&nbsp; UFC juga telah berulang kali membela rekam jejaknya dalam hal kompensasi kepada petarung-petarungnya, sambil menunjukkan keberadaan liga lain bagi para atlet untuk berkompetisi terkait bayaran jika mereka mau. Strickland yang memang dikenal sebagai sosok kontroversial di dunia MMA, mengatakan ia percaya bakat Amerika pada akhirnya akan habis karena kurangnya bayaran yang adil dibandingkan hasil keseluruhan yang didapat promotor sebesar UFC. Sejauh ini, atlet UFC hanya mendapatkan bagian sekitar 30 persen dari penghasilan dalam pertarungan. Ia berpendapat bahwa jika ada yang menolak pertarungan karena keberatan dengan bayaran mereka, UFC akan menemukan orang lain yang bersedia menerima bayaran lebih rendah. Kenyataan itu mendukung pernyataan Strickland yang menyebut UFC eksploitatif. "Anda (jajaran media) perlahan akan melihat jajaran pemain (petering) Amerika (regenerasinya akan) mati karena, seperti (bayaran yang) dialihdayakan ke pihak luar," seru petarung bertinggi badan 185 cm itu. (*)

Sean Strickland kritik sistem bayaran UFC yang dianggap tidak adil dan eksploitatif. Simak analisis lengkap dan pernyataan kontroversial

Kritik Pedas Sistem Pembayaran UFC, Sean Strickland: Eksploitatif!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/26/Screenshot-2025-08-26-190558-3230626250.png" alt="Ilustrasi belanja dengan metode pembayaran paylater (Dok. Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi belanja dengan metode pembayaran paylater (Dok. Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Sekarang, belanja apa pun bisa dilakukan dengan mudah. Selain inovasi sistem pembayaran yang semakin canggih dan serba cashless, kini muncul inovasi lain, salah satunya sistem pembayaran paylater. Mengutip dari laman&nbsp;djkn.kemenkeu.go.id, paylater merujuk pada istilah yang dipakai saat menunda pembayaran untuk dilunasi di kemudian hari, sistemnya seperti berutang. Saat ini, sistem pembayaran paylater&nbsp;mulai banyak digunakan orang dan difasilitasi oleh sejumlah e-commerce. Daya tarik utama paylater ada pada kemudahan instan yang ditawarkan. Tanpa harus membuka rekening atau akun baru dan bisa menggunakan kartu kredit, disertai dengan cicilan yang tergolong rendah, menjadi alasan utama bagi banyak orang untuk menggunakannya. Dengan begitu, siapa pun bisa mendapatkan barang impiannya secara instan, meskipun saldo mereka sedang "sekarat". Asian Development Blog dalam salah satu artikelnya menyebutkan bahwa apabila dilakukan dengan baik, sistem pembayaran paylater dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk meningkatkan inklusi keuangan. Pisau Bermata Ganda Meskipun begitu, paylater dapat berubah menjadi pisau bermata ganda bagi para penggunanya. Di balik kemudahan yang ditawarkan, paylater juga bisa menimbulkan rasa 'kecanduan'. Hanya dengan sekali tekan, barang memang bisa didapatkan, tetapi banyak yang lupa dengan tagihan di belakang yang harus dipenuhi. Sensasi "gratis" di awal menjadi pemicu utama. Sistem pembayaran ini bisa menimbulkan kecemasan, penyesalan, dan tekanan psikologis lainnya akibat "utang" yang dibiarkan menumpuk. Hasil penelitian yang diakses melalui atlantess-press.com berjudul Proceedings of the International Conference on Entrepreneurship, Leadership and Business Innovation (ICELBI 2022) menunjukkan bahwa literasi keuangan digital sangat berpengaruh dalam fenomena ini. Hal ini&nbsp;juga berpengaruh pada kedua gender dalam mengadopsi sistem pembayaran paylater. Hasil menunjukkan bahwa literasi keuangan digital berpengaruh lebih kuat pada perempuan dibanding laki-laki. Diasumsikan karena perempuan lebih sering mengelola keuangan rumah tangga. Tips Menggunakan Paylater dengan Bijak Paylater sebagai opsi pembayaran bisa menjadi penyelamat atau jebakan. Tidak ada larangan bagi siapa pun untuk menggunakannya, semua tergantung pada diri sendiri saat dihadapkan pada pilihan. Namun, akan lebih baik jika paylater hanya digunakan pada saat-saat tertentu sesuai kebutuhan, dengan kesadaran penuh, dan kesiapan untuk bertanggung jawab. Sebelum menggunakannya, periksa segala rincian dengan teliti, termasuk bunga, biaya admin, hingga denda yang mungkin diberikan. Batasi jumlah dana yang digunakan dan atur cicilan sesuai kondisi finansial Anda. Terakhir, bayar semua cicilan tepat waktu hingga jatuh tempo yang sudah ditentukan. &nbsp; Literasi finansial digital dan rasa tanggung jawab menjadi pelindung utama sekaligus penentu kesuksesan seseorang dalam mengadopsi sistem pembayaran ini. Bukan tidak mungkin ke depannya akan semakin banyak inovasi dalam sektor ekonomi. Tugas kita adalah beradaptasi dan senantiasa bersikap bijak sebelum mengadopsinya dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun menawarkan manfaat seperti meningkatkan inklusi keuangan, sistem paylater juga berpotensi menjadi pisau bermata ganda.

