<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/30/Honda-CUV-e-Dery-Ridwansah-3JPG-1942694680.jpg" alt="Sepeda motor Listrik Honda CUV e pada pameran Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2024 di ICE BSD, Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (30/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sepeda motor Listrik Honda CUV e pada pameran Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2024 di ICE BSD, Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (30/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seperti diketahui program subsidi pembelian sepeda motor listrik tahun anggaran 2024 telah berakhir pada 1 Desember 2024. Saat ini pemerintah tengah menggodok kebijakan baru dengan mengubah skema subsidinya. Program ini merupakan salah satu faktor yang membuat pertumbuhan motor listrik meningkat di Indonesia karena adanya subsidi sebesar Rp7 juta dari pemerintah. Melihat data di situs resmi Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (SisaPira) sebanyak 63.145 unit sepeda motor listrik telah terjual. Menurut Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setyadi jumlah sepeda motor listrik tersebut merupakan jumlah yang terjual selama tahun 2024. "Seperti diketahui program subsidi berakhir di tanggal terakhir bulan desember 2024. Sejak itu banyak masyarakat yang bermint membeli sepeda motor listrik menahan pembelian dengn alasan masih menunggu hingga ada lagi subsidi yang diberikan,&rdquo; kata Budi Setyadi. Penjualan sepeda motor listrik sejak berakhirnya program subusi berkhir alami penurunan drastis bila dibandingkan pada periode yang sama di tahun lalu. Padahal kepastian kebijakan program insentif pembelian sepeda motor listrik sangat dibutuhkan bukan hanya oleh calon konsumen tetapi juga oleh industri selaku produsen sekaligus penjual kendaraan tersebut. Namun di 2025 belum ditentukan subsidi seperti apa yang bakal disodorkan pemerintah untuk motor listrik. Tapi, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap adanya usul skema baru soal subsidi motor listrik. "Bisa saja tahun ini skemanya akan berbeda. Bukan subsidi lagi tapi lewat insentif," ujar Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika, Setia Diarta di Gedung Kemenperin, beberapa waktu lalu. Setia Diarta menambahkan, skema baru yang ia usulkan adalah lewat insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP). Pemerintah lebih dulu menerapkan kebijakan insentif itu untuk memikat pembeli mobil listrik.&nbsp; Sementara General Manager United E-Motor, Andry Dwinanda mengungkapkan bahwa pihaknya sebagai produsen tak ambil pusing apakah pemerintah akan memberikan kembali program subsidi tahun ini. "Kami tak berharap banyak dan tak ambil pusing apakah pemerintah mau melanjutkan program subsidi atau tidak. Yang jelas kami berterima kepada pemerintah yang sempat memberikan program subsidi, bagi kami hal itu mampu mendongkrak pasar sekaligus mengedukasi masyarakat terkait sepeda motor listrik. Kepercayaan kini sudah terbentuk saat ini kita fokus inovasi teknologi saja untuk memberikan produk yang berkualitas kepada konsumen," ujar Andry, Kamis (16/1) di Jakarta Selatan.

Seperti diketahui program subsidi pembelian sepeda motor listrik tahun anggaran 2024 telah berakhir pada 1 Desember 2024. Saat ini pemerinta

Pemerintah Ubah Skema Subsidi Motor Listrik di 2025, APM Tidak Ambil Pusing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/27/Motor-Listrik-2-3369608746.jpg" alt="Pertumbuhan sepeda motor listrik di Indonesia tumbuh, banyak pilihan model yang ditawarkan." width="100%">
<figcaption>Pertumbuhan sepeda motor listrik di Indonesia tumbuh, banyak pilihan model yang ditawarkan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Populasi kendaraan roda dua dengan tenaga listrik semakin tumbuh, ini artinya penerimaan masyarakat semakin positif. Di sisi lain dukungan pemerintah dalam pemberian subsidi atau potongan harga Rp 7 juta juga menjadi faktor tumbuhnya populasi. Hal ini diyakini angka yang ditargetkan dalam pemberian subsidi bisa tercapai bahkan bisa lebih. Karena bila melihat catatan dari situs resmi Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua (SISAPIRa) jumlah sepeda motor listrik bersubsidi yang sudah ditangan konsumen mencapai 30.066 unit. Sedangkan sebanyak 4.300 unit masih dalam status terverifikasi, dan 20.299 unit dalam proses pendaftaran. Bila melihat dari angka tersebut dalam waktu empat bulan yang tersisa di 2024 ini (yakni September &ndash; Desember) semua jumlah itu akan terselesaikan. Artinya penjualan sepeda motor listrik bersubsidi akan melampuai target yang telah ditetapkan. Menurut Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setyadi ada beberapa hal yang mendongkrak animo masyarakat untuk memiliki sepeda motor listrik. Hal pertama adalah ringannya biaya perawatan dan operasional sepeda motor listrik lebih murah dibanding sepeda motor konvensional atau bermesin bensin. Seperti diketahui, sepeda motor listrik tidak ada setiap periodek mengalami penggantian oli seperti halnya kendaraan konvensional. Selain itu biaya servinya tergolong murah begitu juga dengan biaya pengisian daya baterai. Hal kedua adalah saat ini semakin banyaknya Stasiun Pengisian Daya Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Melihat data Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (DJEBTKE) Kementerian ESDM menyebut hingga akhir Juli 2024, telah ada 1.810 SPKLU di Tanah Air, dan 1.882 Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU). Hal ketiga yang menjadi penyebab adalah semakin meluasnya jaringan penjualan dan layanan purna jual yang dibangun merek kendaraan listrik khususnya roda dua di Indonesia. Bahkan beberapa merek menawarkan banyak model dan varian harga yang menarik konsumen untuk meminang. Selain itu perusahaan financial juga memberikan dukungan dalam kepemilikan dengan cara kredit.&nbsp;

