<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta meniadakan penerapan sistem Ganjil-Genap di 26 ruas jalan yang ada di ibu kota. Hal itu berkenaan dengan hari libur Idulfitri 1444 H.&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Perluasan-Ganjil-Genap-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Sejumlah kendaraan melintasi kamera E-TLE yang terpasang di Kawasan Ganjil-Genap (Gage) baru di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (6/6/2022)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah kendaraan melintasi kamera E-TLE yang terpasang di Kawasan Ganjil-Genap (Gage) baru di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (6/6/2022).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehubungan dengan Hari Raya Idul Fitri 1444 H, penerapan Sistem Ganjil Genap di 26 ruas jalan ditiadakan pada tanggal 19 April-25 April 2023," tulis akun @dishubdkijakarta, dikutip Kamis (20/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peniadaan sistem ganjil-genap itu didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (3). Adapun bunyi dari pasal itu adalah: pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap tidak diberlakukan pada Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01388200/siapsiap-ganjil-genap-mulai-diberlakukan-6-juni-di-25-ruas-jalan-ini">Siap-siap, Ganjil Genap Mulai Diberlakukan 6 Juni di 25 Ruas Jalan Ini</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Diimbau kepada pengguna jalan untuk menyesuaikan peraturan lalu lintas yang berlaku. Pantau terus informasi seputar penerapan Sistem Ganjil Genap di media sosial Dishub DKI Jakarta," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, penerapan sistem ganjil-genap biasanya berlaku di 26 ruas jalan berikut:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jakarta Pusat:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jalan Gajah Mada</div> <div dir="auto">Jalan Hayam Wuruk</div> <div dir="auto">Jalan Majapahit</div> <div dir="auto">Jalan Medan Merdeka Barat</div> <div dir="auto">Jalan MH Thamrin</div> <div dir="auto">Jalan Jenderal Sudirman</div> <div dir="auto">Jalan Balikpapan</div> <div dir="auto">Jalan Kyai Caringin</div> <div dir="auto">Jalan Salemba Raya sisi Barat</div> <div dir="auto">Jalan Salemba Raya sisi Timur mulai dari Simpang Jalan Paseban Raya sampai Jalan Diponegoro</div> <div dir="auto">Jalan Kramat Raya</div> <div dir="auto">Jalan Stasiun Senen</div> <div dir="auto">Jalan Gunung Sahari</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jakarta Selatan:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jalan Sisingamangaraja</div> <div dir="auto">Jalan Panglima Polim</div> <div dir="auto">Jalan Fatmawati</div> <div dir="auto">Jalan Suryopranoto</div> <div dir="auto">Jalan Gatot Subroto</div> <div dir="auto">Jalan HR Rasuna Said</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jakarta Timur:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jalan MT Haryono</div> <div dir="auto">Jalan D.I Pandjaitan</div> <div dir="auto">Jalan Jenderal Ahmad Yani</div> <div dir="auto">Jalan Pramuka</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jakarta Barat:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jalan Pintu Besar Selatan&nbsp;</div> <div dir="auto">Jalan Tomang Raya&nbsp;</div> <div dir="auto">Jalan Jenderal S Parman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Sehubungan dengan Hari Raya Idul Fitri 1444 H, penerapan Sistem Ganjil Genap di 26 ruas jalan ditiadakan pada tanggal 19 April-25 April 2023

Libur Lebaran, Sistem Ganjil-Genap di Jakarta Ditiadakan Sampai 25 April

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG_20210206_205255.jpg" alt="Polres Bogor gelar operasi yustisi di Gadog, Ciawi, Kabupaten Bogor, Sabtu (6/2). Pemkab Bogor/Antara" width="100%">