Waspada! Ini Sisi Gelap Paylater dan Tips Menggunakannya dengan Bijak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/21/1AquiBHWciDh9WOcGrllVOmFndRN1EXTOqQ0YFcR-3266438717.jpg" alt="Ilustrasi Bitcoin, salah satu" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bitcoin, salah satu</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Wacana peluncuran stablecoin berbasis rupiah kembali mengemuka dalam perhelatan CFX Crypto Conference (CCC) 2025 di Tabanan, Bali, Kamis (21/8). Para pelaku industri menilai, kehadiran aset kripto dengan nilai stabil ini dapat menjadi game changer&nbsp;bagi sistem pembayaran lintas negara. Sekaligus membuka peluang Indonesia menjadi pusat kripto regional. Salah satu pemegang saham PT Indokripto Koin Semesta Tbk (COIN) Andrew Hidayat menegaskan, potensi besar stablecoin rupiah dalam menggantikan jalur remitansi konvensional yang selama ini bergantung pada sistem global seperti SWIFT. &ldquo;Kita perlu kerja sama dari OJK dan Bank Indonesia agar stablecoin ini bisa diterima sebagai alat pembayaran resmi di Indonesia hingga lintas negara. Dengan begitu, kita tidak perlu lagi bergantung pada SWIFT atau cara remitansi lain, dan Indonesia bisa menjadi pemain regional,&rdquo; ujar Andrew di sela-sela acara tersebut. Stablecoin berbeda dengan aset kripto populer seperti Bitcoin atau Ethereum yang volatil. Nilainya relatif stabil karena ditopang mata uang tertentu, dalam hal ini rupiah. CEO Indodax William Sutanto menilai kehadiran stablecoin rupiah bisa mendisrupsi industri remitansi yang selama ini dibebani biaya tinggi. &ldquo;Untuk remitansi kecil, fee bisa 5&ndash;7 persen. Dengan stablecoin, biaya bisa ditekan di bawah 1 persen. Dari situ terlihat jelas pasarnya,&rdquo; ungkap William dalam acara yang sama. Menurut dia, jika nantinya diresmikan, stablecoin rupiah akan lebih relevan dibanding stablecoin global seperti USDT atau USDC. Selain memperkuat kedaulatan rupiah, hal ini juga bisa memperluas eksposur mata uang nasional di pasar internasional. &ldquo;Stablecoin rupiah bisa membuka peluang besar. Misalnya untuk membeli obligasi pemerintah maupun swasta berbasis rupiah. Kalau stablecoin rupiah tersedia di luar negeri, investor asing lebih mudah mengakses instrumen investasi kita,&rdquo; tambah William. Meski potensi besar sudah terbuka lebar, jalan menuju realisasi stablecoin rupiah masih menunggu kepastian regulasi. Saat ini komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia disebut sudah berjalan, meski kerangka hukum khusus untuk stablecoin belum terbentuk. Chief Marketing Officer Tokocrypto Wan Iqbal menilai remitansi adalah sektor paling mendesak untuk segera ditangani dengan solusi ini. &ldquo;Biaya remitansi saat ini masih sekitar 5&ndash;7 persen dengan volume mencapai USD 10&ndash;15 miliar per tahun di Indonesia. Itu angka yang sangat besar untuk bisa dihemat melalui efisiensi stablecoin,&rdquo; jelas Wan Iqbal. Harapannya, jika benar-benar terealisasi, stablecoin rupiah bisa menjadi tonggak baru bagi industri kripto Indonesia. Tidak hanya menghadirkan efisiensi dalam remitansi, tetapi juga membuka jalan bagi rupiah untuk bersaing di pasar keuangan global. Dengan dukungan regulator, Indonesia berpotensi memimpin tren penggunaan stablecoin di kawasan regional dan mengubah peta industri keuangan digital.

