<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Johny-G-Plate-Istimewa.jpg" alt="Foto: Menkominfo Johnny G.Plate. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Foto: Menkominfo Johnny G.Plate. (Istimewa).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika mengklaim telah menerapkan layanan perizinan terintegrasi secara digital melalui Sistem Online Single Submission (OSS). Berkat hal tersebut, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenkominfo tahun 2020 mencapai Rp 25,5 triliun.  Menkominfo Johnny G.Plate menjelaskan, dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sektor digital ini, jumlah PNBP tersebut menempatkan Kemenkominfo sebagai penyumbang PNBP tertinggi kedua dalam APBN tahun 2020. "Capaian yang diraih menjadi dorongan bagi internal Kemenkominfo untuk meningkatkan kinerja serta layanan yang lebih efektif, efisien, dan profesional," ujarnya belum lama ini di Jakarta.  Dia melanjutkan, kualitas layanan ini menjadi semakin penting, mengingat pandemi Covid-19 telah mendorong berbagai aktivitas dan interaksi masyarakat untuk beradaptasi serta bertransformasi di ruang-ruang digital.  Penyelenggaraan digitalisasi perizinan di Kemenkominfo sendiri dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 7 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.  “Sejak tahun 2018, kedua peraturan tersebut merupakan “Game Changer” dalam pelaksanaan perizinan berusaha di sektor Kominfo. Ke depan, Pelayanan Perizinan Berusaha akan terus dikembangkan untuk menciptakan ekosistem pelayanan yang semakin inovatif, kredibel, akuntabel, dan berintegritas,” lanjut Johnny.  Menurutnya, melalui Permen Kominfo Nomor 7 Tahun 2018 ini, pengaturan itu bisa menyederhakan 38 Peraturan Menteri ke dalam 1 Peraturan Menteri.  “Kami juga memangkas 40 jenis izin menjadi 9 jenis izin dan 4 jenis sertifikasi dan pendaftaran; dan mempercepat waktu perizinan menjadi satu hari melalui One Day Services. Dan mengintegrasikan Perizinan Berusaha Sektor Kominfo dengan Sistem Online Single Submission (OSS),” lanjutnya.  Johnny berharap, implementasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui Sistem OSS (Online Single Submission), dan percepatan pelaksanaan berusaha di Sektor Kominfo dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Terapkan OSS, PNBP Kemenkominfo Tahun 2020 Tembus Rp 25 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sudah-online-banyak-pengguna-oss-masih-ngurus-izin-secara-offline_m_.jpg" alt="Ilustrasi aktivitas pelabuhan bongkar muat" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aktivitas pelabuhan bongkar muat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satu bulan sudah sistem One Single Submission (OSS) diterapkan. Melalui sistem tersebut, diharapkan dapat mempermudah proses perizinan dalam negeri. Pantauan JawaPos.com, pengguna OSS hampir setiap hari memadati Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian, tempat OSS berada. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengungkapkan, hal itu terjadi lantaran masyarakat masih terbiasa dengan sistem tatap muka. Sebab, hal itu dianggap lebih mudah dipahami dibanding hanya mengandalkan sistem online. "Satu hal yang kita evaluasi terhadap perilaku user kita, kita harus akui mindset kultur kita belum menerima sepenuhnya pelayanan online, betul-betul nggak ketemu," ujarnya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Kamis (9/8). Hal itu dipertegas dengan kondisi di lapangan yang menunjukkan jika para pengguna masih membawa laptop ke lokasi OSS. Kendati membawa laptop, para pengguna tetap mengakses OSS secara online di Kemenko Perekonomian. "Mereka bawa komputer sendiri, akses wifi di sini, apply-nya di sini sebenarnya dari perusahaan sama aja," kata dia. Kendati demikian, kondisi tersebut diharapkan dapat mulai beralih kedepannya. Selain masih baru, sistem OSS juga perlu terus di sosialisasi. "Sisi positifnya respons mereka cukup bagus sehingga kadang belum perlu perpanjangan izin pengin mencoba dulu OSS sehingga registrasi user name dulu," tandasnya.