<figcaption>Polres Bogor gelar operasi yustisi di Gadog, Ciawi, Kabupaten Bogor, Sabtu (6/2). Pemkab Bogor/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kapolres Bogor AKBP Harun menegaskan, meski tak menerapkan sistem ganjil-genap di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, warga yang masuk ke jalur tersebut wajib menunjukkan hasil rapid test antigen.  ”Yang kami tekankan di sini adalah rapid antigen. Karena yang menggunakan pelat nomor ganjil ataupun genap itu belum tentu mereka tidak terkonfirmasi positif,” ungkap Harun seperti dilansir dari Antara di Gadog, Ciawi, Bogor, Sabtu (6/2).  Menurut dia, tak sedikit warga yang mengira Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menerapkan ganjil-genap seperti Pemkot Bogor. Hal itu terlihat dari banyaknya kendaraan pada Sabtu (6/2) bernomor polisi genap.  ”Banyak yang menggunakan pelat nomor genap seperti tanggal sekarang ini (6/2). Mungkin mereka beranggapan dengan berpelat nomor genap sudah aman. Tapi justru di Kabupaten Bogor wajib menunjukkan surat rapid antigen,” tutur Harun.  Harun menyebutkan, kebijakan mengenai wajib menunjukkan surat antigen ketika memasuki wilayah Kabupaten Bogor diterapkan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).  ”Kalau tidak menunjukkan surat antigen kita putar balikkan. Tadi sudah hampir 70 persen kita putar balik yang tidak membawa surat antigen,” terang Harun.  Menurut dia, aturan tersebut berlaku di setiap wilayah Kabupaten Bogor. Namun pemeriksaannya dimasifkan di Jalur Puncak. Sebab, kawasan tersebut kerap menjadi primadona para pelancong.  Bupati Bogor Ade Yasin mengambil langkah PPKM sejak 11 Januari hingga 8 Februari sebagai upaya menekan angka Covid-19 di Kabupaten Bogor.  ”Pemerintah niatnya baik. Kami juga harus terus menyosialisasikan protokol kesehatan. Karena kita belum tahu sampai kapan pandemi ini berlangsung. Sementara, ruang isolasi dan rumah sakit mulai penuh,” kata Ade Yasin.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=YpmqfF4a-lI

Tak Ada Ganjil-Genap, Jalur Puncak Wajib Tunjukkan Surat Antigen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Penindakan-Lalu-Lintas-Ganjil-Genap-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Polisi menindak pelanggar sistem ganjil genap di Jalan Fatmawati, Jakarta, Senin (9/9/2019). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani peraturan gubernur Nomor 88 Tahun 2019, perluasan sistem ganjil genap kendaraan bermotor pun mulai berlaku hari" width="100%">
<figcaption>Polisi menindak pelanggar sistem ganjil genap di Jalan Fatmawati, Jakarta, Senin (9/9/2019). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani peraturan gubernur Nomor 88 Tahun 2019, perluasan sistem ganjil genap kendaraan bermotor pun mulai berlaku hari</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya memutuskan belum menerapkan kembali sistem ganjil genap (gage) di ruas jalan DKI Jakarta. Hal itu berdasar keputusan Pemprov DKI Jakarta yang memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi.  ”Dengan diperpanjangnya masa PSBB transisi Provinsi DKI Jakarta, pembatasan kendaraan bermotor dengan sistem ganjil-genap tetap tidak diberlakukan,” kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar, Senin (9/11).  Evaluasi terus dilakukan jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya guna penerapan kembali gage selama pandemi Covid-19. Selain itu, koordinasi dengan Pemprov DKI pun terus dijalankan terkait pembuatan regulasi. ”Selama masa PSBB transisi selanjutnya akan kita informasikan kembali,” jelas Fahri.  