Wacana peluncuran stablecoin berbasis rupiah kembali mengemuka dalam perhelatan CFX Crypto Conference (CCC) 2025 di Tabanan, Bali

Wacana Peluncuran Stablecoin Rupiah: Peluang Baru bagi Sistem Pembayaran Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/24/cardmapr-nl-XH2JFgT4Abc-unsplash-1388263321.jpg" alt="Ilustrasi, pembayaran melalui NFC.(CardMapr.ml/Unsplash)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi, pembayaran melalui NFC.(CardMapr.ml/Unsplash)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Perkembangan teknologi digital yang semakin maju, kebutuhan akan sistem pembayaran yang cepat, mudah, dan aman terus meningkat. Salah satu solusi yang kini banyak digunakan adalah teknologi Near Field Communication (NFC). Teknologi ini memungkinkan pengguna melakukan transaksi nirsentuh dan hanya mendekatkan perangkat, seperti&nbsp;smartphone&nbsp;ke terminal pembayaran. Apa itu NFC? Melansir melalui laman Clearly Payments, NFC merupakan teknologi komunikasi jarak pendek berbasis gelombang radio yang memungkinkan dua perangkat bertukar data ketika berada di jarak yang sangat dekat. Teknologi ini sering digunakan dalam sistem pembayaran digital, akses kontrol, dan pertukaran data antarperangkat. Mode dan Cara Kerja NFC dalam Transaksi Saat pengguna mendekatkan perangkat berteknologi NFC ke mesin pembaca, akan terjadi komunikasi dua arah yang memungkinkan transfer data pembayaran secara otomatis dan instan. Melansir melalui laman Erablue Electronics, berikut adalah beberapa mode dan cara kerja NFC dalam transaksi: 1. Mode Membaca/Menulis NFC dapat diatur untuk membaca informasi dari tag NFC, seperti saat memindai informasi digital pada poster atau detail produk. Perangkat ini juga dapat difungsikan untuk menyimpan data ke dalam tag tersebut, contohnya untuk menyimpan preferensi pribadi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/016054799/ea-sports-fc-mobile-dan-kormi-jawa-barat-gelar-fc-mobile-festival-jawa-barat-2025-pada-31-mei-1-juni">EA Sports FC Mobile dan KORMI Jawa Barat Gelar FC Mobile Festival Jawa Barat 2025 pada 31 Mei-1 Juni</a> 2. Mode Peer to Peer (P2P) Mode P2P memungkinkan dua perangkat NFC untuk bertukar informasi secara langsung tanpa perantara. 3. Mode Pengisian Nirkabel Walaupun tidak seumum metode pengisian daya lainnya, teknologi NFC juga memiliki potensi untuk mentransfer daya dalam skala kecil ke perangkat dengan daya rendah. 4. Mode Emulasi Kartu Mode ini mengubah perangkat menjadi pengganti kartu fisik, seperti kartu uang elektronik atau kartu akses. Pengguna juga dapat melakukan pembayaran atau membuka pintu hanya dengan mendekatkan perangkat ke mesin pembaca. NFC telah menjadi solusi pembayaran modern yang efisien dan aman, metode ini juga dapat menjadi pilihan utama untuk transaksi nirsentuh di era digital saat ini. (*)