Hingga Agustus 2024 yang akan berakhir jumlah sepeda motor listrik bersubsidi yang sudah ditangan konsumen mencapai 30.066 unit.

Cek Fakta Peminat Sepeda Motor Listrik Semakin Tumbuh 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/04/Motor-listrik-5032694.jpg" alt="Subsidi motor listrik dari pemerintah masih kurang peminat, di 2O24 jatah subsidi menggelembung. [Ilustrasi]" width="100%">
<figcaption>Subsidi motor listrik dari pemerintah masih kurang peminat, di 2O24 jatah subsidi menggelembung. [Ilustrasi]</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Respon masyarakat terkait program subsidi motor listrik dari pemerintah masih kurang peminat. Tercatat hingga 2 Januari 2024, motor listrik bersubsidi baru terjual sebanyak 11.532 unit. Padahal kuota subsidi motor listrik untuk tahun 2023 berjumlah 200.000 unit, akan tetapi penyalurannya dirasa masih belum maksimal. Terkait hal ini jumlah kuota subsidi untuk tahun 2024 jadi menggelembung. Berdasarkan data yang tertera di Sisapira.id, total kuota tahun 2024 sejumlah 400.000 unit ditambahkan dengan sisa kuota tahun 2023 menjadi sebanyak 590.603 unit. Hingga kini, terdapat lebih dari 30 jenis motor listrik bersubsidi yang beredar di pasaran. Salah satunya dari United E-Motor. Motor listrik produksi dalam negeri besutan PT Terang Dunia Internusa tersebut telah membukukan empat tipe motor listriknya yang dapat dibeli dengan bantuan subsidi pemerintah sebesar 7 juta Rupiah. Setelah dipotong subsidi, harga tipe United E-Motor MX1200 hanya 8,8 juta, T1800 jadi 23,5 juta, TX1800 jadi 26,9 juta dan tipe tertinggi TX3000 hanya tinggal 42,9 juta. Harga tersebut merupakan harga OTR Jakarta. Menurut General Manager PT Terang Dunia Internusa, Andry Dwinanda mengungkapkan bahwa edukasi serta promosi penggunaan motor listrik di dalam negeri masih menjadi kewajiban berbagai pihak, bukan hanya produsen saja. &ldquo;Pentingnya untuk menyadari bahwa edukasi terhadap keuntungan dan manfaat motor listrik bagi penggunaan sehari-hari perlu ditingkatkan, dan ini menjadi tanggung jawab bersama. Baik produsen, pemerintah serta lembaga-lembaga masyarakat lainnya untuk berperan aktif dalam mengkampanyekan motor listrik sebagai sebuah sarana transportasi yang hemat biaya, irit, serta baik untuk lingkungan sekitar,&rdquo; ujarnya. Andry menambahkan bahwa motor listrik United E-Motor jadi alternatif kendaraan listrik pengganti bbm yang ekonomis dan memiliki spesifikasi yang mumpuni. &ldquo;United E-Motor telah mengeluarkan empat jenis motor listrik dengan beragam spesifikasi yang bisa disesuaikan dengna kebutuhan masyarakat Indonesia. Varian dengan harga yang luas, teknologi yang ter-up-to-date, dan model yang futuristik dan cocok dengan selera dalam negeri,&rdquo; tambahnya. Untuk mendapatkan produk United E-Motor dengan subsidi di tahun 2024, caranya masih sama. Persyaratan umum yang perlu dipenuhi adalah warga Negara Indonesia (WNI), usia minimal 17 tahun, memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Perlu diperhatikan bahwa satu KTP alias satu identitas hanya bisa melakukan satu kali pembelian motor listrik dengan subsidi. Hal ini dilakukan pemerintah agar setiap warga berpeluang membeli motor listrik dengan harga terjangkau.

Respon masyarakat terkait program subsidi motor listrik dari pemerintah masih kurang peminat. Tercatat hingga 2 Januari 2024, motor listrik

Kuota Subsidi Motor Listrik Tahun 2024 Masih Banyak, United E-Motor  Genjot Penjualan

SISAPIRA

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#SISAPIRA

Berita Terkini

Pemerintah Ubah Skema Subsidi Motor Listrik di 2025, APM Tidak Ambil Pusing

Cek Fakta Peminat Sepeda Motor Listrik Semakin Tumbuh

Kuota Subsidi Motor Listrik Tahun 2024 Masih Banyak, United E-Motor Genjot Penjualan

Download Aplikasi JawaPos.com