Sebelumnya, PSBB Transisi diperpanjang Pemprov DKI Jakarta. PSBB Transisi terhitung mulai 9 sampai 22 November. Hal tersebut terncatum dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1100 Tahun 2020.  Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengatakan, perpanjangan itu dilakukan agar angka persebaran virus dapat dikendalikan. Karena itu, PSBB Transisi dilanjutkan.  ”Berdasar data-data epidemiologis selama penerapan PSBB Transisi kali ini, kondisi wabah Covid-19 DKI Jakarta lebih terkendali dan menuju kategori aman. Justru sekarang harus makin waspada, jangan sampai karena melihat kondisi penularan melambat lalu jadi tidak disiplin. Ingat, masih terjadi penularan meskipun melambat. Jadi, harus tetap disiplin protokol kesehatan khususnya 3M,” ungkap Gubernur Anies dalam siaran pers, Minggu (8/11).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=BD0jB5iDidY

PSBB Transisi DKI Diperpanjang, Polisi Belum Berlakukan Ganjil-Genap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Penindakan-Lalu-Lintas-Ganjil-Genap-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Polisi menindak pelanggar sistem ganjil genap di Jalan Fatmawati, Jakarta, Senin (9/9/2019). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani peraturan gubernur Nomor 88 Tahun 2019, perluasan sistem ganjil genap kendaraan bermotor pun mulai berlaku hari" width="100%">
<figcaption>Polisi menindak pelanggar sistem ganjil genap di Jalan Fatmawati, Jakarta, Senin (9/9/2019). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani peraturan gubernur Nomor 88 Tahun 2019, perluasan sistem ganjil genap kendaraan bermotor pun mulai berlaku hari</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberlakukan kembali kebijakan ganjil genap (gage) untuk menekan volume lalu lintas selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi. Setelah dijalankan 5 hari, sejumlah evaluasi dilakukan jajaran Dinas Perhubungan DKI bersama Polda Metro Jaya.  Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, saat ini penerapan gage dilakukan parsial, dibagi menjadi dua waktu. Yakni pagi dan sore hari. Namun, ke depan bisa saja sistem penerapan itu diubah, sesuai dengan situasi lalu lintas.  "Ini akan kami evaluasi dan bukan tidak mungkin pola gage yang diatur dalam Pergub 51 tahun 2020 tentang PSBB masa transisi ini bisa di terapkan," kata Syafrin di Senayan, Jakarta, Jumat (7/8).  "Apa itu, itu adalah (gage) bisa diterapkan di seluruh ruas jalan. Bisa diterapkan sepanjang hari, bisa juga diterapkan bagi selruruh kendaraan bermotor yang ada di jalan," imbuhnya.  Syafrin menjelaskan, setelah kebijakan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) ditiadakan sejak 14 Juni 2020, intrumen pengatur pergerakan masyarakat di DKI yang efektif hanya mengandalkan gage. Sehingga apabila lalu lintas terus meningkat, pengetatan gage bisa saja dilakukan.  "Jadi kenapa ini bisa diterapkan karena gage menjadi instrumen kebijakan yang kewenangannya bisa dilaksanakan pemprov DKI," pungkasnya.  Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan mengaktifkan kembali kebijakan ganjil genap (gage) untuk kendaraan roda 4. Kebijakan ini tak lepas dari situasi lalu lintas selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi yang semakin meningkat.  "Kebijakan pembatasan lalu lintas diberlakukan kembali pada Senin 3 Agustus 2020," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam keterangan tertulis, Jumat (31/7).  Syafrin mengatakan, peningkatan volume lalu lintas di kawasan gage dikarenakan masih ada kekhawatiran masyarakat untuk menggunakan angkutan umum akibat dari potensi penyebaran Covid-19. Volume lalu lintas pada PSBB masa transisi dibandingkan dengan kondisi normal (Februari 2020) mengalami peningkatan hingga 1,47 persen di ruas jalam tertentu.