NFC memungkinkan pengguna melakukan transaksi nirsentuh dan hanya mendekatkan perangkat, seperti smartphone ke terminal pembayaran.

Apa Itu Teknologi NFC? Simak Mode dan Cara Kerjanya untuk Transaksi Modern

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/qris-560x390-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Bank Indonesia (BI) mengumumkan sistem pembayaran antarnegara menggunakan Quick Response Indonesian Standard (QRIS) sudah bisa digunakan penuh di Thailand, hari ini, Senin (29/8).  "QR Indonesia dan QR Thailand sudah kami ujicobakan, dan mulai hari ini implementasi penuh," ujar Perry dalam peluncuran kartu kredit pemerintah domestik dan QRIS antarnegara, Senin (29/8).  Selain Thailand, Perry memastikan, QRIS juga akan bisa digunakan di negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina. Perkembangan terakhir, BI sudah melakukan uji coba penerapan QRIS ini di Malaysia sejak Januari lalu. Sementara dengan Singapura saat ini ada pada tahap finalisasi.  Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, kehadiran QRIS Antarnegara diharapkan akan semakin mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi karena tidak perlu menukarkan uang melainkan hanya dengan scan barcode QRIS.  "Dalam waktu dekat 5 negara kita bisa melakukan digitalisasi sistem pembayaran, cross border QR fast payment dengan pembayaran mata uang lokal yang sekaligus mendukung pariwisata, UMKM, dan juga mendukung ekonomi keuangan digital secara nasional," jelasnya.  Setelah sukses mengimplementasikan sistem pembayaran kelima negara ASEAN, BI berencana akan memperluas penggunaan QRIS ini ke negara-negara lain di dunia.  Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keinginannya agar QRIS dapat dikoneksikan antarnegara tidak hanya Thailand. Jokowi menyebut kehadiran QRIS nantinya diharapkan dapat memudahkan pelaku UMKM dan dunia pariwisata untuk bertransaksi dengan negara lain.  "Kita harapkan terjadi efisiensi dan kita tidak hanya menjadi pasar atau pengguna, tetapi kita juga memiliki sebuah platform, aplikasi, yang bisa nantinya penggunanya semakin banyak," kata Presiden Jokowi. (*)  &nbsp;