Sudah Online, Banyak Pengguna OSS Masih Ngurus Izin Secara Offline

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menko-darmin-beberkan-3-tantangan-membangun-sistem-oss_m_226338.jpg" alt="Iustrasi OSS" width="100%">
<figcaption>Iustrasi OSS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sistem Online Single Submission (OSS) resmi diluncurkan. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, ada 3 tantangan besar dalam membangun sistem tersebut. Tantangan pertama, terkait monitoring dan pengawalan permohonan investasi dari para investor. Menurutnya, tanpa dua hal tersebut pemerintah tidak akan bisa mengevaluasi sejauh apa sistem tersebut mampu bekerja. "Maka dibentuk satgas di setiap K/L dan Pemda. Kalau saya katakan Pemda tentu saja provinsi dan kabupaten kota. Tugas utama satgas adalah untuk memonitor dan mengawal permohonan investasi yang diajukan investor. Ada di mana? Karena kita tahu perizinan hanya di regulator saja, itu sampai ke daerah," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (9/7). Tantangan berikutnya yaitu membangun jaringan yang mumpuni dalam menjalankan sistem OSS. Hal itu tidak mudah mengingat harus dilakukan pada seluruh kementerian dan lembaga (K/L) terkait. Terakhir, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini reformasi perizinan itu tidak mudah. Sebab, setiap sistem yang dibuat oleh siapapun akan selalu ada celah untuk terus diperbaiki dan menjadi lebih baik. "Untuk perizinan kita percaya akan masih berjalan. Saat meresmikan ini kami tidak berfikir ini sudah sempurna, ada pekerjaan yang harus dilakukan. Bisa saja ada kekurangan teknis kecil-kecil di sana-sini," tandasnya. &nbsp;

Menko Darmin Beberkan 3 Tantangan Membangun Sistem OSS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sistem-oss-diluncurkan-begini-cerita-menko-darmin-soal-pembentukannya_m_226293.jpg" alt="Menko Perekonomian Darmin Nasution saat meresmikan berfungsinya Sistem OSS di kantor Menko Perekonomian Jakarta, Senin (9/7)." width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Darmin Nasution saat meresmikan berfungsinya Sistem OSS di kantor Menko Perekonomian Jakarta, Senin (9/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sistem Online Single Submission (OSS) telah diresmikan. Sempat tertunda-tunda, sistem kemudahan perizinan ini diharapkan dapat menjadi solusi atas keluhan para investor dalam berinvestasi. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, butuh perjalanan panjang dalam memunculkan sistem tersebut. Menurut dia, kehadiran OSS berawal dari masalah perizinan yang tak kunjung terselesaikan. Masih ada beberapa proses perizinan yang tidak terjangkau secara menyeluruh. "Pemerintah telah melakukan 15 paket deregulasi yang kesemuanya sebetulnya berusaha menyederhanakan perizinan. Akan tetapi, ternyata masih banyak hal yang tidak tersentuh baik di pusat begitu juga di daerah," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (9/7). Kemudian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Aturan main tersebut bakal memperlancar perizinan untuk pengusaha, termasuk bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) setelah mendapat persetujuan penanaman modal. Dalam beleid tersebut, mantan Wali Kota Solo itu akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang bertanggungjawab langsung ke Presiden. Menindaklanjuti aturan itu, Darmin bersama Kepala BKPM Thomas Lembong serta Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait langsung melakukan rapat maraton. Bahkan, diakuinya rapat itu juga dilakukan pada saat hari libur. "Presiden menerbitkan Perpres nomor 91 yang memerintahkan untuk menyederhanakan secara mendalam secara substansial perizinan baik di pusat maupun daerah. Maka sejak itu kami bersama-sama BKPM dan kementerian lembaga maraton rapatnya bukan hanya hari kerja tapi juga Minggu karena pekerjaannya luar biasa," tutupnya.

Sistem OSS Diluncurkan, Begini Cerita Menko Darmin Soal Pembentukannya

sistem oss

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sistem oss

Berita Terkini

Terapkan OSS, PNBP Kemenkominfo Tahun 2020 Tembus Rp 25 Triliun

Sudah Online, Banyak Pengguna OSS Masih Ngurus Izin Secara Offline

Menko Darmin Beberkan 3 Tantangan Membangun Sistem OSS

Sistem OSS Diluncurkan, Begini Cerita Menko Darmin Soal Pembentukannya

Download Aplikasi JawaPos.com