Pemprov DKI Buka Opsi Gage Diterapkan 24 Jam di Seluruh Ruas Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Pengendara-Sepeda-Motor-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Sejumlah pengendara sepeda motor melintas di Jalan MH. Thamrin, Jakarta, Kamis (12/6/2020). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan ganjil genap bagi sepeda motor pribadi. Di mana penerapan ganjil genap sepeda motor itu pada PSBB Tr" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pengendara sepeda motor melintas di Jalan MH. Thamrin, Jakarta, Kamis (12/6/2020). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan ganjil genap bagi sepeda motor pribadi. Di mana penerapan ganjil genap sepeda motor itu pada PSBB Tr</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Antrean kendaraan menghiasi periode puncak arus balik Idul Adha di Jakarta tadi malam (2/8). Kendaraan yang hendak kembali ke ibu kota memenuhi ruas tol Jakarta–Cikampek.  Jasa Marga dan Korlantas Polri memberlakukan skema contraflow sejak Minggu sore, mulai Km 65 arah Jakarta hingga Km 47. Kemudian diperpanjang pada malam harinya mulai di Km 69 hingga Km 47. Perpanjangan dilakukan mulai pukul 18.38 karena volume lalu lintas yang meningkat.  General Manager Jasa Marga Transjawa Toll Road Regional Division Widiyatmiko Nursejati mengungkapkan, contraflow diberlakukan untuk mencairkan kepadatan di titik simpang susun Dawuan (Km 66).  Di titik tersebut terjadi pertemuan kendaraan dari tol Cipularang dan tol Jakarta–Cikampek menuju Jakarta. ”Kami juga berusaha mengurangi kepadatan jelang beberapa titik rest area. Misalnya di rest area Km 62 dan Km 52,” jelasnya kemarin.  Pemberlakuan contraflow merupakan diskresi kepolisian. Untuk mendukung kelancaran lalu lintas, Jasa Marga membantu menyiagakan petugas dan menyiapkan rambu-rambu. Jasa Marga juga memantau antrean kendaraan menjelang gerbang tol (GT) Cikampek Utama arah Jakarta. Tadi malam terpantau antrean tiga sampai lima kendaraan dengan kapasitas gardu tol beroperasi maksimal.  Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat, pergerakan transportasi umum pada masa libur Idul Adha di sejumlah simpul meningkat. ”Berdasar pantauan kami, penumpang transportasi umum mengalami peningkatan dibanding hari biasa,” ucap Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati kemarin.  Peningkatan jumlah penumpang juga terjadi di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Kenaikannya sekitar 16 persen dibanding hari biasa. Kamis (30/7) menjadi puncak pergerakan penumpang. Saat itu jumlah penumpang lebih dari 37 ribu orang. Peningkatan tersebut diikuti pergerakan pesawat yang naik sebesar 13 persen atau 460 pergerakan pesawat per hari.  Selain di Bandara Soetta, peningkatan jumlah penumpang harian terjadi di Bandara Juanda dan Yogyakarta (YIA). Di Bandara Juanda Surabaya terjadi peningkatan jumlah penumpang harian sekitar 11 ribu lebih penumpang. Pada hari biasa, jumlah penumpang per hari sekitar 5 ribu orang. Sedangkan di Bandara Internasional Yogyakarta Kulonprogo (YIA), terjadi peningkatan sekitar 31 persen dibanding hari biasa.  Pada moda kereta api (KA), jumlah penumpang juga melonjak. Total penumpang KA jarak jauh pada sebelas KA yang dioperasikan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen pada Kamis (30/7) mencapai 3.958 penumpang. PT KAI menyediakan 4.385 tempat duduk.  Kenaikan jumlah penumpang juga terjadi pada moda angkutan penyeberangan. PT ASDP mencatat, jumlah total penumpang yang menyeberang dari Merak menuju Bakauheni pada Kamis pagi hingga Jumat (31/7) pagi tercatat sebanyak 46.688 orang. Jika dibandingkan dengan periode yang sama, naik 147 persen. Pada Idul Adha tahun lalu terdapat 31.677 orang yang menggunakan angkutan penyeberangan ASDP.  ”Dengan peningkatan penumpang, baik di darat, laut, udara, dan kereta api, pada Hari Raya Idul Adha, di satu sisi memperlihatkan bahwa masyarakat sudah mulai percaya untuk menggunakan transportasi umum,” beber Adita. Namun, pengawasan protokol kesehatan terus dilakukan.  Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta bakal memberlakukan lagi kebijakan ganjil-genap (gage) kendaraan. ”Kami akan memastikan bahwa informasi ini (kebijakan ganjil-genap, Red) akan diberikan secara luas oleh dinas perhubungan bersama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya,” terang Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Informasi tersebut juga mencakup semua rute yang akan menerapkan aturan ganjil-genap.  Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo menjelaskan, kebijakan gage itu resmi berlaku lagi pada 3 Agustus 2020. ”Kami berlakukan kembali karena volume lalu lintas yang tinggi. Dari pengamatan di beberapa titik, volume lalu lintas sudah mendekati angka normal. Bahkan, ada beberapa titik yang volumenya melampaui kondisi normal,” terang Syafrin.  Kenaikan volume lalu lintas itu terjadi karena masyarakat masih khawatir untuk menggunakan angkutan umum. Mereka takut tertular Covid-19 jika naik kendaraan umum.  Dia menerangkan, pemberlakuan kembali kebijakan gage mengacu pada Pergub 88/2019 dan Pergub 155/2018. Sesuai regulasi tersebut, kebijakan gage akan diberlakukan di 25 ruas jalan. ”Tidak ada penambahan dan pengurangan ruas jalan,” tambahnya.  Selain lokasi yang sama, waktu penerapan gage juga tidak berubah. Yakni, mulai pukul 06.00–10.00 dan 16.00–21.00. Khusus Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, tidak ada kebijakan gage. Dia juga menyebutkan, kebijakan gage hanya diberlakukan untuk kendaraan bermotor roda empat. Sedangkan motor dan 13 jenis kendaraan lain masih diperbolehkan. Misalnya, kendaraan bertanda khusus yang membawa penyandang disabilitas, ambulans, kendaraan pemadam kebakaran, angkutan umum dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar kuning, dan kendaraan pimpinan lembaga.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=nj7NuOsEWf8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=HFeYFmQLXrA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=GYYJMr-RaRo

Jakarta Makin Padat, Sistem Ganjil-Genap Berlaku Lagi Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/gas-elpiji.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Puluhan pengusaha Gas Elpiji 3 Kg di Jakarta Barat mengeluhkan sistem perluasan Ganjil-Genap. Pasalnya, dengan adanya sistem ini, truk pemasok gas tidak bisa mengantar gas subsidi tersebut secara tepat waktu. Alhasil, masyarakat ibu kota ikut terdampak dengan perluasan ganjil genap itu. Perwakilan pengusaha Gas Elpiji KG Jakarta Barat, Udin mengatakan, setiap hari truk ini harus mengambil dan menyebar ke beberapa pangkalan (penjual) gas di Jakarta Barat. "Karena sistem ini diperluas maka kami sangat mengeluhkan karena gas elpiji 3 kg ini kebutuhan masyarakat setiap hari dan harus di antar setiap hari juga oleh kami ke pangkalan dalam artian penyalur resmi, " ujar Udin, Sabtu (7/9). Udin mengaku, para pengusaha ini melalui PT. Pertamina sudah melakukan diskusi dengan Dinas Perhubungan. Namun, jawaban dari Dinas Perhubungan justru meminta kepada para Agen untuk mengganti plat truknya berwarna hitam menjadi kuning. "Proses perubahan ke Plat kuning, tidak semudah membalikan telapak tangan. Distribusi Elpiji bersifat harian dan tidak bisa berhenti penyaluran tiap hari. Ribuan truk elpiji akan mandeg bila tidak diberikan dispensasi. Siapa mau tanggung jawab bila terjadi kelangkaan elpiji di masyarakat," ucap dia. Ia berharap, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan bisa turut hadir dalam menyelesaikan masalah ini dengan memberikan dispensasi kepada truk Elpiji yang mengantar ke Agen maupun ke Pangkalan. Hal serupa diutarakan Ria. Ia berharap Gubernur bisa segera selesaikan agar tidak terjadi kegaduhan karena gas elpiji menjadi langka akibat dari keterlambatan pengiriman yang disebabkan oleh sistem ganjil genap. "Jika elpiji habis dan belum tersedia di pangkalan ini disebabkan oleh keterlambatan pengiriman agen. Karena itu tadi efek dari ganjil genap, maka ini bisa menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Kegiatan masak mandeg yg berbuntut membuat resah masyarakat jakarta. Gubernur harus perhatikan potensi masalah ini dan mencari solusi," ucap dia. Kendati sudah diperluas sejak Agustus lalu, tapi para pengusaha bersama PT. Pertamina tetap berusaha agar gas 3 Kg di pangkalan tidak kosong. Sehingga, masyarakat bisa tetap memasak untuk keluarganya. "Namun bagaimanapun pasti akan ada dampak baik langsung maupun tidak langsung atas penerapan kebijakan ini," tutup Ria. Ganti Plat Kuning Ditempat berbeda, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan untuk truk gas elpiji ada pengecualian untuk kebijakan ganjil genap.  "Plat nomornya dari hitam ke kuning ini dilakukan akselerasi sehingga bisa bebas dari ganjil genap," tuturnya. Dia menambahkan, pengusaha elpiji sebagaimana diketahui bahwa salah satu pengecualian. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas serta analisi dampak lalu lintas. "Pemilik angkutan barang tadi yang akan melakukan balik nama dan beralih ke tanda nomor kendaraan kuning untuk itu kami mohon dukungan dari dirlantas sehingga pada saat rekan-rekan kita di angkutan barang yang akan beralih ke angkutan umum merubah plat nomornya dari hitam Ke kuning ini dilakukan akselerasi," pungkas dia.