Permudah Transaksi, Hari Ini QRIS Resmi Bisa Digunakan di Thailand

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/bahan-arm.jpeg" alt="Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Difi Ahmad Johansyah" width="100%">
<figcaption>Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Difi Ahmad Johansyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pertumbuhan ekonomi dunia pada 2020 mengalami kontraksi akibat adanya Covid-19. Diperkirakan kembali tumbuh pada 2021 (V-shape Recovery). Hal itu sejalan dengan hasil positif sejumlah bauran kebijakan yang ditempuh banyak negara, termasuk Indonesia, selama 2020 dalam menghadapi pandemi Covid-19.  Hal tersebut juga mendorong optimisme perekonomian Jawa Timur yang akan recovery lebih cepat. Semua itu sejalan dengan respons penanganan Covid-19 dari berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta dukungan masyarakat secara umum.  Selanjutnya kondisi inflasi juga relatif stabil dan terjaga dalam rentang target inflasi nasional yakni 3±1 persen.  Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Difi Ahmad Johansyah mengatakan, sejumlah upaya telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota. Upaya itu dalam menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan, serta kelancaran distribusi komoditas pangan strategis di tengah penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah wilayah.  Selain itu, kata Difi Ahmad Johansyah, BI Jatim telah melibatkan Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR) dalam pendistribusian uang layak edar, sehingga kegiatan penukaran uang layak edar yang rutin dilakukan dalam menyambut Ramadan dan Idul Fitri dapat dilakukan melalui Perbankan.  "BI juga memastikan bahwa uang layak edar tersebut telah terjaga kebersihannya sesuai dengan protokol Covid-19," kata Difi dalam diskusi bersama media di Surabaya, Selasa (28/4).  Kepala Grup Sistem Pembayaran &amp; Pengedaran Uang Rupiah Imam Subarkah menambahkan, BI Jatim juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dalam hal kegiatan operasional kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA BB) di wilayah Jawa Timur. Upaya itu untuk meminimalisasi terjadinya tumpukan settlement transaksi di kemudian hari.  Sampai dengan 27 April 2020, terdapat 6 dari 65 KUPVA BB di Jawa Timur telah menutup sementara kegiatan usahanya. Sejak akhir Maret 2020 transaksi KUPVA BB mengalami penurunan hingga lebih kurang 50- 80 persen dari kondisi normal.  Sementara itu, transaksi Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank (PTD BB) secara umum masih stabil. Terdapat 1 negara partner yaitu Timur Leste yang masih melakukan lockdown, sehigga transaksi PTD dari negara tersebut mengalami penurunan transaksi hingga 50-70 persen. Sedangkan untuk negara partner PTD lainnya seperti Hongkong dan Taiwan tidak terjadi penurunan transaksi.  Selanjutnya, untuk mendorong optimalisasi pembayaran secara nontunai, BI Jatim terus mendukung implementasi penggunaan QRIS pada merchant-merchant di Jawa Timur. "Sejak akhir Februari 2020 sampai dengan 24 April 2020, terdapat pembahan 67.175 merchant QRIS baru atau meningkat sebesar 20,7 persen," ujar Imam.  Difi menambahkan, dalam mendukung transaksi pembayaran masyarakat secara nontunai dalam situasi pandemi Covid-19, Bank Indonesia telah mengeluarkan sejumlah ketentuan relaksasi kebijakan sistem pembayaran. Antara lain, Kebijakan penyesuaian tarif Merchant Discount Rate (MDR) untuk pelaku usaha mikro; dan Kebijakan pelonggaran kartu kredit efektif per 1 Mei 2020.  BI Jatim mendukung sepenuhnya upaya Pemprov Jawa Timur dalam menangani penyebaran dan dampak Covid-19, termasuk kebijakan dalam mengimplementasikan PSBB di sejumlah wilayah.  BI Jatim juga mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang telah menginisiasi adanya Lumbung Pangan Jatim guna menjaga ketersediaan pasokan pangan strategis dengan harga yang stabil di masyarakat. "BI akan terus mengawal kelancaran sistem pembayaran dan menjaga ketersediaan uang rupiah di Jawa Timur,” pungkas Difi.  Berikut Skema dan Biaya pemrosesan Transaksi QRIS sejak 1 April 2020 sampai 30 September 2020 untuk Kebijakan penyesuaian tarif Merchant Discount Rate (MDR) untuk pelaku usaha mikro.  Merchant Reguler:  Kategori Usaha Mikro (UMI). MDR: 0 persen. Kategori usaha kecil (UKE, usaha menengah UME, usaha besar (UBE). MDR: 0,7 persen  Merchant Khusus: Kategori Pendidikan. MDR: 0,6 persen. Kategori SPBU. MDR: 0,4 persen. Kategori G2P seperti bansos. MDR: 0 persen. Kategori P2G seperti pajak, paspor dan donasi sosial (nirlaba). MDR: 0 persen.  Berikut Kebijakan pelonggaran kartu kredit yang efektif per 1 Mei 2020: 1. Penurunan batas maksimum suku bunga. Sebelumnya 2,25 persen per bulan. Selanjutnya berubah menjadi 2 persen per bulan. Kebijakan ini berlaku 1 Mei 2020.  2. Penurunan sementara nilai pembayaran minimum. Sebelumnya 10 persen, lalu berubah menjadi 5 persen, dengan waktu berlaku 1 Mei s.d 31 Desember 2020.  3. Penurunan sementara besaran denda keterlambatan pembayaran. Sebelumnya 3 persen atau maksimal Rp 150.000. Selanjutnya menjadi 1 persen atau maksimal Rp 100.000. Waktu berlaku 1 Mei s.d 31 Desember 2020.  4. Mendukung kebijakan penerbitan kartu kredit untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran bagi nasabah yang terdampak Covid-19. Mekanismenya menjadi diskresi masing-masing penerbit kartu. Ketentuan ini berlaku 1 Mei s.d 31 Desember 2020.