Pengusaha Gas Elpiji 3 Kilogram Keluhkan Sistem Ganjil Genap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Usulan-Perpanjangan-Waktu-Ganjil-Genap-Salman-Toyibi-2.jpg" alt="Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji pemberlakuan sistem pembatasan operasional kendaraan dengan sistem ganjil genap seperti pada waktu Asian Games. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji pemberlakuan sistem pembatasan operasional kendaraan dengan sistem ganjil genap seperti pada waktu Asian Games. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hati-hati jika Anda menerima informasi yang tidak disertai sumber tepercaya. Bisa jadi info itu memang dibuat untuk bikin kegaduhan. Contohnya kabar pemberlakuan nopol ganjil genap di DKI Jakarta untuk kendaraan roda dua.  Informasi itu beredar luas di lini masa medsos. Salah satu yang mengunggah informasi itu adalah Danny Farioza (fb.com/denny.farioza.3) kemarin (12/7). "Info katanya kendaraan motor roda dua di berlakukan ganjil genap, benarkan!" tulis Danny.  Sepertinya, Danny mendapatkan informasi setengah-setengah itu melalui pesan berantai. Hoaks yang lebih detail banyak ditemukan di lini masa Facebook. Disebutkan, sistem ganjil genap itu berlaku selama 15 jam di 13 ruas jalan utama DKI Jakarta.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/ganjil-genap-fb.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Hoax ganjil gena. (Facebook)  Terkait dengan aturan ganjil genap untuk motor, Kasubdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Nasir memastikan bahwa kabar tersebut bohong. Menurut dia, tidak ada pemberlakuan aturan ganjil genap untuk kendaraan roda dua. "Kabar tersebut hoaks," tegas Nasir kemarin.  Sementara itu, aturan ganjil genap selama 15 jam memang pernah diterapkan saat Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo menyampaikan, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memang mengusulkan penerapan kembali sistem ganjil genap yang diberlakukan saat Asian Games lalu. Pihaknya beralasan sistem tersebut efektif. Namun, harus dilakukan pengkajian secara matang. "Belum diputuskan soal itu," ucap Syafrin.

Motor Kena Aturan Nopol Ganjil Genap?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sistem-ganjil-genap-resmi-berlaku-di-gerbang-tol-tambun_m_.jpg" alt="Ilustrasi Tol Bekasi Barat" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Tol Bekasi Barat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sistem ganjil-genap mulai berlaku di Gerbang Tol Tambun, hari ini, Senin (3/12) setelah sosialisasi selama dua pekan. Kebijakan ganjil-genap ini berlaku pada hari kerja sejak pukul 06.00 sampai 09.00 WIB setiap hari. Pengguna jalan arah Jakarta yang diketahui tidak mengikuti aturan akan diarahkan untuk tidak memasuki Jalan Tol Japek. Sosialisasi yang telah dilakukan yaitu melalui pemasangan spanduk kebijakan tersebut di sejumlah titik, variable message sign (VMS), dan juga melalui media lainnya, seperti media sosial. &ldquo;Penambahan area kebijakan ganjil-genap ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan efektivitas pemberlakuan kebijakan ganjil genap dalam mengurai kepadatan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek,&rdquo; ujar AVP Communication Jasa Marga Dwimawan Heru seperti dikutip Pojok Bekasi (Jawa Pos Group), Senin (3/12). Terkait hal ini, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) telah menyiapkan sejumlah angkutan massal, yaitu bus premium, sebagai transportasi pilihan selain kendaraan pribadi bagi masyarakat yang ingin menuju ke arah Jakarta. &ldquo;Bagi pengguna jalan tol yang akan menggunakan bus premium, khusus untuk bus keberangkatan dari Grand Wisata mulai pukul 05.20-15.00 WIB dengan tujuan Blok M, BSD Tangerang, Kelapa Gading, Mangga Dua, Tanah Abang, Kuningan, Manggarai, Pondok Indah, Harmoni dan Paragon,&rdquo; katanya. Pemberlakuan ganjil-genap di GT Tambun sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Selama Masa Pembangunan Proyek Infrastruktur Strategis Nasional di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Kebijakan ganjil genap tersebut akan diberlakukan selama Senin sampai Jumat pada pukul 06.00&mdash;09.00 WIB. Ketentuan tersebut tidak berlaku pada hari libur nasional. Menurut Dwimawan, kebijakan ini sejalan dengan 3 paket kebijakan yang telah berlaku sebelumnya yaitu pemberlakuan kebijakan ganjil genap di GT Bekasi Barat dan GT Bekasi Timur arah Jakarta, pembatasan jam operasional angkutan barang golongan III, IV dan V arah Jakarta dan Cikampek serta pemberlakuan lajur khusus angkutan bus di tol yang berlaku setiap Senin hingga Jum&rsquo;at pukul 06.00&ndash;09.00 WIB, kecuali hari libur nasional &ldquo;Kami berharap penambahan area pemberlakuan ganjil genap ini dapat efektif meningkatkan kelancaran lalu lintas di Ruas Tol Jakarta-Cikampek khususnya pada jam sibuk ke arah Jakarta,&rdquo; imbuh Raddy R. Lukman, General Manager Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek. Selain penerapan ganjil-genap dan pembatasan angkutan barang, upaya lain yang akan dilakukan, yaitu menindak tegas kendaraan truk yang over dimension dan over loading (ODOL).

Sistem Ganjil - Genap Resmi Berlaku di Gerbang Tol Tambun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/duta-besar-uni-eropa-tidak-sarankan-penerapan-ganjil-genap-di-surabaya_m_.jpg" alt="Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Guerend saat berbicara di depan Kongres UCLG ASPAC di Dyandra Convention Center, Surabaya, Jumat (14/9)." width="100%">
<figcaption>Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Guerend saat berbicara di depan Kongres UCLG ASPAC di Dyandra Convention Center, Surabaya, Jumat (14/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usai didapuk menjadi calon tunggal Presiden UCLG ASPAC, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini langsung menyerukan isu terkait dengan perubahan iklim. Sejumlah delegasi pun merespons isu tersebut.&nbsp; Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Guerend&nbsp;mengaku sudah membahas hal itu dengan Risma. Dia&nbsp;berpendapat,&nbsp;Surabaya perlu memperbanyak transportasi umum dan ruang publik seperti taman.&nbsp; "Transportasi publik, taman, dan mengurangi sampah perkotaan adalah solusinya. Itu juga perlu peran dari masyarakatnya," kata Guerend di&nbsp; Dyandra Convention Center, Surabaya, Jumat (14/9).&nbsp; Namun, terkait masalah transportasi, Guerend tidak menyarankan untuk menerapkan sistem plat nomer ganjil genap di Surabaya. Katanya, di Eropa sendiri, yang diterapkan adalah sistem jalan berbayar.&nbsp; Guerend mencontohkan beberapa kota di Eropa seperti London, menerapkan pajak tinggi bagi kendaraan yang memasuki wilayah tengah kota. Dia tidak menyebut berapa persen pajaknya.&nbsp; Hanya saja, cara itu terbukti efektif menekan angka penggunaan kendaraan pribadi di jalanan. Guerend menilai jika mungkin saja cara tersebut dapat diterapkan di Surabaya. "Terbukti efektif mendorong masyarakat mengurangi kebiasaan memakai kendaraan pribadi," kata Guerend.&nbsp; Meski demikian, Guerend tetap menyarankan agar Pemkot Surabaya menambah armada transportasi publiknya. Dia&nbsp;menilai bahwa kehidupan warga di Surabaya sangat progresif. Dinamikanya tinggi.&nbsp; Apalagi, jika menyangkut kualitas hidup yang kaitannya dengan ketersediaan infrastruktur publik. "Mungkin akan butuh investor untuk mewujudkan itu. Tapi, itulah caranya jika Kota Surabaya ingin jadi kota yang semakin layak huni," katanya.