BI Jatim Pastikan Sistem Pembayaran Lancar Selama Ramadan-Idul Fitri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/bi-beberkan-tantangan-sistem-pembayaran-di-indonesia_m_.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Bank Indonesia (BI)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bank Indonesia (BI).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengembangan sistem pembayaran di Indonesia terus didorong agar semakin mudah dan efisien, salah satunya dengan mengubah pola pembayaran tunai menjadi non tunai. Namun, niatan itu menjadi tidak mudah dilakukan lantaran ada tantangan yang harus dihadapi. Asisten Gubernur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Filianingsih Hendarta mengatakan, tantangan pertama yang harus dihadapi adalah mengubah landscape sistim pembayaran di Indonesia. Artinya, masyarakat harus mulai disadarkan untuk melakukan transaksi secara non tunai. "Jadi yang tadinya orang pegang uang tunai banyak sekarang tidak. Dia cukup ada uang elektronik, ada uang yang tersimpan di gadget," ujarnya di Kantor Pusat BI, Jakarta, Kamis (4/4). Kedua, dirinya menyebut jika ekosistem dari sistim pembayaran non tunai di Tanah Air masih belum sepenuhnya efisien. Maksudnya, pola maupun sistim pembayaran belum sepenuhnya memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Ketiga, lanjut Filianingsih, adalah letak geografis Indonesia. Sebagai negara kepulauan, perlu effort yang besar untuk melakukan distribusi uang. Untuk itu, perlu upaya lebih dan kerja sama dari semua pihak agar sistim pembayaran di Indonesia menjadi lebih optimal. "Di non tunai kita berusaha mengubah mindset orang Indonesia dari yang suka tunai jadi non tunai. Caranya sudah ada yaitu melalui elektronifikasi, melalui bansos, dan lainnya," pungkasnya.