Duta Besar Uni Eropa Tidak Sarankan Penerapan Ganjil Genap di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polisi-minta-sistem-ganjil-genap-dipermanenkan_m_.jpg" alt="Sistem ganjil genap di ibu kota." width="100%">
<figcaption>Sistem ganjil genap di ibu kota.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan telah memberlakukan perluasan sistem Ganjil-Genap di beberapa ruas jalan di Jakarta selama Asian Games 2018. Namun banyak yang mempertanyakan akankah sistem ini dipermanenkan. Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto mengatakan pihaknya telah menyarankan agar Pemerintah terus melanjutkan penerapan perluasan ganjil-genap walaupun Asian Games telah selesai pelaksanaannya. Menurutnya, terkait usulan perubahan waktu penerapan perluasan Ganjil-Genap, Budi berharap tidak seperti yang diterapkan selama Asian Games. Budi melihat kebijakan perluasan ganjil genap baru akan dilanjutkan sampai Asian Games 2018 selesai. "Nanti berlanjut terus. Cuma nanti diusulkan untuk waktunya diubah," ujar Budiyanto di Jakarta, Kamis (30/8). Lebih lanjut, Budi melihat kebijakan ganjil genap akan diputuskan untuk dilanjutkan sesuai dengan hasil rapat sebelumnya dengan berbagai pihak. Bahkan, pihak-pihak tersebut sudah satu kata untuk melanjutkan sistem ganjil genap namun dengan pengaturan waktu kembali. "Waktunya kita usulkan jangan&nbsp;full day, tapi Senin-Jumat sedang Sabtu dan Minggu hari libur nasional, kalau bisa ditiadakan. Waktunya dibagi dua, pagi pukul 06.00-10.00 WIB dan&nbsp;16.00-21.00&nbsp;WIB atau ada juga usulan full day dengam waktu tersebut. Ada juga usulan waktunya 06.00-20.00 WIB," jelas Budi. Budi menjelaskan salah satu alasan sistem disarankan untuk dilanjutkan karena adanya situasi perubahan lalu lintas yang cukup bagus. Kecepatan kendaraan mengalami peningkatan, visio ratio volume mengalami penurunan, Karbondioksidanya ada penurunan. Alih moda transportasi dari kendaraan pribadi ke angkutan umum ada peningkatan dan kecelakaan juga mengalami penurunan. Tetapi Budi menyatakan semua keputusan kembali diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun memang untuk pihaknya telah menyerahkan rekomendasi dan telah sampai pula kepada Gubernur lewat Kadishub DKI, Andriyansyah. "Kecepatan meningkat 44,5%, di jalan alternatif ada penurunan kecepatan tapi tak signifikan hanya 2,9%. Sehingga dari beberapa indikator tadi, hasil rapat menyimpulkan tetap perluasan ganjil genap nanti dilanjutkan," tandasnya.

Polisi Minta Sistem Ganjil Genap Dipermanenkan?

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sistem ganjil genap

Berita Terkini