BI Beberkan Tantangan Sistem Pembayaran di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dompet-digital-dan-perilaku-konsumtif_m_.jpg" alt="Ilustrasi dompet digital" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dompet digital</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persaingan&nbsp;dalam sistem pembayaran digital kian ketat. Awal Februari lalu, perbankan BUMN (badan usaha milik negara) dan Telkomsel bergabung membentuk merek pembayaran digital bernama LinkAja. Platform itu akan menjadi penantang dominasi Go-Pay dan OVO. Makin banyak munculnya pemain dalam ekosistem pembayaran digital bisa memberikan keuntungan bagi masyarakat. Sebab, tidak dimungkiri bahwa perang promo menjadi salah satu senjata andalan untuk menggaet konsumen. Artinya, semakin banyak pesaing, semakin banyak promosi yang menguntungkan konsumen. Itu juga penting untuk menstimulus masyarakat agar lebih banyak belanja sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Perang promo itu diperkirakan bertahan cukup lama. Misalnya, yang kita lihat pada bisnis transportasi online. Dulu, promo dibilang segera berakhir. Nyatanya, hingga sekarang masih banyak promo. Artinya, di bisnis ekonomi digital, untuk mempertahankan market share, promo akan dilakukan cukup lama. Bisa 3 atau 5 tahun. Hingga kemudian mereka menciptakan suatu barrier atau tembok yang sulit ditembus oleh pemain baru. Itu bagus dan menguntungkan masyarakat. Juga, dapat memunculkan bisnis-bisnis baru. Saat ini masyarakat memandang pembayaran menggunakan QR code itu sebagai experience atau pengalaman baru. Banyak generasi milenial yang mencoba. Akhirnya, muncul UMKM-UMKM yang menggunakan fasilitas QR code agar bisa menawarkan experience lebih kepada konsumen. Artinya, itu membantu UMKM. Akses pembayaran dengan dompet digital juga mendorong semakin banyaknya merchant atau toko yang terafiliasi dengan fasilitas tersebut. Dengan demikian, dapat mendorong gerakan pembayaran nontunai (cashless). Sejauh ini jumlah transaksi cashless masih kurang dari 2 persen terhadap total transaksi. Itu menandakan bahwa peran e-wallet masih dalam tahap awal. Terkonsentrasi di perkotaan, kelas menengah, dan di tempat dengan jaringan internet yang cepat. Untuk mendorong inklusi keuangan di pedesaan, dibutuhkan e-wallet dengan teknologi yang berbeda. Lebih adaptif dengan infrastruktur yang terbatas dan bisa diakses semua masyarakat. Dengan begitu, masuknya Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) diharapkan bisa mempercepat penetrasi transaksi nontunai di pedesaan. Secara infrastruktur, mereka memiliki jaringan perbankan sampai ke level daerah. Kelemahan Go-Pay dan OVO, mayoritas masih menyasar perkotaan. Jika LinkAja bisa menyasar hingga ke level pedesaan, itu dapat menaikkan pangsa pasar secara signifikan. Apalagi jika pemberian bantuan nontunai yang awalnya menggunakan kartu diganti menggunakan QR code. Di Afrika, ada M-Pesa. Mungkin, kita bisa meniru model pengembangan e-wallet yang pro-inklusi keuangan. Fungsi bank BUMN kan salah satunya sebagai agent of development. Sehingga, diharapkan tidak hanya masuk ke perkotaan, tetapi juga membuka akses sistem pembayaran ke pedesaan. Masuknya Himbara melalui LinkAja juga bisa mendorong secara masif penggunaan pembayaran digital di transportasi masal. Misalnya, diintegrasikan dengan KRL, MRT, LRT, atau Trans Jakarta. Selama ini, baru Go-Pay dengan Go-Jek dan OVO dengan Grab. Infrastruktur digitalnya juga kuat karena bisa menggabungkan teknologi yang ada di T-Cash milik Telkomsel. Jadi, infrastruktur maupun kapasitas modal jauh lebih besar lantaran ada bank BUMN di belakangnya. Itu membuat persaingan ke depan semakin menarik. Meskipun, dalam catatan saya, jumlah pemainnya tidak akan lebih dari 10. Hanya akan terkonsentrasi pada tiga sampai empat pemain besar, seperti halnya bisnis sistem pembayaran karena padat modal. Kita lihat pemainnya sekarang dua sampai tiga. Mereka yang menguasai infrastruktur digital, mereka yang menang. Sayangnya, dari paper yang saya baca di beberapa negara, khususnya Singapura, India, dan Tiongkok, memang ada kecenderungan masyarakat lebih konsumtif dengan menggunakan dompet digital. Ada yang namanya delusi uang. Jadi, kalau seseorang memegang uang secara fisik, dia akan lebih merasa memiliki. Sense of belonging-nya lebih besar jika dibandingkan dengan bentuk digital. Ada permasalahan psikologis sehingga orang lebih gampang mengeluarkan uang saat menggunakan uang digital. Ah, ini kan cuma angka-angka digital. Tiba-tiba boros. Semakin mudah, semakin cepat transaksinya, semakin boros. Karena itu, penting mengatur pengeluaran belanja sesuai kebutuhan. Jangan terjebak pada promo. Bandingkan harga dengan penjual lainnya. Jangan karena ada dompet digital, orang jadi boros. Itulah yang harus dikontrol. Termasuk pada lingkungan sekitar sehingga gaya hidup yang terlalu konsumtif bisa dikendalikan.&nbsp; *)&nbsp;Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef)

Dompet Digital dan Perilaku Konsumtif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bi-dan-bank-sentral-inggris-bahas-infrastruktur-sistem-pembayaran_m_.jpg" alt="Gubernur BI Perry Warjiyo diacara Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Nusa Dua Bali" width="100%">
<figcaption>Gubernur BI Perry Warjiyo diacara Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Nusa Dua Bali</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia dan Bank Sentral Inggris (Bank of England &ndash; BoE) saling berbagi pandangan dan pengalaman terkait sistem pembayaran dan pasar keuangan dalam pengembangan infrastruktur. Topik tersebut dibahas dalam pertemuan antara Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dan Gubernur BoE, Mark Carney, Sabtu (14/10) di Bali. "Kegiatan tukar pikiran antara kedua pemimpin bank sentral diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang mampu mendukung semakin membaiknya proses bisnis maupun kebijakan kedua lembaga," bunyi keterangan resmi Bank Indonesia, Minggu (14/10). Dalam pertemuan itu, juga difokuskan pada sistem pembayaran yang cukup luas, mulai dari ekonomi digital hingga pembayaran lintas perbatasan dan pembayaran retail domestik. Salah satu yang menjadi perhatian kedua pihak adalah mengenai pembiayaan UMKM, yang antara lain dapat dilakukan melalui ekonomi digital. "Sementara itu dari sisi pendalaman pasar keuangan, Bank Indonesia sangat tertarik mengetahui lebih lanjut mengenai penggunaan berbagai infrastruktur untuk mendukung pendalaman pasar keuangan di Indonesia," jelasnya. "Berbagai kegiatan pertukaran informasi dan pembelajaran yang terus dilakukan Bank Indonesia diharapkan dapat mendukung komitmen BI untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memberi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," tutupnya.

BI dan Bank Sentral Inggris Bahas Infrastruktur Sistem Pembayaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/mau-tahu-jumlah-uang-beredar-di-2017-bi-ungkap-datanya-nih_m_179552.jpeg" alt="Ilustrasi penggunaan uang kertas untuk transaksi jual beli di masyarakat" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penggunaan uang kertas untuk transaksi jual beli di masyarakat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) mencatat peredaran uang rupiah sepanjang tahun 2017 tercatat sebesar Rp 694 triliun. Angka itu naik 13,4 persen dibanding tahun 2016 lalu yang hanya sebesar Rp 612 triliun. "Uang tunai yang diedarkan naik 13,4 persen dari 2016 sebesar Rp 612,6 triliun menjadi Rp 694,8 triliun," kata Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang BI, Suhaedi kepada wartawan di Gedung BI, Jakarta, Jumat (5/1). Lanjut Suhaedi, untuk uang kertas tertinggi yang diedarkan adalah pecahan Rp 100 ribu, yakni sebanyak Rp 444 triliun. "Sementara uang yang diedarkan jenis uang logam adalah pecahan Rp 500 sebesar Rp 3,8 triliun," tambahnya. Dari sisi pemenuhan, bank sentral mencatat jumlah uang ditarik pada tahun 2017 sebesar Rp 684,9 triliun. Sementara uang yang masuk tercatat sebesar Rp 603,6 triliun. Kendati penarikan lebih besar, dirinya memastikan posisi ketersediaan uang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. "Meskipun penarikan lebih besar, tapi posisi kas minimum, posisi uangnya tetap cukup memadai kalau ada penarikan dari perbankan, masyarakat, Pemda yang sewaktu-waktu bila diperlukan," tandasnya.&nbsp;

Mau Tahu Jumlah Uang Beredar di 2017? BI Ungkap Datanya Nih

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sistem pembayaran

Berita Terkini